Peraturan Impor Indonesia: Panduan untuk Bisnis Importir

Adi

Updated on:

Peraturan Impor Indonesia: Panduan untuk Bisnis Importir
Direktur Utama Jangkar Goups

Jika Anda memulai bisnis importir di Indonesia, maka Anda harus memahami peraturan impor yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa Anda dapat mengimpor barang secara legal dan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang peraturan impor Indonesia secara lebih detail.

 

Cara Ekspor Pisang

Apa itu Peraturan Impor Indonesia?

 

Apa itu Peraturan Impor Indonesia?

 

Jadi peraturan Impor adalah aturan-aturan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur proses impor barang ke negara ini. Selanjutnya setiap importir harus memahami peraturan ini agar dapat mengimpor barang secara legal dan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

  Impor Daging Sapi 2016 BPS

 

Persyaratan Dokumen Impor Indonesia

 

Persyaratan Dokumen Impor Indonesia

 

Sebelum Anda memulai proses impor, ada beberapa dokumen yang harus Anda siapkan terlebih dahulu. Selanjutnya beberapa dokumen tersebut antara lain:

 

PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

PIB adalah dokumen yang di gunakan untuk memberitahukan kepada pihak Bea Cukai bahwa Anda akan mengimpor barang ke Indonesia. Selanjutnya, PIB harus di serahkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan waktu paling lambat 3 hari setelah barang tiba di pelabuhan.

 

Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)

SKAB adalah dokumen yang menyatakan asal barang yang akan di impor. Selanjutnya dokumen ini di perlukan untuk menentukan biaya bea masuk dan pajak impor.

 

Surat Keterangan Kandungan Bahan Baku Dalam Negeri dan atau Komponen Dalam Negeri (SKKBN)

SKKBN adalah dokumen yang di perlukan jika barang yang akan di impor memiliki kandungan bahan baku atau komponen yang di produksi di dalam negeri. Selanjutnya dokumen ini di perlukan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk nol persen.

 

Surat Keterangan Asal-Usul Preferensi (SKAP)

SKAP adalah dokumen yang di perlukan jika barang yang akan di impor berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Selanjutnya dokumen ini di perlukan untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensi.

  Impor Dari Penyimpanan

 

Prosedur Peraturan Impor Indonesia

Setelah Anda memiliki semua dokumen yang di perlukan, Anda dapat memulai proses impor. Selanjutnya prosedur impor yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut:

 

1. Memperoleh Izin Impor Sebagai Prosedur Peraturan Impor Indonesia

Anda harus memperoleh izin impor untuk produk yang akan di impor. Selanjutnya izin impor ini di keluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Perdagangan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

 

2. Memastikan Kode Harmonisasi Barang Sebagai Prosedur Peraturan Impor Indonesia

Setiap barang yang akan di impor harus memiliki kode harmonisasi. Selanjutnya kode harmonisasi ini di perlukan untuk menentukan tarif bea masuk yang harus di bayarkan.

 

3. Mendapatkan Harga CIF Sebagai Prosedur Peraturan Impor Indonesia

Harga CIF (Cost, Insurance, and Freight) adalah harga total barang yang akan di impor, termasuk biaya asuransi dan pengiriman. Selanjutnya harga CIF di perlukan untuk menentukan besarnya bea masuk yang harus di bayarkan.

 

4. Membayar Bea Masuk dan Pajak Impor Sebagai Prosedur Peraturan Impor Indonesia

Setelah harga CIF dan tarif bea masuk di tentukan, Anda harus membayar bea masuk dan pajak impor ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

 

  Komoditas Impor Barang Dan Jasa: Arti, Penting, Peranannya

5. Menyelesaikan Dokumen Sebagai Prosedur Peraturan Impor Indonesia

Setelah Anda membayar bea masuk dan pajak impor, Anda harus menyelesaikan semua dokumen impor yang di perlukan, seperti PIB dan SKAB.

 

Barang yang Di larang untuk Di impor ke Indonesia

Ada beberapa barang yang di larang untuk di impor ke Indonesia. Beberapa barang tersebut antara lain:

 

Barang yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual

Selanjutnya barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti barang bajakan atau produk palsu, tidak boleh di impor ke Indonesia.

 

Barang yang Mengandung Bahan Berbahaya

Selanjutnya, beberapa bahan yang dianggap berbahaya, seperti narkotika, bahan peledak, dan senjata api, tidak boleh di impor ke Indonesia.

 

Barang yang Mengandung Bahan Pornografi

Selanjutnya barang yang mengandung bahan pornografi, seperti gambar atau film porno, tidak boleh di impor ke Indonesia.

 

Barang yang Merusak Lingkungan

Barang yang dapat merusak lingkungan, seperti limbah berbahaya atau bahan kimia berbahaya, tidak boleh di impor ke Indonesia.

 

Pelanggaran Peraturan Impor

Jika Anda melanggar peraturan impor Indonesia, Anda dapat di kenakan sanksi dan denda oleh pemerintah. Selanjutnya beberapa sanksi yang mungkin di kenakan antara lain:

 

Penolakan Impor

Jika Anda melanggar peraturan impor, pihak Bea Cukai dapat menolak impor barang Anda.

 

Pembekuan Izin Impor

Selanjutnya, jika Anda melanggar peraturan impor, pemerintah dapat membekukan izin impor Anda untuk jangka waktu tertentu.

 

Pemeriksaan Lebih Ketat

Jadi jika Anda melanggar peraturan impor, pihak Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan yang lebih ketat pada impor barang Anda.

 

Denda

Selanjutnya, jika Anda melanggar peraturan impor, Anda dapat dikenakan denda oleh pemerintah.

 

Peraturan Impor Indonesia Jangkar Groups

Jadi peraturan impor Indonesia sangat penting untuk dipahami oleh para importir. Dengan memahami peraturan tersebut, Anda dapat mengimpor barang secara legal dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya jika Anda melanggar peraturan impor, Anda dapat dikenakan sanksi dan denda oleh pemerintah. Oleh karena itu, pastikan Anda memahami peraturan impor Indonesia sebelum memulai bisnis importir.

KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Email : [email protected]
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
Website : Jangkargroups.co.id

 

 

Adi

penulis adalah ahli di bidang pengurusan jasa pembuatan visa dan paspor dari tahun 2000 dan sudah memiliki beberapa sertifikasi khusus untuk layanan jasa visa dan paspor