Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement kini semakin dikenal luas sebagai dokumen hukum penting sebelum melangsungkan pernikahan. Di era modern, di mana pasangan memiliki aset pribadi, bisnis, atau tanggung jawab keuangan yang kompleks, perjanjian ini berperan besar dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Di Malaysia, praktik perjanjian pranikah tidak hanya relevan bagi pasangan warga negara lokal, tetapi juga bagi pasangan campuran — misalnya antara warga Malaysia dan warga negara Indonesia. Melalui perjanjian ini, setiap pihak dapat mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas, menghindari potensi konflik di masa depan, dan memastikan semua kesepakatan tercatat secara sah sesuai hukum yang berlaku.

Pengertian Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia

Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia adalah layanan profesional yang membantu calon pasangan suami istri dalam menyusun, meninjau, dan mengesahkan dokumen hukum berupa perjanjian pranikah atau prenuptial agreement sesuai dengan peraturan yang berlaku di Malaysia. Layanan ini biasanya diberikan oleh firma hukum, konsultan hukum pernikahan, atau agen legal berlisensi yang memahami sistem hukum Malaysia, baik dalam ranah hukum syariah bagi pasangan Muslim maupun hukum sipil bagi pasangan non-Muslim.

Secara sederhana, perjanjian pranikah merupakan kesepakatan tertulis antara dua calon pasangan yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Dokumen ini berfungsi untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan harta, aset, kewajiban keuangan, serta tanggung jawab lainnya selama dan setelah pernikahan berlangsung.

Dalam konteks Malaysia, jasa ini sangat membantu karena sistem hukum negara tersebut memiliki dua jalur hukum yang berbeda — hukum syariah dan hukum sipil. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus disusun dengan menyesuaikan latar belakang agama, status kewarganegaraan, serta jenis perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Manfaat Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia

Berikut beberapa manfaat utama yang bisa diperoleh:

Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Salah satu manfaat paling penting dari perjanjian pranikah adalah perlindungan hukum terhadap aset dan hak pribadi masing-masing pihak. Dengan menggunakan jasa profesional, isi perjanjian akan disusun sesuai dengan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 bagi non-Muslim atau Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 bagi Muslim.

Perlindungan ini mencakup hal-hal seperti kepemilikan properti, aset bisnis, warisan, dan kewajiban finansial. Jika suatu saat terjadi perceraian, semua hal telah diatur secara jelas dalam perjanjian sehingga tidak menimbulkan sengketa atau ketidakpastian.

Menghindari Konflik dan Perselisihan Rumah Tangga

Perjanjian pranikah membantu pasangan menghindari pertengkaran atau perselisihan yang berkaitan dengan masalah keuangan atau kepemilikan harta. Dengan adanya dokumen resmi yang disepakati bersama, setiap pihak sudah mengetahui batas tanggung jawab dan haknya masing-masing.

Bagi pasangan yang memiliki bisnis, aset investasi, atau tanggungan keluarga, perjanjian ini menjadi alat yang efektif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa perlu khawatir akan konflik di kemudian hari.

Menjaga Kejelasan Pengelolaan Harta Bersama dan Pribadi

Dalam banyak kasus, perjanjian pranikah digunakan untuk memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Misalnya, aset yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi, sementara harta yang diperoleh selama pernikahan bisa diatur sebagai kepemilikan bersama.

Jasa profesional membantu menyusun pembagian ini dengan struktur yang jelas dan legal, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kerancuan dalam pengelolaan aset setelah menikah.

Melindungi Bisnis dan Aset Investasi

Bagi pasangan yang memiliki usaha atau kepemilikan saham, perjanjian pranikah sangat berguna untuk melindungi keberlangsungan bisnis. Dalam hal terjadi perceraian, perjanjian ini dapat mencegah aset usaha terbagi atau terhambat karena proses hukum.

Melalui jasa perjanjian pranikah, pasangan dapat mengatur agar hak kepemilikan bisnis tetap aman, tanpa mengabaikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Memberikan Rasa Aman dan Kepercayaan dalam Pernikahan

Banyak yang salah paham bahwa perjanjian pranikah dibuat karena kurangnya kepercayaan. Padahal, justru sebaliknya — dokumen ini merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab bersama.

Dengan jasa perjanjian pranikah yang profesional, pasangan dapat menyusun isi perjanjian secara terbuka, adil, dan berdasarkan kesepakatan dua arah. Hasilnya, kedua pihak bisa menjalani pernikahan dengan perasaan aman dan saling percaya karena semua sudah diatur dengan jelas.

Mempermudah Proses Hukum Jika Terjadi Perceraian atau Sengketa

Jika di masa depan terjadi perceraian, pasangan yang memiliki perjanjian pranikah akan lebih mudah menyelesaikan proses hukum. Perjanjian yang telah disahkan oleh Mahkamah Syariah atau pejabat hukum sipil menjadi dokumen sah yang dapat dijadikan bukti kuat di pengadilan.

Dengan adanya perjanjian tersebut, hakim dapat langsung mengacu pada isi dokumen tanpa perlu pemeriksaan panjang mengenai pembagian aset atau hak finansial. Hal ini tentu mempercepat dan menyederhanakan proses hukum.

Memastikan Keadilan bagi Kedua Pihak

Jasa profesional membantu memastikan isi perjanjian tidak berat sebelah. Setiap klausul disusun berdasarkan kesepakatan yang adil dan logis, sesuai dengan kondisi pasangan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum yang seimbang.

Solusi Praktis untuk Pasangan Campuran (WNI–Malaysia atau Internasional)

Bagi pasangan lintas negara, penggunaan jasa perjanjian pranikah di Malaysia sangat penting. Hal ini karena perbedaan sistem hukum antarnegara dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal kepemilikan aset atau warisan.

Jasa profesional biasanya juga menyediakan layanan penerjemahan, legalisasi antarnegara, dan pengesahan dokumen, sehingga perjanjian tetap berlaku di dua yurisdiksi berbeda.

Efisiensi Waktu dan Proses Legal yang Lebih Mudah

Tanpa bantuan jasa hukum, proses pembuatan perjanjian pranikah bisa memakan waktu lama karena harus memahami aturan hukum yang kompleks. Jasa profesional menawarkan solusi cepat dan terarah — mulai dari konsultasi, penyusunan draft, hingga pengesahan resmi, semua dilakukan dalam satu alur yang efisien dan legal.

Menjadi Investasi Hukum Jangka Panjang

Manfaat terakhir yang sering diabaikan adalah bahwa perjanjian pranikah merupakan bentuk investasi hukum jangka panjang. Dokumen ini bukan hanya berlaku saat menikah, tetapi juga melindungi hak pasangan hingga di masa mendatang, terutama jika melibatkan anak, harta warisan, atau bisnis keluarga.

Layanan yang Ditawarkan oleh Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia

Konsultasi Hukum Perjanjian Pranikah

Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh penyedia jasa perjanjian pranikah di Malaysia adalah konsultasi hukum personal.
Melalui sesi ini, pasangan akan memperoleh penjelasan mendalam mengenai:

• Dasar hukum yang berlaku untuk perjanjian pranikah di Malaysia (baik sipil maupun syariah).
• Perbedaan perlakuan hukum bagi pasangan Muslim dan non-Muslim.

Ketentuan terkait aset, waris, serta hak finansial selama dan setelah pernikahan.
Konsultasi ini biasanya dilakukan oleh pengacara keluarga (family lawyer) yang berpengalaman, sehingga setiap pasangan dapat memahami risiko, manfaat, dan batasan hukum dari isi perjanjian yang akan dibuat.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Pranikah (Drafting Agreement)

Layanan selanjutnya adalah penyusunan draft perjanjian pranikah.
Tim hukum atau biro jasa akan membantu membuat dokumen berdasarkan:

• Kondisi keuangan dan aset masing-masing pihak.
• Kesepakatan pembagian harta selama pernikahan.
• Peraturan yang berlaku sesuai dengan wilayah yurisdiksi (syariah atau sipil).
• Ketentuan tambahan seperti tanggung jawab keuangan, hak asuh anak, dan kepemilikan properti lintas negara.

Draft ini akan disusun secara profesional agar sah di mata hukum Malaysia, serta bisa diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Melayu sesuai kebutuhan.

Verifikasi dan Legalisasi Dokumen

Setelah dokumen disusun, jasa perjanjian pranikah juga menyediakan layanan verifikasi dan legalisasi resmi.
Langkah ini melibatkan:

• Pemeriksaan isi perjanjian oleh pengacara berizin untuk memastikan keabsahan hukum.
• Penandatanganan dokumen di hadapan notaris publik, mahkamah syariah, atau civil court sesuai jenis pernikahan.
• Pengesahan dari lembaga berwenang seperti Jabatan Agama Islam, Kementerian Luar Negeri, atau Kedutaan Besar jika pasangan beda kewarganegaraan.
• Dengan proses ini, dokumen akan memiliki nilai legal yang kuat dan bisa digunakan dalam proses hukum di kemudian hari.

Terjemahan dan Pengesahan Dokumen Antarnegara

Bagi pasangan yang berasal dari dua kewarganegaraan berbeda (misalnya Indonesia dan Malaysia), biro jasa juga menyediakan layanan penerjemahan resmi dan legalisasi antarnegara.
Hal ini mencakup:

• Terjemahan dokumen hukum ke dalam bahasa yang diakui secara internasional (misalnya Inggris).
• Pengesahan dokumen di Kedutaan atau Konsulat.
• Registrasi perjanjian di kedua negara agar berlaku sah di wilayah masing-masing.
• Layanan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah tetap diakui baik di Malaysia maupun negara asal pasangan.

Konsultasi Harta Sepencarian dan Perlindungan Aset

Beberapa jasa juga menawarkan layanan tambahan berupa konsultasi perlindungan aset dan harta sepencarian (joint property).
Tujuannya adalah untuk membantu pasangan:

• Mengatur status kepemilikan aset sebelum dan sesudah menikah.
• Menentukan pembagian hasil usaha bersama.

Menyusun strategi hukum agar aset pribadi tetap terlindungi jika terjadi perceraian.
Jasa ini biasanya disertai dengan panduan investasi, pembelian properti bersama, serta pengelolaan aset lintas yurisdiksi bagi pasangan yang memiliki harta di luar negeri.

Pengurusan Dokumen Pendukung Pernikahan

Selain fokus pada perjanjian pranikah, banyak jasa juga menyediakan layanan pendukung pernikahan, seperti:

• Pengurusan Surat Niat Nikah (Marriage Intention Form).
• Bantuan registrasi pernikahan campuran di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).
• Pengurusan dokumen visa pasangan (Spouse Visa) untuk warga asing.
• Legalisasi dokumen status pernikahan dari negara asal.

Dengan layanan ini, pasangan tidak perlu repot mengurus dokumen di beberapa instansi karena semuanya sudah difasilitasi oleh pihak biro jasa.

Revisi dan Pembaruan Perjanjian

Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin ingin mengubah isi perjanjian setelah menikah.
Untuk itu, tersedia layanan amendment atau revisi dokumen perjanjian pranikah.
Proses ini meliputi:

• Konsultasi ulang dengan pengacara.
• Penyesuaian isi dokumen sesuai kondisi terbaru (misalnya setelah membeli rumah, memiliki anak, atau pindah negara).
• Pengesahan ulang agar perjanjian yang diperbarui tetap sah secara hukum.
• Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat tetap relevan dan berlaku sepanjang masa pernikahan.

Layanan Konsultasi Online dan Virtual Signing

Sebagian jasa modern kini menyediakan layanan konsultasi daring (online consultation) dan penandatanganan dokumen secara virtual.
Layanan ini sangat membantu pasangan yang:

• Tinggal di luar Malaysia.
• Sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa hadir langsung ke kantor hukum.
• Membutuhkan validasi cepat untuk pengurusan pernikahan lintas negara.

Melalui sistem digital ini, pasangan dapat berkomunikasi langsung dengan pengacara via video call, lalu menandatangani dokumen secara aman menggunakan sistem tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum.

Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Malaysia

Tahap Persiapan Awal

Sebelum membuat perjanjian pranikah, pasangan perlu melakukan persiapan administratif dan hukum agar proses berjalan lancar.
Langkah awal ini mencakup:

• Menentukan jenis pernikahan yang akan dilakukan, apakah pernikahan Islam (syariah) atau pernikahan sipil (non-Muslim).
• Mengumpulkan dokumen pribadi seperti salinan Kartu Identitas (MyKad atau paspor), akta kelahiran, bukti kepemilikan aset, dan surat keterangan belum menikah.
• Melakukan komunikasi terbuka antara calon suami dan istri terkait hal-hal yang ingin dimasukkan dalam perjanjian (misalnya pembagian harta, tanggung jawab keuangan, atau hak waris).

Tahap persiapan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan isi dan arah perjanjian yang akan disahkan secara hukum.

Konsultasi dengan Pengacara atau Biro Jasa Hukum

Langkah berikutnya adalah berkonsultasi dengan pengacara keluarga atau biro jasa perjanjian pranikah berizin.
Dalam sesi ini, pihak konsultan akan:

• Menjelaskan ketentuan hukum Malaysia yang relevan (seperti Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk non-Muslim, dan Islamic Family Law Act 1984 untuk Muslim).
• Memberikan saran hukum mengenai batasan dan klausul yang diperbolehkan.
• Membantu pasangan menentukan format perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Konsultasi ini biasanya dilakukan secara tatap muka atau daring, dan hasilnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen resmi.

Penyusunan Draft Perjanjian Pranikah

Setelah konsultasi, tahap selanjutnya adalah penyusunan draft (rancangan) perjanjian pranikah.
Isi draft ini mencakup poin-poin penting seperti:

• Kepemilikan dan pembagian harta pribadi maupun bersama.
• Ketentuan pembagian tanggung jawab keuangan selama pernikahan.
• Peraturan tentang aset, tabungan, investasi, atau bisnis yang dimiliki sebelum menikah.
• Aturan mengenai hak waris, pengasuhan anak, serta perlindungan keuangan jika terjadi perceraian.

Draft akan disusun oleh pengacara berpengalaman agar tidak bertentangan dengan hukum Malaysia dan tetap memenuhi asas keadilan bagi kedua belah pihak.

Peninjauan dan Persetujuan Bersama

• Setelah draft selesai, pasangan wajib melakukan peninjauan bersama (mutual review).
  Tujuannya adalah:
• Memastikan setiap poin disetujui kedua pihak secara sukarela.
• Menghindari adanya tekanan, paksaan, atau ketidakjelasan dalam isi perjanjian.
• Melakukan revisi kecil jika diperlukan.

Pada tahap ini, disarankan agar masing-masing pihak memiliki penasihat hukum sendiri untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut benar-benar adil dan tidak berat sebelah.

Penandatanganan Dokumen di Hadapan Pejabat Hukum

Langkah selanjutnya adalah penandatanganan dokumen perjanjian pranikah di hadapan pejabat berwenang.
Prosedur ini dapat dilakukan dengan:

• Menghadiri kantor notaris publik, pengadilan sipil, atau mahkamah syariah, tergantung jenis pernikahan.
• Menandatangani dokumen di hadapan dua saksi dewasa.
• Menyertakan cap resmi (official seal) dari lembaga hukum yang menyaksikan proses tersebut.

Proses penandatanganan ini menjadikan perjanjian sah secara hukum (legally binding) dan dapat digunakan sebagai bukti kuat jika terjadi sengketa di masa depan.

Legalisasi dan Pengesahan Dokumen

Setelah dokumen ditandatangani, langkah berikutnya adalah legalisasi resmi (attestation).
Langkah ini dilakukan dengan cara:

• Mengajukan dokumen ke mahkamah syariah untuk pasangan Muslim atau civil court bagi pasangan non-Muslim.
• Mendapatkan surat pengesahan atau sertifikat legalisasi dari lembaga terkait.
• Jika salah satu pasangan adalah warga negara asing, dokumen juga perlu dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) atau Kedutaan Besar negara asal.

Tahap legalisasi ini memastikan bahwa dokumen memiliki kekuatan hukum penuh di Malaysia maupun luar negeri.

Pendaftaran di Lembaga Resmi (Opsional)

Untuk memperkuat status hukum, beberapa pasangan memilih untuk mendaftarkan perjanjian pranikah di lembaga resmi seperti:

• Jabatan Agama Islam Negeri (bagi pasangan Muslim).
• Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) untuk pernikahan sipil.
• Kantor hukum atau pengadilan yang berwenang.

Langkah ini bersifat opsional namun sangat dianjurkan agar perjanjian mudah diverifikasi jika dibutuhkan di masa depan.

Penyimpanan Dokumen Asli

Setelah seluruh proses selesai, dokumen perjanjian pranikah asli harus disimpan dengan aman oleh kedua pihak.
Biasanya, biro jasa atau pengacara akan memberikan:

• Salinan digital dan fisik dari perjanjian.
• Rekomendasi tempat penyimpanan seperti safe deposit box atau brankas pribadi.
• Opsi untuk menyimpan dokumen di kantor hukum agar terjamin keasliannya.

Penyimpanan yang baik penting untuk menghindari kehilangan dokumen atau penolakan hukum karena salinan tidak sah.

Penerapan Perjanjian Setelah Menikah

Setelah pasangan menikah, perjanjian pranikah akan mulai berlaku secara otomatis.
Isinya menjadi acuan dalam:

• Pembagian keuangan selama masa pernikahan.
• Penentuan hak milik jika terjadi perceraian.
• Pengelolaan aset bersama, waris, dan tanggungan keluarga.

Jika terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan rumah tangga (misalnya lahir anak atau perubahan status kewarganegaraan), pasangan dapat merevisi isi perjanjian dengan prosedur yang sama seperti pembuatan awal.

Revisi dan Pembaruan (Jika Diperlukan)

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah dapat diperbarui sesuai situasi baru yang dihadapi pasangan.
Proses pembaruan ini dilakukan melalui:

• Konsultasi ulang dengan pengacara.
• Penyusunan addendum atau versi baru perjanjian.
• Legalisasi ulang di lembaga hukum.

Dengan pembaruan yang tepat, perjanjian pranikah akan tetap relevan, sah, dan sesuai kondisi terkini.

Biaya dan Estimasi Waktu Pengurusan Perjanjian Pranikah Malaysia

Gambaran Umum Biaya Pembuatan Perjanjian Pranikah

Biaya pembuatan perjanjian pranikah di Malaysia bergantung pada kompleksitas kasus, jenis pernikahan (Islam atau sipil), serta status kewarganegaraan pasangan.
Faktor-faktor seperti banyaknya aset yang harus didaftarkan, kebutuhan penerjemahan dokumen, hingga keterlibatan pengacara lintas negara turut mempengaruhi total biaya.

Secara umum, kisaran biaya yang berlaku di Malaysia adalah sebagai berikut:

• Perjanjian Pranikah Dasar (Standard Agreement): RM 1,000 – RM 2,500.
• Perjanjian dengan Aset Banyak atau Harta Lintas Negara: RM 3,000 – RM 6,000.
• Layanan Lengkap Termasuk Konsultasi, Drafting, dan Legalisasi: RM 5,000 – RM 10,000.
• Pasangan Campuran (Warga Malaysia & WNI/WNA): RM 6,000 – RM 12,000, tergantung pada jumlah dokumen dan legalisasi antarnegara.

Harga tersebut biasanya sudah mencakup jasa konsultasi hukum, penyusunan draft, serta pengesahan dokumen di lembaga berwenang.

Komponen Biaya dalam Pengurusan Perjanjian Pranikah

Untuk memahami secara lebih rinci, berikut adalah komponen biaya yang biasanya terdapat dalam proses pembuatan perjanjian pranikah di Malaysia:

Biaya Konsultasi Hukum

• Biasanya berkisar antara RM 300 – RM 1,000 per sesi.
• Biaya ini mencakup analisis hukum, penjelasan isi perjanjian, serta rekomendasi sesuai kondisi pasangan.
• Beberapa biro jasa menawarkan paket konsultasi gratis jika pengguna melanjutkan ke tahap pembuatan dokumen.

Biaya Penyusunan Draft Perjanjian

• Untuk pasangan lokal, biaya penyusunan dokumen hukum rata-rata RM 1,000 – RM 3,000.
• Bagi pasangan campuran, tarifnya lebih tinggi karena memerlukan penerjemahan dokumen resmi dan penyesuaian antarnegara.

Biaya Legalisasi dan Pengesahan

• Dikenakan biaya antara RM 300 – RM 1,000 untuk pengesahan di notaris, mahkamah syariah, atau civil court.
• Jika dokumen juga perlu dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Kedutaan, tambahan biaya sekitar RM 200 – RM 500 akan dikenakan.

Biaya Penerjemahan dan Legal Cross-Border

Untuk dokumen lintas negara, seperti paspor, akta kelahiran, atau dokumen properti, diperlukan penerjemahan tersumpah (certified translation).

Tarifnya berkisar RM 100 – RM 300 per dokumen, tergantung bahasa dan jumlah halaman.

Jika perlu pengesahan di Kedutaan Indonesia atau negara lain, biasanya ditambahkan biaya administrasi sekitar RM 150 – RM 400.

Biaya Layanan Tambahan

Beberapa penyedia jasa menawarkan layanan tambahan seperti:

• Pengurusan visa pasangan atau registrasi pernikahan lintas negara.
• Konsultasi perlindungan aset, investasi, atau perencanaan warisan.

Simpanan dokumen hukum jangka panjang di kantor pengacara.
Layanan tambahan ini bisa menambah biaya RM 500 – RM 2,000, tergantung pada paket yang dipilih.

Estimasi Waktu Pembuatan Perjanjian Pranikah

Proses pengurusan perjanjian pranikah di Malaysia tidak memakan waktu lama apabila seluruh dokumen dan informasi sudah lengkap.
Secara umum, estimasi waktu dapat dibagi menjadi beberapa tahap berikut:

Tahap Konsultasi Awal

• Waktu yang dibutuhkan: 1–3 hari kerja.
• Pada tahap ini, pasangan akan melakukan diskusi dengan konsultan hukum untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.
• Hasilnya adalah kesepakatan awal yang akan dituangkan dalam draft perjanjian.

Penyusunan Draft Dokumen

• Estimasi waktu: 3–7 hari kerja.
• Tim pengacara akan menyusun perjanjian berdasarkan data dan kesepakatan kedua pihak.
• Jika perjanjian melibatkan harta lintas negara, waktu penyusunan bisa lebih lama karena perlu verifikasi kepemilikan aset.

Peninjauan dan Revisi

• Waktu yang diperlukan: 2–5 hari kerja.
• Setelah draft selesai, pasangan diberi waktu untuk meninjau dan menyetujui isi perjanjian.
• Revisi dilakukan jika ada poin yang perlu disesuaikan sebelum proses legalisasi.

Penandatanganan dan Legalisasi

• Estimasi waktu: 1–3 hari kerja, tergantung jadwal pejabat hukum.
• Proses ini mencakup tanda tangan di hadapan notaris atau pejabat pengadilan, serta pengesahan resmi dokumen.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Akhir

• Waktu tambahan: 1–2 minggu, khusus bagi pasangan yang memerlukan registrasi di lembaga seperti Jabatan Agama Islam, JPN, atau Kementerian Luar Negeri.
• Setelah semua selesai, pasangan akan menerima dokumen perjanjian pranikah sah secara hukum beserta salinan resminya.

Estimasi Total Durasi Proses

Jika semua dokumen lengkap dan tidak ada kendala, keseluruhan proses pembuatan perjanjian pranikah di Malaysia biasanya memakan waktu:

• Untuk pasangan lokal: 7 – 14 hari kerja.
• Untuk pasangan campuran (Malaysia – WNI/WNA): 2 – 4 minggu.

Namun, jika diperlukan legalisasi lintas negara atau revisi isi dokumen, durasi bisa bertambah menjadi hingga 6 minggu.

Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia di Jangkar Global Groups

Jasa Perjanjian Pranikah Malaysia di Jangkar Global Groups merupakan pilihan tepat bagi pasangan yang ingin memiliki perlindungan hukum sebelum menikah, baik sesama warga Malaysia maupun pasangan campuran Malaysia–Indonesia. Dengan pengalaman luas dan tim hukum profesional, Jangkar Global Groups mampu menangani seluruh proses pembuatan, legalisasi, dan pengesahan perjanjian pranikah secara cepat, sah, dan sesuai ketentuan hukum Malaysia.

Biro ini tidak hanya menawarkan layanan penyusunan dokumen, tetapi juga memberikan pendampingan penuh sejak konsultasi awal hingga dokumen disahkan oleh lembaga berwenang. Setiap proses dilakukan secara transparan, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan.

Melalui layanan ini, pasangan dapat memastikan seluruh hak dan kewajiban tercatat dengan jelas, menghindari sengketa di masa depan, serta menciptakan dasar hukum yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, Jangkar Global Groups menjadi mitra terpercaya dalam mengurus perjanjian pranikah di Malaysia secara aman, legal, dan profesional.

PT. Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups