CITES adalah singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah). CITES adalah perjanjian internasional antarnegara yang berfokus pada pengendalian perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar tidak terancam.
IUCN adalah singkatan dari International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam). IUCN adalah organisasi global yang berfokus pada konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran utamanya adalah sebagai sumber referensi global untuk status konservasi (tingkat keterancaman) spesies, yang di kenal sebagai Daftar Merah IUCN (IUCN Red List of Threatened Species).
Perbedaan mendasar: IUCN menetapkan status ancaman spesies (referensi), sementara CITES mengatur dan membatasi perdagangannya (instrumen hukum).
CITES di susun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN pada tahun 1963. Naskah konvensi di sepakati pada 3 Maret 1973 di Washington D.C., oleh perwakilan 80 negara, dan mulai berlaku secara internasional pada 1 Juli 1975.
Dasar hukum utama CITES adalah perjanjian internasional itu sendiri: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973). Negara-negara peserta yang terikat dengan konvensi ini disebut Para Pihak (Parties).
Tujuan utama CITES adalah:
Mekanisme CITES berpusat pada sistem perizinan internasional berdasarkan tiga daftar (Apendiks) dan penentuan kuota:
Setiap negara Pihak harus menunjuk:
Bertanggung jawab mengeluarkan izin dan mengelola implementasi. Di Indonesia, ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bertanggung jawab memberikan saran ilmiah, khususnya untuk menentukan Non-Detrimental Finding (NDF) yang memastikan ekspor tidak membahayakan populasi liar. Di Indonesia, ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang sebelumnya adalah LIPI.
Ya, Indonesia sudah meratifikasi CITES.
Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978.
Ratifikasi ini mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional yang mengikat dan mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional.
Status Konservasi IUCN (Kategori Utama)
Status konservasi IUCN mengklasifikasikan spesies berdasarkan risiko kepunahan di alam liar. Kategori utamanya meliputi:
| Status (Singkatan) | Penjelasan |
| Punah (EX) | Tidak ada lagi spesimen yang hidup. |
| Punah di Alam Liar (EW) | Hanya ada di penangkaran atau populasi di luar habitat alami. |
| Kritis (CR) | Berisiko sangat tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Genteng (EN) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Rentan (VU) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Hampir Terancam (NT) | Mungkin menjadi terancam punah dalam waktu dekat. |
| Risiko Rendah (LC) | Paling tidak berisiko. |
| Kurang Data (DD) | Data tidak cukup untuk menilai risiko kepunahan. |
Secara umum, terdapat dua jenis konservasi yang sering di bedakan, namun dapat di perluas menjadi empat jenis jika di lihat dari pendekatan implementasinya:
Di Indonesia, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) memiliki tiga bidang utama berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990:
IUCN membedakan kawasan yang di lindungi ke dalam enam kategori dasar (IUCN Protected Area Categories) berdasarkan tujuan pengelolaannya:
Kawasan Lindung Kategori VI (Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources) adalah kawasan yang di kelola dengan tujuan utama:
Hubungan antara CITES dan Kepabeanan (Bea Cukai) sangat erat karena CITES mengatur perdagangan lintas batas negara:
Bea Cukai (DJBC) berperan sebagai lembaga penegak hukum di perbatasan untuk mengawasi dan mengendalikan keluar masuknya spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sesuai ketentuan CITES.
Setiap TSL yang di ekspor, re-ekspor, atau di impor wajib di periksa kelengkapan dan keabsahan dokumennya, yaitu Sertifikat CITES (CITES permit), oleh Bea Cukai dan/atau Karantina.
Bea Cukai bertugas mencegah perdagangan ilegal atau penyelundupan TSL, di mana ekspor/impor tanpa dokumen CITES yang sah atau pemalsuan dokumen di anggap sebagai penyelundupan.
Bea Cukai dapat melakukan konfirmasi keabsahan dokumen Sertifikat CITES.
Daftar Apendiks CITES berlaku secara global. Spesies Apendiks I dan II di tentukan melalui Konferensi Para Pihak (CoP). Apendiks III di tentukan oleh masing-masing negara Pihak.
Beberapa contoh spesies Indonesia yang masuk dalam Apendiks CITES (perlu di catat bahwa daftar spesifik untuk Indonesia sama dengan Apendiks global, tetapi Indonesia memiliki spesies endemik yang masuk dalam daftar tersebut):
Prinsipnya dilarang untuk perdagangan komersial. Hanya untuk tujuan non-komersial tertentu (seperti penelitian) dengan izin ekspor dan izin impor yang ketat.
Hewan: Semua jenis Badak (Badak Jawa, Badak Sumatra), Harimau Sumatra, Orangutan (Sumatra dan Kalimantan), semua jenis Penyu (Penyu Belimbing, Penyu Hijau, dll.), Jalak Bali, Komodo, Babi Rusa.
Di izinkan untuk perdagangan komersial, tetapi di kendalikan ketat dengan izin ekspor dari negara pengekspor (berdasarkan NDF/kuota) dan tanpa memerlukan izin impor.
Spesies yang di lindungi di satu negara dan memerlukan kerja sama internasional untuk mengendalikan perdagangannya. Hanya memerlukan izin ekspor dan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari negara pengekspor.
Contoh Apendiks III Indonesia dapat mencakup jenis-jenis yang di tetapkan dalam peraturan nasional untuk meminta bantuan negara lain dalam pengendalian perdagangan.
Spesies yang tidak masuk dalam Apendiks I, II, maupun III secara resmi tidak diatur oleh Konvensi CITES.
Perdagangan internasional spesimen non-Apendiks umumnya tidak memerlukan Sertifikat CITES (CITES permit) dari Otoritas Pengelola negara Pihak.
Biasanya, spesies ini dianggap tidak terancam punah atau risiko kepunahannya tidak disebabkan oleh perdagangan internasional.
Spesies non-Apendiks CITES dapat memiliki status konservasi yang berbeda-beda, misalnya:
Meskipun suatu spesies berstatus Non-Apendiks CITES, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:
Status non-Apendiks tidak berarti spesies tersebut bebas diperdagangkan tanpa batasan. Negara Pihak CITES (termasuk Indonesia) masih dapat melindungi spesies tersebut melalui undang-undang konservasi nasional.
Beberapa spesies yang tidak masuk CITES mungkin masuk dalam daftar spesies dilindungi Undang-Undang di Indonesia (misalnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dan perubahannya), dan oleh karena itu, tetap dilarang atau dibatasi perdagangannya, baik domestik maupun internasional.
Bea Cukai di Indonesia (DJBC) tetap memiliki peran dalam mengawasi keluar masuknya barang, dan mungkin ada pembatasan ekspor/impor berdasarkan peraturan perdagangan dan karantina nasional, meskipun dokumen CITES tidak diperlukan.
Non-Apendiks CITES adalah spesies yang perdagangannya tidak memerlukan kontrol CITES, tetapi tetap harus mematuhi semua peraturan konservasi dan perdagangan nasional yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
Izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar merupakan dokumen penting bagi setiap individu maupun badan usaha yang ingin memanfaatkan sumber daya hayati secara legal. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar harus di lakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Tanpa izin resmi, aktivitas ini dapat menimbulkan kerusakan ekologis, mengancam populasi satwa dan tumbuhan, serta berpotensi … Baca Selengkapnya
Izin penangkaran merupakan dasar legal kegiatan penangkaran satwa maupun tumbuhan yang dilindungi oleh negara. Dalam konteks konservasi modern, penangkaran bukan lagi hanya kegiatan pelestarian spesies, tetapi juga bagian dari strategi keberlanjutan ekosistem. Karena itu, izin penangkaran menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penangkaran berlangsung dengan standar yang dapat di pertanggungjawabkan. Dengan adanya perizinan, … Baca Selengkapnya
Jasa SATS DN merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem pengawasan perdagangan tumbuhan dan satwa yang di lindungi di Indonesia. Dalam konteks perlindungan keanekaragaman hayati, dokumen ini berfungsi sebagai pengendali administrasi untuk memastikan bahwa setiap perpindahan tumbuhan maupun satwa di lindungi di dalam negeri berjalan secara legal serta sesuai ketentuan konservasi. BKSDA sebagai lembaga yang … Baca Selengkapnya
Contoh SATS LN – Jasa SATS LN merupakan salah satu dokumen penting dalam proses perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah yang melewati batas negara. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor atau impor limbah, bahan berbahaya, serta berbagai jenis bahan lain yang berdampak signifikan pada lingkungan di lakukan … Baca Selengkapnya
SATS LN dari KLHK merupakan salah satu dokumen penting dalam proses perdagangan, pemindahan, maupun pengelolaan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, terutama jika kegiatan tersebut melibatkan lintas batas negara. Dalam era modern yang ditandai dengan semakin meningkatnya arus perdagangan internasional, dokumen seperti ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengancam … Baca Selengkapnya
Jasa SATS LN Online merupakan sebuah sistem layanan digital yang di kembangkan untuk mempermudah pengurusan dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri. Dokumen ini sangat penting sebagai bukti sah bahwa proses ekspor flora maupun fauna, baik yang di lindungi maupun tidak, telah sesuai dengan ketentuan hukum konservasi dan perdagangan internasional. Dengan meningkatnya … Baca Selengkapnya
SATS DN Online merupakan salah satu sistem layanan yang sangat penting dalam proses administrasi eksportir dan importir di Indonesia, terutama terkait pengiriman hewan, tumbuhan, dan produk turunannya yang membutuhkan dokumen legal untuk perpindahan antardaerah maupun antarinstansi. Di era digital, sistem manual sudah dianggap tidak efisien karena rawan kesalahan, memakan waktu lama, dan sering menimbulkan kendala … Baca Selengkapnya
Perdagangan internasional Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), baik untuk kepentingan komersial, penelitian, maupun konservasi, adalah aktivitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus risiko ekologis yang besar. Sebagai negara megabiodiversity, Indonesia berada di garis depan perdagangan TSL global. Namun, aktivitas ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan sebuah jaminan legalitas yang ketat untuk memastikan bahwa pemanfaatan … Baca Selengkapnya
Jasa SATS DN Adalah – Di Indonesia, kekayaan keanekaragaman hayati—terutama jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)—menjadi aset negara yang vital, namun rentan terhadap peredaran ilegal. Untuk memastikan bahwa setiap perpindahan dan perdagangan TSL di lakukan secara sah dan terkontrol, pemerintah telah menetapkan sebuah mekanisme perizinan yang ketat. Dokumen kunci dalam mekanisme ini adalah SATS-DN atau Surat … Baca Selengkapnya
Jasa SATS LN atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan keanekaragaman hayati yang di jalankan oleh pemerintah Indonesia. Dokumen ini menjadi instrumen resmi yang di gunakan dalam pengawasan pemindahan tumbuhan dan satwa melintasi batas negara, terutama bagi spesies yang memiliki nilai ekologis tinggi dan termasuk dalam … Baca Selengkapnya