Pmk Pph Impor 2024 Panduan Lengkap untuk Pemilik Bisnis

Adi

Updated on:

Pmk Pph Impor 2024 Panduan Lengkap untuk Pemilik Bisnis
Direktur Utama Jangkar Goups

Jika Anda adalah seorang pemilik bisnis yang bergerak di bidang impor, pasti sudah tidak asing lagi dengan PMK PPh Impor. Maka, PMK PPh Impor adalah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap impor barang ke Indonesia.

Apa itu PMK PPh Impor

Apa itu PMK PPh Impor?

PMK PPh Impor adalah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan impor barang ke Indonesia. Sehingga, Kebijakan ini menetapkan bahwa setiap pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang ke Indonesia harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas impor barang tersebut. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2024.

  Tas Kulit Bekas Import - Penampilan yang Elegan

Siapa yang Terkena Dampak dari PMK PPh Impor?

PMK PPh Impor berlaku untuk semua pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang ke Indonesia, baik itu pengusaha besar maupun kecil. Kebijakan ini juga berlaku untuk barang impor yang di kenakan bea masuk dan barang impor yang tidak di kenakan bea masuk.

Bagaimana Cara Menghitung PPh Impor?

Bagaimana Cara Menghitung PPh Impor

Untuk menghitung PPh Impor, terlebih dahulu harus di ketahui nilai impor barang tersebut. Untuk nilai impor di bawah USD 1.500, PPh Impor di kenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Sedangkan untuk nilai impor di atas USD 1.500, PPh Impor di kenakan sebesar 10% dari nilai impor.

Bagaimana Cara Membayar PPh Impor?

PPh Impor harus di bayar sebelum barang impor tersebut dapat di ambil dari tempat penyimpanan atau tempat penimbunan yang di izinkan. Pembayaran PPh Impor dapat di lakukan melalui beberapa cara, seperti:

  • Melalui bank yang di tunjuk oleh Di rektorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Melalui sistem online yang di sediakan oleh Di rektorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Melalui kantor pos atau kantor bea cukai setempat
  Form Laporan Realisasi Impor Bkpm

Apa Saja Konsekuensi Pelanggaran PMK PPh Impor?

Setiap pelanggaran terhadap PMK PPh Impor akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut antara lain:

  • Denda
  • Selanjutnya, Penahanan barang impor
  • Kemudian, Pembatasan kegiatan impor
  • Kemudian, Pembekuan izin

Sebagai pemilik bisnis yang baik, sudah seharusnya untuk mematuhi ketentuan PPh Impor demi kepentingan bersama. Dengan mematuhi ketentuan ini, kita dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Kesimpulan

Maka, PPh Impor adalah kebijakan yang di keluarkan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan impor barang ke Indonesia. Sehingga, Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2024 dan berlaku untuk semua pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang ke Indonesia.

Oleh karena itu, Bagi pemilik bisnis, sudah seharusnya untuk mematuhi ketentuan PPh Impor demi kepentingan bersama. Maka, Dengan mematuhi ketentuan ini, kita dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Kemudian, Jangan lupa untuk membayar PPh Impor tepat waktu dan melalui saluran yang resmi untuk menghindari sanksi yang di kenakan oleh pemerintah. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda sebagai pemilik bisnis yang bergerak di bidang impor. Faktor Yang Mempengaruhi Impor Indonesia

  Skb Pph 22 Impor Mesin

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,

HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN

Perusahaan di dirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

Email : [email protected]

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Pengaduan Pelanggan : +6287727688883

Google Maps : PT Jangkar Global Groups

Website : Jangkargroups.co.id

Adi

penulis adalah ahli di bidang pengurusan jasa pembuatan visa dan paspor dari tahun 2000 dan sudah memiliki beberapa sertifikasi khusus untuk layanan jasa visa dan paspor