Pengertian SKCK
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal. SKCK seringkali dibutuhkan dalam berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, pengurusan visa, atau untuk kepentingan lainnya. Bagi warga Kota Binjai, SKCK bisa diperoleh dengan mengikuti prosedur berikut.
Syarat Pembuatan SKCK
Sebelum membuat SKCK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut antara lain:
- Warga negara Indonesia atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia.
- Tidak dalam proses atau pernah terlibat dalam kasus kriminal.
- Mampu membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- Umur minimal 17 tahun.
Prosedur Pembuatan SKCK
Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, berikut adalah prosedur pembuatan SKCK di Kota Binjai:
- Siapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor (bagi WNA).
- Mengisi formulir permohonan SKCK di kantor polisi setempat atau melalui situs web Polri.
- Membayar biaya administrasi sebesar Rp 30.000,- sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Kep/712/X/2009.
- Melampirkan pas foto terbaru ukuran 4×6 cm dengan latar belakang warna biru atau merah serta tidak mengenakan kacamata (bagi laki-laki).
- Konfirmasi kepetingan pembuatan SKCK, kemudian tunggu jadwal pengambilan SKCK.
- Mengambil SKCK pada tanggal yang telah ditentukan dan membawa fotokopi KTP.
Waktu Pengerjaan SKCK
Waktu pengerjaan SKCK di Kota Binjai membutuhkan waktu sekitar satu minggu sejak tanggal pendaftaran.
Sanksi Pelanggaran SKCK
Apabila terjadi pelanggaran dalam membuat SKCK, pelapor dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana tersebut dapat berupa hukuman denda atau penjara maksimal 4 tahun.
Kesimpulan
SKCK adalah dokumen penting yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan. Untuk memperoleh SKCK di Kota Binjai, ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Jangan lupa, perhatikan juga sanksi pelanggaran SKCK yang bisa dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam membuat SKCK.
