CITES adalah singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah). CITES adalah perjanjian internasional antarnegara yang berfokus pada pengendalian perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar tidak terancam.
IUCN adalah singkatan dari International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam). IUCN adalah organisasi global yang berfokus pada konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran utamanya adalah sebagai sumber referensi global untuk status konservasi (tingkat keterancaman) spesies, yang di kenal sebagai Daftar Merah IUCN (IUCN Red List of Threatened Species).
Perbedaan mendasar: IUCN menetapkan status ancaman spesies (referensi), sementara CITES mengatur dan membatasi perdagangannya (instrumen hukum).
CITES di susun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN pada tahun 1963. Naskah konvensi di sepakati pada 3 Maret 1973 di Washington D.C., oleh perwakilan 80 negara, dan mulai berlaku secara internasional pada 1 Juli 1975.
Dasar hukum utama CITES adalah perjanjian internasional itu sendiri: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973). Negara-negara peserta yang terikat dengan konvensi ini disebut Para Pihak (Parties).
Tujuan utama CITES adalah:
Mekanisme CITES berpusat pada sistem perizinan internasional berdasarkan tiga daftar (Apendiks) dan penentuan kuota:
Setiap negara Pihak harus menunjuk:
Bertanggung jawab mengeluarkan izin dan mengelola implementasi. Di Indonesia, ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bertanggung jawab memberikan saran ilmiah, khususnya untuk menentukan Non-Detrimental Finding (NDF) yang memastikan ekspor tidak membahayakan populasi liar. Di Indonesia, ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang sebelumnya adalah LIPI.
Ya, Indonesia sudah meratifikasi CITES.
Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978.
Ratifikasi ini mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional yang mengikat dan mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional.
Status Konservasi IUCN (Kategori Utama)
Status konservasi IUCN mengklasifikasikan spesies berdasarkan risiko kepunahan di alam liar. Kategori utamanya meliputi:
| Status (Singkatan) | Penjelasan |
| Punah (EX) | Tidak ada lagi spesimen yang hidup. |
| Punah di Alam Liar (EW) | Hanya ada di penangkaran atau populasi di luar habitat alami. |
| Kritis (CR) | Berisiko sangat tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Genteng (EN) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Rentan (VU) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Hampir Terancam (NT) | Mungkin menjadi terancam punah dalam waktu dekat. |
| Risiko Rendah (LC) | Paling tidak berisiko. |
| Kurang Data (DD) | Data tidak cukup untuk menilai risiko kepunahan. |
Secara umum, terdapat dua jenis konservasi yang sering di bedakan, namun dapat di perluas menjadi empat jenis jika di lihat dari pendekatan implementasinya:
Di Indonesia, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) memiliki tiga bidang utama berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990:
IUCN membedakan kawasan yang di lindungi ke dalam enam kategori dasar (IUCN Protected Area Categories) berdasarkan tujuan pengelolaannya:
Kawasan Lindung Kategori VI (Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources) adalah kawasan yang di kelola dengan tujuan utama:
Hubungan antara CITES dan Kepabeanan (Bea Cukai) sangat erat karena CITES mengatur perdagangan lintas batas negara:
Bea Cukai (DJBC) berperan sebagai lembaga penegak hukum di perbatasan untuk mengawasi dan mengendalikan keluar masuknya spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sesuai ketentuan CITES.
Setiap TSL yang di ekspor, re-ekspor, atau di impor wajib di periksa kelengkapan dan keabsahan dokumennya, yaitu Sertifikat CITES (CITES permit), oleh Bea Cukai dan/atau Karantina.
Bea Cukai bertugas mencegah perdagangan ilegal atau penyelundupan TSL, di mana ekspor/impor tanpa dokumen CITES yang sah atau pemalsuan dokumen di anggap sebagai penyelundupan.
Bea Cukai dapat melakukan konfirmasi keabsahan dokumen Sertifikat CITES.
Daftar Apendiks CITES berlaku secara global. Spesies Apendiks I dan II di tentukan melalui Konferensi Para Pihak (CoP). Apendiks III di tentukan oleh masing-masing negara Pihak.
Beberapa contoh spesies Indonesia yang masuk dalam Apendiks CITES (perlu di catat bahwa daftar spesifik untuk Indonesia sama dengan Apendiks global, tetapi Indonesia memiliki spesies endemik yang masuk dalam daftar tersebut):
Prinsipnya dilarang untuk perdagangan komersial. Hanya untuk tujuan non-komersial tertentu (seperti penelitian) dengan izin ekspor dan izin impor yang ketat.
Hewan: Semua jenis Badak (Badak Jawa, Badak Sumatra), Harimau Sumatra, Orangutan (Sumatra dan Kalimantan), semua jenis Penyu (Penyu Belimbing, Penyu Hijau, dll.), Jalak Bali, Komodo, Babi Rusa.
Di izinkan untuk perdagangan komersial, tetapi di kendalikan ketat dengan izin ekspor dari negara pengekspor (berdasarkan NDF/kuota) dan tanpa memerlukan izin impor.
Spesies yang di lindungi di satu negara dan memerlukan kerja sama internasional untuk mengendalikan perdagangannya. Hanya memerlukan izin ekspor dan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari negara pengekspor.
Contoh Apendiks III Indonesia dapat mencakup jenis-jenis yang di tetapkan dalam peraturan nasional untuk meminta bantuan negara lain dalam pengendalian perdagangan.
Spesies yang tidak masuk dalam Apendiks I, II, maupun III secara resmi tidak diatur oleh Konvensi CITES.
Perdagangan internasional spesimen non-Apendiks umumnya tidak memerlukan Sertifikat CITES (CITES permit) dari Otoritas Pengelola negara Pihak.
Biasanya, spesies ini dianggap tidak terancam punah atau risiko kepunahannya tidak disebabkan oleh perdagangan internasional.
Spesies non-Apendiks CITES dapat memiliki status konservasi yang berbeda-beda, misalnya:
Meskipun suatu spesies berstatus Non-Apendiks CITES, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:
Status non-Apendiks tidak berarti spesies tersebut bebas diperdagangkan tanpa batasan. Negara Pihak CITES (termasuk Indonesia) masih dapat melindungi spesies tersebut melalui undang-undang konservasi nasional.
Beberapa spesies yang tidak masuk CITES mungkin masuk dalam daftar spesies dilindungi Undang-Undang di Indonesia (misalnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dan perubahannya), dan oleh karena itu, tetap dilarang atau dibatasi perdagangannya, baik domestik maupun internasional.
Bea Cukai di Indonesia (DJBC) tetap memiliki peran dalam mengawasi keluar masuknya barang, dan mungkin ada pembatasan ekspor/impor berdasarkan peraturan perdagangan dan karantina nasional, meskipun dokumen CITES tidak diperlukan.
Non-Apendiks CITES adalah spesies yang perdagangannya tidak memerlukan kontrol CITES, tetapi tetap harus mematuhi semua peraturan konservasi dan perdagangan nasional yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
Izin CITES Perdagangan satwa dan tumbuhan liar memiliki dampak besar terhadap kelestarian alam. Tanpa pengawasan yang ketat, spesies yang terancam punah dapat punah lebih cepat akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, dunia internasional menetapkan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), … Baca Selengkapnya
Kawasan konservasi memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian alam, flora, dan fauna yang menjadi aset penting bagi keberlangsungan ekosistem. Untuk memastikan semua aktivitas yang di lakukan di kawasan konservasi berjalan sesuai dengan tujuan pelestarian, lembaga konservasi memberikan rekomendasi izin bagi kegiatan yang memiliki kepentingan khusus. Kegiatan kepentingan khusus ini bisa meliputi penelitian ilmiah, pengembangan teknologi … Baca Selengkapnya
CITES Singkatan Dari Perlindungan satwa dan tumbuhan yang terancam punah menjadi isu penting di dunia modern. Aktivitas manusia, seperti perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat, telah menyebabkan banyak spesies menghadapi risiko kepunahan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif. Salah satu mekanisme global yang hadir untuk melindungi spesies langka adalah CITES, singkatan dari … Baca Selengkapnya
Pengelolaan kawasan konservasi merupakan tanggung jawab penting bagi negara untuk menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistem secara menyeluruh. Untuk mendukung kegiatan yang memiliki kepentingan umum di kawasan konservasi, seperti penelitian, edukasi, dan proyek pembangunan yang ramah lingkungan, lembaga konservasi memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi izin. Rekomendasi ini memastikan bahwa setiap aktivitas di kawasan konservasi … Baca Selengkapnya
CITES Appendix Adalah, Perdagangan satwa dan tumbuhan liar secara internasional dapat membawa dampak serius bagi kelangsungan hidup spesies. Banyak spesies terancam punah akibat perburuan, penangkapan, atau perdagangan yang tidak terkendali. Untuk mengatasi hal ini, di bentuklah CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan melindungi … Baca Selengkapnya
Izin Akses Sumber Daya Genetik Komersial merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya hayati Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme yang memiliki nilai ekonomi, ilmiah, dan konservasi. Oleh karena itu, Pemanfaatan sumber daya genetik ini harus dilakukan secara legal dan berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan … Baca Selengkapnya
CITES Kepanjangan Dari Perdagangan satwa liar dan tumbuhan secara internasional merupakan masalah serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies. Banyak hewan dan tumbuhan yang dieksploitasi untuk keperluan komersial, hobi, obat-obatan, atau dekorasi, tanpa memperhatikan keberlanjutan populasi mereka di alam. Akibatnya, beberapa spesies menghadapi risiko kepunahan yang nyata. Untuk mengatasi masalah ini, komunitas internasional membentuk … Baca Selengkapnya
Pengelolaan sumber daya genetik memiliki peranan penting dalam penelitian, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks non komersial, izin akses sumber daya genetik menjadi salah satu mekanisme yang mengatur pemanfaatan genetik secara legal, etis, dan bertanggung jawab. Izin ini memastikan bahwa semua kegiatan penelitian atau pengambilan sampel genetik tidak melanggar hak-hak pihak terkait, … Baca Selengkapnya
CITES Itu Apa, Perdagangan satwa dan tumbuhan liar merupakan masalah global yang berdampak serius terhadap kelestarian alam. Banyak spesies menghadapi risiko kepunahan akibat perburuan, penangkapan, atau pemanenan yang tidak terkendali untuk dijual secara internasional. Dampak dari perdagangan ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memengaruhi perekonomian dan keseimbangan lingkungan. Untuk menghadapi masalah ini, dunia … Baca Selengkapnya
CITES Kepanjangan, Perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan spesies di seluruh dunia. Banyak spesies yang semakin terancam punah karena dieksploitasi untuk keperluan komersial, koleksi pribadi, atau obat-obatan tradisional. Selanjutnya Untuk menghadapi tantangan ini, dibentuklah CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora—yang dalam … Baca Selengkapnya