Pertanyaan Tentang Perjanjian Pra Nikah

Pengertian Perjanjian Pranikah

Pertanyaan Tentang Perjanjian Pra Nikah – Perjanjian pranikah, atau yang juga dikenal sebagai perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum menikah. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban harta bersama maupun harta pisah selama masa perkawinan dan setelah perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan aset secara transparan di antara kedua belah pihak.

Tujuan Pembuatan Perjanjian Pranikah

Tujuan utama pembuatan perjanjian pranikah adalah untuk mengatur harta kekayaan masing-masing pihak sebelum dan selama pernikahan. Hal ini penting terutama bagi pasangan yang memiliki aset signifikan sebelum menikah, atau yang ingin mengatur pembagian harta warisan secara spesifik. Dengan adanya perjanjian ini, potensi konflik terkait harta gono-gini dapat diminimalisir.

Contoh Perjanjian Pranikah Sederhana dan Kompleks

Contoh perjanjian pranikah sederhana bisa berupa kesepakatan bahwa harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi. Sedangkan harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi harta bersama yang dibagi rata jika terjadi perceraian. Sementara itu, perjanjian pranikah yang kompleks bisa mencakup pengaturan yang lebih detail, misalnya pengaturan mengenai pembagian aset bisnis, hak asuh anak, tanggungan biaya hidup, dan pengaturan harta warisan yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Dalam topik ini, Anda akan menyadari bahwa Persyaratan Perjanjian Pra Nikah Semua Yang Perlu Anda Ketahui sangat informatif.

Sebagai contoh kasus kompleks, bayangkan pasangan yang masing-masing memiliki usaha yang sudah berjalan. Perjanjian pranikah mereka bisa mengatur agar masing-masing usaha tetap menjadi milik pribadi, dengan keuntungan yang diperoleh tetap menjadi milik masing-masing. Namun, harta yang didapatkan dari usaha bersama atau investasi gabungan selama pernikahan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati, misalnya 60:40.

Manfaat Perjanjian Pranikah bagi Pasangan

Perjanjian pranikah menawarkan sejumlah manfaat bagi pasangan. Kejelasan hukum terkait harta kekayaan menjadi manfaat utama. Perjanjian ini juga dapat mencegah perselisihan dan konflik di kemudian hari, khususnya jika terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian ini dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Perbandingan Perjanjian Pranikah dengan Perkawinan Tanpa Perjanjian

Aspek	Perkawinan dengan Perjanjian Pranikah	Perkawinan Tanpa Perjanjian Pranikah
Pengaturan Harta	Dirumuskan secara detail dan tertulis sesuai kesepakatan kedua pihak.	Mengikuti aturan hukum perkawinan yang berlaku, umumnya sistem komunal (harta bersama).
Resiko Perselisihan	Lebih rendah karena pengaturan harta telah disepakati sebelumnya.	Potensi perselisihan lebih tinggi, terutama jika terjadi perceraian.
Kepastian Hukum	Lebih pasti dan terhindar dari interpretasi yang berbeda.	Kepastian hukum bergantung pada aturan hukum yang berlaku dan interpretasi pengadilan.
Proteksi Aset	Memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap aset pribadi masing-masing pihak.	Proteksi aset kurang kuat, terutama jika salah satu pihak memiliki aset yang signifikan sebelum menikah.

Hal-Hal yang Diatur dalam Perjanjian Pranikah: Pertanyaan Tentang Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan tertulis antara calon pasangan suami istri yang mengatur berbagai hal terkait harta kekayaan dan hak-hak masing-masing sebelum pernikahan dilangsungkan. Dokumen ini memiliki peran penting dalam melindungi aset masing-masing pihak dan mengatur kewajiban finansial serta hak asuh anak jika terjadi perpisahan di masa mendatang. Dengan adanya perjanjian ini, potensi konflik terkait harta gono-gini dapat diminimalisir.

Dapatkan dokumen lengkap tentang penggunaan Mengatasi Perbedaan Agama Dalam Perkawinan Campuran yang efektif.

Poin-Poin Penting dalam Perjanjian Pranikah

Beberapa poin penting yang umum diatur dalam perjanjian pranikah antara lain:

• Daftar harta kekayaan masing-masing pihak sebelum menikah, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.
• Pengaturan mengenai harta bersama dan harta pisah selama pernikahan.
• Kewajiban finansial masing-masing pihak selama pernikahan, seperti pembiayaan rumah tangga.
• Pengaturan hak asuh anak jika terjadi perceraian.
• Pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
• Kewajiban pasca perceraian, seperti nafkah dan tunjangan.

Pengaturan Harta Bersama dan Harta Pisah

Perjanjian pranikah secara jelas membedakan antara harta bersama dan harta pisah. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, sedangkan harta pisah adalah harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah atau yang diperoleh secara terpisah selama pernikahan (misalnya warisan atau hadiah). Perjanjian ini akan menentukan bagaimana harta bersama dikelola dan dibagi jika terjadi perceraian. Misalnya, perjanjian dapat menetapkan bahwa harta bersama akan dibagi rata, atau mengikuti proporsi tertentu berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Contoh Klausul Kewajiban Finansial

Contoh klausul perjanjian pranikah terkait kewajiban finansial dapat berbunyi: “Pihak pertama (Suami) bertanggung jawab atas pembiayaan biaya perumahan sebesar 60%, sedangkan Pihak kedua (Istri) bertanggung jawab sebesar 40%. Pembagian biaya pendidikan anak akan diputuskan bersama secara musyawarah.” Klausul ini memberikan gambaran jelas tentang tanggung jawab finansial masing-masing pihak.

Pengaturan Hak Asuh Anak

Perjanjian pranikah dapat mengatur hak asuh anak jika terjadi perpisahan. Perjanjian ini dapat menetapkan siapa yang mendapatkan hak asuh, jadwal kunjungan, dan tanggung jawab finansial terkait pengasuhan anak. Misalnya, perjanjian dapat menetapkan hak asuh bersama, atau hak asuh tunggal dengan hak kunjungan yang diatur secara rinci. Kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan dalam pengaturan ini.

Contoh Klausul Kewajiban Pasca Perceraian

Contoh klausul perjanjian pranikah yang mengatur kewajiban pasca perceraian: “Jika terjadi perceraian, Pihak pertama (Suami) wajib memberikan nafkah bulanan kepada Pihak kedua (Istri) sebesar Rp. 5.000.000,- selama 2 tahun, dan biaya pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak pertama (Suami) sampai anak menyelesaikan pendidikan sarjana.” Klausul ini memberikan kepastian hukum terkait kewajiban finansial pasca perceraian.

Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah, atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami istri yang mengatur harta kekayaan masing-masing sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dokumen ini memiliki peran krusial dalam melindungi aset dan hak-hak finansial setiap pihak. Pemahaman yang mendalam mengenai syarat dan ketentuannya sangat penting untuk menghindari konflik di masa depan.

Dapatkan seluruh yang diperlukan Anda ketahui mengenai Legalitas Dan Pengakuan Perkawinan Campuran Di Indonesia di halaman ini.

Syarat Sah Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Indonesia

Agar perjanjian pranikah sah secara hukum di Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua calon mempelai beserta dua orang saksi. Kedua, isi perjanjian harus jelas, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga, perjanjian harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian yang dibuat setelah menikah tidak dianggap sebagai perjanjian pranikah, melainkan perjanjian lain yang memiliki implikasi hukum berbeda. Keempat, perjanjian harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian tersebut.

Pentingnya Kesepakatan Bersama dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah

Kesepakatan bersama merupakan fondasi utama dari perjanjian pranikah yang efektif. Proses pembuatan perjanjian ini idealnya dilakukan dengan diskusi terbuka dan jujur antara kedua calon mempelai. Setiap pihak harus memahami dan menyetujui setiap poin yang tercantum dalam perjanjian. Kesepakatan yang tidak dipaksakan dan didasari pemahaman yang sama akan meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Proses ini juga sebaiknya melibatkan konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan perjanjian disusun secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Pranikah Tidak Dibuat dengan Benar

Perjanjian pranikah yang tidak dibuat dengan benar, misalnya tidak ditandatangani oleh kedua pihak atau isinya bertentangan dengan hukum, dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Konsekuensinya, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan pengaturan harta kekayaan akan mengikuti ketentuan hukum perkawinan yang berlaku umum. Ini bisa berdampak merugikan salah satu pihak, terutama jika salah satu pihak memiliki aset yang jauh lebih besar daripada yang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan notaris atau pengacara yang berpengalaman dalam hukum perkawinan.

Potensi Konflik Akibat Perjanjian Pranikah yang Kurang Jelas

Perjanjian pranikah yang kurang jelas atau ambigu dapat memicu berbagai konflik di masa depan. Ketidakjelasan dalam hal pembagian harta bersama, kewajiban finansial masing-masing pihak, atau pengaturan aset setelah perpisahan dapat menyebabkan perselisihan dan bahkan sengketa hukum yang panjang dan melelahkan. Contohnya, jika perjanjian tidak secara spesifik mencantumkan bagaimana aset akan dibagi jika terjadi perceraian, maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang dapat memicu konflik.

Daftar Pertanyaan yang Perlu Diajukan Sebelum Membuat Perjanjian Pranikah, Pertanyaan Tentang Perjanjian Pra Nikah

Sebelum membuat perjanjian pranikah, sebaiknya kedua calon mempelai telah membahas dan mempertimbangkan beberapa hal penting. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu:

• Bagaimana cara kita akan mengatur harta bawaan masing-masing sebelum dan selama perkawinan?
• Bagaimana pembagian harta bersama jika terjadi perceraian?
• Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban finansial rumah tangga, seperti biaya hidup, pendidikan anak, dan lainnya?
• Bagaimana jika salah satu pihak mengalami kesulitan keuangan?
• Apakah ada aset tertentu yang ingin dilindungi dari pembagian harta bersama?
• Bagaimana jika terjadi perselisihan terkait perjanjian ini?
• Siapa yang akan menanggung biaya pembuatan perjanjian pranikah?

Proses Pembuatan Perjanjian Pranikah

Membuat perjanjian pranikah membutuhkan pemahaman yang baik tentang prosedur hukum dan implikasinya. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, peran notaris yang krusial, serta pertimbangan biaya dan waktu yang perlu dipersiapkan. Berikut uraian lengkapnya.

Langkah-langkah Pembuatan Perjanjian Pranikah

Pembuatan perjanjian pranikah berjalan secara sistematis untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum. Tahapan ini melibatkan konsultasi, penyusunan, dan pengesahan dokumen.

1. Konsultasi dengan Notaris: Tahap awal melibatkan diskusi dengan notaris mengenai aset, kewajiban, dan kesepakatan yang ingin diatur dalam perjanjian.
2. Penyusunan Draf Perjanjian: Notaris akan menyusun draf perjanjian pranikah berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai. Draf ini akan memuat pasal-pasal yang mengatur harta bersama, harta pisah, dan hal-hal lainnya yang disepakati.
3. Penandatanganan Perjanjian: Setelah draf disetujui kedua belah pihak, perjanjian pranikah ditandatangani di hadapan notaris.
4. Pengesahan oleh Notaris: Notaris akan mengesahkan perjanjian pranikah dan memberikan akta otentik sebagai bukti sahnya perjanjian tersebut.

Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Pranikah

Notaris memiliki peran vital dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian pranikah. Keberadaan notaris memastikan legalitas dan keabsahan dokumen.

Data tambahan tentang Alasan Cerai Uu Perkawinan tersedia untuk memberi Anda pandangan lainnya.

• Memberikan konsultasi hukum kepada calon mempelai mengenai isi dan implikasi perjanjian pranikah.
• Menyusun draf perjanjian pranikah yang sesuai dengan hukum dan kesepakatan kedua belah pihak.
• Memastikan kedua calon mempelai memahami isi perjanjian pranikah sebelum penandatanganan.
• Mengesahkan perjanjian pranikah dan memberikan akta otentik.
• Menyimpan dan mengarsipkan akta perjanjian pranikah.

Contoh Format Perjanjian Pranikah

Berikut contoh format perjanjian pranikah yang sederhana, namun perlu diingat bahwa setiap perjanjian pranikah akan berbeda tergantung kesepakatan kedua pihak dan konsultasi dengan notaris. Contoh ini hanya sebagai ilustrasi.

PERJANJIAN PRANIKAH
Antara:
(Nama Calon Suami), beralamat di …
dan
(Nama Calon Istri), beralamat di …

Pasal 1: Harta Sebelum Pernikahan
Pasal 2: Harta Selama Pernikahan
Pasal 3: Harta Setelah Pernikahan
Pasal 4: Ketentuan Lain

Yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris … pada tanggal …

Biaya dan Waktu Pembuatan Perjanjian Pranikah

Biaya dan waktu pembuatan perjanjian pranikah bervariasi tergantung kompleksitas perjanjian dan notaris yang dipilih. Berikut gambaran umum.

Item	Biaya (estimasi)	Waktu (estimasi)
Biaya Notaris	Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000	1-2 minggu
Biaya Konsultasi	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	Beberapa kali pertemuan
Total Estimasi	Rp 2.500.000 – Rp 6.000.000	2-4 minggu

Catatan: Estimasi biaya dan waktu dapat berbeda-beda tergantung wilayah dan notaris yang dipilih.

Contoh Surat Kuasa Pengurusan Perjanjian Pranikah

Jika salah satu pihak berhalangan hadir, surat kuasa diperlukan untuk menunjuk perwakilan. Berikut contohnya (perlu disesuaikan dengan kebutuhan).

Anda juga berkesempatan memelajari dengan lebih rinci mengenai Pembatalan Perjanjian Pra Nikah untuk meningkatkan pemahaman di bidang Pembatalan Perjanjian Pra Nikah.

SURAT KUASA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …
Alamat : …

Memberikan kuasa kepada:
Nama : …
Alamat : …

Untuk mewakili saya dalam pengurusan perjanjian pranikah dengan …

Pertanyaan Umum Seputar Perjanjian Pranikah (FAQ)

Perjanjian pranikah, atau disebut juga perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami istri sebelum menikah yang mengatur harta bawaan masing-masing, harta bersama selama perkawinan, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Dokumen ini penting untuk mengatur hak dan kewajiban harta gono gini sehingga menghindari potensi konflik di masa depan. Berikut beberapa pertanyaan umum seputar perjanjian pranikah beserta jawabannya.

Kewajiban Membuat Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah bukanlah suatu kewajiban yang harus dibuat oleh setiap pasangan calon pengantin. Pembuatan perjanjian pranikah sepenuhnya merupakan hak dan pilihan dari kedua calon mempelai. Meskipun tidak wajib, perjanjian pranikah sangat disarankan, terutama bagi pasangan yang memiliki aset signifikan sebelum menikah atau memiliki kekayaan yang ingin dilindungi. Keberadaan perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi perselisihan terkait harta kekayaan setelah perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak.

Konsekuensi Pelanggaran Perjanjian Pranikah

Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pranikah, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut melalui jalur hukum. Konsekuensi pelanggaran bisa bervariasi tergantung isi perjanjian dan bukti-bukti yang diajukan. Contohnya, jika perjanjian mengatur pemisahan harta, dan salah satu pihak menggunakan harta milik pribadi pasangannya tanpa izin, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pengembalian harta tersebut. Pengadilan akan menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa dan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mengambil keputusan yang adil.

Pembatalan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah dapat dibatalkan, namun prosesnya memerlukan dasar hukum yang kuat dan melalui jalur pengadilan. Syarat pembatalan umumnya meliputi adanya bukti bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan paksaan, tipu daya, atau kesalahan. Proses pembatalan diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan memutuskan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau tidak. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat.

Perubahan Kondisi Setelah Perjanjian Pranikah Dibuat

Adanya perubahan kondisi setelah perjanjian pranikah dibuat, misalnya perubahan harta kekayaan secara signifikan, dapat diatasi dengan membuat akta tambahan atau perjanjian baru yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Proses ini serupa dengan pembuatan perjanjian pranikah awal, memerlukan persetujuan kedua pihak dan dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, perjanjian pranikah tetap dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini tanpa harus membatalkan perjanjian awal sepenuhnya.

Jenis Harta yang Tercakup dalam Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah dapat mencakup berbagai jenis harta, baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Contoh harta bergerak meliputi uang tunai, kendaraan, perhiasan, dan saham. Contoh harta tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan properti lainnya. Pasangan dapat secara spesifik menentukan harta apa saja yang termasuk dalam harta bawaan masing-masing, harta bersama, atau harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun, penting untuk diingat bahwa perjanjian pranikah tidak dapat mengatur harta yang diperoleh secara melawan hukum atau melanggar norma kesusilaan.

Pertimbangan Hukum dan Praktis

Perjanjian pranikah, meskipun seringkali dianggap sebagai dokumen yang rumit dan menakutkan, merupakan instrumen hukum yang penting untuk melindungi aset dan hak-hak masing-masing pihak sebelum memasuki ikatan pernikahan. Memahami implikasi hukum dan praktisnya sangat krusial agar perjanjian tersebut dapat berfungsi sesuai tujuan dan menghindari potensi konflik di masa depan. Berikut ini beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan.

Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah dalam Berbagai Skenario

Perjanjian pranikah memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan warisan. Dalam skenario perceraian, perjanjian ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan pembagian harta yang telah dimiliki sebelum dan selama pernikahan. Hal ini juga berlaku untuk utang. Jika perjanjian pranikah secara jelas mengatur pemisahan harta, maka masing-masing pihak hanya bertanggung jawab atas utang yang mereka buat secara individu. Namun, jika perjanjian tidak jelas atau tidak mencakup hal tersebut, maka hukum perkawinan yang berlaku akan menjadi patokan.

Ilustrasi Kasus Perjanjian Pranikah: Sukses dan Gagal

Berikut beberapa ilustrasi kasus untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:

• Kasus Sukses: Pasangan A dan B, sebelum menikah, membuat perjanjian pranikah yang secara rinci mengatur pembagian aset mereka yang telah ada sebelum menikah. Pasangan A memiliki bisnis yang sudah berjalan, sementara pasangan B memiliki tabungan yang cukup besar. Perjanjian ini dengan jelas menetapkan kepemilikan aset masing-masing dan mekanisme pembagian harta jika terjadi perceraian. Ketika mereka bercerai, proses pembagian aset berjalan lancar karena sudah diatur dengan jelas dalam perjanjian.
• Kasus Gagal: Pasangan C dan D membuat perjanjian pranikah yang kurang detail dan ambigu. Mereka tidak secara spesifik menentukan aset yang termasuk dalam harta bersama dan harta pribadi. Ketika terjadi perceraian, muncul perselisihan tentang kepemilikan beberapa aset, yang akhirnya berujung pada persidangan yang panjang dan memakan biaya.

Contoh Perjanjian Pranikah dengan Berbagai Skenario

Perjanjian pranikah harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Berikut beberapa contoh skenario dan klausul yang mungkin relevan:

Skenario	Klausul yang Mungkin Relevan
Pasangan dengan aset yang tidak seimbang	Penjelasan rinci mengenai aset masing-masing pihak, mekanisme pengaturan harta bersama, dan pengaturan harta warisan.
Pasangan dengan anak dari pernikahan sebelumnya	Perlindungan aset untuk anak dari pernikahan sebelumnya, dan pengaturan mengenai hak waris anak tersebut.
Pasangan yang bekerja di luar negeri	Ketentuan mengenai hukum mana yang berlaku untuk perjanjian pranikah tersebut, dan bagaimana mengatur aset yang berada di luar negeri.

Rekomendasi Tips dalam Merumuskan Klausul-Klausul Perjanjian Pranikah

Agar perjanjian pranikah efektif dan dapat mencegah konflik di masa depan, beberapa tips berikut perlu diperhatikan:

• Konsultasikan dengan notaris dan/atau pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga.
• Buatlah perjanjian yang jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak.
• Gunakan bahasa yang lugas dan hindari istilah-istilah hukum yang rumit.
• Pastikan kedua belah pihak memahami isi perjanjian dan menyetujui semua klausul yang tercantum.
• Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani di hadapan notaris.

Kutipan Hukum yang Relevan

“Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan di hadapan pejabat yang berwenang, dan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.” (Sumber: Sebutkan sumber hukum yang relevan, misalnya pasal dan ayat dalam UU Perkawinan)