Kemenlu

Jasa Legalisir Kemenlu. Jangkargroups.co.id adalah kantor biro resmi penyedia layanan pengurusan dokumen terpercaya & mempunyai reputasi sangat baik. Anda wajib membawa dokumen asli dan fotokopi. Ini untuk membandingkan bahwa dokumen fotokopi sesuai dengan dokumen aslinya, tanpa rekayasa atau pengubahan data.

Permenlu No. 13 Tahun 2019 berisi tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan permohonan legalisasi dokumen, Kementerian Luar Negeri RI telah menerapkan prosedur permohonan layanan legalisasi melalui aplikasi berbasis android. Layanan itu terhitung mulai 16 April 2018.

Tata Cara Legalisir Dokumen yang Aman dan Mudah

Mempersiapkan Semua Dokumen yang Di butuhkan. Persiapkan semua dokumen yang anda butuhkan.
Memilih Jangkargroups sebagai Penyedia Jasa Legalisir
Menunggu Dokumen Selesai Di legalisir.
Membayar Uang Jasa.
Mendapatkan Dokumen yang Sudah Di legalisir

Dalam beberapa kepentingan tertentu, Anda akan memerlukan legalisasi pada dokumen Anda. Legalisasi bertujuan untuk meresmikan dokumen Anda. Terdapat 3 jenis legalisasi yang dapat Anda lakukan yaitu Legalisir Kemenkumham, Legalisir Kemenlu dan Legalisir Kedutaan Besar. Namun meskipun seringkali di perlukan, masih banyak warga Indonesia yang kurang memahami bagaimana cara melegalisasikan dokumen, khususnya di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang pengertian legalisasi hingga cara yang paling mudah untuk melegalisasikan dokumen Anda di Kemenlu.

Jangkargroups adalah kantor biro resmi penyedia layanan pengurusan dokumen terpercaya & mempunyai reputasi sangat baik dalam memberikan solusi legalisasi dokumen di Kementerian Luar Negeri. Setiap proses legalisir dokumen di KEMENLU akan di tangani langsung oleh para karyawan Jangkargroups yang berpengalaman & dapat di andalkan hingga semua pengurusan tuntas, sehingga konsumen bisa mempergunakan dokumen sebagaimana semestinya.

Jangkargroups menyediakan jasa dokumen:

1. Dokumen akademik seperti rapot, ijazah, dan lain-lain
2. Dokumen pribadi seperti akta lahir, KTP, KK, dan lain-lain
3. Dokumen perusahaan Seperti : Akta perusahaan, Pajak, NIB dan lain-lain.
4. Dokumen penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk bermacam keperluan.

Apa Itu Legalisasi Dokumen Kemenlu?

Legalisasi Dokumen Kemenlu adalah proses pengesahan tanda tangan pejabat yang berwenang (yang telah di legalisasi sebelumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM/Kemenkumham, atau instansi terkait lainnya) pada dokumen-dokumen resmi, baik dokumen Indonesia yang akan di gunakan di luar negeri, maupun dokumen asing yang akan di gunakan di Indonesia.

Tindakan legalisasi ini menjadi tanggung jawab Direktorat Konsuler di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.

Legalisasi Kemenlu Online dan Aplikasi

Legalisasi Kemenlu saat ini di lakukan secara elektronik atau online untuk mempermudah pemohon.

1. Sistem Online: Proses permohonan, pendaftaran, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran di lakukan melalui sistem daring.
2. Aplikasi Legalisasi Kemenlu: Aplikasi yang di gunakan untuk pendaftaran layanan legalisasi secara elektronik ini di kenal dengan nama STEMPEL ASLI (Sistem Pelayanan Legalisasi Kemlu Secara Elektronik). Aplikasi ini tersedia di smartphone (biasanya Android/Play Store) dan juga di akses melalui website resmi yang terintegrasi.

Cara Legalisasi Kemenlu (Garis Besar)

Proses legalisasi dokumen Kemenlu umumnya mengikuti langkah-langkah online sebagai berikut:

1. Registrasi Akun: Pemohon mendaftar akun pada aplikasi/portal Legalisasi Kemenlu (STEMPEL ASLI) dan melengkapi identitas diri.
2. Membuat Permohonan: Login ke akun, lalu membuat permohonan legalisasi baru dan mengisi data yang di minta (jenis dokumen, negara tujuan, dll.).
3. Unggah Dokumen: Mengunggah salinan dokumen yang akan di legalisasi (dokumen ini harus sudah di legalisasi oleh instansi sebelumnya, biasanya Kemenkumham RI, tergantung jenis dokumennya).
4. Verifikasi dan Notifikasi: Direktorat Konsuler akan memverifikasi permohonan Anda. Jika di setujui, Anda akan menerima notifikasi untuk melakukan pembayaran.
5. Pembayaran: Melakukan pembayaran untuk biaya penerbitan stiker legalisasi (biaya ini biasanya di transfer ke bank yang di tetapkan).
6. Unggah Bukti Bayar: Mengunggah bukti pembayaran pada aplikasi.
7. Penyerahan Dokumen Fisik: Setelah pembayaran di konfirmasi, Anda akan di beri tahu waktu untuk datang ke kantor Kemenlu (atau loket yang di tunjuk) untuk menyerahkan dokumen fisik yang akan di pasangi stiker legalisasi.
8. Pencetakan Stiker: Dokumen akan di pasangi stiker legalisasi.

Penting: Perlu di ingat bahwa banyak dokumen Indonesia, sebelum di legalisasi di Kemenlu, wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui layanan Apostille (atau legalisasi Kemenkumham sebelumnya) dan/atau instansi asal dokumen tersebut (misalnya, notaris, universitas, dinas, dll.).

Stiker Legalisasi Kemenlu

Stiker Legalisasi Kemenlu adalah stiker khusus yang di tempelkan pada dokumen fisik setelah permohonan di setujui dan biaya di bayarkan. Fungsi Stiker sebagai bukti otentik dan sah bahwa dokumen tersebut telah di legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Stiker ini biasanya di tempelkan berdekatan dengan stiker legalisasi dari Kemenkumham (jika dokumen tersebut membutuhkan legalisasi dua tahap).

Manfaat Legalisasi Kemenlu

Manfaat utama dari Legalisasi Kemenlu adalah:

Pengakuan Internasional:

Membuat dokumen Indonesia (seperti ijazah, akta lahir, surat kuasa, dll.) memiliki pengakuan hukum yang sah untuk di gunakan dalam urusan resmi di luar negeri.

Persyaratan Dokumen Asing:

Mengesahkan dokumen asing yang akan di gunakan untuk keperluan resmi di Indonesia.

Memenuhi Persyaratan Kedutaan:

Memenuhi persyaratan yang sering di ajukan oleh Kedutaan Besar negara asing atau konsulat di Indonesia untuk pengurusan visa, pendaftaran sekolah, atau urusan bisnis.

Mencegah Penipuan:

Memastikan bahwa tanda tangan pejabat pada dokumen tersebut adalah otentik berdasarkan spesimen yang di miliki Kemenlu.