TKI atau Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu sumber daya manusia yang sangat berharga bagi Indonesia. Namun, perlu ada peraturan yang mengatur TKI agar perlindungan dan hak-haknya terjamin. Oleh karena itu, berikut beberapa peraturan tentang TKI yang perlu diketahui.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
Undang-Undang ini merupakan aturan yang mengatur perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk TKI. Undang-Undang ini menjamin hak-hak TKI dan memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri.
Beberapa hak yang dijamin oleh undang-undang ini meliputi: hak atas upah yang layak, hak atas jam kerja yang wajar, hak atas hak cuti, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kesehatan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas perlindungan keselamatan kerja.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan berisi aturan-aturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaannya. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses migrasi pekerja.
Beberapa kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan ini meliputi: kewajiban pengguna jasa TKI untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai pekerjaan, upah, dan kondisi kerja di negara tujuan, kewajiban pemerintah untuk memberikan pelatihan dan persiapan bagi TKI sebelum berangkat ke luar negeri, dan kewajiban pengguna jasa TKI untuk memberikan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemenuhan dan Pemberian Fasilitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan ini mengatur tata cara pemenuhan dan pemberian fasilitas perlindungan kepada TKI. Fasilitas perlindungan ini meliputi: fasilitas pemulangan, fasilitas rehabilitasi sosial, dan fasilitas pemulihan kesehatan bagi TKI yang mengalami masalah di luar negeri.
Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas perlindungan tersebut dan kewajiban bagi pengguna jasa TKI untuk memberikan akses kepada TKI yang membutuhkan fasilitas perlindungan tersebut.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia
Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran pekerja migran Indonesia, termasuk TKI. Pendaftaran ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Beberapa ketentuan yang diatur oleh peraturan ini meliputi: syarat-syarat pendaftaran, prosedur pendaftaran, dan kewajiban bagi pengguna jasa TKI untuk melaporkan status TKI yang bekerja di luar negeri.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 11 Tahun 2019 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan ini mengatur tata cara penempatan TKI di luar negeri. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penempatan TKI dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan menghindari penempatan TKI secara ilegal.
Beberapa ketentuan yang diatur oleh peraturan ini meliputi: syarat-syarat penempatan TKI, prosedur penempatan TKI, dan kewajiban bagi pengguna jasa TKI untuk memastikan bahwa penempatan TKI dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan TKI yang bekerja di luar negeri. Pelaporan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri.
Beberapa ketentuan yang diatur oleh peraturan ini meliputi: siapa yang wajib melaporkan TKI, tata cara pelaporan TKI, dan jenis informasi yang harus dilaporkan.
Kesimpulan
Demikianlah beberapa peraturan tentang TKI yang perlu diketahui. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah, pengguna jasa TKI, dan TKI sendiri harus memahami dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut untuk memastikan bahwa penempatan dan pekerjaan TKI dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan aman.
