Syarat Cerai Dengan TNI Panduan Lengkap

Syarat Perceraian Anggota TNI: Syarat Cerai Dengan Tni

Syarat Cerai Dengan Tni – Perceraian bagi anggota TNI memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan perceraian warga sipil. Hal ini dikarenakan status keanggotaan TNI yang memiliki implikasi pada disiplin, keamanan negara, dan peraturan internal. Prosesnya melibatkan berbagai persyaratan administratif, hukum, dan khusus yang perlu dipenuhi oleh anggota TNI yang bersangkutan.

Persyaratan Perceraian Anggota TNI AD, AL, dan AU

Secara umum, persyaratan perceraian anggota TNI AD, AL, dan AU memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan detail dalam prosedur dan persyaratan administratif. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif, hukum, dan persyaratan khusus yang berkaitan dengan peraturan internal TNI. Prosesnya diawali dengan pengajuan permohonan perceraian kepada pihak yang berwenang di lingkungan TNI, kemudian dilanjutkan dengan proses hukum di pengadilan.

Contoh Kasus Perceraian Anggota TNI

Sebagai contoh, kasus perceraian anggota TNI dapat melibatkan pembagian harta bersama seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan aset lainnya. Hak asuh anak juga menjadi pertimbangan utama dalam proses perceraian, yang diputuskan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi kedua orang tua, kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua, dan lingkungan tempat tinggal yang mendukung perkembangan anak.

Misalnya, seorang anggota TNI AU yang bercerai mungkin harus membagi harta bersama berupa rumah dinas yang ditempati selama bertugas dengan mantan istrinya. Pengadilan akan menentukan bagaimana pembagian aset tersebut, termasuk kemungkinan penggantian nilai ekonomisnya jika salah satu pihak tetap ingin tinggal di rumah dinas tersebut. Sementara itu, hak asuh anak akan diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, misalnya kesaksian dari keluarga, guru, dan bukti lain yang menunjukkan kesejahteraan anak jika diasuh oleh masing-masing orang tua.

Perbandingan Persyaratan Perceraian Anggota TNI dan Sipil

Berikut tabel perbandingan persyaratan perceraian anggota TNI dengan sipil. Perbedaan utama terletak pada adanya persyaratan khusus yang berkaitan dengan peraturan internal TNI, seperti izin dari atasan dan pertimbangan keamanan negara.

Cek bagaimana Mengatasi Perbedaan Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Campuran bisa membantu kinerja dalam area Anda.

Jenis TNI	Syarat Administratif	Syarat Hukum	Syarat Khusus
TNI AD	Surat permohonan perceraian, dokumen kependudukan, surat keterangan dari atasan	Bukti pernikahan, alasan perceraian yang sah	Izin dari komandan, pertimbangan keamanan negara
TNI AL	Surat permohonan perceraian, dokumen kependudukan, surat keterangan dari atasan	Bukti pernikahan, alasan perceraian yang sah	Izin dari komandan, pertimbangan keamanan negara
TNI AU	Surat permohonan perceraian, dokumen kependudukan, surat keterangan dari atasan	Bukti pernikahan, alasan perceraian yang sah	Izin dari komandan, pertimbangan keamanan negara
Sipil	Surat permohonan perceraian, dokumen kependudukan	Bukti pernikahan, alasan perceraian yang sah	Tidak ada

Contoh Surat Permohonan Perceraian Anggota TNI

Berikut contoh surat permohonan perceraian yang perlu disesuaikan dengan data diri dan situasi masing-masing anggota TNI. Surat ini harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang di lingkungan TNI.

Contoh Surat Permohonan Perceraian (Contoh, bukan surat resmi):

Kepada Yth.
Komandan [Nama Satuan]
di Tempat

Perihal: Permohonan Perceraian

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Anggota TNI]
Pangkat/NRP : [Pangkat dan NRP]
Satuan : [Nama Satuan]
Alamat : [Alamat Lengkap]

Dengan hormat,
Saya mengajukan permohonan perceraian kepada istri/suami saya, [Nama Pasangan], dengan alasan [Sebutkan Alasan Perceraian Secara Singkat dan Jelas].
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA)
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Akta Nikah
4. [Dokumen pendukung lainnya]

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
[Nama dan Tanda Tangan Anggota TNI]

Potensi Kendala Perceraian Anggota TNI

Proses perceraian anggota TNI dapat menghadapi beberapa kendala, seperti persyaratan administratif yang rumit, proses hukum yang panjang, dan pertimbangan keamanan negara. Adanya peraturan internal TNI juga dapat membuat proses perceraian menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perceraian warga sipil. Koordinasi yang baik antara pihak TNI dan pengadilan sangat penting untuk memperlancar proses perceraian.

Proses Perceraian Anggota TNI

Proses perceraian anggota TNI memiliki beberapa perbedaan dengan perceraian masyarakat umum, terutama karena adanya aturan internal TNI dan keterlibatan otoritas militer. Proses ini umumnya lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku. Berikut uraian langkah-langkahnya.

Langkah-langkah Proses Perceraian Anggota TNI

Secara umum, proses perceraian anggota TNI diawali dengan pengajuan gugatan cerai oleh salah satu pihak (anggota TNI atau pasangannya) ke Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Setelah itu, proses akan berjalan sesuai hukum perdata yang berlaku di Indonesia, dengan beberapa penyesuaian yang berkaitan dengan status anggota TNI yang bersangkutan. Tahapannya meliputi pendaftaran gugatan, proses persidangan, mediasi (jika diperlukan), putusan hakim, dan eksekusi putusan. Proses ini dapat memakan waktu yang bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan kesediaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi.

Perluas pemahaman Kamu mengenai Persyaratan Perjanjian Pra Nikah Semua Yang Perlu Anda Ketahui dengan resor yang kami tawarkan.

Contoh Alur Proses Perceraian dengan Mediasi

Bayangkan skenario pasangan suami istri, dimana sang suami adalah anggota TNI. Istri mengajukan gugatan cerai. Pengadilan Negeri akan menjadwalkan sidang. Pada sidang pertama, hakim biasanya akan mendorong mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil, akan dihasilkan kesepakatan tertulis yang memuat hal-hal terkait hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan nafkah. Kesepakatan ini kemudian dihomologasi oleh pengadilan, menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika mediasi gagal, maka proses persidangan akan berlanjut hingga putusan hakim.

Lihat Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Perkawinan Campuran untuk memeriksa review lengkap dan testimoni dari pengguna.

Diagram Alur Proses Perceraian Anggota TNI

Berikut gambaran alur proses perceraian anggota TNI:

1. Pengajuan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri
2. Pendaftaran dan Pemeriksaan Berkas Gugatan
3. Sidang Pertama (dengan atau tanpa mediasi)
4. Proses Mediasi (jika diperlukan)
5. Sidang-sidang selanjutnya (jika mediasi gagal)
6. Putusan Hakim
7. Eksekusi Putusan

Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

Dalam proses perceraian anggota TNI, terdapat peran dan tanggung jawab yang berbeda bagi masing-masing pihak:

• Anggota TNI: Memenuhi panggilan sidang, memberikan keterangan yang jujur, dan mematuhi putusan pengadilan. Anggota TNI juga perlu memperhatikan aturan internal TNI yang berkaitan dengan perceraian.
• Pasangan: Memenuhi panggilan sidang, memberikan keterangan yang jujur, dan bernegosiasi dengan baik (jika ada mediasi). Pasangan juga berhak mengajukan tuntutan terkait hak asuh anak, harta gono-gini, dan nafkah.
• Pengacara: Memberikan bantuan hukum kepada kliennya, menyusun strategi hukum, dan mewakili klien dalam persidangan. Pengacara juga membantu klien dalam bernegosiasi dan memahami peraturan yang berlaku.

Skenario Perceraian dengan Perselisihan Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Gono-Gini

Seorang anggota TNI bercerai dengan istrinya. Mereka memiliki dua anak. Terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, dimana istri menginginkan hak asuh penuh atas kedua anak, sementara suami menginginkan hak asuh bersama. Selain itu, terdapat perselisihan mengenai pembagian harta gono-gini yang meliputi rumah, mobil, dan tabungan bersama. Proses perceraian akan melibatkan penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui penilaian hakim atas kepentingan terbaik anak, serta pembagian harta gono-gini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Proses ini dapat berlangsung lama dan melibatkan ahli atau saksi untuk mendukung klaim masing-masing pihak.

Hukum dan Regulasi Perceraian Anggota TNI

Perceraian bagi anggota TNI memiliki kerangka hukum dan regulasi tersendiri yang berbeda dengan perceraian sipil. Hal ini dikarenakan status anggota TNI sebagai bagian dari institusi negara yang memiliki aturan internal khusus, bertujuan menjaga kedisiplinan dan integritas personel. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini penting bagi anggota TNI dan pasangannya untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari.

Landasan Hukum Perceraian Anggota TNI

Perceraian anggota TNI berpijak pada beberapa landasan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar umum mengenai perkawinan dan perceraian di Indonesia, namun implementasinya pada anggota TNI diatur lebih lanjut dalam peraturan internal TNI. Peraturan tersebut mengatur prosedur, persyaratan, dan mekanisme perceraian yang spesifik untuk menyesuaikan dengan kekhususan tugas dan tanggung jawab anggota TNI.

Peraturan Perundang-undangan Relevan

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan perundang-undangan lain yang relevan tergantung pada jenis TNI (AD, AL, AU) dan tingkatan kepangkatan anggota yang bersangkutan. Biasanya, peraturan internal TNI berupa peraturan Kepala Staf Angkatan (Kasad, Kasal, Kasau) dan peraturan lainnya di tingkat komando bawahnya. Peraturan-peraturan ini mengatur detail teknis proses perceraian, mulai dari pengajuan permohonan, proses mediasi, hingga putusan perceraian dan pembagian harta bersama. Isi peraturan ini dapat bervariasi antar angkatan dan dapat berubah seiring waktu.

Perbandingan Regulasi Perceraian Anggota TNI dan Sipil

Perbedaan utama terletak pada prosedur dan persyaratannya. Perceraian sipil umumnya diurus di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan perceraian anggota TNI melibatkan mekanisme internal TNI terlebih dahulu, seringkali melalui tahapan mediasi dan persetujuan komandan. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap tugas dan operasional TNI. Selain itu, ada kemungkinan adanya peraturan khusus terkait pembagian harta bersama yang mempertimbangkan status dan penghasilan anggota TNI. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anggota TNI dan keluarganya.

Tingkatkan wawasan Kamu dengan teknik dan metode dari Pertanyaan Tentang Perjanjian Pra Nikah.

Poin-Penting Peraturan Perundang-undangan Perceraian Anggota TNI

• Wajib adanya persetujuan komandan sebagai bagian dari proses perceraian.
• Adanya tahapan mediasi sebelum perceraian resmi diputuskan.
• Regulasi khusus terkait pembagian harta bersama, termasuk tunjangan dan pensiun.
• Prosedur pengajuan permohonan perceraian yang berbeda dengan perceraian sipil.
• Peraturan yang berbeda antar matra TNI (AD, AL, AU).

Penerapan Regulasi dalam Kasus Perceraian Anggota TNI, Syarat Cerai Dengan Tni

Sebagai contoh, seorang Sertu TNI AD yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan secara resmi kepada komandannya. Komandan akan melakukan mediasi dengan pasangannya. Jika mediasi gagal, maka akan diproses lebih lanjut sesuai prosedur internal TNI AD, yang melibatkan pemeriksaan berkas, pendapat dari bagian hukum, dan kemungkinan rujukan ke Pengadilan Militer atau Pengadilan Agama tergantung pada kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Pembagian harta bersama juga akan diatur sesuai peraturan internal TNI AD, yang mempertimbangkan masa dinas, penghasilan, dan harta yang dimiliki selama perkawinan.

Temukan tahu lebih banyak dengan melihat lebih dalam Agensi Urus Perkawinan Campuran Dan Penerimaan Masyarakat ini.

Aspek Keuangan dalam Perceraian Anggota TNI

Perceraian anggota TNI memiliki implikasi keuangan yang signifikan, baik bagi anggota TNI yang bersangkutan maupun mantan pasangannya. Proses pembagian harta bersama dan pengaturan tunjangan serta pensiun memerlukan pemahaman yang cermat terhadap regulasi yang berlaku. Berikut uraian lebih lanjut mengenai aspek keuangan dalam perceraian anggota TNI.

Pembagian Harta Gono-Gini dalam Perceraian Anggota TNI

Pembagian harta gono-gini dalam perceraian anggota TNI mengikuti prinsip keadilan dan proporsionalitas, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan. Harta gono-gini meliputi seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah atau harta yang diperoleh karena warisan atau hibah. Proses pembagian ini dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui jalur hukum jika terjadi perselisihan. Prosesnya melibatkan penilaian aset, baik berupa properti, tabungan, investasi, maupun aset lainnya.

Pembagian Tunjangan dan Pensiun Anggota TNI dalam Perceraian

Tunjangan dan pensiun anggota TNI merupakan hak yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pembagiannya dalam perceraian mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk masa dinas, pangkat, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada umumnya, hak pensiun tetap menjadi hak anggota TNI yang bersangkutan, namun bagian tertentu dari tunjangan bulanan atau pensiun dapat diputuskan untuk diberikan kepada mantan pasangan, terutama jika terdapat anak yang menjadi tanggungan. Besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan.

Contoh Perhitungan Pembagian Harta Gono-Gini

Sebagai contoh, andaikan seorang anggota TNI memiliki rumah senilai Rp 1 Miliar, tabungan Rp 500 Juta, dan investasi Rp 200 Juta yang diperoleh selama masa perkawinan. Jika perceraian terjadi secara musyawarah mufakat dan disepakati pembagian harta secara adil, maka masing-masing pihak berhak atas separuh dari total harta gono-gini, yaitu Rp 900 Juta. Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah contoh ilustrasi. Pembagian harta gono-gini dalam setiap kasus perceraian akan berbeda, tergantung pada jenis dan jumlah harta yang dimiliki, serta kesepakatan kedua belah pihak.

Dampak Perceraian terhadap Keuangan Anggota TNI dan Keluarganya

Perceraian dapat berdampak signifikan terhadap keuangan anggota TNI dan keluarganya. Pembagian harta gono-gini, pengaturan tunjangan anak, dan pembayaran nafkah dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Anggota TNI mungkin perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Sementara itu, mantan pasangan juga mungkin menghadapi tantangan finansial, terutama jika tidak memiliki penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang matang sangat penting dalam menghadapi proses perceraian.

Saran Keuangan bagi Anggota TNI yang Akan Bercerai: Konsultasikan dengan ahli hukum dan konsultan keuangan untuk memahami hak dan kewajiban Anda dalam perceraian. Lakukan perencanaan keuangan yang matang dan realistis untuk memastikan stabilitas keuangan Anda dan keluarga Anda setelah perceraian. Dokumentasikan semua aset dan kewajiban keuangan Anda dengan jelas. Carilah solusi terbaik yang melindungi kepentingan Anda dan anak-anak Anda.

Pertanyaan Umum Seputar Perceraian Anggota TNI

Proses perceraian anggota TNI memiliki beberapa ketentuan khusus yang perlu dipahami. Informasi berikut ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang sering ditanyakan terkait perceraian anggota TNI. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan sebaiknya dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mengajukan Perceraian Anggota TNI

Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan perceraian anggota TNI bervariasi tergantung pada jalur perceraian yang ditempuh (pengadilan agama atau pengadilan negeri) dan kondisi masing-masing kasus. Secara umum, dokumen yang diperlukan meliputi akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari satuan TNI yang bersangkutan, dan bukti-bukti pendukung lainnya seperti surat-surat perjanjian, saksi, dan bukti-bukti lainnya yang relevan dengan gugatan. Konsultasi dengan pengacara atau pihak berwenang sangat disarankan untuk memastikan kelengkapan dokumen.

Lama Proses Perceraian Anggota TNI

Durasi proses perceraian anggota TNI tidaklah pasti dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk kompleksitas kasus, kesediaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi, dan beban kerja pengadilan. Prosesnya bisa berlangsung beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun. Kecepatan proses juga dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen dan kecepatan pihak pengadilan dalam menangani kasus tersebut.

Penolakan Anggota TNI untuk Bercerai

Jika anggota TNI menolak untuk bercerai, maka proses perceraian akan tetap dapat dilanjutkan melalui jalur hukum. Pihak yang mengajukan perceraian perlu menyiapkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya. Proses ini akan lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Penting untuk berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus perceraian anggota TNI.

Hak dan Kewajiban Anggota TNI Setelah Bercerai

Hak dan kewajiban anggota TNI setelah bercerai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan internal TNI. Hal ini mencakup pembagian harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembagian aset dan tanggung jawab pasca perceraian. Ketentuannya sangat spesifik dan bergantung pada berbagai faktor, sehingga konsultasi hukum sangat dianjurkan untuk memastikan pemahaman yang tepat.

Bantuan Hukum Terkait Perceraian Anggota TNI

Bantuan hukum dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus perceraian anggota TNI, lembaga bantuan hukum (LBH), atau organisasi advokasi lainnya. Memilih pengacara yang tepat sangat penting untuk memastikan hak dan kepentingan Anda terlindungi selama proses perceraian.

Pertimbangan Khusus dalam Perceraian Anggota TNI

Proses perceraian anggota TNI memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian warga sipil biasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan profesi militer yang unik dan implikasinya terhadap keamanan nasional. Aturan dan prosedur khusus diterapkan untuk memastikan kelancaran proses perceraian sekaligus melindungi kepentingan negara.

Dampak Profesi Militer terhadap Proses Perceraian

Profesi militer menuntut dedikasi, disiplin, dan mobilitas tinggi. Proses perceraian anggota TNI perlu mempertimbangkan hal ini. Misalnya, penugasan di daerah terpencil atau luar negeri dapat menghambat proses persidangan. Selain itu, tuntutan tugas yang tinggi dapat membatasi waktu dan energi anggota TNI untuk mengurus proses perceraian secara intensif. Adanya aturan internal TNI terkait perceraian juga perlu dipertimbangkan, termasuk aturan mengenai izin cuti dan prosedur pelaporan.

Pertimbangan Keamanan Nasional dalam Perceraian Anggota TNI

Keamanan nasional merupakan pertimbangan utama dalam setiap proses perceraian anggota TNI. Informasi sensitif terkait tugas dan jabatan anggota TNI harus dijaga kerahasiaannya. Proses perceraian perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu, pengadilan seringkali melibatkan instansi terkait dalam proses perceraian anggota TNI untuk memastikan tidak ada informasi rahasia yang terungkap.

Contoh Kasus Perceraian Anggota TNI yang Melibatkan Masalah Keamanan Negara

Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang anggota TNI yang bertugas di intelijen sedang dalam proses perceraian. Istrinya, dalam amarah, mengancam akan membocorkan informasi rahasia yang didapatnya dari suaminya. Situasi ini akan membutuhkan penanganan khusus dari pihak berwenang, baik dari pihak militer maupun pengadilan, untuk mencegah kebocoran informasi dan melindungi keamanan negara. Proses perceraian akan melibatkan pengawasan ketat dan upaya mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa mengorbankan keamanan negara.

Panduan Praktis bagi Anggota TNI yang Ingin Bercerai

Bagi anggota TNI yang ingin bercerai, penting untuk memahami aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI. Konsultasi dengan bagian hukum TNI dan pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus perceraian anggota TNI sangat disarankan. Dokumen-dokumen yang diperlukan perlu dipersiapkan dengan lengkap dan akurat. Penting juga untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pihak istri/suami dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik yang berpotensi membahayakan keamanan negara. Proses mediasi dan negosiasi diutamakan sebelum menempuh jalur hukum.

Ilustrasi Situasi Perceraian Anggota TNI yang Melibatkan Perselisihan dan Penanganannya

Misalnya, terjadi perselisihan harta gono-gini antara seorang anggota TNI dan istrinya. Istrinya menuntut hak atas properti yang diperoleh selama masa pernikahan, termasuk rumah dinas yang ditempati. Dalam kasus ini, proses penyelesaian akan melibatkan penilaian aset dan negosiasi antara kedua belah pihak, dimediasi oleh pihak berwenang dari TNI dan/atau pengadilan. Proses hukum akan ditempuh jika negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pertimbangan utama tetap pada perlindungan keamanan negara dan keadilan bagi kedua pihak, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.