Cara Cerai Dengan Suami Panduan Lengkap

Cara Mengajukan Gugatan Cerai: Cara Cerai Dengan Suami

Cara Cerai Dengan Suami – Proses perceraian di Indonesia diatur dalam hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, memahami prosedur pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai hukum. Artikel ini akan memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah pengajuan gugatan cerai, termasuk contoh surat gugatan, perkiraan biaya dan waktu proses, serta alur prosesnya.

Prosedur Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

Pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama diawali dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta nikah, KTP, dan Kartu Keluarga. Setelah itu, gugatan diajukan secara tertulis dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang sesuai domisili tergugat. Pengadilan akan menjadwalkan sidang-sidang selanjutnya, termasuk mediasi, hingga akhirnya putusan dijatuhkan. Seluruh proses ini harus diikuti sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama.

Contoh Surat Gugatan Cerai

Surat gugatan cerai harus memuat identitas penggugat dan tergugat, alasan perceraian, dan tuntutan penggugat. Berikut contoh sederhana, namun perlu diingat bahwa setiap kasus memiliki kekhususan dan disarankan untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk memastikan surat gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh: “Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama [Nama Kota], Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, [Nama Penggugat], [Nomor Identitas], mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, [Nama Tergugat], [Nomor Identitas], dengan alasan [sebutkan alasan cerai secara jelas dan spesifik]. Saya memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan cerai saya. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.”

Perlu diingat, contoh di atas merupakan gambaran umum dan mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku di masing-masing Pengadilan Agama.

Telusuri macam komponen dari Perkawinan Campuran Dan Pengaruh Global Dalam Budaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas.

Perbandingan Biaya dan Waktu Proses Pengadilan di Berbagai Kota

Biaya dan waktu proses perceraian di Pengadilan Agama dapat bervariasi tergantung beberapa faktor, termasuk kompleksitas kasus dan lokasi Pengadilan Agama. Berikut tabel perkiraan, perlu diingat bahwa ini hanya estimasi dan bisa berbeda di setiap kota dan kasus:

Kota	Biaya (estimasi)	Waktu Proses (estimasi)
Jakarta	Rp 500.000 – Rp 1.500.000	3-6 bulan
Bandung	Rp 400.000 – Rp 1.200.000	3-5 bulan
Surabaya	Rp 450.000 – Rp 1.300.000	4-7 bulan

Catatan: Angka-angka di atas merupakan perkiraan dan bisa berbeda di setiap kasus. Sebaiknya konfirmasi langsung ke Pengadilan Agama setempat untuk informasi terkini.

Langkah-Langkah Pengajuan Gugatan Cerai Secara Online

Saat ini, beberapa Pengadilan Agama telah menyediakan layanan pengajuan gugatan cerai secara online. Namun, keberadaan dan detail prosedur pengajuan online ini bervariasi antar Pengadilan Agama. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama di wilayah Anda menyediakan layanan ini, silakan mengunjungi situs web resmi Pengadilan Agama setempat atau menghubungi langsung kantor Pengadilan Agama.

Peroleh insight langsung tentang efektivitas Plus Minus Perjanjian Pra Nikah melalui studi kasus.

Alur Proses Gugatan Cerai dari Awal Hingga Putusan Pengadilan

Secara umum, alur proses gugatan cerai meliputi beberapa tahapan, yaitu: pengajuan gugatan, pendaftaran gugatan, pemeriksaan awal, mediasi, persidangan, putusan, dan eksekusi putusan. Setiap tahapan memiliki prosedur dan tenggat waktu tertentu yang harus dipatuhi. Keberhasilan proses perceraian sangat bergantung pada kesiapan dokumen dan pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku.

1. Pengajuan Gugatan
2. Pendaftaran Gugatan
3. Pemeriksaan Awal
4. Mediasi
5. Persidangan
6. Putusan
7. Eksekusi Putusan

Syarat dan Ketentuan Perceraian

Proses perceraian di Indonesia diatur baik oleh hukum positif (KUH Perdata dan UU Perkawinan) maupun hukum agama (Islam). Memahami syarat dan ketentuannya sangat penting agar proses perceraian berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbedaan syarat juga muncul berdasarkan jenis perceraian (cerai gugat atau cerai talak) dan keberadaan anak serta harta bersama.

Syarat dan Ketentuan Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Hukum positif Indonesia, khususnya KUH Perdata dan UU Perkawinan, mensyaratkan adanya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan alasan perceraian perlu dilampirkan. Sementara itu, hukum Islam mensyaratkan adanya ijab kabul talak dari suami atau adanya keputusan pengadilan agama jika perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat). Perbedaan utama terletak pada inisiatif perceraian; dalam hukum Islam, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, sedangkan dalam hukum positif, baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan.

Peroleh akses Tips Menjalani Perkawinan Campuran Yang Harmonis ke bahan spesial yang lainnya.

Perbedaan Syarat Perceraian dengan Anak dan Harta Bersama

Keberadaan anak dan harta bersama akan memengaruhi proses perceraian. Jika terdapat anak, pengadilan akan mempertimbangkan hak asuh anak dan kewajiban nafkah. Pembagian harta bersama juga perlu diatur secara adil dan merata sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan. Proses ini biasanya lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan perceraian tanpa anak dan harta bersama.

Tabel Perbandingan Syarat Perceraian Berdasarkan Jenis Perceraian

Jenis Perceraian	Syarat Menurut Hukum Positif	Syarat Menurut Hukum Islam
Cerai Gugat	Gugatan istri ke pengadilan, bukti alasan perceraian yang cukup	Bukti alasan perceraian yang cukup, putusan pengadilan agama
Cerai Talak	Tidak ada gugatan, namun harus melalui proses pengadilan untuk penetapan hak dan kewajiban	Ijab kabul talak dari suami, sesuai dengan ketentuan syariat Islam

Konsekuensi Hukum Jika Syarat Perceraian Tidak Terpenuhi

Jika syarat perceraian tidak terpenuhi, gugatan perceraian dapat ditolak oleh pengadilan. Proses perceraian akan terhambat, dan pasangan tetap terikat dalam ikatan perkawinan. Dalam beberapa kasus, pihak yang mengajukan gugatan dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Namun, hal ini tentu akan menambah biaya dan waktu yang dibutuhkan.

Contoh Kasus Perceraian dan Solusinya

Kasus 1: Suami mengajukan cerai talak tanpa alasan yang jelas dan menolak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Solusi: Istri dapat mengajukan gugatan cerai gugat dan meminta hak nafkah untuk dirinya dan anaknya. Pengadilan akan mempertimbangkan hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Kasus 2: Pasangan sepakat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan, namun belum menyepakati pembagian harta bersama. Solusi: Pasangan dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak mencapai kesepakatan, pengadilan akan memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan keadilan.

Temukan bagaimana Perkawinan Campuran Dan Keberagaman Sosial telah mentransformasi metode dalam hal ini.

Kasus 3: Istri mengajukan cerai gugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan memiliki bukti medis. Solusi: Pengadilan akan mempertimbangkan bukti KDRT sebagai alasan perceraian dan memberikan putusan yang menguntungkan pihak istri, termasuk hak asuh anak dan nafkah.

Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

Perceraian merupakan proses yang kompleks dan berdampak besar pada kehidupan mantan pasangan. Memahami hak dan kewajiban setelah perceraian sangat penting untuk memastikan transisi yang lancar dan adil bagi semua pihak, terutama terkait pembagian harta bersama dan hak asuh anak.

Pembagian Harta Gono-Gini

Pembagian harta gono-gini merupakan proses hukum yang mengatur pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Proses ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap pengumpulan harta tersebut. Harta gono-gini meliputi semua aset yang diperoleh selama pernikahan, kecuali harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah atau harta warisan yang diterima selama pernikahan.

Contoh pembagian harta gono-gini yang adil dapat berupa pembagian aset secara merata, misalnya rumah dibagi dua, mobil diberikan kepada salah satu pihak dengan kompensasi finansial, atau aset lain dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan.

Tips Negosiasi Pembagian Harta Gono-Gini yang Efektif: Siapkan dokumen yang lengkap dan akurat terkait aset yang dimiliki. Bersikap terbuka dan jujur dalam bernegosiasi. Cari solusi yang saling menguntungkan dan bersedia berkompromi. Jika diperlukan, libatkan mediator atau pengacara untuk membantu proses negosiasi.

Hak Asuh Anak dan Nafkah

Penentuan hak asuh anak setelah perceraian didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia anak, hubungan anak dengan kedua orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan kestabilan ekonomi orang tua. Hak asuh dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau dibagi secara bersama.

Kewajiban nafkah anak tetap ada meskipun terjadi perceraian. Besaran nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Nafkah dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Proses penetapan hak asuh anak biasanya melibatkan proses persidangan di pengadilan, dimana hakim akan mendengarkan keterangan dari kedua orang tua dan mungkin juga dari pihak lain yang relevan, seperti ahli psikologi anak. Besaran nafkah ditetapkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, mempertimbangkan standar hidup anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Dalam beberapa kasus, dapat juga ditetapkan jadwal kunjungan anak kepada orang tua yang tidak memiliki hak asuh.

Konsultasi Hukum dan Bantuan

Proses perceraian, meskipun menyakitkan, dapat dijalani dengan lebih terarah dan terlindungi jika Anda mendapatkan bantuan hukum yang tepat. Memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban Anda, serta prosedur hukum yang berlaku, sangat krusial untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konsultasi hukum bukan hanya sekadar pilihan, melainkan langkah penting untuk memastikan proses perceraian berjalan lancar dan adil bagi semua pihak.

Pelajari aspek vital yang membuat Perkawinan Campuran Dan Peningkatan Kesadaran Lintas Budaya menjadi pilihan utama.

Berbagai lembaga dan instansi menyediakan layanan konsultasi hukum, baik gratis maupun berbayar, yang dapat membantu Anda melewati proses ini. Memilih jalur yang tepat dan mendapatkan bimbingan dari profesional hukum akan meminimalisir risiko kesalahan dan memastikan kepentingan Anda terlindungi.

Lembaga dan Instansi yang Memberikan Bantuan Hukum Perceraian

Beberapa lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah menyediakan layanan bantuan hukum terkait perceraian, baik berupa konsultasi gratis maupun pendampingan hukum berbayar. Layanan ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum profesional.

• Lembaga Bantuan Hukum (LBH): LBH tersebar di berbagai kota di Indonesia dan menawarkan layanan konsultasi dan bantuan hukum, sebagian besar bersifat pro bono (gratis) atau dengan biaya terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.
• Yayasan Bantuan Hukum: Berbagai yayasan yang fokus pada bantuan hukum juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk kasus perceraian. Anda dapat mencari yayasan yang sesuai dengan kebutuhan dan lokasi Anda.
• Kantor Pengacara: Kantor pengacara swasta menawarkan layanan konsultasi dan pendampingan hukum berbayar. Biaya konsultasi dan pendampingan bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan reputasi kantor pengacara.
• Kantor Dinas Sosial: Di beberapa daerah, Dinas Sosial juga dapat memberikan rujukan atau informasi mengenai lembaga bantuan hukum yang tersedia.

Layanan Konsultasi Hukum: Gratis dan Berbayar

Pilihan layanan konsultasi hukum yang tersedia beragam, disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan Anda. Layanan gratis umumnya tersedia di LBH atau yayasan bantuan hukum, sementara layanan berbayar ditawarkan oleh kantor pengacara swasta.

Konsultasi gratis seringkali bersifat terbatas pada pemberian informasi dasar dan arahan umum. Sementara konsultasi berbayar memberikan layanan yang lebih komprehensif, termasuk penyusunan dokumen hukum dan representasi di pengadilan.

Kontak dan Alamat Lembaga Bantuan Hukum

Informasi kontak dan alamat lembaga bantuan hukum dapat bervariasi dan sebaiknya dikonfirmasi langsung. Berikut contoh tabel yang bisa menjadi referensi, namun perlu diingat bahwa informasi ini bisa berubah. Sebaiknya Anda melakukan pencarian terbaru melalui internet untuk informasi yang paling up-to-date.

Lembaga	Kota	Kontak	Alamat
LBH Jakarta	Jakarta	(021) 123-4567	Jl. Contoh 123, Jakarta
Yayasan A	Bandung	(022) 789-0123	Jl. Contoh 456, Bandung
LBH Surabaya	Surabaya	(031) 987-6543	Jl. Contoh 789, Surabaya

Pentingnya Konsultasi dengan Pengacara Sebelum Mengajukan Gugatan Cerai

Berkonsultasi dengan pengacara sebelum mengajukan gugatan cerai sangat penting untuk memastikan proses perceraian berjalan sesuai hukum dan kepentingan Anda terlindungi. Pengacara dapat memberikan saran hukum yang tepat, membantu menyusun dokumen hukum yang diperlukan, dan mewakili Anda di pengadilan.

Dengan bantuan pengacara, Anda dapat menghindari kesalahan yang dapat merugikan Anda di kemudian hari, seperti kesalahan dalam penyusunan perjanjian perceraian atau strategi yang kurang tepat dalam menghadapi proses persidangan.

Tips Memilih Pengacara yang Tepat dan Terpercaya

Memilih pengacara yang tepat merupakan langkah krusial dalam proses perceraian. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda memilih pengacara yang tepat dan terpercaya:

• Cari rekomendasi dari teman, keluarga, atau kenalan yang pernah menggunakan jasa pengacara untuk kasus perceraian.
• Periksa reputasi dan pengalaman pengacara tersebut. Pastikan pengacara memiliki spesialisasi dalam hukum keluarga.
• Konsultasikan dengan beberapa pengacara sebelum membuat keputusan. Bandingkan biaya dan layanan yang ditawarkan.
• Pastikan Anda merasa nyaman dan percaya dengan pengacara yang Anda pilih. Komunikasi yang baik sangat penting dalam hubungan klien dan pengacara.

Pertimbangan Sebelum Bercerai

Keputusan untuk bercerai merupakan langkah besar yang berdampak signifikan pada seluruh aspek kehidupan. Sebelum mengambil langkah tersebut, perlu pertimbangan matang dan menyeluruh untuk meminimalisir dampak negatif dan memastikan keputusan tersebut diambil dengan bijak.

Proses perceraian tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga emosional, finansial, dan sosial. Memahami konsekuensi dari keputusan ini sangat penting untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Berikut beberapa pertimbangan penting yang perlu dikaji sebelum memutuskan untuk bercerai.

Dampak Perceraian terhadap Anak dan Keluarga

Perceraian memiliki dampak yang kompleks terhadap anak-anak. Anak-anak mungkin mengalami stres, kecemasan, perubahan perilaku, dan kesulitan dalam penyesuaian. Perubahan lingkungan, rutinitas, dan hubungan dengan orang tua dapat menyebabkan trauma emosional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan dalam proses perceraian. Pertimbangkan bagaimana perceraian akan memengaruhi kesejahteraan emosional dan perkembangan anak, serta bagaimana Anda akan memastikan stabilitas dan dukungan yang mereka butuhkan.

Selain anak, perceraian juga berdampak pada anggota keluarga lainnya, seperti orang tua, saudara kandung, dan bahkan teman-teman dekat. Hubungan keluarga mungkin terganggu, dan dukungan sosial bisa berkurang. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana perceraian akan memengaruhi jaringan dukungan Anda dan bagaimana Anda akan mengelola hubungan dengan keluarga di masa mendatang.

Pentingnya Konseling Pra-Perceraian, Cara Cerai Dengan Suami

Konseling pra-perceraian merupakan langkah penting untuk membantu pasangan mengeksplorasi masalah pernikahan mereka secara mendalam dan mencari solusi alternatif sebelum memutuskan bercerai. Terapis dapat membantu pasangan berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi konflik. Dalam beberapa kasus, konseling dapat membantu pasangan memperbaiki hubungan dan menghindari perceraian.

Konseling juga membantu pasangan dalam merencanakan transisi pasca-perceraian, termasuk pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan dukungan finansial. Dengan bimbingan konselor, pasangan dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, meminimalisir konflik dan perselisihan di masa depan.

Contoh Skenario Konseling dan Penyelesaiannya

Misalnya, pasangan yang berkonflik karena masalah keuangan dapat dibimbing oleh konselor untuk membuat anggaran bersama, mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, dan mengembangkan rencana keuangan yang realistis. Konselor juga dapat membantu pasangan dalam berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang masalah keuangan mereka, menghindari perselisihan dan saling menyalahkan.

Pada kasus lain, pasangan yang mengalami masalah komunikasi dapat belajar teknik komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif, mengungkapkan perasaan secara konstruktif, dan menghindari komunikasi yang agresif atau pasif-agresif. Konselor dapat membantu pasangan membangun empati dan saling pengertian, meningkatkan kualitas komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih sehat.

Pertimbangan Keuangan dan Hukum

• Pembagian harta bersama
• Biaya pengacara dan pengadilan
• Pengaturan dukungan finansial
• Asuransi kesehatan
• Perubahan pajak

Perceraian melibatkan aspek keuangan dan hukum yang kompleks. Penting untuk berkonsultasi dengan pengacara dan perencana keuangan untuk memahami hak dan kewajiban Anda, serta merencanakan masa depan finansial Anda setelah perceraian.

Pertimbangan Emosional dan Psikologis

Perceraian merupakan proses yang emosional dan dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Anda selama proses ini. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental jika diperlukan. Berikan waktu untuk berduka dan memproses emosi Anda.

“Rumah tangga yang kokoh dibangun bukan dari ketidakhadiran konflik, melainkan dari kemampuan mengatasi konflik dengan bijak dan saling pengertian.”

Pertanyaan Umum Seputar Perceraian

Proses perceraian seringkali menimbulkan kebingungan dan pertanyaan. Memahami alur dan hak-hak Anda sangat penting untuk menjalani proses ini dengan tenang dan terarah. Berikut ini beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai perceraian beserta jawabannya.

Mengajukan Cerai Tanpa Pengacara

Anda dapat mengajukan cerai tanpa pengacara, yang dikenal sebagai prodeo. Namun, proses ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang hukum perceraian dan prosedur pengadilan. Menyiapkan dokumen hukum secara mandiri bisa kompleks dan membutuhkan ketelitian. Jika Anda merasa kesulitan, berkonsultasi dengan petugas pengadilan atau mencari bantuan hukum gratis bisa menjadi pilihan yang bijak. Keberhasilan pengajuan cerai tanpa pengacara sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan kemampuan Anda dalam memahami dan mengikuti prosedur hukum.

Biaya Proses Perceraian

Biaya perceraian bervariasi tergantung beberapa faktor, termasuk kompleksitas kasus, adanya sengketa harta gono-gini, dan kebutuhan akan jasa pengacara. Biaya pengadilan, biaya administrasi, dan biaya ahli (jika diperlukan) juga akan mempengaruhi total pengeluaran. Sebagai gambaran umum, biaya dapat berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Untuk perkiraan biaya yang lebih akurat, sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara atau petugas pengadilan setempat.

Durasi Proses Perceraian

Lama proses perceraian juga bervariasi, bergantung pada beberapa faktor seperti kesepakatan antara kedua belah pihak, kompleksitas kasus, dan beban kerja pengadilan. Proses bisa berlangsung beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun. Jika kedua pihak sepakat, prosesnya cenderung lebih cepat. Sebaliknya, jika terdapat sengketa harta gono-gini atau hak asuh anak yang alot, prosesnya bisa lebih panjang.

Hak Istri/Suami dalam Proses Perceraian

Hak dan kewajiban suami istri dalam perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara umum, hak-hak tersebut meliputi hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan hak mendapatkan nafkah (bila berhak menerimanya). Pembagian harta gono-gini dilakukan secara adil dan merata, sedangkan hak asuh anak diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Detail hak dan kewajiban akan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak atau putusan pengadilan.

Jika Suami/Istri Tidak Mau Bercerai

Jika salah satu pihak tidak bersedia bercerai, proses perceraian dapat tetap dilakukan melalui jalur pengadilan. Pihak yang mengajukan gugatan perlu membuktikan adanya alasan yang sah untuk perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang diajukan, dan akan memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan. Proses ini tentu akan lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan perceraian secara muktamad (kesepakatan bersama).