Pengertian Perizinan – Contoh Penegakan Hukum
Contoh Penegakan Hukum – Perizinan adalah izin yang di berikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Contoh perizinan adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin lingkungan, dan lain sebagainya. Perizinan bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan yang di lakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Pentingnya Perizinan – Contoh Penegakan Hukum
Perizinan sangat penting karena dapat menjamin keamanan dan kesehatan lingkungan serta melindungi masyarakat dari kegiatan yang berbahaya. Selain itu, perizinan juga dapat memperkuat legalitas suatu usaha dan memudahkan dalam proses perijinan lainnya seperti perizinan impor dan ekspor.
Sanksi Pelanggaran Perizinan – Contoh Penegakan Hukum
Pelanggaran terhadap perizinan dapat menimbulkan sanksi berupa denda dan pencabutan izin. Selain itu, pelanggar juga dapat di jatuhi sanksi pidana sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Contoh Penegakan Hukum Perizinan – Contoh Penegakan Hukum
Contoh Potret Penegakan Hukum Perizinan – Berikut adalah beberapa penegakan hukum perizinan:
Kasus Pembakaran Lahan
Pada tahun 2019, Kepolisian Resor Sragen menangkap seorang pelaku yang membakar lahan seluas 1,5 hektar yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Pelaku di jerat dengan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang di larang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau merusak kawasan konservasi tanpa izin dari pihak yang berwenang.”
Kasus Izin Usaha Palsu
Sehingga Pada tahun 2020, Di rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menemukan sekitar 70% perusahaan yang bergerak di bidang produk kosmetik dan makanan yang menggunakan izin usaha palsu. Maka Hal ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan saingan usaha yang berijin resmi. Pihak terkait kemudian melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku dan mencabut izin usaha palsu tersebut.
Kasus Pembangunan Tanpa Izin
Selanjutnya Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menindak tegas pembangunan yang tidak memiliki izin. Sehingga Pembangunan tanpa izin dapat merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu Pihak terkait melakukan penertiban dengan membongkar bangunan yang tidak memiliki izin dan memberikan sanksi kepada pelaku.
Contoh Penegakan Hukum Jangkar Groups
Perizinan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan. Pelanggaran terhadap perizinan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penegakan hukum perizinan harus di lakukan secara tegas dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan serta melindungi masyarakat dari kegiatan yang berbahaya.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Email : [email protected]
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
