Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal. Produk yang bersertifikat halal artinya telah melalui proses pemeriksaan dan/atau pengujian dan di nyatakan bebas dari bahan non-halal (haram).
Sertifikasi Halal sangat penting karena:
Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan adalah halal sesuai syariat Islam.
Sejak 17 Oktober 2019, pemerintah memberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara bertahap untuk semua produk yang beredar di Indonesia (berdasarkan UU Jaminan Produk Halal/JPH).
Meningkatkan kualitas, kepercayaan pasar, dan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global (ekspor).
Membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama untuk pasar konsumen Muslim yang besar.
Kewajiban sertifikasi halal di laksanakan secara bertahap. Tahap awal di fokuskan pada:
BPJPH singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.
Fungsi utamanya adalah menerima dan memverifikasi permohonan sertifikasi halal, menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD), menerbitkan surat perintah pemeriksaan, dan pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Halal.
Proses pengajuan sertifikasi halal umumnya di lakukan melalui sistem elektronik BPJPH yang disebut SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Pemeriksaan LPH: BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit dan/atau pengujian produk (pemeriksaan kehalalan).
Sidang Fatwa: Hasil pemeriksaan LPH di serahkan ke Komisi Fatwa/Komite Fatwa (MUI) untuk di lakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk.
Penerbitan Sertifikat: BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah ada ketetapan fatwa halal.
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terdapat dua mekanisme sertifikasi:
Mekanisme Reguler: Berlaku biaya (saat ini sekitar Rp300.000 – Rp350.000 untuk UMK, di luar biaya pemeriksaan LPH).
Mekanisme Self Declare (Pernyataan Mandiri): Khusus UMK dengan kriteria tertentu (bahan tidak berisiko, proses produksi sederhana), sertifikasi dapat di lakukan dengan pernyataan mandiri dan tidak di kenakan biaya (gratis). BPJPH sering membuka kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), di mana proses pendampingan di lakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Status sertifikasi halal atau daftar produk halal dapat di cek melalui:
Sistem informasi yang di sediakan oleh BPJPH atau LPH (seperti LPH LPPOM MUI).
Biasanya, dengan memasukkan Nomor Sertifikat Halal atau nama produk/perusahaan.
Untuk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di atur melalui sistem elektronik SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Registrasi ini wajib di lakukan oleh produk impor yang telah memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui oleh BPJPH.
Berikut adalah syarat dan dokumen yang di perlukan:
| Kategori | Keterangan |
| Pemohon | Permohonan di ajukan oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia, bukan oleh perusahaan/produsen di luar negeri. |
| Media Pengajuan | Di lakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH. |
| HCB/LHLN | Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) harus di terbitkan oleh Halal Certification Body (HCB) / Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui atau bekerjasama dengan BPJPH. |
Dokumen-dokumen ini harus di siapkan dan di unggah melalui sistem SiHalal:
| No. | Jenis Dokumen | Keterangan |
| 1. | Surat Permohonan Registrasi SHLN | Surat permohonan yang di tujukan kepada Kepala BPJPH. Template biasanya tersedia di sistem SiHalal. |
| 2. | Nomor Izin Berusaha (NIB) Importir | NIB dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Pastikan NIB berbasis risiko dan memuat Angka Pengenal Importir (API) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha impor produk yang di ajukan. |
| 3. | Surat Penunjukan / Letter of Authorization (LoA) | Dokumen berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal (produsen) yang memberikan hak dan/atau kewenangan kepada importir/perwakilan resmi di Indonesia untuk melakukan permohonan registrasi SHLN. |
| 4. | Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) | Salinan SHLN produk yang akan masuk ke Indonesia. |
| 5. | Data Produk dan HS Code | Daftar barang yang akan di impor ke Indonesia, di lengkapi dengan Nomor Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) produk (8 digit). |
| 6. | Data Gudang | Nama, alamat lengkap, dan status kepemilikan gudang penyimpanan produk di Indonesia. |
| 7. | Surat Pernyataan | Surat pernyataan bahwa dokumen yang di sampaikan adalah benar dan sah. |
Jika dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris, maka wajib di lengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah di terjemahkan secara resmi (di sarankan oleh penerjemah tersumpah) ke dalam Bahasa Inggris.
Untuk permohonan baru, SHLN yang di ajukan harus memiliki sisa masa berlaku paling lambat 13 hari sebelum masa berlakunya habis.
BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam jangka waktu tertentu (misalnya maksimal 5 hari kerja). Jika ada kekurangan, pemohon wajib melengkapi/memperbaiki.
Setelah verifikasi dokumen terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan invoice biaya registrasi, dan pemohon wajib melakukan pembayaran. Nomor registrasi SHLN akan terbit setelah pembayaran di verifikasi.
Jasa Halal Jakarta sebagai kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia memiliki kebutuhan layanan sertifikasi halal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berbagai sektor usaha seperti makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga bahan kimia industri kini di wajibkan untuk mengikuti regulasi sertifikasi halal sesuai aturan pemerintah. Maka, Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar dan … Baca Selengkapnya
Jasa Halal MUI merupakan salah satu elemen penting bagi pelaku usaha yang ingin memastikan produknya di terima dengan baik oleh masyarakat, terutama konsumen muslim. Maka, Dalam perkembangan industri modern, permintaan akan produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas pada kosmetik, obat-obatan, produk perawatan tubuh, bahan baku industri, hingga layanan tertentu. … Baca Selengkapnya
Jasa Sertifikasi Halal telah menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha di berbagai sektor, terutama industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga produk rumah tangga. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman, higienis, serta sesuai syariat Islam, permintaan terhadap produk bersertifikat halal terus bertambah setiap tahun. Maka, Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, namun juga … Baca Selengkapnya
Jasa Halal Dalam dunia industri modern yang semakin berkembang, kebutuhan akan kepastian mengenai status halal suatu produk menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat di abaikan. Konsumen kini lebih cerdas dalam memilih barang dan layanan, terutama mereka yang mengutamakan kehalalan berdasarkan keyakinan dan standar hidup sehat. Maka, Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap layanan … Baca Selengkapnya
Di era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan etika konsumsi, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting yang di perhatikan oleh konsumen. Tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi masyarakat luas yang semakin peduli dengan keamanan dan kualitas produk yang mereka konsumsi. Memiliki produk bersertifikat halal kini menjadi kebutuhan strategis bagi produsen, … Baca Selengkapnya
Dalam lanskap industri global saat ini, sertifikasi halal telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan agama menjadi standar kualitas dan jaminan integritas produk. Bagi mayoritas Muslim, status halal adalah prasyarat mutlak yang menentukan apakah suatu produk layak di konsumsi atau di gunakan. Oleh karena itu, bagi perusahaan, memastikan kehalalan produk adalah bentuk pertanggungjawaban etis dan strategis yang … Baca Selengkapnya
Dalam industri modern, jaminan kualitas dan keamanan produk menjadi hal yang esensial. Namun, bagi produsen yang melayani konsumen Muslim, terdapat dimensi fundamental lain yang tak kalah penting: Jaminan Kehalalan Produk (JPH). Kehalalan sebuah produk tidak hanya di nilai pada komposisi akhirnya, melainkan merupakan sebuah rangkaian proses terintegrasi yang mencakup seluruh mata rantai pasok. Proses seleksi, … Baca Selengkapnya
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kebutuhan yang masif dan mendesak terhadap jaminan kehalalan produk yang di konsumsi dan di gunakan masyarakat. Sertifikasi halal tidak lagi hanya di pandang sebagai nilai tambah etika bisnis, namun telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum demi melindungi konsumen Muslim sekaligus menjadi instrumen strategis untuk memajukan ekonomi … Baca Selengkapnya
Di tengah pertumbuhan kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk yang terjamin kehalalannya (halalan thoyyiban), sertifikasi halal telah bertransformasi dari sekadar nilai tambah menjadi sebuah kewajiban hukum dan kebutuhan strategis bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Urgensi ini di dasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang secara tegas mewajibkan produk … Baca Selengkapnya
Bagi mayoritas penduduk Indonesia, yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia, jaminan kehalalan sebuah produk bukan sekadar masalah preferensi, melainkan sebuah kewajiban syariat dan bagian integral dari gaya hidup. Keyakinan bahwa segala yang di konsumsi dan di gunakan harus sesuai dengan kaidah agama menempatkan sertifikasi halal sebagai penentu utama dalam memilih produk. Lebih dari sekadar … Baca Selengkapnya