Kewenangan Pengadilan Dalam Ganti Nama

DAFTAR ISI

Pengertian Kewenangan Pengadilan Dalam Ganti Nama

Kewenangan Pengadilan Dalam Ganti Nama – Pada saat seseorang ingin mengganti namanya, maka ada beberapa tahapan yang harus di lakukan, salah satunya yaitu mengajukan permohonan ganti nama di pengadilan. Namun, sebelum mengajukan permohonan tersebut, ada baiknya untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam ganti nama.

Pengadilan yang Berwenang Dalam Ganti Nama

Pertama-tama, perlu di ketahui bahwa pengadilan yang berwenang dalam ganti nama adalah Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengajukan permohonan ganti nama, maka harus di ajukan ke Pengadilan Negeri terdekat.

Ganti Nama Baru Dokumen di Pengadilan

Dasar Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Dalam Ganti Nama

Dasar hukum mengenai kewenangan pengadilan dalam ganti nama di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ganti nama hanya dapat di lakukan melalui Faktor Penundaan Persidangan Ganti Nama Di Pengadilan.

Alasan Ganti Nama

Ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar seseorang untuk mengajukan permohonan ganti nama, antara lain karena merasa tidak cocok dengan nama yang di berikan oleh orang tua, ingin menghilangkan nama yang di anggap kurang baik, atau menginginkan nama yang lebih modern.

Proses Pengajuan Permohonan

Proses pengajuan permohonan ganti nama di pengadilan diawali dengan mengisi formulir permohonan yang di sediakan oleh Pengadilan Negeri. Setelah itu, calon pengganti nama harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.

Penentuan Nama Baru

Setelah permohonan ganti nama di terima dan dokumen-dokumen pendukung telah di verifikasi, selanjutnya pengadilan akan menentukan nama baru yang di berikan. Nama baru tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti tidak menyinggung SARA atau nama yang tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat.

Proses Ganti Nama Dalam Konteks Hukum Waris

Keputusan Pengadilan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pengadilan Negeri akan memberikan putusan mengenai permohonan ganti nama. Putusan tersebut biasanya berupa penetapan nama baru yang di berikan kepada pemohon. Apabila permohonan ganti nama di kabulkan, maka pemohon harus segera melaporkan perubahan ini ke instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Imigrasi.

Biaya Pengajuan Permohonan

Untuk mengajukan permohonan ganti nama ke pengadilan, di butuhkan biaya tertentu. Besarnya biaya ini bervariasi tergantung dari masing-masing daerah dan jenis pengadilan yang berwenang. Namun, biasanya biaya pengajuan permohonan berkisar antara satu hingga dua juta rupiah.

Batas Waktu untuk Mengajukan Permohonan Ganti Nama

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di sebutkan bahwa permohonan ganti nama harus di ajukan paling lambat enam bulan setelah terbitnya putusan pengadilan mengenai perubahan status kependudukan. Hal ini bertujuan agar data kependudukan dapat segera di lakukan perubahan pada instansi terkait.

Akibat Hukum dari Ganti Nama

Setelah ganti nama, maka pemohon harus segera melaporkan perubahan ini ke instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Imigrasi. Hal ini bertujuan agar data kependudukan dapat segera di perbarui. Jika tidak melaporkan perubahan ini, maka pemohon dapat di kenakan sanksi administratif yang berlaku.

Ganti Nama KK dan Prosedurnya