Solusi Hukum Terpercaya untuk Melindungi Hak-Hak Anda.
Kami mendampingi setiap langkah hukum Anda dengan integritas, transparansi, dan keahlian profesional. Konsultasi pertama tersedia secara gratis
Bidang Layanan (Practice Areas)
| Layanan | Deskripsi Singkat |
| Hukum Keluarga | Perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. |
| Hukum Bisnis | Kontrak kerja, sengketa korporasi, dan pendirian badan usaha. |
| Hukum Pidana | Pendampingan kasus kepolisian hingga persidangan di pengadilan. |
| Pertanahan | Sengketa lahan, sertifikasi, dan pengurusan sengketa waris. |
Mengapa memilih Bantuan Jangkar Law Firm
- Advokat Berpengalaman: Tim kami terdiri dari pengacara dengan jam terbang tinggi di berbagai tingkatan pengadilan.
- Transparansi Biaya: Tidak ada biaya tersembunyi. Kami memberikan skema biaya yang jelas sejak awal.
- Privasi Terjamin: Kerahasiaan data dan kasus klien adalah prioritas utama kami.
- Respon Cepat: Kami memahami urgensi masalah hukum Anda dan siap merespon dalam 24 jam.
FAQ (Pertanyaan Sering Diajukan)
- Berapa biaya awal konsultasi? (Jawab: Kami memberikan 15 menit konsultasi telepon gratis).
- Apakah identitas saya aman? (Jawab: Ya, sesuai kode etik advokat, rahasia klien dilindungi undang-undang).
Mahkamah Agung Fungsinya Apa
Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai tempat terakhir bagi sengketa hukum, tetapi juga sebagai pengawas dan penentu pedoman bagi pengadilan di … Read more
Praduga Tak Bersalah dan Upaya Paksa Melindungi Hak Warga
Dalam sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada dilema mendasar: efektivitas pemberantasan kejahatan versus penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dibekali dengan kewenangan yang besar yaitu Upaya Paksa (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan) sebuah instrumen yang vital untuk mengungkap kebenaran materiil. Namun, di sisi lain, kewenangan yang … Read more
Perbedaan KUHAP lama dengan KUHAP baru di Indonesia
Urgensi Transformasi Hukum Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama berpegang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di akui sebagai tonggak sejarah pada masanya, KUHAP 1981 telah menjadi dasar operasional bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi, serta tuntutan perlindungan Hak Asasi Manusia … Read more
Hukum Pajak Indonesia Fondasi Keuangan Negara & Hak WP
Hukum Pajak Indonesia Fondasi Keuangan Negara & Hak WP seringkali di anggap sebagai kewajiban yang memberatkan, namun sejatinya ia adalah urat nadi dan fondasi utama bagi keberlangsungan negara dan pembangunan nasional. Tanpa kontribusi pajak, mustahil negara dapat membiayai infrastruktur publik, layanan kesehatan, hingga sistem pertahanan. Dalam konteks ini, seluruh proses pemungutan dan pengelolaan pajak harus … Read more
Hukum Pidana Formil Mengapa Prosedur Harus Diutamakan?
Hukum Pidana di suatu negara memiliki dua sisi mata uang yang saling melengkapi: sisi yang mendefinisikan kejahatan dan sanksinya, dan sisi yang mengatur bagaimana sanksi itu dapat di tegakkan secara sah dan adil. Sisi yang kedua inilah yang kita kenal sebagai Hukum Pidana Formil. Definisi dan Fungsi Utama Hukum Pidana Formil Hukum Pidana Formil, atau … Read more
Hukum Pidana Materiil Mengurai Perbuatan, Kesalahan & Sanksi
Dasar dan Pengertian Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Materiil adalah cabang hukum fundamental yang menjadi inti dari sistem hukum pidana. Pengertian Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Materiil (Materieel Strafrecht) adalah keseluruhan aturan yang menetapkan: Perbuatan-perbuatan mana yang dilarang (disebut Tindak Pidana atau Delik). Siapa yang dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut (menentukan Unsur Kesalahan). … Read more
Hukum Pidana Khusus Korupsi, Narkotika, & Kejahatan Kompleks
Hukum pidana merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan suatu negara. Secara tradisional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai hukum pidana umum (ius commune) yang mengatur berbagai tindak pidana yang bersifat umum. Namun, seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan munculnya modus-modus kejahatan baru yang terorganisir serta melibatkan dimensi transnasional dan teknologi … Read more
Hukum Pidana Umum Pilar Ketertiban dan Keadilan Semua Warga
Setiap masyarakat yang terstruktur memerlukan seperangkat aturan fundamental untuk menjaga tatanan, mencegah kekacauan, dan menjamin kehidupan bersama yang damai. Dalam sistem hukum, peran sentral ini di emban oleh Hukum Pidana Umum. Definisi dan Posisi Hukum Pidana Umum Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara individu dengan negara. Ia secara spesifik berurusan … Read more
Peran Krusial Praperadilan Sah atau Tidaknya Tindakan Paksa
Peran Krusial Praperadilan Sah atau Tidaknya Tindakan Paksa Dalam sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan harga mati, terutama dalam proses peradilan pidana. Sering kali, titik krusial perlindungan HAM ini di uji pada fase awal penegakan hukum, yaitu ketika negara mulai menggunakan tindakan paksa terhadap warga negara, … Read more
Ketika Keadilan Restoratif Bertemu KUHAP Tantangan Prosedural
Indonesia saat ini berada dalam periode transformasi hukum pidana yang fundamental. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, sistem peradilan pidana nasional di dorong untuk meninggalkan paradigma retributif konvensional yang berorientasi pada pemenjaraan, dan beralih menuju pendekatan yang lebih humanis, modern, serta berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Inovasi kunci dalam KUHP baru … Read more
