Hukum Pidana Formil Dan Contohnya

Hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Di dalamnya, terdapat dua cabang utama, yaitu hukum pidana materiil yang mengatur jenis perbuatan yang di anggap sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumannya, dan hukum pidana formil yang mengatur prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana.

Hukum pidana formil memiliki peran krusial karena menentukan bagaimana suatu tindak pidana di tangani mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Maka, Tanpa prosedur yang jelas, proses penegakan hukum bisa menjadi tidak adil, rawan penyalahgunaan, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca Juga : Hukum Pidana Formil Dan Materil Adalah

Pengertian Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil adalah cabang dari hukum pidana yang mengatur prosedur atau tata cara penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, hukum pidana formil menentukan bagaimana hukum pidana materiil di terapkan dalam praktik, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

Hukum pidana formil berfokus pada proses hukum, bukan pada jenis perbuatan yang di larang atau ancaman hukumannya. Maka, Hal ini membedakannya dari hukum pidana materiil, yang mengatur substansi tindak pidana.

Ruang Lingkup Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil mencakup seluruh prosedur penegakan hukum pidana, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan putusan. Maka, Ruang lingkupnya meliputi beberapa aspek penting berikut:

Penyelidikan dan Penyidikan

• Penyelidikan di lakukan untuk menemukan bukti awal adanya tindak pidana.
• Penyidikan di lakukan untuk mengumpulkan bukti lebih lengkap, mengidentifikasi tersangka, dan menyiapkan berkas perkara untuk penuntutan.
• Contoh: Polisi memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, dan menangkap pelaku pencurian berdasarkan laporan masyarakat.

Penuntutan

• Setelah berkas lengkap, jaksa mengajukan dakwaan ke pengadilan.
• Penuntutan bertujuan untuk membuktikan kesalahan tersangka dan meminta hakim menjatuhkan hukuman sesuai hukum pidana materiil.
• Contoh: Jaksa menuntut terdakwa kasus penggelapan uang perusahaan dengan bukti laporan keuangan dan saksi.

Persidangan di Pengadilan

• Pengadilan memeriksa, menilai, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan dakwaan.
• Proses ini menjamin hak tersangka untuk membela diri dan hak korban untuk mendapatkan keadilan.
• Contoh: Sidang kasus penipuan online di pengadilan negeri, di mana terdakwa di beri kesempatan untuk membela diri.

Putusan dan Eksekusi Hukuman

• Setelah hakim memutuskan perkara, putusan di jalankan sesuai ketentuan hukum.
• Eksekusi dapat berupa pidana penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi.
• Contoh: Pelaku narkoba menjalani hukuman penjara sesuai putusan pengadilan.

Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum

• Hukum pidana formil juga memastikan hak tersangka, terdakwa, dan korban terlindungi.
• Menjamin proses hukum berjalan adil, transparan, dan sesuai prosedur.

Dasar Hukum Hukum Pidana Formil di Indonesia

Hukum pidana formil di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjamin prosedur penegakan hukum yang adil, tertib, dan transparan. Beberapa dasar hukumnya antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

• KUHAP merupakan sumber utama hukum pidana formil di Indonesia.
• Mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, penahanan, dan eksekusi putusan pengadilan.
• Contoh ketentuan:

1. Hak tersangka untuk di dampingi kuasa hukum.
2. Prosedur penyidikan oleh polisi.
3. Tata cara penahanan dan penuntutan oleh jaksa.

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri)

• Mengatur wewenang dan prosedur kerja polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
• Contoh: Polisi berhak melakukan pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti selama penyidikan.

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

• Mengatur peran jaksa dalam penuntutan dan pengawasan jalannya proses hukum.
• Contoh: Jaksa menyiapkan berkas perkara dan menyampaikan dakwaan di pengadilan.

Peraturan Perundang-undangan Lainnya

• Termasuk peraturan pelaksanaan pidana, undang-undang khusus, dan peraturan pengadilan yang mendukung proses hukum pidana formil.
• Contoh: Undang-Undang tentang Korupsi, Narkotika, atau Perlindungan Anak yang memiliki prosedur khusus dalam penegakan hukum.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Pidana Formil

• Legalitas: Setiap tindakan hukum harus berdasarkan undang-undang.
• Due process of law: Setiap tersangka berhak atas proses hukum yang adil.
• Hak-hak tersangka dan korban: Termasuk hak mendapat kuasa hukum, hak di dengar di pengadilan, dan hak memperoleh keadilan.

Baca Juga : Hukum Keluarga Dan Perkawinan

Contoh Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil mengatur prosedur penegakan hukum, sehingga contoh-contohnya biasanya berkaitan dengan tahapan proses hukum pidana. Maka, Berikut beberapa contoh nyata:

Penyidikan oleh Polisi

• Polisi mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menentukan tersangka.
• Contoh: Dalam kasus pencurian motor, polisi memeriksa CCTV, menginterogasi saksi, dan menangkap pelaku berdasarkan bukti awal.

Penahanan Tersangka

• Tersangka dapat di tahan agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
• Contoh: Pelaku korupsi di tahan oleh Kejaksaan selama proses persidangan berlangsung.

Penuntutan oleh Jaksa

• Jaksa menyusun berkas perkara lengkap dan mengajukan dakwaan ke pengadilan.
• Contoh: Jaksa menuntut terdakwa penggelapan dana perusahaan berdasarkan bukti dokumen keuangan dan keterangan saksi.

Persidangan di Pengadilan

• Hakim memeriksa bukti dan saksi, mendengar pembelaan terdakwa, lalu memutuskan perkara.
• Contoh: Sidang kasus penipuan online di pengadilan negeri, di mana terdakwa di beri kesempatan membela diri sebelum vonis di jatuhkan.

Eksekusi Putusan

• Pelaksanaan hukuman sesuai putusan pengadilan.
• Contoh: Pelaku narkoba menjalani hukuman penjara dan wajib mengikuti rehabilitasi sesuai keputusan pengadilan.

Perlindungan Hak Tersangka dan Korban

• Hukum pidana formil juga memastikan hak-hak semua pihak terlindungi selama proses hukum.
• Contoh: Tersangka berhak di dampingi kuasa hukum, korban berhak mendapatkan ganti rugi atau restitusi dari pelaku.

Perbedaan Hukum Pidana Formil dan Materiil

Fokus

• Hukum Pidana Formil: Berfokus pada prosedur penegakan hukum, seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan.
• Hukum Pidana Materiil: Berfokus pada substansi tindak pidana, yaitu perbuatan yang di anggap melanggar hukum dan ancaman hukumannya.

Tujuan

• Formil: Menjamin proses hukum berjalan adil, tertib, dan sesuai prosedur.
• Materiil: Menetapkan jenis perbuatan yang di larang dan hukuman yang dapat di jatuhkan.

Contoh

• Formil: Penahanan tersangka, penyidikan oleh polisi, persidangan di pengadilan, eksekusi putusan.
• Materiil: Pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan.

Sumber Hukum

• Formil: KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksanaan pidana.
• Materiil: KUHP, UU khusus pidana (misalnya UU Narkotika, UU Korupsi, UU Perlindungan Anak).

Kaitan

Hukum pidana formil mengatur tata cara penerapan hukum pidana materiil. Tanpa formil, hukum materiil tidak dapat di tegakkan secara efektif.

Baca Juga : Hukum Keluarga Di Indonesia

Keunggulan Hukum Pidana Formil dan Contohnya di PT. Jangkar Global Groups

Hukum pidana formil memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pengelolaan risiko, baik untuk individu maupun institusi, termasuk perusahaan seperti PT. Jangkar Global Groups. Berikut beberapa keunggulannya:

Menjamin Kepastian Hukum

• Hukum pidana formil memastikan setiap proses hukum berlangsung tertib dan sesuai prosedur.
• Contoh: Jika terjadi sengketa internal atau karyawan melakukan pelanggaran, prosedur penyelidikan dan persidangan di jalankan sesuai ketentuan KUHAP, sehingga keputusan hukum memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Melindungi Hak Semua Pihak

• Hak tersangka, terdakwa, korban, maupun perusahaan di jamin selama proses hukum.
• Contoh: PT. Jangkar Global Groups dapat memastikan karyawan yang terlibat pelanggaran mendapat hak di dampingi kuasa hukum, sementara perusahaan tetap mendapatkan perlindungan atas aset dan reputasinya.

Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan

• Dengan prosedur yang jelas, aparat penegak hukum dan pihak internal perusahaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
• Contoh: Dalam kasus penipuan internal, polisi atau jaksa harus mengikuti tahapan resmi penyidikan dan penuntutan, sehingga tindakan hukum tidak semata-mata berdasarkan dugaan atau asumsi.

Mempercepat Penyelesaian Kasus

• Hukum pidana memiliki tahapan prosedural yang sistematis sehingga proses hukum lebih efisien dan terukur.
• Contoh: Jika terjadi penggelapan dana perusahaan, proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan dapat di jalankan secara berurutan, mengurangi risiko tertundanya penyelesaian kasus.

Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

• Prosedur hukum pidana mendokumentasikan setiap langkah penegakan hukum sehingga semua tindakan dapat di pertanggungjawabkan.
• Contoh: Maka, PT. Jangkar Global Groups dapat menggunakan dokumen hukum formal dari proses penyidikan atau persidangan sebagai bukti sah dalam pengambilan keputusan internal atau untuk laporan kepada pemegang saham.

Mendukung Kepatuhan Perusahaan

• Penerapan hukum pidana formil mendorong perusahaan untuk memiliki sistem internal compliance yang sesuai hukum, mengurangi risiko pidana di masa depan.
• Contoh: Maka, PT. Jangkar Global Groups dapat membuat SOP internal terkait transaksi keuangan, kontrak, dan etika kerja, yang selaras dengan hukum pidana formil sehingga bila terjadi pelanggaran, proses hukum dapat berjalan lancar dan adil.

PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups