Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal. Produk yang bersertifikat halal artinya telah melalui proses pemeriksaan dan/atau pengujian dan di nyatakan bebas dari bahan non-halal (haram).
Sertifikasi Halal sangat penting karena:
Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan adalah halal sesuai syariat Islam.
Sejak 17 Oktober 2019, pemerintah memberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara bertahap untuk semua produk yang beredar di Indonesia (berdasarkan UU Jaminan Produk Halal/JPH).
Meningkatkan kualitas, kepercayaan pasar, dan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global (ekspor).
Membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama untuk pasar konsumen Muslim yang besar.
Kewajiban sertifikasi halal di laksanakan secara bertahap. Tahap awal di fokuskan pada:
BPJPH singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.
Fungsi utamanya adalah menerima dan memverifikasi permohonan sertifikasi halal, menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD), menerbitkan surat perintah pemeriksaan, dan pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Halal.
Proses pengajuan sertifikasi halal umumnya di lakukan melalui sistem elektronik BPJPH yang disebut SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Pemeriksaan LPH: BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit dan/atau pengujian produk (pemeriksaan kehalalan).
Sidang Fatwa: Hasil pemeriksaan LPH di serahkan ke Komisi Fatwa/Komite Fatwa (MUI) untuk di lakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk.
Penerbitan Sertifikat: BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah ada ketetapan fatwa halal.
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terdapat dua mekanisme sertifikasi:
Mekanisme Reguler: Berlaku biaya (saat ini sekitar Rp300.000 – Rp350.000 untuk UMK, di luar biaya pemeriksaan LPH).
Mekanisme Self Declare (Pernyataan Mandiri): Khusus UMK dengan kriteria tertentu (bahan tidak berisiko, proses produksi sederhana), sertifikasi dapat di lakukan dengan pernyataan mandiri dan tidak di kenakan biaya (gratis). BPJPH sering membuka kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), di mana proses pendampingan di lakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Status sertifikasi halal atau daftar produk halal dapat di cek melalui:
Sistem informasi yang di sediakan oleh BPJPH atau LPH (seperti LPH LPPOM MUI).
Biasanya, dengan memasukkan Nomor Sertifikat Halal atau nama produk/perusahaan.
Untuk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di atur melalui sistem elektronik SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Registrasi ini wajib di lakukan oleh produk impor yang telah memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui oleh BPJPH.
Berikut adalah syarat dan dokumen yang di perlukan:
| Kategori | Keterangan |
| Pemohon | Permohonan di ajukan oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia, bukan oleh perusahaan/produsen di luar negeri. |
| Media Pengajuan | Di lakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH. |
| HCB/LHLN | Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) harus di terbitkan oleh Halal Certification Body (HCB) / Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui atau bekerjasama dengan BPJPH. |
Dokumen-dokumen ini harus di siapkan dan di unggah melalui sistem SiHalal:
| No. | Jenis Dokumen | Keterangan |
| 1. | Surat Permohonan Registrasi SHLN | Surat permohonan yang di tujukan kepada Kepala BPJPH. Template biasanya tersedia di sistem SiHalal. |
| 2. | Nomor Izin Berusaha (NIB) Importir | NIB dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Pastikan NIB berbasis risiko dan memuat Angka Pengenal Importir (API) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha impor produk yang di ajukan. |
| 3. | Surat Penunjukan / Letter of Authorization (LoA) | Dokumen berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal (produsen) yang memberikan hak dan/atau kewenangan kepada importir/perwakilan resmi di Indonesia untuk melakukan permohonan registrasi SHLN. |
| 4. | Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) | Salinan SHLN produk yang akan masuk ke Indonesia. |
| 5. | Data Produk dan HS Code | Daftar barang yang akan di impor ke Indonesia, di lengkapi dengan Nomor Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) produk (8 digit). |
| 6. | Data Gudang | Nama, alamat lengkap, dan status kepemilikan gudang penyimpanan produk di Indonesia. |
| 7. | Surat Pernyataan | Surat pernyataan bahwa dokumen yang di sampaikan adalah benar dan sah. |
Jika dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris, maka wajib di lengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah di terjemahkan secara resmi (di sarankan oleh penerjemah tersumpah) ke dalam Bahasa Inggris.
Untuk permohonan baru, SHLN yang di ajukan harus memiliki sisa masa berlaku paling lambat 13 hari sebelum masa berlakunya habis.
BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam jangka waktu tertentu (misalnya maksimal 5 hari kerja). Jika ada kekurangan, pemohon wajib melengkapi/memperbaiki.
Setelah verifikasi dokumen terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan invoice biaya registrasi, dan pemohon wajib melakukan pembayaran. Nomor registrasi SHLN akan terbit setelah pembayaran di verifikasi.
Sertifikasi halal self-declare adalah skema sertifikasi halal yang di peruntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses yang lebih sederhana, di mana pelaku usaha menyatakan sendiri kehalalan produknya dan di verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Skema ini berfokus pada produk yang tidak berisiko, menggunakan bahan yang di pastikan kehalalannya, dan tidak membutuhkan … Baca Selengkapnya
Dalam industri modern, khususnya sektor pangan, kosmetik, dan farmasi, manajemen bahan baku bukan sekadar persoalan logistik dan kualitas, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi, salah satunya adalah Jaminan Halal. Keberlangsungan status halal sebuah produk sangat bergantung pada integritas bahan yang di gunakan, dan integritas ini di buktikan melalui kesiapan serta keabsahan dokumen … Baca Selengkapnya
Penyusunan, verifikasi, dan implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah serangkaian proses untuk memastikan produk halal secara konsisten. Penyusunan melibatkan pembuatan Manual SJH yang mencakup kebijakan halal, tim manajemen, bahan, proses produk, dan produk itu sendiri. Verifikasi adalah proses pengujian oleh auditor eksternal untuk memastikan manual dan praktik di lapangan sesuai, yang mencakup audit internal, pemeriksaan … Baca Selengkapnya
Kesadaran akan kehalalan produk merupakan aspek fundamental dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Produk halal tidak hanya merujuk pada aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut jaminan kualitas, keamanan, dan kesehatan (**thayyiban **). Baca juga: Jasa Sertifikat Halal: SIHALAL, Audit LPH, hingga Terbitnya Label Kebutuhan ini telah di angkat … Baca Selengkapnya
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menempatkan isu kehalalan produk sebagai kebutuhan mendasar yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen dan daya saing ekonomi. Kebutuhan untuk memastikan bahwa produk yang beredar mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan memenuhi standar syariat Islam telah melahirkan sebuah sistem jaminan yang terstruktur … Baca Selengkapnya
Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas Proses Produk Halal (PPH) di sebuah perusahaan dan wajib memiliki pemahaman syariat serta kompetensi terkait produk halal. Tugas utamanya adalah memastikan semua bahan dan proses produksi sesuai dengan kriteria halal, berfungsi sebagai auditor internal, dan bekerja sama dengan auditor halal eksternal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setiap … Baca Selengkapnya
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar dan di konsumsi. Bagi umat Muslim, mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan thayyib (baik) bukan sekadar preferensi, melainkan perintah agama yang menjadi bagian esensial dari ibadah. Baca juga: Sertifikasi Halal Self Declare: UMK Cepat … Baca Selengkapnya