Hukum Pidana Untuk Tawuran Diatur Dalam Pasal

Tawuran merupakan salah satu bentuk kekerasan kolektif yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat, baik yang melibatkan pelajar, kelompok pemuda, maupun kelompok masyarakat lainnya. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga sering berujung pada kerusakan fasilitas umum, luka berat, bahkan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, tawuran tidak dapat dipandang sebagai sekadar konflik sosial biasa, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tawuran termasuk dalam kategori tindak pidana karena mengandung unsur kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan di muka umum. Meskipun istilah “tawuran” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut tetap dapat dijerat melalui berbagai ketentuan pasal yang mengatur tentang kekerasan, penganiayaan, perkelahian massal, serta perusakan barang.

Pengertian Hukum Pidana untuk Tawuran Diatur dalam Pasal

Hukum pidana untuk tawuran yang diatur dalam pasal merupakan keseluruhan ketentuan hukum pidana yang mengatur, melarang, dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tawuran atau perkelahian massal yang dilakukan secara bersama-sama dan menimbulkan kekerasan terhadap orang maupun barang. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi keselamatan jiwa, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, tawuran tidak diatur dalam satu pasal khusus dengan istilah “tawuran”. Namun, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain pasal yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama, penganiayaan, perkelahian yang mengakibatkan luka atau kematian, serta perusakan barang. Dengan demikian, setiap tindakan tawuran tetap dapat diproses secara hukum berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana yang terkandung di dalamnya.

Dasar Hukum Tawuran dalam KUHP

Tawuran merupakan perbuatan yang mengandung unsur kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Meskipun istilah “tawuran” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut tetap dapat dijerat melalui beberapa pasal yang mengatur tentang kekerasan, penganiayaan, perkelahian massal, dan perusakan barang. Berikut dasar hukum yang paling relevan digunakan dalam penanganan kasus tawuran.

Pasal 170 KUHP – Kekerasan Secara Bersama-sama

Pasal 170 KUHP merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus tawuran karena mengandung unsur perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.

Ancaman pidana:

• Penjara paling lama 5 tahun 6 bulan
• Jika mengakibatkan luka berat: penjara paling lama 9 tahun
• Jika mengakibatkan kematian: penjara paling lama 12 tahun

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta dalam kekerasan bersama-sama tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak secara langsung melakukan tindakan yang paling fatal.

Pasal 351 KUHP – Penganiayaan

Pasal 351 KUHP diterapkan apabila dalam tawuran terdapat korban yang mengalami luka akibat tindakan kekerasan.

Ancaman pidana:

• Penganiayaan biasa: penjara paling lama 2 tahun 8 bulan
• Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat: penjara paling lama 5 tahun
• Penganiayaan yang mengakibatkan kematian: penjara paling lama 7 tahun

Pasal ini biasanya digunakan untuk menjerat pelaku secara individual berdasarkan akibat perbuatannya terhadap korban.

Pasal 358 KUHP – Turut Serta dalam Perkelahian

Pasal 358 KUHP mengatur tentang keikutsertaan dalam perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang.

Ancaman pidana:

• Jika perkelahian mengakibatkan luka berat: penjara paling lama 2 tahun 8 bulan
• Jika perkelahian mengakibatkan kematian: penjara paling lama 4 tahun

Pasal ini relevan digunakan dalam tawuran ketika sulit menentukan siapa pelaku utama yang menyebabkan luka atau kematian.

Pasal 406 KUHP – Perusakan Barang

Apabila tawuran mengakibatkan kerusakan terhadap barang milik orang lain atau fasilitas umum, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 406 KUHP.

Ancaman pidana:

• Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda

Pasal ini sering diterapkan secara kumulatif dengan pasal kekerasan.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP – Penyertaan Tindak Pidana

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengatur tentang pihak-pihak yang turut serta, menghasut, atau membantu terjadinya tindak pidana tawuran.

Subjek yang dapat dipidana meliputi:

• Pelaku utama
• Orang yang menyuruh melakukan
• Orang yang turut serta
• Pembantu tindak pidana

Dengan ketentuan ini, semua pihak yang terlibat dalam tawuran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peran masing-masing.

Pasal 187 KUHP – Pembakaran (Jika Relevan)

Jika dalam tawuran terjadi pembakaran kendaraan, bangunan, atau fasilitas umum, maka Pasal 187 KUHP dapat dikenakan dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Tawuran yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Tawuran yang melibatkan anak di bawah umur merupakan persoalan serius karena tidak hanya menyangkut aspek ketertiban umum dan keselamatan jiwa, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam sistem hukum pidana. Anak dalam konteks hukum adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berstatus pelajar.

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, termasuk tawuran, tidak sepenuhnya disamakan dengan orang dewasa. Negara mengedepankan pendekatan perlindungan dan pembinaan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban.

Dasar Hukum Penanganan Anak Pelaku Tawuran

Penanganan anak yang terlibat tawuran diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak

Prinsip Diversi dalam Kasus Tawuran Anak

Salah satu prinsip utama dalam SPPA adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

Diversi wajib diupayakan apabila:

• Anak berusia di bawah 18 tahun
• Ancaman pidana di bawah 7 tahun
• Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Diversi bertujuan untuk:

• Mencapai perdamaian antara anak dan korban
• Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
• Menanamkan tanggung jawab kepada anak

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tawuran

Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

• Tawuran mengakibatkan luka berat atau kematian
• Anak berperan sebagai pelaku utama
• Upaya diversi tidak berhasil

Namun, sanksi pidana terhadap anak bersifat lebih ringan dibandingkan orang dewasa dan mengutamakan pembinaan, seperti:

• Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
• Pelatihan kerja
• Pembinaan sosial
• Pengawasan orang tua atau wali

Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua serta Sekolah

Dalam kasus tawuran anak, orang tua, wali, dan sekolah memiliki peran penting, antara lain:

• Memberikan pengawasan dan pendidikan karakter
• Mendampingi anak selama proses hukum
• Mencegah pengulangan perbuatan

Dalam kondisi tertentu, orang tua atau pihak sekolah dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti lalai dalam pengawasan.

Pendekatan Restorative Justice

Penanganan tawuran yang melibatkan anak lebih mengedepankan restorative justice, yaitu:

• Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban
• Pemulihan kondisi psikologis anak
• Pemulihan ketertiban sosial

Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak kehilangan masa depan akibat kesalahan di usia dini.

Unsur-unsur Pidana dalam Kasus Tawuran

Untuk menjerat pelaku tawuran secara hukum, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi penyidik dan jaksa dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan Dilakukan Bersama-sama

Tawuran selalu melibatkan lebih dari satu pelaku yang melakukan kekerasan atau perkelahian secara bersama-sama.

• Relevansi hukum: Pasal 170 KUHP menegaskan bahwa kekerasan bersama-sama merupakan unsur utama yang memperberat ancaman pidana.
• Contoh: Dua kelompok pemuda saling berkelahi di lapangan terbuka.

Ada Unsur Kekerasan atau Penganiayaan

Tawuran selalu mengandung tindakan kekerasan fisik terhadap orang lain atau penganiayaan yang menimbulkan luka.

• Relevansi hukum: Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan Pasal 170 KUHP (kekerasan bersama) dapat diterapkan.
• Bentuk kekerasan: Pukulan, tendangan, penganiayaan dengan senjata tajam, atau pengeroyokan.

Dilakukan di Tempat Umum

Tawuran biasanya terjadi di tempat terbuka atau publik, sehingga menimbulkan risiko bagi orang yang berada di sekitarnya.

• Relevansi hukum: “Di muka umum” merupakan unsur penting Pasal 170 KUHP.
• Contoh: Tawuran di jalan raya, lapangan, sekolah, atau terminal.

Menimbulkan Kerugian Fisik atau Materiil

Tawuran menimbulkan akibat nyata, baik berupa luka pada korban maupun kerusakan barang.

• Luka ringan → Pasal 351 KUHP
• Luka berat → Pasal 351 ayat 2 KUHP
• Kematian → Pasal 170 ayat 2 KUHP
• Kerusakan barang → Pasal 406 KUHP

Ada Kesengajaan atau Kelalaian

Untuk dijerat pidana, pelaku tawuran harus bertindak dengan kesengajaan melakukan kekerasan atau minimal dengan kelalaian yang menyebabkan luka atau kerusakan.

• Unsur kesengajaan: Pelaku dengan sadar ikut berkelahi dan menggunakan kekerasan.
• Unsur kelalaian: Pelaku ikut tawuran tanpa niat langsung melukai, tetapi mengakibatkan korban luka atau properti rusak.

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Peran

Setiap orang yang terlibat dalam tawuran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran mereka:

• Pelaku utama: yang memukul atau menyerang langsung
• Turut serta: yang membantu atau ikut dalam perkelahian
• Penghasut/pemicu: yang mendorong terjadinya tawuran
• Pembantu tindak pidana: yang menyediakan senjata atau sarana kekerasan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tawuran

Pelaku tawuran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan akibat perbuatannya. Berikut poin pentingnya:

Jenis Pelaku

• Pelaku Utama: Melakukan kekerasan atau penganiayaan langsung.
• Pelaku Turut Serta: Ikut berperan dalam tawuran walau tidak melakukan kekerasan utama.
• Penghasut / Pencetus: Menghasut atau memprovokasi terjadinya tawuran.
• Pembantu Tindak Pidana: Menyediakan alat atau sarana kekerasan.

Dasar Hukum

• Pasal 170 KUHP → Kekerasan bersama-sama.
• Pasal 351 KUHP → Penganiayaan.
• Pasal 406 KUHP → Perusakan barang.
• Pasal 55 & 56 KUHP → Penyertaan tindak pidana.

Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur

• Diatur UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014.
• Fokus: pembinaan dan pendidikan, bukan semata hukuman.
• Dapat dijatuhi pidana jika menimbulkan luka berat atau kematian.

Faktor Penentu Tingkat Pertanggungjawaban

• Akibat perbuatan (luka ringan, luka berat, kematian, kerusakan barang).
• Peran dalam tawuran.
• Usia pelaku (anak vs dewasa).
• Kesengajaan atau kelalaian.
• Bukti keterlibatan (saksi, video, barang bukti).

Dampak Hukum dan Sosial Tawuran

Tawuran tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Berikut poin-poin pentingnya:

Dampak Hukum

• Catatan kriminal permanen bagi pelaku, mempengaruhi masa depan pendidikan atau pekerjaan.
• Sanksi pidana sesuai pasal yang berlaku (Pasal 170, 351, 406 KUHP, dll).
• Tanggung jawab hukum anak tetap ada, meskipun dengan pendekatan pembinaan (SPPA).
• Kemungkinan tuntutan ganti rugi atas kerusakan properti atau luka korban.

Dampak Sosial

• Keresahan masyarakat karena mengganggu ketertiban umum.
• Kerusakan fasilitas umum atau properti seperti kendaraan, toko, dan sekolah.
• Trauma fisik dan psikologis bagi korban dan saksi.
• Menciptakan stigma negatif terhadap kelompok atau komunitas yang terlibat.

Dampak Jangka Panjang

• Meningkatkan risiko kekerasan berulang jika tidak ada penanganan hukum dan pembinaan.
• Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum jika kasus tidak ditindaklanjuti.
• Menghambat pembangunan sosial dan keamanan lingkungan.

Upaya Pencegahan Tawuran (Sudut Pandang Hukum)

Pencegahan tawuran perlu dilakukan secara proaktif dari sisi hukum, pendidikan, dan pengawasan. Berikut langkah-langkah penting:

Peran Aparat Penegak Hukum

• Patroli rutin di lokasi rawan tawuran (sekolah, terminal, lapangan).
• Penindakan tegas terhadap pelaku sesuai KUHP (Pasal 170, 351, 406, dll).
• Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelajar tentang konsekuensi tawuran.

Edukasi dan Penyadaran

• Pendidikan karakter dan anti kekerasan di sekolah.
• Sosialisasi hukum pidana terkait tawuran, baik untuk anak maupun orang tua.
• Kegiatan positif seperti olahraga atau ekstrakurikuler untuk menyalurkan energi remaja.

Pendekatan Restoratif

• Diversi bagi anak di bawah umur untuk penyelesaian di luar pengadilan.
• Mediasi antara kelompok yang bertikai untuk mencegah konflik berulang.
• Pemulihan korban dan fasilitas untuk meminimalkan kerugian sosial.

Tanggung Jawab Orang Tua dan Sekolah

• Pengawasan anak di rumah dan sekolah.
• Konseling bagi anak yang berpotensi terlibat tawuran.
• Koordinasi dengan aparat hukum jika anak terlibat tawuran.

Sanksi Preventif

• Penerapan hukuman ringan atau administratif untuk pelanggaran awal agar memberi efek jera.
• Penegakan hukum secara konsisten untuk mencegah kekerasan berulang.

Keunggulan Hukum Pidana dan Perdata – PT. Jangkar Global Groups

Keunggulan Hukum Pidana

1. Perlindungan Masyarakat dan Perusahaan
   Menjamin keamanan lingkungan kerja dan transaksi bisnis dari tindakan kriminal atau pelanggaran hukum.
2. Efek Jera bagi Pelaku
   Ancaman pidana seperti penjara atau denda membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melanggar hukum.
3. Kepastian Hukum
   Menetapkan batasan jelas terhadap perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan.
4. Menjaga Integritas Perusahaan
   Mencegah praktik ilegal, penipuan, atau kekerasan yang dapat merusak reputasi.

Keunggulan Hukum Perdata

1. Perlindungan Hak dan Kewajiban
   Menjamin hak klien, karyawan, dan mitra bisnis terlindungi, sekaligus menetapkan kewajiban yang jelas.
2. Penyelesaian Sengketa yang Adil
   Memungkinkan negosiasi, mediasi, atau pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan secara transparan.
3. Kepastian Kontrak dan Transaksi
   Mengatur perjanjian bisnis sehingga hubungan profesional berjalan aman dan terstruktur.
4. Mendorong Hubungan Bisnis yang Profesional
   Memberikan kepercayaan bagi mitra dan klien terhadap integritas perusahaan.

Sinergi Hukum Pidana dan Perdata

1. Pengamanan Ganda
   Kombinasi pidana dan perdata memungkinkan perusahaan menangani pelanggaran serius sekaligus menyelesaikan kerugian materil.
2. Efisiensi Penanganan Masalah
   Menyediakan mekanisme hukum yang komprehensif: pidana untuk efek jera, perdata untuk kompensasi dan penyelesaian hak.
3. Membangun Reputasi Profesional
   Menunjukkan perusahaan patuh hukum dan profesional dalam semua aspek bisnis.

PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups