Pengertian Hukum Perizinan Menurut Para Ahli

DAFTAR ISI

Pengertian Hukum Perizinan – Perizinan adalah izin atau tanda bukti dari pemerintah yang memberikan hak atau wewenang kepada seseorang atau perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu. Hukum perizinan adalah aturan dan ketentuan yang mengatur perizinan tersebut.

Menurut para ahli, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur tentang izin-izin yang harus di miliki oleh seseorang atau perusahaan dalam menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya.

Pengaruh Hukum Perizinan Terhadap Bisnis dan Investasi

Hukum perizinan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap bisnis dan investasi. Tanpa izin yang di perlukan, bisnis atau investasi tidak dapat berjalan dengan legal dan resmi. Oleh karena itu, para pelaku bisnis dan investor harus memahami dan mematuhi hukum perizinan yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi.

Apakah Semua Perizinan Bidang Usaha Diakses Melalui OSS

Menurut Riyadi Suparno, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perizinan: Teori dan Praktik” (2016), hukum perizinan juga dapat mempengaruhi persaingan bisnis. Hal ini terjadi karena ketentuan perizinan yang ketat dan rumit dapat menjadi hambatan bagi pelaku bisnis baru yang ingin masuk ke pasar.

Di sisi lain, hukum perizinan juga dapat memberikan perlindungan bagi bisnis atau investasi dari persaingan yang tidak sehat, seperti kegiatan ilegal atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.

Macam-Macam Perizinan – Pengertian Hukum Perizinan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Hukum Perizinan dan Lingkungan Hidup” (2015), terdapat beberapa macam perizinan, antara lain:

Izin Usaha
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Gangguan
Izin Operasional
Izin Lingkungan
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Setiap jenis perizinan memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelaku bisnis atau investor harus memahami persyaratan dan ketentuan tersebut sebelum mengajukan perizinan.

Persyaratan Perizinan

Selanjutnya Menurut M. Adam Sopiie dan Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perizinan” (2017), persyaratan perizinan umumnya meliputi:

Surat permohonan perizinan
Surat keterangan domisili usaha
NPWP
SIUP/TDP
Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika perusahaan berbentuk badan hukum)
Izin Mendi rikan Bangunan (IMB)
Surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan (jika di perlukan)

OSS Perizinan Adalah

Selanjutnya Persyaratan perizinan juga dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perizinan dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat bisnis atau investasi beroperasi. Oleh karena itu, sebelum mengajukan perizinan, pelaku bisnis atau investor harus mempelajari persyaratan yang berlaku dengan seksama.

Prosedur Pengajuan Perizinan

Selanjutnya Prosedur pengajuan perizinan umumnya meliputi:

Selanjutnya Pelaku bisnis atau investor mengajukan surat permohonan perizinan ke instansi yang berwenang
Selanjutnya Instansi yang berwenang melakukan verifikasi persyaratan yang di ajukan
Selanjutnya Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan lapangan (jika di perlukan)
Selanjutnya Instansi yang berwenang memberikan keputusan terhadap permohonan perizinan
Selanjutnya Pelaku bisnis atau investor membayar biaya perizinan (jika di perlukan)
Selanjutnya Pelaku bisnis atau investor menerima perizinan yang telah di setujui

Selanjutnya Prosedur pengajuan perizinan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perizinan dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat bisnis atau investasi beroperasi. Oleh karena itu, sebelum mengajukan perizinan, pelaku bisnis atau investor harus mempelajari prosedur yang berlaku dengan seksama.

Sanksi Pelanggaran Hukum Perizinan

Selanjutnya Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara” (2015), pelanggaran hukum perizinan dapat di kenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Proses Perizinan Melalui OSS

Sanksi administratif meliputi:

Pencabutan perizinan
Pembekuan perizinan
Denda
Penghentian sementara atau permanen kegiatan bisnis atau investasi

Selanjutnya Sanksi pidana meliputi:

Penjara
Denda

Oleh karena itu, pelaku bisnis atau investor harus mematuhi hukum perizinan yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi agar tidak terkena sanksi pelanggaran.

Kesimpulan Pengertian Hukum Perizinan

Dari pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa hukum perizinan adalah aturan dan ketentuan yang mengatur izin-izin yang harus di miliki oleh seseorang atau perusahaan dalam menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya. Hukum perizinan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap bisnis dan investasi, karena tanpa izin yang di perlukan, bisnis atau investasi tidak dapat berjalan dengan legal dan resmi. Hukum perizinan juga dapat mempengaruhi persaingan bisnis, memberikan perlindungan bagi bisnis atau investasi dari persaingan yang tidak sehat, dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jenis perizinan, persyaratan perizinan, dan prosedur pengajuan perizinan dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah tempat bisnis atau investasi beroperasi. Pelaku bisnis atau investor harus memahami dan mematuhi hukum perizinan yang berlaku agar tidak terkena sanksi pelanggaran.

PT Jangkar Global Groups