Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2018 atau yang lebih dikenal dengan Perka BPKM 5 2018 adalah peraturan yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal di lembaga pemerintah. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci tentang Perka BPKM 5 2018 dan bagaimana hal itu mempengaruhi lembaga pemerintah. Apa itu Perka …
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKP) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Apa itu Perka BPKM 13 2015? Perka …
Jika Anda mencari informasi tentang BPKM No 14 Tahun 2015, maka Anda berada di tempat yang tepat. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap tentang BPKM No 14 Tahun 2015 dan bagaimana peraturan tersebut memengaruhi Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Apa itu BPKM No 14 Tahun 2015? BPKM No 14 Tahun 2015 adalah peraturan …
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Salah satu tugas utama BPKP adalah melakukan pengawasan internal di instansi pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal tersebut, BPKP mengeluarkan Perka BPKM No 13 2017 tentang Pengembangan Kapasitas Pengawasan Internal di Instansi Pemerintah. Peraturan ini …
Pengenalan Perka BPKM No.17 Tahun 2015 atau yang lebih dikenal sebagai Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 17 Tahun 2015 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2015. Peraturan ini merupakan aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengendalian keuangan dan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan …
Pendahuluan Perka BPKM 9 Tahun 2012 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 27 Agustus 2012. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perka BPKM 9 Tahun 2012 menjadi …