Dasar Hukum Perlindungan TKI – Jangkar Global Groups

DAFTAR ISI

Dasar Hukum Perlindungan TKI- Banyak pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, seringkali mereka menghadapi berbagai masalah, seperti pelecehan, eksploitasi, dan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran. Artikel ini akan membahas dasar hukum perlindungan TKI dan bagaimana undang-undang tersebut dapat melindungi TKI.

Definisi TKI

TKI adalah singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI terdiri dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pekerja rumah tangga, pekerja pabrik, buruh migran, pekerja konstruksi, dan lain sebagainya. Sebagian besar TKI bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Mereka bekerja di luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

Badan Yang Mengurus TKI

Perlindungan Hukum untuk TKI

Perlindungan hukum untuk TKI tercantum dalam berbagai undang-undang dan peraturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan TKI antara lain:

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Perlindungan TKI
Perjanjian Kerjasama Ketenagakerjaan dengan Negara Tujuan

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi TKI dalam berbagai aspek, seperti hak-hak tenaga kerja, hak imigrasi, hak kesehatan, dan hak sosial. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang prosedur penempatan TKI ke luar negeri, mulai dari persyaratan administrasi hingga perlindungan selama di luar negeri.

Hak-hak Tenaga Kerja Migran – Dasar Hukum Perlindungan TKI

Jadi TKI memiliki hak-hak yang sama dengan pekerja di dalam negeri, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, jaminan sosial, dan hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Selain itu, TKI juga memiliki hak untuk:

Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian
Memiliki kontrak kerja yang jelas dan adil
Memiliki waktu istirahat yang cukup
Selanjutnya memiliki akses ke layanan kesehatan
Selanjutnya menerima perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan

Syarat Jadi TKI Malaysia

Jika hak-hak TKI dilanggar, mereka dapat mengajukan keluhan atau melapor ke berbagai lembaga, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, KBRI, atau organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan hak-hak TKI.

Perlindungan Selama di Luar Negeri – Dasar Hukum Perlindungan TKI

Undang-undang juga memberikan perlindungan bagi TKI selama di luar negeri. Beberapa bentuk perlindungan tersebut antara lain:

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Perlindungan dari eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan
Selanjutnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk memberikan perlindungan
Selanjutnya pengawasan oleh KBRI dan perwakilan Indonesia di negara tujuan

Jika TKI mengalami masalah selama di luar negeri, mereka dapat menghubungi KBRI atau perwakilan Indonesia di negara tujuan. Jika diperlukan, KBRI dapat memberikan bantuan hukum dan medis untuk TKI yang membutuhkan.

Pelanggaran Terhadap Perlindungan TKI – Dasar Hukum Perlindungan TKI

Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan yang melindungi TKI, masih banyak yang mengalami berbagai masalah selama bekerja di luar negeri. Beberapa pelanggaran terhadap perlindungan TKI antara lain:

Upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja
Eksploitasi dan pelecehan oleh majikan
Kondisi kerja yang tidak aman dan sehat
Selanjutnya tidak adanya jaminan sosial dan akses ke layanan kesehatan
Selanjutnya kekerasan fisik dan psikologis

Kebijakan Jokowi Tentang TKI

Jika TKI mengalami pelanggaran terhadap haknya, mereka dapat mengajukan keluhan atau melapor ke lembaga yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian masalah.

Kesimpulan Dasar Hukum Perlindungan TKI

Dasar hukum perlindungan TKI sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia. Undang-undang dan peraturan yang ada memberikan perlindungan hukum bagi TKI, mulai dari hak-hak tenaga kerja hingga perlindungan selama di luar negeri. Namun, masih banyak pelanggaran terhadap perlindungan TKI yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk memperjuangkan hak-hak TKI dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

PT Jangkar Global Groups adalah Kantor Biro jasa visa yang siap melayani anda.