Persyaratan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

DAFTAR ISI

Persyaratan Hukum Perkawinan Campuran – Perkawinan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Di Indonesia, perkawinan campuran di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat beberapa persyaratan hukum yang harus di penuhi sebelum dapat melangsungkan pernikahan ini.

Persyaratan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia untuk Warga Negara Asing

Jika salah satu pasangan adalah warga negara asing, maka persyaratan hukum yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

Sehingga, pasangan harus mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Melapor (SKLM).
maka, pasangan harus mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mendaftar pernikahan.
Pasangan harus memiliki surat izin dari kedutaan besar negara asal yang menyatakan bahwa pasangan tersebut bebas melakukan perkawinan di Indonesia.
Oleh karena itu, pasangan harus menyertakan dokumen identitas seperti paspor dan kartu identitas nasional.
Jika pasangan belum berusia 21 tahun, maka harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali.

Agen Perkawinan Campuran dan Pengaruhnya Bidang Pendidikan

Persyaratan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia untuk Warga Negara Indonesia

Jika kedua pasangan adalah warga negara Indonesia, maka persyaratan hukum yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

Pasangan harus mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mendaftar pernikahan.
Pasangan harus memiliki surat keterangan belum pernah menikah dari Kelurahan setempat.
Pasangan harus menyertakan dokumen identitas seperti kartu identitas nasional.
Jika pasangan belum berusia 21 tahun, maka harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali.

Persyaratan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia untuk Dokumen Pernikahan

Setelah memenuhi persyaratan hukum di atas, pasangan dapat melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan selesai, pasangan harus memenuhi persyaratan hukum untuk dokumen pernikahan, yaitu:

Pasangan harus mendapatkan akta perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
Pasangan juga dapat meminta sertifikat nikah dari kantor catatan sipil setempat.

Persyaratan Hukum Perkawinan

Perkawinan campuran di Indonesia memiliki persyaratan hukum yang harus di penuhi oleh pasangan yang akan menikah. Persyaratan ini bervariasi tergantung pada kewarganegaraan pasangan. Namun, setelah memenuhi persyaratan hukum tersebut, pasangan dapat melangsungkan pernikahan dan memperoleh dokumen pernikahan yang sah di Indonesia.

Komunitas Kawin Campur: Solidaritas Antarbangsa