Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang telah di ubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, definisinya terdapat pada:
Pasal 57 UU Perkawinan: “Yang di maksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”
Secara sederhana, Pernikahan Campuran adalah pernikahan yang di langsungkan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).
Pernikahan Campuran Campuran memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perkawinan biasa:
Kedua pihak tunduk pada sistem hukum yang berlainan (Hukum Indonesia dan Hukum Negara Asing), yang memunculkan masalah Hukum Perdata Internasional (HPI).
Inti dari Pernikahan Campuran menurut UU Indonesia adalah adanya perbedaan status WNI dan WNA.
Perkawinan tidak dapat di langsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan dari masing-masing pihak (WNI dan WNA) telah di penuhi.
Menyentuh isu kewarganegaraan anak, hak kepemilikan harta benda (khususnya tanah), dan status izin tinggal.
Pernikahan Campuran Campuran di Indonesia di atur dalam:
| Dasar Hukum | Ketentuan Utama |
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (di ubah oleh UU No. 16/2019) | Pasal 57 sampai Pasal 62. Mengatur definisi, syarat, dan akibat Pernikahan Campuran. |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI | Mengatur status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari Perkawinan Campuran (Hak Kewarganegaraan Ganda Terbatas). |
| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) | Mengatur kepemilikan hak atas tanah (Hak Milik hanya untuk WNI). |
| Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) | Secara historis, perkawinan campuran di atur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (RGH) yang termuat dalam Staatsblad 1898-158 (sudah tidak berlaku sejak berlakunya UU No. 1/1974). |
Selain memenuhi syarat perkawinan umum (usia, tidak ada hubungan darah terlarang, dll.), ada syarat khusus bagi WNA:
Surat dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal negara WNA di Indonesia yang menyatakan:
Penerjemahan: Semua dokumen asing wajib di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah dan di legalisasi.
Prosedur pencatatan perkawinan campuran di Indonesia mengikuti proses pencatatan perkawinan biasa, yaitu:
Kedua calon mempelai melengkapi semua persyaratan (WNI dan WNA), termasuk dokumen WNA yang sudah di terjemahkan dan di legalisasi.
Isu hukum paling krusial yang muncul dari Perkawinan Campuran di Indonesia adalah:
Masalah: Berdasarkan UUPA, Hak Milik atas tanah di Indonesia hanya boleh di miliki oleh WNI.
Solusi: Pasangan Perkawinan Campuran wajib membuat Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pisah Harta) yang di buat di hadapan Notaris. Tanpa perjanjian ini, properti yang di peroleh selama pernikahan di anggap harta bersama, sehingga WNA secara implisit memiliki hak atas tanah, yang melanggar UUPA. Perjanjian ini harus di catatkan saat atau sebelum pernikahan.
Anak yang lahir dari Perkawinan Campuran berhak memiliki Kewarganegaraan Ganda Terbatas hingga usia 18 tahun, setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraan.
WNA yang menikah dengan WNI dapat mengajukan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) hingga Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan memiliki jalur yang lebih mudah untuk mengajukan permohonan menjadi WNI (Naturalisasi).
Sebelum berlakunya UU No. 1/1974, Perkawinan Campuran di atur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (RGH), yang berasal dari masa kolonial Belanda.
RGH mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda golongan hukum (misalnya, Eropa dengan Bumiputera).
Penting: Sejak berlakunya UU No. 1/1974, RGH di nyatakan tidak berlaku dan definisi Perkawinan Campuran beralih fokus menjadi perbedaan kewarganegaraan (WNI dan WNA), bukan lagi perbedaan golongan hukum atau agama.
Perkawinan Campuran menawarkan manfaat, baik secara personal maupun sosial:
Pernikahan: Lebih dari Sekadar Resepsi dan Perayaan Bagi banyak pasangan, persiapan pernikahan sering kali identik dengan pemilihan dekorasi, katering, hingga busana pengantin yang menawan. Namun, di balik kemeriahan pesta tersebut, ada satu fondasi yang jauh lebih krusial namun sering kali terabaikan: Legalitas Negara. Di Indonesia, sebuah pernikahan tidak hanya di pandang sah secara agama, tetapi … Baca Selengkapnya
Di tengah masyarakat Indonesia yang religius, fenomena nikah siri bukanlah hal yang asing. Praktik ini sering kali di pilih karena berbagai alasan, Mulai dari faktor ekonomi, kerumitan administratif, hingga keinginan untuk menghindari zina secara cepat sesuai syariat. Namun, di balik kemudahannya, nikah siri menyimpan kompleksitas yang besar dalam tatanan sosial dan hukum. Masyarakat sering kali … Baca Selengkapnya
Menikah dengan warga negara asing (WNA) tentu menjadi momen yang membahagiakan. Namun, di balik keromantisannya, ada prosedur birokrasi yang wajib di penuhi, salah satunya adalah pengurusan CNI (Certificate of No Impediment). Apakah Anda sedang mencari cara tercepat dan resmi untuk mengurus CNI agar pernikahan Anda di akui secara sah di dua negara? Di tengah ketatnya … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Korea Selatan Di era globalisasi, banyak orang Indonesia yang memiliki kebutuhan untuk mengurus dokumen resmi agar diakui di luar negeri. Salah satunya adalah SKBM (Surat Keterangan Bebas Masalah) yang diperlukan bagi individu yang ingin melanjutkan pendidikan, bekerja, atau tinggal sementara di Korea Selatan. Namun, SKBM yang di keluarkan di Indonesia tidak secara otomatis … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Komoro Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa seseorang belum pernah menikah secara hukum. Dokumen ini menjadi syarat penting bagi berbagai keperluan administratif, terutama bagi mereka yang ingin menikah, bekerja, atau melanjutkan studi di luar negeri. Bagi warga Indonesia yang ingin menggunakan SKBM di Komoro, dokumen ini perlu di … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Armenia Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang belum menikah secara hukum. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan penting bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah di luar negeri, termasuk di Armenia. Namun, SKBM yang di terbitkan di Indonesia tidak langsung di akui … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Argentina Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang belum menikah dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah di luar negeri, termasuk di Argentina. Namun, SKBM yang di terbitkan di Indonesia tidak serta-merta di akui di … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Bhutan, atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Bhutan, adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang secara hukum belum menikah. Dokumen ini menjadi syarat penting bagi mereka yang ingin menikah, bekerja, melanjutkan studi, atau melakukan keperluan administrasi di luar negeri. Namun, SKBM Bhutan yang diterbitkan di negara asalnya belum otomatis diakui di negara lain, … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Bosnia dan Herzegovina Dalam era globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin tinggi, kebutuhan akan dokumen resmi yang sah dan diakui di luar negeri menjadi sangat penting. Salah satu dokumen yang sering di perlukan adalah Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM). Dokumen ini menjadi syarat penting untuk berbagai keperluan, termasuk pernikahan di luar negeri, pengurusan … Baca Selengkapnya
Legalisasi SKBM Sahrawi Arab Democratic Republic Dalam berbagai urusan resmi di luar negeri—seperti pernikahan, studi, maupun pekerjaan—dokumen pribadi dari Indonesia sering kali memerlukan proses legalisasi agar diakui secara hukum oleh negara tujuan. Salah satu dokumen yang kerap di minta dalam konteks tersebut adalah Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM). SKBM merupakan surat resmi yang di keluarkan … Baca Selengkapnya