Hukum Pidana

Ketika Keadilan Restoratif Bertemu KUHAP Tantangan Prosedural

oleh
Ketika Keadilan Restoratif Bertemu KUHAP Tantangan Prosedural

Indonesia saat ini berada dalam periode transformasi hukum pidana yang fundamental. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, sistem peradilan pidana nasional di dorong untuk meninggalkan paradigma retributif konvensional yang berorientasi pada pemenjaraan, dan beralih menuju pendekatan yang lebih humanis, modern, serta berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Inovasi kunci dalam KUHP baru … Baca Selengkapnya

Lima Sekawan KUHAP: Kedudukan Saksi, Ahli, dan Terdakwa

oleh
Lima Sekawan KUHAP Kedudukan Saksi, Ahli, dan Terdakwa

Dalam setiap proses peradilan pidana, jantung dari penegakan hukum terletak pada upaya menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati mengenai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Proses ini di kenal sebagai pembuktian, dan menjadi arena krusial di mana nasib seorang terdakwa di tentukan. Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara tegas … Baca Selengkapnya

Dari Tersangka ke Terpidana Alur dan Mekanisme Peradilan

oleh
Dari Tersangka ke Terpidana Alur dan Mekanisme Peradilan

Jembatan Awal dan Konteks Sistem Hukum Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam penegakan hukum suatu negara, berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mencari kebenaran materiil, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Indonesia, mekanisme ini di atur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka, yang menjadi landasan bagi aparat penegak … Baca Selengkapnya

Hukum Acara Pidana KUHAP 1981 Mata Keadilan Urgensi Revisi

oleh
Hukum Acara Pidana KUHAP 1981 Mata Keadilan Urgensi Revisi

Mengenal Jantung Penegakan Hukum Hukum tidak hanya tentang apa yang dilarang dan hukuman apa yang akan di kenakan (Hukum Pidana Materiil), tetapi juga tentang bagaimana larangan dan hukuman itu di terapkan. Inilah esensi dari Hukum Acara Pidana (HAP). Secara sederhana, HAP adalah serangkaian norma, aturan, dan prosedur yang mengatur cara negara melalui aparat penegak hukum … Baca Selengkapnya

Hakim Komisaris dan Revolusi Pengawasan Menjaga Akuntabilitas

oleh
Hakim Komisaris dan Revolusi Pengawasan Menjaga Akuntabilitas

Mengapa Pengawasan Di perlukan? Latar Belakang dan Urgensi Reformasi Hukum Acara Pidana Reformasi hukum pidana di Indonesia telah mencapai babak baru dengan di sahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023 yang mengusung paradigma keadilan korektif, restoratif, dan keadilan substantif. Perubahan fundamental ini menuntut adanya penyesuaian yang komprehensif pada pilar hukum formal, yaitu Hukum Acara … Baca Selengkapnya

Membedah Kekuatan Alat Bukti: Lima Pilar Penentu Kebenaran

oleh
Membedah Kekuatan Alat Bukti Lima Pilar Penentu Kebenaran

Memburu Kebenaran Materiil Dalam sistem peradilan pidana, proses menemukan keadilan sesungguhnya bukanlah sekadar mencari siapa yang paling pandai berbicara, melainkan sebuah misi yang lebih mendalam dan fundamental: pencarian kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah hakikat dari apa yang sesungguhnya terjadi fakta-fakta objektif yang melatarbelakangi suatu tindak pidana dan menjadi satu-satunya dasar yang sah bagi seorang hakim … Baca Selengkapnya

Jaksa dan Eksekusi Putusan Tahap Akhir Penegakan Hukum

oleh
Jaksa dan Eksekusi Putusan Tahap Akhir Penegakan Hukum

Latar Belakang: Cita-Cita Keadilan yang Tuntas Sistem peradilan pidana sering di gambarkan sebagai sebuah rantai panjang penegakan hukum, yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga berujung pada vonis hakim. Dalam diskursus publik, sorotan dan energi biasanya tercurah penuh pada dua fase awal: penangkapan dramatis dan persidangan yang berlarut-larut. Kinerja penegak hukum khususnya Kepolisian … Baca Selengkapnya

Hukum Acara Pidana Khusus vs KUHAP Pada Korupsi & Terorisme

oleh
Hukum Acara Pidana Khusus vs KUHAP Pada Korupsi & Terorisme

Indonesia mengakui adanya tindak pidana yang di kategorikan sebagai extraordinary crimes (kejahatan luar biasa) karena dampak destruktifnya yang masif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua di antara kejahatan paling serius tersebut adalah Korupsi dan Terorisme. Maka, Korupsi menggerogoti keuangan dan kepercayaan publik, sementara terorisme mengancam keamanan nasional dan hak asasi manusia.Oleh karena sifatnya yang luar … Baca Selengkapnya

Pelaporan Pidana Hutang Piutang: Apakah Hutang Selalu Perdata?

oleh
Okto Simanjuntak SH Pelaporan Pidana Hutang Piutang Apakah Hutang Selalu Perdata

 Memahami Hutang Piutang: Apakah Selalu Perdata? Sebelum membahas pelaporan, penting untuk di pahami bahwa tidak semua masalah hutang piutang adalah tindak pidana. Secara umum, hutang piutang adalah masalah perdata, yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya, penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata, yaitu gugatan perdata di pengadilan. Baca juga : Gugatan Sederhana di … Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Di Pusara Daftar Notaris

oleh
Daftar Notaris di Pusara Kasus Korupsi

Kasus Korupsi Di Pusara Daftar Notaris Uang memang seringkali menyilaukan mata siapapun yang menyebabkan korupsi bisa terjadi. Siapapun bisa jadi pelakunya. Tidak hanya pejabat, juga swasta dan orang perorangan pun tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pelaku. Termasuk notaris di pusara kasus korupsi. Padahal, bisa di bilang setiap jabatan memiliki sumpah jabatan dan juga prinsip tertulis … Baca Selengkapnya