Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban – Dari tinjauan serta bahasan ketentuan UU SPPA diperbandingkan juga dengan isi RPP Diversi karena itu ada beberapa langkah yuridis dalam penerapan Diversi tindak pidana tanpa ada berkorban seperti berikut:
- Bila yang digunakan ialah konstruksi: “Hanya Penyidik yang dipindahkan lakukan Diversi yang selamat dari korban” (Basic Hukum: Pasal 10 serta Pasal 9 ayat (2) UU SPPA);
- Diversi membuahkan persetujuan, jalannya ialah:
– Penyidik Pelaksanaan Diversi;
– Diversi dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa dibuka oleh tokoh warga.
– Anak serta menyepakati menyetujui dikerjakan Diversi / Anak menyepakati perbuatannya.
– Pembimbing Kemasyarakatan memberi kesepakatan pada Penyidik tentang bentuk kesepakatan Diversi;
– Persetujuan Diversi dibikin oleh Penyidik dengan “dapat” menyertakan Anak serta keluarga dan tokoh warga namun asasnya tidak membutuhkan kesediaan Anak serta, seterusnya dengan berita acara Diversi diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penentuan KPN atas persetujuan Diversi itu,
– KPN keluarkan Penentuan mengenai Persetujuan Diversi.
– Namun, Penyidik diterbitkan penentuan pemberhentian Penyelidikan;
1. Diversi tidak membuahkan persetujuan dalam Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban, jalannya ialah:
– Pertama Penyidik Pelaksanaan Diversi;
– Diversi dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa dibuka oleh tokoh warga.
– Selanjutnya, Anak berkesepakatan tidak melakukan Diversi / Anak tidak mengaku perbuatannya.
– Diversi dikatakan tidak berhasil semenjak awal, dibuatkan berita acaranya serta masalah diteruskan ke Penuntutan.
– Terakhir, Penuntut Umum minta berkas masalah ke Pengadilan untuk disidangkan.
Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban
Dalam konstruksi ini, pemicu penting masalah maju ke penuntutan serta persidangan sebab Anak tidak mengaku perbuatannya, bila ditiru penuntutan atau persidangan Beberapa anak yang bertentangan mengulas bertindaknya serta dikerjakan dilakukan Diversi karena itu jalinan Diversi cuma pada Penyidik, Diversi untuk masalah oleh Penuntut Umum atau Hakim.
Dalam RPP Diversi ada fakta lain tidak berhasilnya Diversi masalah ditindak tanpa ada pengorbanan serta masalah meneruskan ke Penuntutan seperti yang disuruh Anak tidak di setujui, Diversi (Pasal 27 RPP), apabila digenggam teguh pada rumusan masalah awalnya karena itu Penuntut Umum / Hakim tak perlu minta Diversi masalah Anak itu.
2. Bila yang digunakan ialah konstruksi dalam Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban :
“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim putuskan lakukan Diversi tindak pidana tanpa ada korban di tingkat pemeriksaannya masing-masing” (Basic Hukum: Pasal 7 ayat (1) , Pasal 10, serta Pasal 9 ayat (2) UU SPPA); Penuntut Umum atau Hakim baru putuskan lakukan Diversi bila Diversi tidak berhasil di atas kaca awalnya, oleh sebab memberi dukungan menempel pada Penuntut Umum atau Hakim karena itu Diversi harus diaplikasikan sesuai dengan langkah Diversi pada gelas
3. Diversi membuahkan persetujuan dalam Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban, jalannya ialah :
– Pertama, Penuntut Umum / Hakim Ambil Diversi;
– Diversi dikerjakan Penuntut Umum / Hakim bersama-sama dan / atau penasihat, Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa memfasilitasi tokoh warga;
– Anak yang sebelumnya di tingkat Penyelidikan tidak mengaku perbuatannya jadi mengaku perbuatannya atau Anak serta Keluaran yang di tingkat awalnya tidak dikerjakan dilakukan Diversi jadi dikerjakan Diversi.
– Pembimbing Kemasyarakatan memberi kesepakatan Penuntut Umum / Hakim mengenai isi / bentuk kesepakatan Diversi;
– Persetujuan Diversi dibikin oleh Penuntut Umum / Hakim dengan “dapat” menyertakan Anak serta keluarga dan tokoh warga mengenai asasnya tidak membutuhkan kesediaan Anak, serta seterusnya dengan berita acara Diversi diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penentuan KPN atas persetujuan Diversi itu.
– Selanjutnya, KPN keluarkan Penentuan mengenai Persetujuan Diversi.
– Penuntut Umum menerbitkan penentuan pemberhentian penuntutan / Hakim menerbitkan Penentuan Pemberhentian Kontrol Masalah.
Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban
Semestinya untuk menguatkan konstruksi ini kepada pihak pendiversi awalnya yakni Penyidik dan Penuntut Umum harus di setujui hak yuridisnya untuk terjebak serta memprotes dengan proses Diversi seterusnya,hingga waktu Diversi ditingkat penuntutan, Penyidik tidak butuh tergantung pada apa yang dibutuhkan serta ditanyakan dengan Diversi yang dibuat oleh Penuntut Umum.
Begitupun Penuntut Umum saat Diversi pada tingkat Pengadilan Negeri tidak diberi ruangan untuk terjebak serta di setujui bila Diversi dipengadilan sukses sampai persetujuan. Dengan begitu, bila berlangsung, masalah yang berlangsung, narkotika oleh Anak serta Diversinya tidak berhasil diPenyelidikan serta Penuntutan akan berjalan saat didiversi di pengadilan, Beberapa anak jadi yakin bertindaknnya karena itu Hakim tak perlu meminta pertolongan dari Penuntut Umum untuk meminta pertolongan yuridisnya untuk masalah referensi dari PK.
Dengan Ini untuk mengakhiri permasalahan bila Anak bersedia didaftarkan tapi Penuntut Umum sepakat dengan hal itu.
1. Diversi tidak membuahkan persetujuan, jalannya ialah:
– Penuntut Umum / Hakim Ambil Diversi;
– Diversi bisa dikerjakan Penuntut Umum / Hakim bersama-sama atau pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan, serta bisa menyertakan tokoh warga.
– Anak tidak mengakui perbuatannya atau ikatan tidak dikerjakan dilakukan Diversi.
– Diversi dikatakan tidak berhasil semenjak awal, dibuatkan berita acaranya serta masalah maju ke Penuntutan atau Persidangan (Penuntut Umum minta berkas masalah ke pengadilan untuk disidangkan, Hakim memastikan hari sidang untuk mengecek masalah).
Saran langkah di atas dapat diaplikasikan pada Diversi tindak pembunuhan yang lain dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA tersebut melanggar; tindak pidana mudah; serta nilai kerugian korban tidak kurang dari nilai gaji minimal propinsi lokal, dengan ketetapan sesuai dengan hukum acara Penuntut Umum tidak diikutsertakan dalam proses kontrol masalah tersendiri karena itu kuasa Penuntut Umum untuk melakukan Diversi masalah itu harus ditukar.
2. Penutup: Kebutuhan Anak yang paling penting.
Konstruksi serta langkah penerapan Diversi tindak pengadilan tanpa ada korban di atas. Ialah hasil analisa simpel dengan arah untuk memperkaya wawasan serta memberi input dalam pengerjaan ketentuan pelaksana Diversi tindak tanpa ada korban spesial serta umum pada Diversi tanpa ada pertolongan korban (tindak lanjut, tipiring serta yang merugikannya dikirim UMP).
Penuntut Umum, Hakim, untuk melakukan Diversi, ikuti tuntutan, tanpa ada mempertanggung-jawabkan segi yang lebih sesuai keharusan, serta sesuai jiwa UU SPPA bila Diversi pada semua tingkat kontrol, hal yang harus serta penting dikerjakan. Diinginkan ketentuan Pasal 9 serta 10 UU SPPA dalam kesepakatan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA sesuai PP Diversi ditata serta diberi kriteria pada semua tingkat persiapan untuk melakukan Diversi masalah Anak yang lakukan pembicaraan tanpa ada perlindungan.
[1] Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatakan beberapa anak yang sudah di setujui 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengulas tindak kejahatan.
– Pemahaman Anak Dalam UU SPPA mendasarkan PADA Batas Usia semata-mata Tanpa ada mewajibkan PERNAH tidaknya Anak Terikat hearts Perkawinan, konstruksinya sama DENGAN pemahaman Anak Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomer 23 Tahun 2002 menerangkan tentang Perlindungan Anak yaitu Anak Ialah Satu orang Yang Belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun, terhitung anak yang masih juga dalam kandungan.
Korban Anak Dibawah Umur
– Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2014, Diversi dikerjakan pada anak yang sudah di setujui 12 tahun tapi belum menuju 18 tahun atau sudah di setujui 12 tahun
[2] Menurut Keputusan Mahkamah Konstitus No. 110 / PUU-x / 2012: Pasal 96,Pasal 100 serta Pasal 101 UU No.11 Tahun 2012 berlawanan dengan UUD 1945 serta tidak berkekuatan hukum mengikat
[3] Menurut Keterangan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, ketetapan mengenai “Kesepakatan Keluarga Anak” menyepakati dalam soal korban ialah Anak dibawah usia.
[4] http://icjr.or.id/selamat-datang-tindak-pidana-diversi/, dibuka tanggal 21 Januari 2014.
[5] Pasal 1 angka 15 UU, Pasal 59, Pasal 67, serta Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mengatakan “menjadi” korban narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain (napza) harus memperoleh perlindungan spesial.
[6] Mengenai“keabsolutan” Ketetapan Penyidik cq PK Serta penyampingan kesepakatan Dari Korban hearts UU SPPA Bukan Hal Yang “Aneh”, karena pada pasal 21 UU SPPA tunjukkan terdapatnya “keabsolutan” Penyidik cq PK Untuk Anak Belum berusia 12 lakukan Tindak Pidana, ketentuannya mengatakan Bila Anak belum berusia 12 tahun lakukan tindak pidana karena itu: Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional; Memutuskan serta Keputusan ini diambil untuk memastikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk:
Keputusan anak belum berusia 12 tahun
– Pertama, Mengirimnya kembali pada orangtua; atau
– mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, serta pembinaan di instansi pemerintahan atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan serta bisa diperpanjang paling lama 6 bulan.
[7] Lihat Sisi Keenam Acara Kontrol Cepat berdasar UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[8] Selanjutnya, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus AT Napitupulu serta Anggara,Keterlibatan Minimal, Perlindungan Minimal: Catatan ICJR Pada RPP SPPA, 2014: hal 13.
[9] Satu diantara contoh ketentuan penetapan dalam UU SPPA ialah ketentuan pemberhentian masalah anak sesudah kesepakatan oleh KPN. Bila di tingkat pendidikan yang berkaitan dengan SP3. Serta di tingkat Penuntutan berkaitan dengan pemberhentian penuntutan (Pasal 12 ayat (5) UU SPPA). Namun bentuk / perlindungan pemberhentian masalah yang sukses di tingkat Pengadilan Negeri tidak disebutkan / ditata dalam SPPA.
Pasal 6 ayat (5) Perma No. 4 Tahun 2014, yakni bila diversi sampai persetujuan karena itu sesudah terima penentuan KPN.
[10] Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mengenai Tiap Penyalah Untuk:
- Narkotika Kelompok I untuk diri kamu sendiri dipidana dengan penjara penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika Kelompok II untuk diri kamu sendiri dipidana dengan penjara penjara paling lama 2 (dua) tahun; serta
- Narkotika Kelompok III untuk diri kamu sendiri dipidana dengan penjara penjara paling lama 1 (satu) tahun.
[11] Masukan penting pada Undang-Undang Peradilan Anak yang lama spesial serta hukum perundangan biasanya tidak ada ketetapan yang berlaku untuk menepikan masalah yang remeh / mudah, misalnya masalah yang mengemuka dipublik hasil riset atau masalah tidak tercakup / ditingkatkan oleh persidangan ialah masalah anak di Palu sebab pencurian sandal jempit.
