Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal. Produk yang bersertifikat halal artinya telah melalui proses pemeriksaan dan/atau pengujian dan di nyatakan bebas dari bahan non-halal (haram).
Sertifikasi Halal sangat penting karena:
Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan adalah halal sesuai syariat Islam.
Sejak 17 Oktober 2019, pemerintah memberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara bertahap untuk semua produk yang beredar di Indonesia (berdasarkan UU Jaminan Produk Halal/JPH).
Meningkatkan kualitas, kepercayaan pasar, dan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global (ekspor).
Membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama untuk pasar konsumen Muslim yang besar.
Kewajiban sertifikasi halal di laksanakan secara bertahap. Tahap awal di fokuskan pada:
BPJPH singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.
Fungsi utamanya adalah menerima dan memverifikasi permohonan sertifikasi halal, menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD), menerbitkan surat perintah pemeriksaan, dan pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Halal.
Proses pengajuan sertifikasi halal umumnya di lakukan melalui sistem elektronik BPJPH yang disebut SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Pemeriksaan LPH: BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit dan/atau pengujian produk (pemeriksaan kehalalan).
Sidang Fatwa: Hasil pemeriksaan LPH di serahkan ke Komisi Fatwa/Komite Fatwa (MUI) untuk di lakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk.
Penerbitan Sertifikat: BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah ada ketetapan fatwa halal.
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terdapat dua mekanisme sertifikasi:
Mekanisme Reguler: Berlaku biaya (saat ini sekitar Rp300.000 – Rp350.000 untuk UMK, di luar biaya pemeriksaan LPH).
Mekanisme Self Declare (Pernyataan Mandiri): Khusus UMK dengan kriteria tertentu (bahan tidak berisiko, proses produksi sederhana), sertifikasi dapat di lakukan dengan pernyataan mandiri dan tidak di kenakan biaya (gratis). BPJPH sering membuka kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), di mana proses pendampingan di lakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Status sertifikasi halal atau daftar produk halal dapat di cek melalui:
Sistem informasi yang di sediakan oleh BPJPH atau LPH (seperti LPH LPPOM MUI).
Biasanya, dengan memasukkan Nomor Sertifikat Halal atau nama produk/perusahaan.
Untuk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di atur melalui sistem elektronik SiHalal (ptsp.halal.go.id).
Registrasi ini wajib di lakukan oleh produk impor yang telah memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui oleh BPJPH.
Berikut adalah syarat dan dokumen yang di perlukan:
| Kategori | Keterangan |
| Pemohon | Permohonan di ajukan oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia, bukan oleh perusahaan/produsen di luar negeri. |
| Media Pengajuan | Di lakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH. |
| HCB/LHLN | Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) harus di terbitkan oleh Halal Certification Body (HCB) / Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah di akui atau bekerjasama dengan BPJPH. |
Dokumen-dokumen ini harus di siapkan dan di unggah melalui sistem SiHalal:
| No. | Jenis Dokumen | Keterangan |
| 1. | Surat Permohonan Registrasi SHLN | Surat permohonan yang di tujukan kepada Kepala BPJPH. Template biasanya tersedia di sistem SiHalal. |
| 2. | Nomor Izin Berusaha (NIB) Importir | NIB dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Pastikan NIB berbasis risiko dan memuat Angka Pengenal Importir (API) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha impor produk yang di ajukan. |
| 3. | Surat Penunjukan / Letter of Authorization (LoA) | Dokumen berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal (produsen) yang memberikan hak dan/atau kewenangan kepada importir/perwakilan resmi di Indonesia untuk melakukan permohonan registrasi SHLN. |
| 4. | Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) | Salinan SHLN produk yang akan masuk ke Indonesia. |
| 5. | Data Produk dan HS Code | Daftar barang yang akan di impor ke Indonesia, di lengkapi dengan Nomor Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) produk (8 digit). |
| 6. | Data Gudang | Nama, alamat lengkap, dan status kepemilikan gudang penyimpanan produk di Indonesia. |
| 7. | Surat Pernyataan | Surat pernyataan bahwa dokumen yang di sampaikan adalah benar dan sah. |
Jika dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris, maka wajib di lengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah di terjemahkan secara resmi (di sarankan oleh penerjemah tersumpah) ke dalam Bahasa Inggris.
Untuk permohonan baru, SHLN yang di ajukan harus memiliki sisa masa berlaku paling lambat 13 hari sebelum masa berlakunya habis.
BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam jangka waktu tertentu (misalnya maksimal 5 hari kerja). Jika ada kekurangan, pemohon wajib melengkapi/memperbaiki.
Setelah verifikasi dokumen terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan invoice biaya registrasi, dan pemohon wajib melakukan pembayaran. Nomor registrasi SHLN akan terbit setelah pembayaran di verifikasi.
Urus Halal Berapa sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan agama, sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar lebih luas, dan memberikan legalitas resmi bagi produk yang dijual. Namun, banyak pelaku usaha, terutama UMKM, sering … Baca Selengkapnya
Urus Halal Makanan bukan sekadar tren, tetapi merupakan kebutuhan penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Maka, Halal secara bahasa berarti “diperbolehkan” dan secara syariat merujuk pada makanan, minuman, dan produk yang sesuai dengan aturan Islam. Namun, Tidak hanya memastikan bahwa makanan tersebut aman di konsumsi, sertifikasi halal juga menjamin bahwa seluruh proses produksi mengikuti … Baca Selengkapnya
Urus Halal Kemenag Di era modern ini, sertifikasi halal bukan lagi sekadar kebutuhan bagi pelaku usaha makanan dan minuman, tetapi menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Juga, Produk yang memiliki label halal memberikan jaminan bahwa seluruh proses produksi dan bahan baku sesuai dengan syariat Islam. Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan … Baca Selengkapnya
Urus Halal Berapa Lama kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang aman, halal, dan terpercaya. Tidak hanya untuk makanan dan minuman, kewajiban sertifikasi halal juga mencakup obat, kosmetik, hingga produk jasa tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Namun, masih banyak pelaku usaha yang … Baca Selengkapnya
Urus Halal Online Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk, sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikat halal juga berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Terlebih lagi, pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap untuk berbagai … Baca Selengkapnya
Urus Sertifikat Halal UMKM Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal terus meningkat, seiring dengan di berlakukannya kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produknya. Maka, Sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi … Baca Selengkapnya
Urus Halal Dimana – Urus Halal Di mana aspek penting bagi pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk yang di konsumsi masyarakat, khususnya makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia, jaminan kehalalan produk tidak hanya menjadi tuntutan konsumen Muslim, tetapi juga telah menjadi kewajiban yang di atur … Baca Selengkapnya
Cara Urus Halal UMKM Sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumsi lainnya. Tidak hanya memenuhi tuntutan syariat Islam, sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan memberi nilai tambah bagi produk. Bagi UMKM, memiliki sertifikat halal dapat … Baca Selengkapnya
Cara Urus Halal Di era modern ini, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kredibilitas produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Bagi konsumen, khususnya umat Muslim, sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang di konsumsi … Baca Selengkapnya
Urus Halal UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain menyerap tenaga kerja, UMKM juga berperan penting dalam distribusi produk lokal ke masyarakat luas. Namun, untuk dapat bersaing dan di terima oleh konsumen, terutama di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, UMKM perlu memenuhi standar keamanan dan kehalalan produk. Sertifikasi … Baca Selengkapnya