Sertifikasi TKDN PDH Tingkat Komponen Dalam Negeri Pakaian

Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah dokumen resmi yang membuktikan persentase komponen lokal (bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi) dalam suatu produk atau jasa, yang di keluarkan oleh Kementerian Perindustrian RI setelah melalui proses verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI). Prosesnya meliputi pendaftaran akun di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pengunggahan dokumen, penghitungan mandiri (self-assessment), verifikasi lapangan oleh LVI, hingga penerbitan sertifikat oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Sertifikat ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk lokal, memperkuat industri nasional, dan mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk mengikuti tender pemerintah.

Apa itu TKDN ?

TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Secara sederhana, TKDN adalah nilai atau persentase kandungan komponen lokal yang di gunakan dalam suatu produk, jasa, atau gabungan keduanya.

Tujuan TKDN

Kebijakan TKDN ini di atur oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong industri dalam negeri. Tujuannya adalah untuk:

1. Mendorong kemandirian industri: Mengurangi ketergantungan pada produk impor.
2. Menciptakan lapangan kerja: Dengan meningkatnya produksi dalam negeri, kebutuhan akan tenaga kerja lokal juga bertambah.
3. Menghemat devisa negara: Penggunaan produk lokal mengurangi pengeluaran untuk impor.
4. Meningkatkan daya saing: Memberi insentif bagi produsen dalam negeri untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar bisa bersaing di pasar.

Sertifikasi TKDN penting, terutama untuk pengadaan barang dan jasa yang di biayai oleh APBN atau APBD. Produk yang memiliki nilai TKDN tinggi akan mendapatkan prioritas dalam pengadaan tersebut.

Proses dan Tahapan Sertifikasi TKDN PDH

Untuk proses dan tahapan sertifikasi TKDN PDH (Pakaian Dinas Harian) secara umum mengikuti prosedur yang di tetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Proses ini di rancang untuk memverifikasi secara objektif seberapa besar persentase komponen dalam negeri yang terkandung dalam produk tersebut.

Berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam proses sertifikasi TKDN PDH:

Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan

• Registrasi Perusahaan: Tahap awal adalah mendaftarkan perusahaan di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang di kelola oleh Kementerian Perindustrian. Produsen harus membuat akun dan melengkapi data perusahaan.
• Pengajuan Online: Setelah memiliki akun SIINas, produsen dapat mengajukan permohonan sertifikasi TKDN untuk produk PDH mereka melalui fitur e-services yang tersedia.

Verifikasi Dokumen dan Data Mandiri (Self-Assessment)

1. Penyusunan Dokumen: Produsen harus menyiapkan dan mengunggah berbagai dokumen pendukung ke dalam sistem. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk membuktikan legalitas dan proses produksi perusahaan.
2. Legalitas Perusahaan: Akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan izin usaha terkait.
3. Data Produksi: Laporan hasil produksi selama satu tahun terakhir.

Data Teknis:

1. Struktur organisasi produksi.
2. Daftar bahan baku dan komponen yang di gunakan (baik lokal maupun impor).
3. Daftar alat dan peralatan produksi.
4. Gambar kerja dan denah area produksi.
5. Alur atau diagram proses produksi.

Perhitungan Mandiri (Self-Assessment): Produsen melakukan perhitungan mandiri terhadap nilai TKDN produk PDH mereka dengan panduan dari Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang di tunjuk, seperti PT Surveyor Indonesia atau PT Sucofindo. Perhitungan ini melibatkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung yang di keluarkan di dalam negeri.

Audit Lapangan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

1. Penunjukan LVI: Setelah dokumen di unggah, produsen memilih LVI yang akan melakukan verifikasi.
2. Kunjungan Verifikasi: Tim dari LVI akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi (pabrik) produsen. Tujuannya adalah untuk:
3. Memastikan kesesuaian data yang di ajukan dengan kondisi nyata di lapangan.
4. Memeriksa proses produksi, ketersediaan bahan baku, mesin, dan tenaga kerja.
5. Mengecek keaslian dokumen dan laporan yang telah di unggah.

Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi: Setelah audit selesai, LVI akan menyusun Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang berisi hasil temuan dan perhitungan nilai TKDN produk PDH berdasarkan data yang di verifikasi.

Penetapan dan Penerbitan Sertifikat TKDN

• Review oleh Kementerian: Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang disusun oleh LVI kemudian di serahkan kepada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian untuk di tinjau ulang.
• Penerbitan Sertifikat: Jika semua persyaratan dan temuan verifikasi di anggap valid dan memenuhi ambang batas minimal yang di tetapkan, sertifikat TKDN akan di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Pusat P3DN. Sertifikat ini akan mencantumkan nilai persentase TKDN untuk produk PDH tersebut dan berlaku selama jangka waktu tertentu, biasanya dua tahun.

Penentuan Nilai TKDN PDH

Perhitungan nilai TKDN untuk produk PDH di dasarkan pada formulasi yang mempertimbangkan beberapa komponen utama:

1. Biaya Bahan Baku: Nilai bahan baku yang berasal dari dalam negeri (kain, benang, kancing, dll.).
2. Biaya Tenaga Kerja: Biaya yang di keluarkan untuk tenaga kerja langsung (penjahit, operator mesin, dll.) yang merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Biaya Produksi Lainnya: Biaya seperti utilitas pabrik, overhead produksi, dan biaya perakitan yang di keluarkan di dalam negeri.

Semakin banyak komponen dan proses produksi yang di lakukan di dalam negeri, maka semakin tinggi pula nilai TKDN yang akan di dapatkan oleh produk PDH tersebut.

Implikasi dan Dampak bagi Berbagai Pihak

Proses sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk PDH (Pakaian Dinas Harian) memiliki dampak dan implikasi yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari produsen hingga pemerintah dan konsumen akhir.

Implikasi dan Dampak bagi Produsen (UMKM dan Industri Besar)

Peluang Pasar yang Lebih Luas:

Produsen yang memiliki sertifikat TKDN mendapatkan keuntungan besar karena produk mereka di prioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini membuka akses ke pasar yang sangat besar dan stabil, mengurangi ketergantungan pada pasar bebas yang lebih kompetitif.

Peningkatan Kredibilitas:

Sertifikat TKDN menjadi bukti kualitas dan komitmen produsen terhadap industri dalam negeri. Hal ini meningkatkan kepercayaan dari pemerintah dan konsumen, yang bisa berdampak positif pada reputasi dan citra perusahaan.

Dukungan Pemerintah:

Produsen lokal sering kali mendapatkan insentif dari pemerintah, seperti kemudahan akses pinjaman, pelatihan, atau pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar kualitas yang di perlukan untuk sertifikasi TKDN.

Tantangan Awal:

Proses sertifikasi bisa menjadi tantangan, terutama bagi UMKM, karena memerlukan persiapan dokumen yang rinci, biaya verifikasi, dan penyesuaian proses produksi agar sesuai dengan standar yang di tetapkan.

Implikasi dan Dampak bagi Pemerintah

Pencapaian Target P3DN:

Sertifikasi TKDN adalah alat utama bagi pemerintah untuk mencapai target Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan mendorong penggunaan produk ber-TKDN tinggi, pemerintah secara langsung menggerakkan roda ekonomi domestik.

Efisiensi Anggaran:

Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dalam negeri seringkali lebih efisien dari segi biaya, karena tidak di kenakan biaya impor dan pajak tambahan yang tinggi. Ini membantu pemerintah menghemat anggaran belanja negara.

Penguatan Ekonomi Nasional:

Kebijakan TKDN secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk lokal di kancah global. Hal ini memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Implikasi dan Dampak bagi Konsumen (PNS, TNI, POLRI)

Jaminan Kualitas:

Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses sertifikasi, konsumen akhir seperti PNS, anggota TNI, dan POLRI mendapatkan jaminan bahwa PDH yang mereka gunakan telah melalui proses verifikasi yang ketat. Ini memastikan bahwa seragam tersebut memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang di tetapkan.

Dampak Tidak Langsung:

Penggunaan produk ber-TKDN tinggi secara tidak langsung memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memakai PDH lokal, mereka turut serta dalam mendukung industri garmen dan tekstil Indonesia.

Tantangan dan Solusi TKDN

Meskipun sertifikasi TKDN PDH memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, tantangan-tantangan ini juga memunculkan berbagai solusi strategis yang dapat di terapkan.

Tantangan dalam Sertifikasi TKDN PDH

1. Keterbatasan Bahan Baku Lokal: Industri garmen dan tekstil lokal masih menghadapi tantangan dalam pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang konsisten. Ketersediaan jenis kain tertentu atau bahan pendukung (seperti kancing, resleting, dan benang khusus) masih bergantung pada impor. Hal ini membuat sulit bagi produsen untuk mencapai nilai TKDN yang tinggi.
2. Biaya dan Proses Sertifikasi: Proses sertifikasi TKDN bisa memakan waktu dan biaya, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Biaya verifikasi, penyusunan dokumen, dan audit lapangan dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi produsen kecil.
3. Persaingan dengan Produk Impor Ilegal: Banyak produk PDH impor, terutama dari Tiongkok, masuk ke pasar Indonesia melalui jalur tidak resmi dengan harga yang sangat murah. Hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan mengikis pangsa pasar bagi produk lokal yang sudah bersertifikat TKDN.
4. Kurangnya Sosialisasi: Masih banyak produsen dan bahkan lembaga pengadaan pemerintah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya dan prosedur sertifikasi TKDN. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan P3DN secara efektif.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan

1. Penguatan Industri Hulu Tekstil: Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan investasi untuk industri hulu tekstil. Hal ini termasuk pengembangan pabrik benang dan pewarna, serta riset untuk menghasilkan variasi kain berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan PDH. Kolaborasi antara produsen garmen dan pemasok bahan baku lokal juga perlu di perkuat.
2. Insentif dan Subsidi bagi UMKM: Untuk meringankan beban UMKM, pemerintah dapat menyediakan skema subsidi atau pendampingan khusus untuk biaya sertifikasi TKDN. Sosialisasi yang lebih intensif dan penyederhanaan prosedur juga dapat membantu produsen kecil agar lebih mudah mengakses program ini.
3. Pengetatan Pengawasan Impor: Bea Cukai dan pihak terkait harus meningkatkan pengawasan di pelabuhan dan titik masuk lain untuk mencegah masuknya produk tekstil impor ilegal. Selain itu, kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya membeli produk lokal juga dapat menjadi solusi efektif.
4. Peningkatan Kolaborasi dan Edukasi: Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan TKDN. Ini tidak hanya di tujukan untuk produsen, tetapi juga untuk para pejabat pengadaan di setiap instansi pemerintahan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, kebijakan TKDN PDH dapat berjalan lebih optimal, menciptakan ekosistem industri yang lebih mandiri dan berdaya saing, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pihak yang Membutuhkan Sertifikat TKDN

Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah dokumen krusial yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dalam ekosistem industri dan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Berikut adalah pihak-pihak utama yang sangat membutuhkan sertifikat ini:

Produsen Barang di Seluruh Indonesia

Ini adalah pihak yang paling utama dan menjadi subjek dari sertifikasi ini. Produsen atau manufaktur, baik itu UMKM maupun industri besar, yang memproduksi barang di dalam negeri sangat membutuhkan sertifikat TKDN. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti legal dan pengakuan resmi atas persentase kandungan lokal pada produk mereka.

Tujuan: Dengan memiliki sertifikat ini, produk mereka akan dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam proses pengadaan pemerintah.

Contoh: Produsen garmen yang membuat seragam, pabrik furnitur, atau perakit elektronik. Tanpa sertifikat TKDN, produk mereka akan sulit bersaing dalam tender pemerintah.

Penyedia Barang dan Jasa atau Kontraktor

Pihak ini sering bertindak sebagai perantara atau pelaksana proyek yang melibatkan pengadaan barang. Mereka tidak selalu memproduksi barang sendiri, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang sesuai dengan spesifikasi, termasuk TKDN.

Tujuan: Untuk bisa memenangkan tender proyek pemerintah atau BUMN, mereka harus memastikan bahwa barang yang mereka sediakan memiliki sertifikat TKDN yang valid. Ini adalah syarat wajib yang harus mereka penuhi.

Contoh: Perusahaan kontraktor yang memenangkan tender pembangunan gedung dan harus menyediakan material seperti semen dan besi yang memiliki nilai TKDN, atau perusahaan yang memasok peralatan kantor untuk instansi pemerintah.

Perusahaan yang Mengikuti Tender Proyek Pemerintah atau BUMN

Setiap perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam lelang proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah atau BUMN wajib memiliki produk atau menggunakan produk yang bersertifikat TKDN.

Tujuan: Kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Nilai TKDN produk menjadi salah satu kriteria utama dalam evaluasi penawaran tender.

Contoh: Perusahaan konstruksi yang mengikuti tender pembangunan infrastruktur, perusahaan telekomunikasi yang memasang jaringan, atau penyedia jasa pengadaan alat berat. Mereka harus bisa membuktikan bahwa produk yang mereka gunakan atau jual memiliki nilai TKDN yang sesuai.

Pelaku Industri di Sektor Strategis

Beberapa sektor industri memiliki aturan TKDN yang lebih ketat karena sifatnya yang strategis bagi negara, seperti telekomunikasi, energi, dan manufaktur.

Tujuan: Untuk produk di sektor-sektor ini, nilai TKDN tidak hanya menjadi prioritas, tetapi seringkali menjadi persyaratan mutlak. Pemerintah ingin memastikan kemandirian di sektor-sektor vital ini.

Contoh: Perusahaan yang memproduksi perangkat telekomunikasi (seperti router atau BTS) atau komponen pembangkit listrik harus memenuhi ambang batas TKDN yang tinggi untuk bisa beroperasi dan menjual produknya di Indonesia.

Jasa Urus Sertifikasi TKDN Jangkargroups

Jangkar Global Groups merupakan salah satu penyedia layanan jasa konsultasi dan pengurusan sertifikasi TKDN. Jasa seperti ini di rancang untuk membantu perusahaan, khususnya UMKM, dalam menavigasi proses yang kompleks dan terkadang membingungkan.

Mengapa Menggunakan Jasa Urus Sertifikasi TKDN?

Menggunakan jasa profesional seperti yang di tawarkan oleh Jangkar Global Groups bisa memberikan beberapa keuntungan signifikan:

1. Efisiensi Waktu dan Tenaga: Proses sertifikasi TKDN melibatkan banyak tahapan, mulai dari pendaftaran online di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) hingga verifikasi dokumen dan audit lapangan. Konsultan profesional akan mengelola semua tahapan ini, memungkinkan Anda untuk fokus pada operasional bisnis utama.
2. Penyusunan Dokumen yang Tepat: Tim ahli dapat membantu Anda menyiapkan semua dokumen yang di perlukan secara lengkap dan akurat, seperti legalitas perusahaan, laporan produksi, dan daftar bahan baku. Hal ini sangat penting untuk menghindari penolakan atau penundaan dalam proses verifikasi.
3. Panduan Perhitungan Nilai TKDN: Konsultan dapat memberikan panduan dalam melakukan perhitungan mandiri (self-assessment) nilai TKDN. Mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi komponen lokal dan impor, serta mengoptimalkan strategi produksi agar nilai TKDN produk Anda dapat mencapai batas minimum yang di tetapkan oleh pemerintah.

Proses Umum Menggunakan Jasa Konsultan

Meskipun setiap penyedia jasa mungkin memiliki prosedur sedikit berbeda, tahapan umum yang akan Anda lalui saat menggunakan jasa mereka adalah:

1. Konsultasi Awal: Anda akan berdiskusi dengan tim konsultan untuk memahami kebutuhan produk Anda dan menentukan kelayakan pengajuan sertifikasi TKDN.
2. Pengumpulan Dokumen: Anda akan di bantu dalam mengumpulkan dan menyusun semua dokumen persyaratan yang di perlukan.
3. Proses Verifikasi dan Audit: Konsultan akan mendampingi Anda selama proses audit lapangan yang di lakukan oleh lembaga verifikasi independen (LVI) yang di tunjuk oleh pemerintah, seperti PT Sucofindo atau PT Surveyor Indonesia.
4. Pelaporan dan Penerbitan Sertifikat: Setelah verifikasi selesai, konsultan akan membantu memastikan laporan verifikasi berjalan lancar hingga sertifikat TKDN di terbitkan oleh Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian.

Tantangan yang Dapat Di bantu oleh Konsultan

Jasa konsultan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang sering di hadapi oleh produsen, antara lain:

1. Kompleksitas Regulasi: Regulasi terkait TKDN bisa berubah, dan konsultan akan selalu up-to-date dengan aturan terbaru.
2. Kendala Teknis: Bantuan teknis dalam proses pendaftaran online dan pengunggahan dokumen di sistem SIINas.
3. Biaya Awal: Meskipun ada biaya jasa, investasi ini sering kali lebih efisien daripada harus mengurus sendiri dan menghadapi penundaan akibat kesalahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jasa yang di tawarkan oleh Jangkar Global Groups atau penyedia jasa lainnya, Anda bisa langsung mengunjungi situs web mereka atau menghubungi kontak yang tertera.

PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups