CITES adalah singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah). CITES adalah perjanjian internasional antarnegara yang berfokus pada pengendalian perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar tidak terancam.
IUCN adalah singkatan dari International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam). IUCN adalah organisasi global yang berfokus pada konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran utamanya adalah sebagai sumber referensi global untuk status konservasi (tingkat keterancaman) spesies, yang di kenal sebagai Daftar Merah IUCN (IUCN Red List of Threatened Species).
Perbedaan mendasar: IUCN menetapkan status ancaman spesies (referensi), sementara CITES mengatur dan membatasi perdagangannya (instrumen hukum).
CITES di susun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN pada tahun 1963. Naskah konvensi di sepakati pada 3 Maret 1973 di Washington D.C., oleh perwakilan 80 negara, dan mulai berlaku secara internasional pada 1 Juli 1975.
Dasar hukum utama CITES adalah perjanjian internasional itu sendiri: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973). Negara-negara peserta yang terikat dengan konvensi ini disebut Para Pihak (Parties).
Tujuan utama CITES adalah:
Mekanisme CITES berpusat pada sistem perizinan internasional berdasarkan tiga daftar (Apendiks) dan penentuan kuota:
Setiap negara Pihak harus menunjuk:
Bertanggung jawab mengeluarkan izin dan mengelola implementasi. Di Indonesia, ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bertanggung jawab memberikan saran ilmiah, khususnya untuk menentukan Non-Detrimental Finding (NDF) yang memastikan ekspor tidak membahayakan populasi liar. Di Indonesia, ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang sebelumnya adalah LIPI.
Ya, Indonesia sudah meratifikasi CITES.
Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978.
Ratifikasi ini mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional yang mengikat dan mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional.
Status Konservasi IUCN (Kategori Utama)
Status konservasi IUCN mengklasifikasikan spesies berdasarkan risiko kepunahan di alam liar. Kategori utamanya meliputi:
| Status (Singkatan) | Penjelasan |
| Punah (EX) | Tidak ada lagi spesimen yang hidup. |
| Punah di Alam Liar (EW) | Hanya ada di penangkaran atau populasi di luar habitat alami. |
| Kritis (CR) | Berisiko sangat tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Genteng (EN) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Rentan (VU) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Hampir Terancam (NT) | Mungkin menjadi terancam punah dalam waktu dekat. |
| Risiko Rendah (LC) | Paling tidak berisiko. |
| Kurang Data (DD) | Data tidak cukup untuk menilai risiko kepunahan. |
Secara umum, terdapat dua jenis konservasi yang sering di bedakan, namun dapat di perluas menjadi empat jenis jika di lihat dari pendekatan implementasinya:
Di Indonesia, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) memiliki tiga bidang utama berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990:
IUCN membedakan kawasan yang di lindungi ke dalam enam kategori dasar (IUCN Protected Area Categories) berdasarkan tujuan pengelolaannya:
Kawasan Lindung Kategori VI (Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources) adalah kawasan yang di kelola dengan tujuan utama:
Hubungan antara CITES dan Kepabeanan (Bea Cukai) sangat erat karena CITES mengatur perdagangan lintas batas negara:
Bea Cukai (DJBC) berperan sebagai lembaga penegak hukum di perbatasan untuk mengawasi dan mengendalikan keluar masuknya spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sesuai ketentuan CITES.
Setiap TSL yang di ekspor, re-ekspor, atau di impor wajib di periksa kelengkapan dan keabsahan dokumennya, yaitu Sertifikat CITES (CITES permit), oleh Bea Cukai dan/atau Karantina.
Bea Cukai bertugas mencegah perdagangan ilegal atau penyelundupan TSL, di mana ekspor/impor tanpa dokumen CITES yang sah atau pemalsuan dokumen di anggap sebagai penyelundupan.
Bea Cukai dapat melakukan konfirmasi keabsahan dokumen Sertifikat CITES.
Daftar Apendiks CITES berlaku secara global. Spesies Apendiks I dan II di tentukan melalui Konferensi Para Pihak (CoP). Apendiks III di tentukan oleh masing-masing negara Pihak.
Beberapa contoh spesies Indonesia yang masuk dalam Apendiks CITES (perlu di catat bahwa daftar spesifik untuk Indonesia sama dengan Apendiks global, tetapi Indonesia memiliki spesies endemik yang masuk dalam daftar tersebut):
Prinsipnya dilarang untuk perdagangan komersial. Hanya untuk tujuan non-komersial tertentu (seperti penelitian) dengan izin ekspor dan izin impor yang ketat.
Hewan: Semua jenis Badak (Badak Jawa, Badak Sumatra), Harimau Sumatra, Orangutan (Sumatra dan Kalimantan), semua jenis Penyu (Penyu Belimbing, Penyu Hijau, dll.), Jalak Bali, Komodo, Babi Rusa.
Di izinkan untuk perdagangan komersial, tetapi di kendalikan ketat dengan izin ekspor dari negara pengekspor (berdasarkan NDF/kuota) dan tanpa memerlukan izin impor.
Spesies yang di lindungi di satu negara dan memerlukan kerja sama internasional untuk mengendalikan perdagangannya. Hanya memerlukan izin ekspor dan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari negara pengekspor.
Contoh Apendiks III Indonesia dapat mencakup jenis-jenis yang di tetapkan dalam peraturan nasional untuk meminta bantuan negara lain dalam pengendalian perdagangan.
Spesies yang tidak masuk dalam Apendiks I, II, maupun III secara resmi tidak diatur oleh Konvensi CITES.
Perdagangan internasional spesimen non-Apendiks umumnya tidak memerlukan Sertifikat CITES (CITES permit) dari Otoritas Pengelola negara Pihak.
Biasanya, spesies ini dianggap tidak terancam punah atau risiko kepunahannya tidak disebabkan oleh perdagangan internasional.
Spesies non-Apendiks CITES dapat memiliki status konservasi yang berbeda-beda, misalnya:
Meskipun suatu spesies berstatus Non-Apendiks CITES, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:
Status non-Apendiks tidak berarti spesies tersebut bebas diperdagangkan tanpa batasan. Negara Pihak CITES (termasuk Indonesia) masih dapat melindungi spesies tersebut melalui undang-undang konservasi nasional.
Beberapa spesies yang tidak masuk CITES mungkin masuk dalam daftar spesies dilindungi Undang-Undang di Indonesia (misalnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dan perubahannya), dan oleh karena itu, tetap dilarang atau dibatasi perdagangannya, baik domestik maupun internasional.
Bea Cukai di Indonesia (DJBC) tetap memiliki peran dalam mengawasi keluar masuknya barang, dan mungkin ada pembatasan ekspor/impor berdasarkan peraturan perdagangan dan karantina nasional, meskipun dokumen CITES tidak diperlukan.
Non-Apendiks CITES adalah spesies yang perdagangannya tidak memerlukan kontrol CITES, tetapi tetap harus mematuhi semua peraturan konservasi dan perdagangan nasional yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
Alur Pengajuan SATS LN – Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin cepat, kebutuhan untuk memiliki prosedur administrasi lintas negara yang sistematis menjadi semakin penting. Salah satu sistem yang banyak di gunakan adalah SATS LN, sebuah mekanisme yang memfasilitasi pengajuan dokumen dan izin secara internasional dengan standar yang jelas dan terstruktur. Dengan menggunakan Jasa SATS … Baca Selengkapnya
CITES Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, mulai dari hutan hujan tropis hingga terumbu karang yang mendukung ribuan spesies satwa dan tumbuhan. Namun, banyak spesies langka dan endemik menghadapi ancaman serius akibat perdagangan ilegal, perusakan habitat, dan eksploitasi berlebihan. Untuk menjaga kelestarian satwa dan tumbuhan ini, Indonesia menjadi bagian … Baca Selengkapnya
Pengajuan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) menjadi salah satu prosedur penting yang harus dijalani oleh setiap individu atau lembaga yang ingin melakukan pemanfaatan, pengangkutan, atau distribusi tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi secara sah di dalam wilayah Indonesia. Sistem ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk … Baca Selengkapnya
Pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan satwa serta flora di Indonesia membutuhkan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas. Untuk memastikan setiap kegiatan di dalam kawasan konservasi berlangsung sesuai aturan hukum dan menjaga keberlanjutan ekosistem, pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah menghadirkan sistem SIMAKSI. Sistem ini mempermudah administrasi dan pengawasan terkait kegiatan yang … Baca Selengkapnya
Peran CITES Appendix II, Perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar memiliki dampak besar terhadap kelestarian spesies di seluruh dunia. Tanpa pengaturan yang tepat, eksploitasi berlebihan dapat mengancam keberadaan banyak spesies, bahkan mendorongnya menuju kepunahan. Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara di dunia menandatangani CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), … Baca Selengkapnya
Prosedur Permohonan SIMAKSI untuk WNI merupakan salah satu platform utama yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengelola seluruh proses administrasi terkait keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Bagi WNI, SIMAKSI memiliki peran penting dalam pengajuan izin terkait kepindahan, pekerjaan, atau kegiatan lintas negara yang memerlukan koordinasi dengan otoritas imigrasi. Sehingga, … Baca Selengkapnya
CITES Appendix Perdagangan internasional spesies flora dan fauna telah menjadi tantangan besar bagi konservasi keanekaragaman hayati. Banyak spesies terancam punah akibat eksploitasi yang tidak terkendali, perdagangan ilegal, dan hilangnya habitat alami. Untuk mengatasi masalah ini, di bentuklah CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan … Baca Selengkapnya
Dalam era digital saat ini, berbagai proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu dan rumit telah bertransformasi menjadi layanan online yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Salah satu inovasi penting di bidang konservasi flora dan fauna di Indonesia adalah SIMAKSI Online yang di kelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sistem ini hadir untuk mempermudah pengelolaan … Baca Selengkapnya
CITES Adalah , Perdagangan satwa dan tumbuhan liar telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup banyak spesies di dunia. Aktivitas manusia seperti perburuan ilegal, perdagangan hewan eksotis, dan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya mengurangi populasi spesies, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Tanpa regulasi yang tepat, beberapa spesies bisa menghadapi risiko kepunahan permanen. … Baca Selengkapnya
Dalam era globalisasi, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan bagi warga negara asing (WNA) yang datang untuk bekerja, meneliti, atau menjalankan kegiatan bisnis. Agar keberadaan WNA di Indonesia sesuai dengan hukum, pemerintah memberlakukan berbagai prosedur administrasi, salah satunya adalah SIMAKSI (Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Keimigrasian). SIMAKSI merupakan platform yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal … Baca Selengkapnya