Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Setiap negara memiliki aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap merugikan atau membahayakan orang lain serta menetapkan sanksi bagi pelakunya. Dalam konteks ini, hukum pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
Hukum pidana materiil berfokus pada substansi tindak pidana, yaitu perbuatan apa saja yang dianggap melanggar hukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Dengan kata lain, hukum pidana menjawab pertanyaan “perbuatan apa yang dilarang dan apa akibat hukumnya?” Hal ini berbeda dengan hukum pidana formil yang lebih menekankan pada prosedur penegakan hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Baca juga : Tindak Pidana Umum Adalah
Pengertian Hukum Pidana Materiil
Hukum pidana materiil adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur perbuatan mana saja yang di anggap sebagai tindak pidana serta menentukan sanksi atau pidana yang dapat di jatuhkan kepada pelaku. Dengan kata lain, hukum pidana menjelaskan “apa yang di larang” dan “apa akibat hukumnya” jika larangan tersebut dilanggar.
Secara ringkas, hukum pidana materiil adalah fondasi hukum pidana yang menetapkan batasan perbuatan yang di larang dan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya, sehingga menjadi pedoman utama dalam menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.
Baca juga : Pidana Khusus Contoh
Ciri-ciri Hukum Pidana Materiil
Sehingga, Hukum pidana materiil memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. Mengetahui ciri-ciri ini penting agar pembaca memahami fungsi dan peran hukum pidana materiil dalam sistem hukum. Berikut adalah ciri-cirinya:
Mengatur Perbuatan yang Di larang (Delik)
Hukum pidana materiil menetapkan tindakan atau perbuatan tertentu yang di anggap melanggar hukum. Perbuatan tersebut di sebut delik. Contohnya, pencurian, penganiayaan, penipuan, atau pembunuhan.
Baca juga : Hukum Untuk Pidana
Memuat Ketentuan Pidana
Selain menentukan perbuatan yang di larang, hukum pidana juga menetapkan sanksi atau pidana bagi pelaku, seperti penjara, denda, kurungan, atau hukuman tambahan.
Bersifat Repressif
Tujuan utama hukum pidana materiil adalah menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hukum ini bersifat represif, yaitu menindak perbuatan yang merugikan masyarakat.
Bersifat Preventif
Hukum pidana juga memiliki efek preventif. Dengan adanya ketentuan pidana, masyarakat akan terdorong untuk menghindari perbuatan melanggar hukum karena takut di jatuhi sanksi.
Bersifat Individual
Hukum pidana materiil berlaku bagi individu yang melakukan perbuatan pidana tertentu. Artinya, sanksi hanya di berikan kepada pelaku yang terbukti melakukan delik sesuai ketentuan hukum.
Bersifat Normatif dan Konkret
Hukum pidana bersifat normatif, karena berisi aturan tertulis tentang perbuatan dan sanksinya, sekaligus konkret, karena dapat di terapkan dalam kasus nyata yang terjadi di masyarakat.
Unsur-Unsur dalam Hukum Pidana Materiil
Unsur-unsur hukum pidana adalah syarat yang harus di penuhi agar suatu perbuatan dapat di pidana, yaitu:
Perbuatan Manusia
Adanya tindakan aktif atau pasif yang di lakukan oleh seseorang.
Perbuatan Di larang Undang-Undang
Perbuatan tersebut telah diatur dan di ancam pidana dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas).
Kesalahan
Perbuatan di lakukan dengan kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).
Kemampuan Bertanggung Jawab
Maka, Pelaku mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya.
Sifat Melawan Hukum
Perbuatan bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
Tidak Ada Alasan Pembenar atau Pemaaf
Tidak terdapat keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
Jenis-Jenis Pidana dalam Hukum Pidana Materiil
Dalam hukum pidana , pidana di bedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:
Pidana Pokok
Selain itu, Pidana pokok adalah sanksi utama yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana, meliputi:
- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
Selanjutnya, Pidana Tambahan
Pidana tambahan dijatuhkan sebagai pelengkap pidana pokok, antara lain:
- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim
Sumber Hukum Pidana Materiil
Sumber hukum pidana adalah dasar hukum yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, meliputi:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sumber utama yang mengatur jenis tindak pidana dan ancaman pidananya. - Undang-Undang di Luar KUHP
Peraturan pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu (lex specialis). - Selanjutnya, Yurisprudensi
Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman dalam praktik peradilan. - Kemudian, Doktrin
Pendapat para ahli hukum pidana yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum.
Perbedaan Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil
Hukum pidana mengatur tentang substansi tindak pidana, yaitu perbuatan apa yang di larang oleh hukum serta jenis pidana yang dapat di jatuhkan kepada pelaku. Hukum pidana menentukan unsur-unsur tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.
Sementara itu, hukum pidana mengatur tentang proses dan tata cara penegakan hukum pidana. Hukum ini mengatur bagaimana hukum pidana di laksanakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim.
Contoh Penerapan Hukum Pidana Materiil
Salah satu contoh penerapan hukum pidana adalah tindak pidana pencurian.
Maka, Pencurian diatur dalam KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dapat di pidana.
Dalam penerapannya, hakim menilai:
- Adanya perbuatan mengambil barang
- Selanjutnya, Barang tersebut milik orang lain
- Kemudian, Di lakukan dengan sengaja
- Perbuatan bersifat melawan hukum
Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, maka pelaku dapat di jatuhi pidana penjara atau denda sesuai ketentuan hukum pidana.
Keunggulan Hukum Pidana Materiil Adalah PT. Jangkar Global Groups
Sehingga, Keunggulan hukum pidana dalam konteks PT. Jangkar Global Groups terletak pada fungsinya sebagai dasar hukum yang jelas dalam menjaga kepatuhan dan tanggung jawab hukum perusahaan, antara lain:
Memberikan Kepastian Hukum
Hukum pidana menentukan secara tegas perbuatan yang di larang dan sanksinya sehingga perusahaan memiliki pedoman hukum yang jelas.
Mencegah Risiko Hukum Pidana
Maka, Dengan memahami hukum pidana materiil, perusahaan dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
Mendorong Kepatuhan dan Etika Usaha
Penerapan hukum pidana membantu membangun budaya kerja yang patuh hukum dan berintegritas.
Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan Perusahaan
Setiap kebijakan dan aktivitas perusahaan dapat di susun agar tidak bertentangan dengan ketentuan pidana yang berlaku.
Melindungi Reputasi Perusahaan
Kepatuhan terhadap hukum pidana materiil menjaga nama baik dan kepercayaan mitra serta masyarakat.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
