Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan nama panggilannya Jokowi, merupakan salah satu pemimpin Indonesia yang memperhatikan dengan serius kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para TKI.
Penghapusan Penempatan TKI di Negara dengan Tingkat Buruk
Pada tahun 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penempatan TKI di 21 negara dengan tingkat perlindungan yang buruk. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi para TKI dari kekerasan, eksploitasi, dan perbudakan modern.
Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi para TKI untuk bekerja di negara-negara yang memiliki tingkat perlindungan yang baik, serta memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para TKI agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar internasional.
Pembentukan BP2MI
Pada tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para TKI. BP2MI juga bertugas untuk memfasilitasi repatriasi dan rehabilitasi bagi para TKI yang mengalami masalah di luar negeri.
Dengan adanya BP2MI, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penempatan TKI di luar negeri dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh para TKI, seperti penganiayaan, eksploitasi, dan perbudakan modern.
Peningkatan Akses Informasi dan Layanan untuk TKI
Pemerintah juga mengambil langkah untuk meningkatkan akses informasi dan layanan bagi para TKI. Pada tahun 2019, diluncurkan aplikasi mobile bernama PeduliLindungi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan layanan kesehatan bagi para TKI.
Selain itu, pemerintah juga membuka layanan call center 24 jam untuk memberikan bantuan dan pengaduan bagi para TKI yang mengalami masalah di luar negeri.
Program Pengembangan Keterampilan Berbasis Industri
Untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para TKI, pemerintah juga meluncurkan Program Pengembangan Keterampilan Berbasis Industri (PPKBI). Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk keterampilan yang dibutuhkan di pasar internasional.
Dalam program ini, pemerintah bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi yang berstandar internasional, sehingga para TKI memiliki keahlian yang dibutuhkan di pasar internasional.
Kesimpulan
Dari beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, dapat dilihat bahwa pemerintah memperhatikan dengan serius kesejahteraan dan perlindungan para TKI. Melalui berbagai kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penempatan TKI di luar negeri dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh para TKI.
