Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal. Produk yang bersertifikat halal artinya telah melalui proses pemeriksaan dan/atau pengujian dan di nyatakan bebas dari bahan non-halal (haram).
Sertifikasi Halal sangat penting karena:
Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan adalah halal sesuai syariat Islam.
Sejak 17 Oktober 2019, pemerintah memberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara bertahap untuk semua produk yang beredar di Indonesia (berdasarkan UU Jaminan Produk Halal/JPH).
Meningkatkan kualitas, kepercayaan pasar, dan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global (ekspor).
Membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama untuk pasar konsumen Muslim yang besar.
Kewajiban sertifikasi halal di laksanakan secara bertahap. Tahap awal di fokuskan pada:
BPJPH singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.
Fungsi utamanya adalah menerima dan memverifikasi permohonan sertifikasi halal, menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD), menerbitkan surat perintah pemeriksaan, dan pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Halal.
Proses pengajuan sertifikasi halal umumnya di lakukan melalui sistem elektronik BPJPH yang disebut SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Pemeriksaan LPH: BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit dan/atau pengujian produk (pemeriksaan kehalalan).
Sidang Fatwa: Hasil pemeriksaan LPH di serahkan ke Komisi Fatwa/Komite Fatwa (MUI) untuk di lakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk.
Penerbitan Sertifikat: BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah ada ketetapan fatwa halal.
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terdapat dua mekanisme sertifikasi:
Mekanisme Reguler: Berlaku biaya (saat ini sekitar Rp300.000 – Rp350.000 untuk UMK, di luar biaya pemeriksaan LPH).
Mekanisme Self Declare (Pernyataan Mandiri): Khusus UMK dengan kriteria tertentu (bahan tidak berisiko, proses produksi sederhana), sertifikasi dapat di lakukan dengan pernyataan mandiri dan tidak di kenakan biaya (gratis). BPJPH sering membuka kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), di mana proses pendampingan di lakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Status sertifikasi halal atau daftar produk halal dapat di cek melalui:
Sistem informasi yang di sediakan oleh BPJPH atau LPH (seperti LPH LPPOM MUI).
Biasanya, dengan memasukkan Nomor Sertifikat Halal atau nama produk/perusahaan.
Untuk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di atur melalui sistem elektronik SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Registrasi ini wajib di lakukan oleh produk impor yang telah memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui oleh BPJPH.
Berikut adalah syarat dan dokumen yang di perlukan:
| Kategori | Keterangan |
| Pemohon | Permohonan di ajukan oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia, bukan oleh perusahaan/produsen di luar negeri. |
| Media Pengajuan | Di lakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH. |
| HCB/LHLN | Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) harus di terbitkan oleh Halal Certification Body (HCB) / Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui atau bekerjasama dengan BPJPH. |
Dokumen-dokumen ini harus di siapkan dan di unggah melalui sistem SiHalal:
| No. | Jenis Dokumen | Keterangan |
| 1. | Surat Permohonan Registrasi SHLN | Surat permohonan yang di tujukan kepada Kepala BPJPH. Template biasanya tersedia di sistem SiHalal. |
| 2. | Nomor Izin Berusaha (NIB) Importir | NIB dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Pastikan NIB berbasis risiko dan memuat Angka Pengenal Importir (API) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha impor produk yang di ajukan. |
| 3. | Surat Penunjukan / Letter of Authorization (LoA) | Dokumen berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal (produsen) yang memberikan hak dan/atau kewenangan kepada importir/perwakilan resmi di Indonesia untuk melakukan permohonan registrasi SHLN. |
| 4. | Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) | Salinan SHLN produk yang akan masuk ke Indonesia. |
| 5. | Data Produk dan HS Code | Daftar barang yang akan di impor ke Indonesia, di lengkapi dengan Nomor Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) produk (8 digit). |
| 6. | Data Gudang | Nama, alamat lengkap, dan status kepemilikan gudang penyimpanan produk di Indonesia. |
| 7. | Surat Pernyataan | Surat pernyataan bahwa dokumen yang di sampaikan adalah benar dan sah. |
Jika dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris, maka wajib di lengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah di terjemahkan secara resmi (di sarankan oleh penerjemah tersumpah) ke dalam Bahasa Inggris.
Untuk permohonan baru, SHLN yang di ajukan harus memiliki sisa masa berlaku paling lambat 13 hari sebelum masa berlakunya habis.
BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam jangka waktu tertentu (misalnya maksimal 5 hari kerja). Jika ada kekurangan, pemohon wajib melengkapi/memperbaiki.
Setelah verifikasi dokumen terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan invoice biaya registrasi, dan pemohon wajib melakukan pembayaran. Nomor registrasi SHLN akan terbit setelah pembayaran di verifikasi.
Jasa Urus Sertifikasi Halal Dalam era globalisasi dan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim, sertifikasi halal menjadi salah satu syarat penting bagi produk dan jasa. Maka, Sertifikasi halal tidak hanya menunjukkan bahwa suatu produk atau layanan aman dan sesuai syariat Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan mendukung citra positif brand di tingkat lokal … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Berlaku Berapa Lama, Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam dunia bisnis, terutama bagi pelaku usaha yang menjual makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, atau produk konsumsi lainnya. Sertifikat ini bukan sekadar label, tetapi bukti resmi bahwa produk tersebut memenuhi standar syariat Islam, mulai dari bahan baku hingga proses produksinya. Bagi konsumen muslim, sertifikasi … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMK Di era bisnis modern saat ini, kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor utama kesuksesan usaha, termasuk bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Maka, Bagi pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, atau produk lainnya, memastikan bahwa produknya aman dan sesuai syariat Islam bukan hanya kewajiban moral, tetapi … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Winglok Di era modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan produk semakin meningkat. Bagi konsumen Muslim, memastikan bahwa makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya sesuai dengan syariat Islam bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga keamanan dan kesehatan. Di sisi lain, bagi pelaku usaha, memiliki sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang penting untuk meningkatkan … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal MBG Di era modern ini, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Tidak hanya bagi konsumen Muslim, sertifikasi halal juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk secara umum. MBG (Maju Bersama Group) hadir sebagai lembaga yang menyediakan layanan sertifikasi halal terpercaya, … Baca Selengkapnya
Jasa Halal Untuk MUI bukan sekadar istilah agama, tetapi juga menjadi standar penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kosmetik. Bagi masyarakat Muslim, memastikan bahwa produk yang di gunakan atau dikonsumsi sesuai syariat Islam adalah hal yang wajib. Oleh karena itu, Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai lembaga … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Di Indonesia Dikeluarkan Oleh negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Maka, Hal ini membuat kebutuhan akan produk halal—mulai dari makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga layanan jasa—menjadi sangat penting. Namun, Bagi masyarakat muslim, memastikan kehalalan suatu produk bukan sekadar pilihan, tetapi bagian dari kepatuhan terhadap … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Luar Negeri merupakan penetapan resmi bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, mulai dari bahan baku hingga proses produksinya. Di era globalisasi, sertifikasi halal bukan lagi sekadar persyaratan agama, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk. Bagi pelaku bisnis yang ingin menembus pasar internasional, sertifikasi halal menjadi sangat penting. … Baca Selengkapnya
Jasa Urus Sertifikat Halal Di era modern saat ini, kepercayaan konsumen menjadi salah satu kunci utama kesuksesan sebuah produk. Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal bukan sekadar formalitas, tetapi jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan syariat Islam. Maka, Hal ini mencakup berbagai produk, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga suplemen … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Indonesia, sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam dunia usaha, terutama bagi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa suatu produk, layanan, atau proses produksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan produk halal di Indonesia sangat tinggi. Konsumen tidak hanya … Baca Selengkapnya