Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal. Produk yang bersertifikat halal artinya telah melalui proses pemeriksaan dan/atau pengujian dan di nyatakan bebas dari bahan non-halal (haram).
Sertifikasi Halal sangat penting karena:
Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan adalah halal sesuai syariat Islam.
Sejak 17 Oktober 2019, pemerintah memberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara bertahap untuk semua produk yang beredar di Indonesia (berdasarkan UU Jaminan Produk Halal/JPH).
Meningkatkan kualitas, kepercayaan pasar, dan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global (ekspor).
Membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama untuk pasar konsumen Muslim yang besar.
Kewajiban sertifikasi halal di laksanakan secara bertahap. Tahap awal di fokuskan pada:
BPJPH singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.
Fungsi utamanya adalah menerima dan memverifikasi permohonan sertifikasi halal, menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD), menerbitkan surat perintah pemeriksaan, dan pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Halal.
Proses pengajuan sertifikasi halal umumnya di lakukan melalui sistem elektronik BPJPH yang disebut SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Pemeriksaan LPH: BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit dan/atau pengujian produk (pemeriksaan kehalalan).
Sidang Fatwa: Hasil pemeriksaan LPH di serahkan ke Komisi Fatwa/Komite Fatwa (MUI) untuk di lakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk.
Penerbitan Sertifikat: BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah ada ketetapan fatwa halal.
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terdapat dua mekanisme sertifikasi:
Mekanisme Reguler: Berlaku biaya (saat ini sekitar Rp300.000 – Rp350.000 untuk UMK, di luar biaya pemeriksaan LPH).
Mekanisme Self Declare (Pernyataan Mandiri): Khusus UMK dengan kriteria tertentu (bahan tidak berisiko, proses produksi sederhana), sertifikasi dapat di lakukan dengan pernyataan mandiri dan tidak di kenakan biaya (gratis). BPJPH sering membuka kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), di mana proses pendampingan di lakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Status sertifikasi halal atau daftar produk halal dapat di cek melalui:
Sistem informasi yang di sediakan oleh BPJPH atau LPH (seperti LPH LPPOM MUI).
Biasanya, dengan memasukkan Nomor Sertifikat Halal atau nama produk/perusahaan.
Untuk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di atur melalui sistem elektronik SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Registrasi ini wajib di lakukan oleh produk impor yang telah memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui oleh BPJPH.
Berikut adalah syarat dan dokumen yang di perlukan:
| Kategori | Keterangan |
| Pemohon | Permohonan di ajukan oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia, bukan oleh perusahaan/produsen di luar negeri. |
| Media Pengajuan | Di lakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH. |
| HCB/LHLN | Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) harus di terbitkan oleh Halal Certification Body (HCB) / Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui atau bekerjasama dengan BPJPH. |
Dokumen-dokumen ini harus di siapkan dan di unggah melalui sistem SiHalal:
| No. | Jenis Dokumen | Keterangan |
| 1. | Surat Permohonan Registrasi SHLN | Surat permohonan yang di tujukan kepada Kepala BPJPH. Template biasanya tersedia di sistem SiHalal. |
| 2. | Nomor Izin Berusaha (NIB) Importir | NIB dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Pastikan NIB berbasis risiko dan memuat Angka Pengenal Importir (API) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha impor produk yang di ajukan. |
| 3. | Surat Penunjukan / Letter of Authorization (LoA) | Dokumen berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal (produsen) yang memberikan hak dan/atau kewenangan kepada importir/perwakilan resmi di Indonesia untuk melakukan permohonan registrasi SHLN. |
| 4. | Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) | Salinan SHLN produk yang akan masuk ke Indonesia. |
| 5. | Data Produk dan HS Code | Daftar barang yang akan di impor ke Indonesia, di lengkapi dengan Nomor Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) produk (8 digit). |
| 6. | Data Gudang | Nama, alamat lengkap, dan status kepemilikan gudang penyimpanan produk di Indonesia. |
| 7. | Surat Pernyataan | Surat pernyataan bahwa dokumen yang di sampaikan adalah benar dan sah. |
Jika dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris, maka wajib di lengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah di terjemahkan secara resmi (di sarankan oleh penerjemah tersumpah) ke dalam Bahasa Inggris.
Untuk permohonan baru, SHLN yang di ajukan harus memiliki sisa masa berlaku paling lambat 13 hari sebelum masa berlakunya habis.
BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam jangka waktu tertentu (misalnya maksimal 5 hari kerja). Jika ada kekurangan, pemohon wajib melengkapi/memperbaiki.
Setelah verifikasi dokumen terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan invoice biaya registrasi, dan pemohon wajib melakukan pembayaran. Nomor registrasi SHLN akan terbit setelah pembayaran di verifikasi.
Urus Sertifikat Halal Di mana Di era modern saat ini, konsumen semakin selektif dalam memilih produk, terutama terkait kehalalan. Sertifikat halal bukan sekadar label, tetapi merupakan bukti resmi bahwa suatu produk atau layanan aman dan sesuai syariat Islam. Maka, Bagi pelaku bisnis makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, atau produk konsumsi lainnya, memiliki sertifikat halal menjadi salah … Baca Selengkapnya
Urus Halal Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi umat Muslim, memastikan bahwa produk yang di konsumsi atau di gunakan adalah halal menjadi hal yang sangat penting. Halal bukan sekadar label atau simbol pada kemasan, tetapi merupakan jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Selain memberikan kepastian … Baca Selengkapnya
Prosedur Sertifikasi Halal merupakan bukti resmi bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar syariah Islam. Maka, Di era modern ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Namun, Produk yang memiliki sertifikat halal memastikan bahwa … Baca Selengkapnya
Daftar Sertifikasi Halal menjadi salah satu aspek penting dalam dunia bisnis dan konsumsi, terutama bagi komunitas Muslim. Produk halal tidak hanya memastikan bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun layanan jasa sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen. Di era globalisasi, permintaan produk halal terus meningkat, baik di pasar lokal … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal Login Di era modern ini, kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk semakin tinggi, terutama bagi konsumen Muslim. Tidak hanya untuk makanan dan minuman, sertifikasi halal kini juga menjadi standar penting bagi produk kosmetik, obat-obatan, dan layanan lainnya. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi prinsip syariah Islam, sehingga … Baca Selengkapnya
Cek Sertifikasi Halal Di era modern saat ini, kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan produk semakin tinggi. Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, dan layanan jasa seperti restoran dan hotel perlu memastikan kehalalannya. Bagi konsumen, kepastian bahwa produk yang di gunakan atau di konsumsi sesuai dengan syariat Islam menjadi prioritas utama. Sementara itu, … Baca Selengkapnya
Sertifikasi Halal SPPG Di era modern saat ini, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepercayaan konsumen, terutama bagi produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk konsumen lainnya. Namun, Konsumen Muslim cenderung memilih produk yang telah tersertifikasi halal karena jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bebas dari bahan haram … Baca Selengkapnya
Jasa Urus Izin Halal Di era modern ini, sertifikasi halal bukan lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi kebutuhan penting bagi bisnis yang ingin menjangkau konsumen Muslim. Produk makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan harus memiliki jaminan halal agar aman di konsumsi dan sesuai dengan syariat Islam. Namun, proses pengurusan izin halal bisa terasa rumit dan memakan waktu. … Baca Selengkapnya
Biro Jasa Urus Sertifikat Halal Di era modern ini, sertifikat halal bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kebutuhan penting bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kepercayaan konsumen. Maka, Tidak hanya produk makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, dan layanan tertentu kini di wajibkan memiliki sertifikasi halal agar sesuai dengan standar syariat Islam. Proses pengurusan sertifikat … Baca Selengkapnya
Jasa Pengurusan Halal MUI Dalam dunia bisnis saat ini, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, sertifikasi halal juga diperlukan untuk produk kosmetik, obat-obatan, dan berbagai produk konsumen lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal … Baca Selengkapnya