CITES adalah singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah). CITES adalah perjanjian internasional antarnegara yang berfokus pada pengendalian perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar tidak terancam.
IUCN adalah singkatan dari International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam). IUCN adalah organisasi global yang berfokus pada konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran utamanya adalah sebagai sumber referensi global untuk status konservasi (tingkat keterancaman) spesies, yang di kenal sebagai Daftar Merah IUCN (IUCN Red List of Threatened Species).
Perbedaan mendasar: IUCN menetapkan status ancaman spesies (referensi), sementara CITES mengatur dan membatasi perdagangannya (instrumen hukum).
CITES di susun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN pada tahun 1963. Naskah konvensi di sepakati pada 3 Maret 1973 di Washington D.C., oleh perwakilan 80 negara, dan mulai berlaku secara internasional pada 1 Juli 1975.
Dasar hukum utama CITES adalah perjanjian internasional itu sendiri: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973). Negara-negara peserta yang terikat dengan konvensi ini disebut Para Pihak (Parties).
Tujuan utama CITES adalah:
Mekanisme CITES berpusat pada sistem perizinan internasional berdasarkan tiga daftar (Apendiks) dan penentuan kuota:
Setiap negara Pihak harus menunjuk:
Bertanggung jawab mengeluarkan izin dan mengelola implementasi. Di Indonesia, ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bertanggung jawab memberikan saran ilmiah, khususnya untuk menentukan Non-Detrimental Finding (NDF) yang memastikan ekspor tidak membahayakan populasi liar. Di Indonesia, ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang sebelumnya adalah LIPI.
Ya, Indonesia sudah meratifikasi CITES.
Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978.
Ratifikasi ini mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional yang mengikat dan mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional.
Status Konservasi IUCN (Kategori Utama)
Status konservasi IUCN mengklasifikasikan spesies berdasarkan risiko kepunahan di alam liar. Kategori utamanya meliputi:
| Status (Singkatan) | Penjelasan |
| Punah (EX) | Tidak ada lagi spesimen yang hidup. |
| Punah di Alam Liar (EW) | Hanya ada di penangkaran atau populasi di luar habitat alami. |
| Kritis (CR) | Berisiko sangat tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Genteng (EN) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Rentan (VU) | Berisiko tinggi menghadapi kepunahan di alam liar. |
| Hampir Terancam (NT) | Mungkin menjadi terancam punah dalam waktu dekat. |
| Risiko Rendah (LC) | Paling tidak berisiko. |
| Kurang Data (DD) | Data tidak cukup untuk menilai risiko kepunahan. |
Secara umum, terdapat dua jenis konservasi yang sering di bedakan, namun dapat di perluas menjadi empat jenis jika di lihat dari pendekatan implementasinya:
Di Indonesia, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) memiliki tiga bidang utama berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990:
IUCN membedakan kawasan yang di lindungi ke dalam enam kategori dasar (IUCN Protected Area Categories) berdasarkan tujuan pengelolaannya:
Kawasan Lindung Kategori VI (Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources) adalah kawasan yang di kelola dengan tujuan utama:
Hubungan antara CITES dan Kepabeanan (Bea Cukai) sangat erat karena CITES mengatur perdagangan lintas batas negara:
Bea Cukai (DJBC) berperan sebagai lembaga penegak hukum di perbatasan untuk mengawasi dan mengendalikan keluar masuknya spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sesuai ketentuan CITES.
Setiap TSL yang di ekspor, re-ekspor, atau di impor wajib di periksa kelengkapan dan keabsahan dokumennya, yaitu Sertifikat CITES (CITES permit), oleh Bea Cukai dan/atau Karantina.
Bea Cukai bertugas mencegah perdagangan ilegal atau penyelundupan TSL, di mana ekspor/impor tanpa dokumen CITES yang sah atau pemalsuan dokumen di anggap sebagai penyelundupan.
Bea Cukai dapat melakukan konfirmasi keabsahan dokumen Sertifikat CITES.
Daftar Apendiks CITES berlaku secara global. Spesies Apendiks I dan II di tentukan melalui Konferensi Para Pihak (CoP). Apendiks III di tentukan oleh masing-masing negara Pihak.
Beberapa contoh spesies Indonesia yang masuk dalam Apendiks CITES (perlu di catat bahwa daftar spesifik untuk Indonesia sama dengan Apendiks global, tetapi Indonesia memiliki spesies endemik yang masuk dalam daftar tersebut):
Prinsipnya dilarang untuk perdagangan komersial. Hanya untuk tujuan non-komersial tertentu (seperti penelitian) dengan izin ekspor dan izin impor yang ketat.
Hewan: Semua jenis Badak (Badak Jawa, Badak Sumatra), Harimau Sumatra, Orangutan (Sumatra dan Kalimantan), semua jenis Penyu (Penyu Belimbing, Penyu Hijau, dll.), Jalak Bali, Komodo, Babi Rusa.
Di izinkan untuk perdagangan komersial, tetapi di kendalikan ketat dengan izin ekspor dari negara pengekspor (berdasarkan NDF/kuota) dan tanpa memerlukan izin impor.
Spesies yang di lindungi di satu negara dan memerlukan kerja sama internasional untuk mengendalikan perdagangannya. Hanya memerlukan izin ekspor dan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari negara pengekspor.
Contoh Apendiks III Indonesia dapat mencakup jenis-jenis yang di tetapkan dalam peraturan nasional untuk meminta bantuan negara lain dalam pengendalian perdagangan.
Spesies yang tidak masuk dalam Apendiks I, II, maupun III secara resmi tidak diatur oleh Konvensi CITES.
Perdagangan internasional spesimen non-Apendiks umumnya tidak memerlukan Sertifikat CITES (CITES permit) dari Otoritas Pengelola negara Pihak.
Biasanya, spesies ini dianggap tidak terancam punah atau risiko kepunahannya tidak disebabkan oleh perdagangan internasional.
Spesies non-Apendiks CITES dapat memiliki status konservasi yang berbeda-beda, misalnya:
Meskipun suatu spesies berstatus Non-Apendiks CITES, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:
Status non-Apendiks tidak berarti spesies tersebut bebas diperdagangkan tanpa batasan. Negara Pihak CITES (termasuk Indonesia) masih dapat melindungi spesies tersebut melalui undang-undang konservasi nasional.
Beberapa spesies yang tidak masuk CITES mungkin masuk dalam daftar spesies dilindungi Undang-Undang di Indonesia (misalnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dan perubahannya), dan oleh karena itu, tetap dilarang atau dibatasi perdagangannya, baik domestik maupun internasional.
Bea Cukai di Indonesia (DJBC) tetap memiliki peran dalam mengawasi keluar masuknya barang, dan mungkin ada pembatasan ekspor/impor berdasarkan peraturan perdagangan dan karantina nasional, meskipun dokumen CITES tidak diperlukan.
Non-Apendiks CITES adalah spesies yang perdagangannya tidak memerlukan kontrol CITES, tetapi tetap harus mematuhi semua peraturan konservasi dan perdagangan nasional yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
Kuota Penangkapan Satwa Liar – Pengelolaan satwa liar di Indonesia merupakan isu penting karena negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Eksploitasi satwa liar tanpa aturan yang jelas dapat mengakibatkan penurunan populasi, gangguan ekosistem, dan bahkan kepunahan beberapa spesies. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan mekanisme kuota penangkapan sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan keamanan ekosistem. … Baca Selengkapnya
Pengelolaan tumbuhan alam merupakan bagian penting dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Tumbuhan alam tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi sumber daya penting bagi penelitian, obat-obatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam rangka pemanfaatan tumbuhan alam yang bertanggung jawab, pemerintah menetapkan kuota pengambilan sebagai salah satu mekanisme pengaturan agar eksploitasi tumbuhan … Baca Selengkapnya
Peredaran tumbuhan dan satwa liar di Indonesia memerlukan pengaturan yang ketat untuk menjamin keberlanjutan ekosistem serta mencegah praktik ilegal. Kegiatan peredaran yang tidak di awasi dapat menyebabkan kerusakan habitat, kepunahan spesies, dan gangguan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan prosedur perizinan berusaha bagi pihak yang ingin melakukan peredaran tumbuhan dan satwa liar, baik dalam … Baca Selengkapnya
Surat Izin CITES Perdagangan satwa dan tumbuhan langka secara internasional memerlukan regulasi yang ketat untuk menjaga kelestarian spesies yang terancam punah. Salah satu mekanisme utama yang digunakan secara global adalah CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu konvensi internasional yang mengatur perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi. … Baca Selengkapnya
Contoh Izin CITES Perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar memerlukan perhatian khusus, terutama untuk spesies yang terancam punah. Untuk memastikan perdagangan ini berlangsung secara legal dan berkelanjutan, dunia internasional mengacu pada CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan melindungi spesies terancam dari … Baca Selengkapnya
Kuota penangkapan ikan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Dengan wilayah laut yang luas dan kekayaan sumber daya hayati yang tinggi, pengaturan kuota bertujuan untuk menjamin keberlanjutan stok ikan serta mencegah praktik penangkapan berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut. Penerapan kuota tidak hanya memberikan batasan bagi para nelayan dan … Baca Selengkapnya
CITES Online Perdagangan internasional spesies flora dan fauna liar yang terancam punah memerlukan regulasi ketat agar kelestarian alam tetap terjaga. Salah satu upaya global untuk melindungi spesies ini adalah melalui CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu konvensi internasional yang mengatur perdagangan legal spesies yang dilindungi. Seiring perkembangan … Baca Selengkapnya
Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu bentuk pengaturan penting dalam pengelolaan sumber daya hayati di Indonesia. Penangkaran adalah kegiatan pengembangbiakan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tumbuhan serta satwa liar yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan spesies sekaligus memanfaatkan potensi ekonominya secara legal dan etis. Penerapan izin penangkaran sangat di perlukan agar kegiatan ini di lakukan … Baca Selengkapnya
CITES Certificate Perdagangan satwa liar dan tumbuhan dilindungi secara internasional diatur oleh perjanjian CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Tujuan utama CITES adalah melindungi spesies yang terancam punah dari eksploitasi dan perdagangan ilegal, sekaligus memastikan perdagangan yang sah tetap berlangsung secara bertanggung jawab. Salah satu instrumen utama dalam … Baca Selengkapnya
Izin pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi merupakan salah satu regulasi penting dalam pengelolaan sumber daya hayati di Indonesia. Tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi tetap memerlukan pengaturan agar pemanfaatannya tidak merusak ekosistem, tidak menimbulkan kerugian ekonomi atau sosial, dan tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan … Baca Selengkapnya