Jika Anda merupakan seorang pengusaha atau bahkan seorang karyawan yang bekerja di perusahaan, pasti sudah tidak asing dengan istilah BPKM. BPKM atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi kegiatan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
Pada tahun 2018, BPKM mengeluarkan sebuah peraturan baru yang dikenal dengan Per BPKM 6 Tahun 2018. Peraturan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
Apa itu Per BPKM 6 Tahun 2018?
Per BPKM 6 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh BPKM pada tahun 2018. Peraturan ini membahas mengenai beberapa hal terkait dengan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
Peraturan ini memiliki jumlah pasal yang cukup banyak, sehingga tidak bisa dijelaskan dalam satu artikel saja. Namun, beberapa hal yang dibahas dalam peraturan ini antara lain:
1. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran
Peraturan ini memberikan aturan yang lebih detail mengenai pengawasan pelaksanaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan dengan tepat dan tidak menyalahi aturan.
2. Pengawasan Kementerian/Lembaga
Peraturan ini juga membahas mengenai pengawasan terhadap kementerian atau lembaga yang bertugas dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kementerian atau lembaga tersebut tidak melakukan tindakan yang merugikan negara.
3. Pengawasan Terhadap Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
Peraturan ini juga membahas mengenai pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan tersebut tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau masyarakat umum.
4. Pengawasan Terhadap Dana Desa
Peraturan ini juga memberikan aturan yang lebih jelas mengenai pengawasan terhadap dana desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat dan tidak menyalahi aturan.
5. Pengawasan Terhadap Perusahaan BUMN
Peraturan ini juga memberikan aturan yang lebih detail mengenai pengawasan terhadap perusahaan BUMN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan BUMN tidak melakukan tindakan yang merugikan negara.
6. Pengawasan Terhadap Proyek Infrastruktur
Peraturan ini juga membahas mengenai pengawasan terhadap proyek infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilakukan dengan tepat dan tidak menyalahi aturan.
7. Pengawasan Terhadap Transaksi Keuangan Internasional
Peraturan ini juga memberikan aturan yang lebih jelas mengenai pengawasan terhadap transaksi keuangan internasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan negara.
Bagaimana Dampak dari Per BPKM 6 Tahun 2018?
Per BPKM 6 Tahun 2018 memiliki dampak yang cukup besar terhadap kegiatan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Beberapa dampak dari peraturan ini antara lain:
1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
Peraturan ini memberikan aturan yang lebih detail mengenai pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan tidak mudah untuk melakukan tindakan yang merugikan negara.
2. Meningkatkan Transparansi Kegiatan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan ini juga membuat kegiatan keuangan dan pembangunan di Indonesia menjadi lebih transparan. Hal ini membuat masyarakat umum dapat mengetahui penggunaan anggaran secara lebih detail.
3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Aturan
Peraturan ini memberikan aturan yang lebih jelas mengenai pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat umum maupun perusahaan menjadi lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.
4. Meningkatkan Kredibilitas Indonesia di Mata Dunia
Dengan adanya peraturan yang ketat mengenai pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia, maka kredibilitas Indonesia di mata dunia akan semakin meningkat. Hal ini dapat membuat investor asing menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
Apakah Peraturan Ini Berlaku untuk Semua Pihak?
Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Hal ini termasuk perusahaan, kementerian/lembaga, bank, dan lembaga keuangan lainnya.
Dalam peraturan ini juga diatur mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar aturan yang ada. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda hingga pencabutan izin usaha.
Bagaimana Cara Mematuhi Peraturan Ini?
Untuk mematuhi peraturan ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pastikan bahwa semua kegiatan keuangan dan pembangunan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kedua, pastikan bahwa semua laporan keuangan dan pembangunan disusun dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.
Ketiga, pastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan pembangunan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan yang berlaku. Hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan yang tidak disengaja.
Kesimpulan
Per BPKM 6 Tahun 2018 merupakan peraturan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Peraturan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap kegiatan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
Untuk mematuhi peraturan ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Hal ini dapat membantu pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan dan mencegah terjadinya pelanggaran aturan yang tidak disengaja.
