Pengertian Perjanjian Pranikah
Persyaratan Perjanjian Pra Nikah Semua Yang Perlu Anda Ketahui – Perjanjian pranikah, atau dalam istilah hukum disebut perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini mengatur hal-hal terkait harta kekayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan setelah perkawinan, guna mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masing-masing pihak terkait aset dan hak-haknya.
Ketahui seputar bagaimana Legalisir dokumen Kenya Terpercaya dapat menyediakan solusi terbaik untuk masalah Anda.
Perjanjian pranikah bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan juga cerminan komitmen dan kesepahaman antara kedua calon pasangan. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat tercipta kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan harta bersama maupun harta pribadi, sehingga mengurangi risiko perselisihan setelah pernikahan berlangsung.
Sejarah Singkat Perjanjian Pranikah di Indonesia
Di Indonesia, konsep perjanjian pranikah mulai dikenal dan diterapkan secara luas seiring dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan harta kekayaan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), keberadaan perjanjian pranikah diakui dan dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pengaruh hukum perkawinan Barat, khususnya hukum perdata Belanda, turut mewarnai perkembangan perjanjian pranikah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian pranikah untuk melindungi aset mereka.
Contoh Kasus Perjanjian Pranikah yang Berhasil dan Gagal
Contoh kasus perjanjian pranikah yang berhasil dapat dilihat pada pasangan yang telah mengatur secara rinci pembagian harta bersama dan harta pisah mereka. Misalnya, pasangan pengusaha yang memiliki bisnis sebelum menikah, menetapkan bahwa bisnis tersebut tetap menjadi milik pribadi masing-masing, meskipun keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika terjadi perceraian, pembagian harta menjadi lebih jelas dan terhindar dari perselisihan. Sebaliknya, contoh kasus yang gagal seringkali terjadi karena perjanjian yang kurang detail, ambigu, atau tidak mencakup semua kemungkinan skenario, sehingga menimbulkan tafsir ganda dan sengketa saat perceraian.
Perbandingan Perjanjian Pranikah dan Perjanjian Pernikahan Biasa
Perbedaan utama antara perjanjian pranikah dan perjanjian pernikahan biasa terletak pada waktu pembuatan dan cakupan pengaturan. Perjanjian pranikah dibuat sebelum pernikahan, sedangkan perjanjian pernikahan biasa (jika ada) dibuat setelah pernikahan. Perjanjian pranikah memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup pengaturan harta kekayaan, hak dan kewajiban, bahkan bisa mengatur hal-hal terkait warisan. Sementara perjanjian pernikahan biasa biasanya lebih terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sehari-hari.
Tabel Perbandingan Perjanjian Pranikah dan Perjanjian Pernikahan Biasa
| Aspek | Perjanjian Pranikah | Perjanjian Pernikahan Biasa |
|---|---|---|
| Waktu Pembuatan | Sebelum pernikahan | Setelah pernikahan |
| Cakupan | Lebih luas, mencakup harta kekayaan, hak dan kewajiban, bahkan warisan | Lebih terbatas, umumnya terkait kehidupan rumah tangga sehari-hari |
| Legalitas | Diakui dan dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum | Tergantung pada kesepakatan dan aturan yang berlaku |
| Pengaturan Harta | Pengaturan harta kekayaan yang rinci dan jelas | Pengaturan harta kekayaan yang kurang detail |
Hal-Hal yang Perlu Diatur dalam Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pasangan yang akan menikah. Dokumen ini mengatur berbagai hal terkait harta kekayaan dan hak-hak masing-masing pihak sebelum dan selama pernikahan, serta dalam hal perpisahan. Dengan adanya perjanjian pranikah yang terstruktur dengan baik, konflik dan perselisihan di kemudian hari dapat diminimalisir.
Pengaturan Harta Bersama dan Harta Terpisah
Salah satu poin krusial dalam perjanjian pranikah adalah pengaturan harta bersama dan harta terpisah. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, sedangkan harta terpisah adalah harta yang dimiliki sebelum menikah atau diperoleh selama pernikahan melalui warisan atau hibah. Perjanjian pranikah perlu secara jelas mendefinisikan apa yang termasuk dalam kategori harta bersama dan harta terpisah, serta mekanisme pengelolaannya.
Contohnya, semua aset yang diperoleh selama pernikahan, seperti penghasilan, tabungan bersama, dan properti yang dibeli bersama, secara default menjadi harta bersama. Namun, perjanjian pranikah dapat mengatur agar sebagian atau seluruh harta tersebut tetap menjadi harta terpisah salah satu pihak. Begitu pula dengan harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, harta tersebut tetap menjadi harta terpisah kecuali disepakati lain dalam perjanjian.
Hak Asuh Anak dalam Perpisahan
Perjanjian pranikah juga dapat mengatur hak asuh anak jika terjadi perpisahan atau perceraian. Pengaturan ini mencakup hal-hal seperti tempat tinggal anak, hak akses orang tua terhadap anak, serta tanggung jawab finansial untuk membiayai kebutuhan anak. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan yang dapat merugikan anak di masa depan.
Perjanjian dapat menetapkan hak asuh penuh kepada salah satu orang tua, hak asuh bersama, atau pengaturan lain yang disepakati bersama. Selain itu, perjanjian juga dapat mengatur besaran dan mekanisme pemberian nafkah untuk anak.
Kewajiban Finansial Pasangan
Perjanjian pranikah dapat mencakup klausul yang mengatur kewajiban finansial masing-masing pasangan, baik selama pernikahan maupun setelah perpisahan. Ini dapat meliputi pembagian biaya rumah tangga, kontribusi finansial untuk pendidikan anak, serta pembagian aset jika terjadi perpisahan.
Anda pun akan memperoleh manfaat dari mengunjungi HACCP Pengertian Pentingnya Persyaratan yang Harus Dipenuhi hari ini.
- Contoh klausul: “Pasangan akan membagi biaya rumah tangga secara proporsional sesuai dengan pendapatan masing-masing.”
- Contoh klausul: “Jika terjadi perpisahan, Suami akan memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 5.000.000 kepada Istri selama 2 tahun.”
Contoh Perjanjian Pranikah Komprehensif
Berikut ini contoh poin-poin yang dapat dicantumkan dalam perjanjian pranikah yang komprehensif:
| Poin | Penjelasan |
|---|---|
| Identitas Pasangan | Nama lengkap, alamat, nomor identitas, dll. |
| Harta Sebelum Menikah | Daftar lengkap aset dan kewajiban masing-masing pihak sebelum menikah. |
| Pengaturan Harta Bersama | Definisi harta bersama, mekanisme pengelolaan, dan pembagian jika terjadi perpisahan. |
| Pengaturan Harta Terpisah | Pernyataan tegas bahwa harta terpisah tetap menjadi milik masing-masing pihak. |
| Hak Asuh Anak | Pengaturan hak asuh, hak akses, dan tanggung jawab finansial untuk anak. |
| Kewajiban Finansial | Pembagian biaya rumah tangga, nafkah, dan dukungan finansial lainnya. |
| Penyelesaian Sengketa | Mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. |
| Ketentuan Lain | Klausul tambahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. |
Perlu diingat bahwa contoh di atas bersifat umum dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing pasangan. Konsultasi dengan notaris atau pengacara sangat dianjurkan untuk memastikan perjanjian pranikah yang dibuat sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur dan Persyaratan Hukum Perjanjian Pranikah: Persyaratan Perjanjian Pra Nikah Semua Yang Perlu Anda Ketahui
Perjanjian pranikah, atau perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami istri yang mengatur harta kekayaan mereka sebelum menikah. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan penting untuk dipahami agar terhindar dari potensi konflik di masa depan. Membuat perjanjian pranikah yang sah memerlukan pemahaman yang baik tentang prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.
Berikut ini uraian lengkap mengenai prosedur dan persyaratan hukum perjanjian pranikah di Indonesia, yang akan membantu Anda dalam proses pembuatannya.
Langkah-langkah Membuat Perjanjian Pranikah
Membuat perjanjian pranikah memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan teliti untuk memastikan keabsahannya secara hukum. Proses ini melibatkan konsultasi dengan notaris dan penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketelitian dalam setiap tahap sangat penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
- Konsultasi dengan Notaris: Tahap awal melibatkan konsultasi dengan notaris terpercaya untuk membahas isi perjanjian yang diinginkan dan memastikan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku.
- Penyusunan Draf Perjanjian: Notaris akan menyusun draf perjanjian pranikah berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai. Draf ini akan memuat rincian pengaturan harta kekayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang disepakati.
- Penandatanganan Perjanjian: Setelah draf disetujui kedua calon mempelai, perjanjian akan ditandatangani di hadapan notaris. Tanda tangan ini menjadi bukti sah dan mengikat secara hukum.
- Pengesahan Perjanjian: Perjanjian pranikah yang telah ditandatangani akan dilegalisasi oleh notaris dan tercatat dalam akta notaris. Akta notaris ini merupakan bukti sah dan otentik perjanjian pranikah.
- Pendaftaran Perjanjian (Opsional): Meskipun tidak wajib, mendaftarkan perjanjian pranikah ke instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum tambahan dan mempermudah proses verifikasi jika diperlukan di kemudian hari.
Persyaratan Sahnya Perjanjian Pranikah
Agar perjanjian pranikah sah secara hukum, beberapa persyaratan penting harus dipenuhi. Persyaratan ini berkaitan dengan kapasitas hukum para pihak, isi perjanjian, dan proses pembuatannya. Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat dinyatakan batal demi hukum.
Secara umum, persyaratan sahnya perjanjian pranikah meliputi:
- Kedua calon mempelai cakap hukum dan bersedia membuat perjanjian tersebut secara sukarela.
- Isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- Perjanjian dibuat secara tertulis dan ditandatangani di hadapan notaris.
- Perjanjian memuat kesepakatan yang jelas dan rinci mengenai harta kekayaan masing-masing pihak sebelum dan sesudah perkawinan.
Dokumen yang Diperlukan untuk Membuat Perjanjian Pranikah
Proses pembuatan perjanjian pranikah memerlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat administrasi. Dokumen-dokumen ini akan diverifikasi oleh notaris untuk memastikan keabsahan dan identitas para pihak yang terlibat.
- KTP dan Kartu Keluarga kedua calon mempelai.
- Akta kelahiran kedua calon mempelai.
- Surat keterangan belum menikah dari kedua calon mempelai (jika diperlukan).
- Dokumen pendukung lainnya yang relevan, misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan aset, dan lain sebagainya.
Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah
Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian pranikah. Notaris memastikan agar perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan kedua belah pihak terlindungi.
Peran notaris meliputi:
- Memberikan konsultasi hukum kepada kedua calon mempelai.
- Menyusun draf perjanjian pranikah yang sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang berlaku.
- Mengesahkan perjanjian pranikah dan membuat akta notaris.
- Menyimpan dan menjaga keamanan akta notaris.
Flowchart Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah
Berikut ilustrasi alur pembuatan perjanjian pranikah dalam bentuk flowchart:
Mulai –> Konsultasi dengan Notaris –> Penyusunan Draf Perjanjian –> Penandatanganan Perjanjian –> Pengesahan dan pembuatan Akta Notaris oleh Notaris –> Selesai
Konsekuensi Hukum Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah, meskipun bersifat perjanjian, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan mengikat secara legal. Pemahaman yang baik tentang konsekuensi ini sangat penting bagi kedua calon mempelai agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari, khususnya jika terjadi perceraian.
Pelanggaran Perjanjian Pranikah
Pelanggaran perjanjian pranikah dapat berujung pada tuntutan hukum oleh pihak yang dirugikan. Pengadilan akan menilai keabsahan perjanjian dan menentukan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut bisa berupa pembatalan sebagian atau seluruh perjanjian, atau bahkan sanksi kompensasi finansial bagi pihak yang dirugikan. Tingkat keparahan sanksi bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Tingkatkan wawasan Kamu dengan teknik dan metode dari Bagaimana cara impor kurma saudi arabia ke indonesia ?.
Dampak terhadap Harta Bersama saat Perceraian
Perjanjian pranikah secara signifikan mempengaruhi pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Perjanjian ini akan menjadi acuan utama bagi pengadilan dalam menentukan hak masing-masing pihak atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Dengan perjanjian pranikah, pembagian harta dapat dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak sebelum pernikahan, sehingga menghindari potensi konflik dan persengketaan yang lebih rumit.
Pahami bagaimana penyatuan Apa Itu GACC General Administration Of Customs China ? dapat memperbaiki efisiensi dan produktivitas.
Perlindungan Aset Masing-masing Pihak
Salah satu tujuan utama perjanjian pranikah adalah melindungi aset yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan. Aset tersebut, baik berupa properti, bisnis, atau investasi, dapat dipisahkan dari harta bersama dan tidak akan terpengaruh oleh perceraian. Dengan demikian, perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum dan keamanan finansial bagi masing-masing pihak.
Lihat Ekspor Ban Bekas Ke Jepang Apa Saja Syarat Dokumennya ? untuk memeriksa review lengkap dan testimoni dari pengguna.
Contoh Kasus Perceraian yang Melibatkan Perjanjian Pranikah
Misalnya, pasangan A dan B membuat perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa bisnis milik A sebelum menikah tetap menjadi milik A sepenuhnya, meskipun terjadi perceraian. Setelah bercerai, bisnis A tersebut tidak akan dibagi kepada B. Sebaliknya, rumah yang dibeli setelah menikah menjadi harta bersama dan dibagi rata sesuai kesepakatan dalam perjanjian pranikah tersebut. Contoh lain, pasangan C dan D menyepakati dalam perjanjian pranikah bahwa harta warisan yang diterima C selama pernikahan tetap menjadi miliknya sendiri dan tidak termasuk dalam harta bersama.
Ringkasan Konsekuensi Hukum Perjanjian Pranikah
- Pelanggaran perjanjian dapat berakibat tuntutan hukum dan sanksi, seperti pembatalan sebagian atau seluruh perjanjian, atau kompensasi finansial.
- Perjanjian pranikah menentukan pembagian harta bersama saat perceraian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- Perjanjian ini melindungi aset pribadi masing-masing pihak sebelum menikah dari pembagian harta bersama saat perceraian.
- Pengadilan akan merujuk pada perjanjian pranikah sebagai acuan utama dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini.
- Konsekuensi hukum spesifik bergantung pada isi perjanjian dan hukum yang berlaku.
Pertanyaan Umum Seputar Perjanjian Pranikah
Membuat perjanjian pranikah mungkin terasa rumit, namun memahami poin-poin penting akan memudahkan prosesnya. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering muncul seputar perjanjian pranikah beserta jawabannya.
Kewajiban Membuat Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah bukanlah suatu keharusan secara hukum di Indonesia. Pasangan dapat menikah tanpa adanya perjanjian pranikah. Namun, perjanjian pranikah sangat disarankan bagi pasangan yang ingin mengatur harta bersama dan harta pribadi masing-masing secara jelas sebelum menikah, guna mencegah potensi konflik di masa mendatang.
Konsekuensi Pengingkaran Perjanjian Pranikah, Persyaratan Perjanjian Pra Nikah Semua Yang Perlu Anda Ketahui
Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian pranikah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menilai keabsahan perjanjian dan memutuskan sesuai dengan isi perjanjian dan hukum yang berlaku. Konsekuensinya bisa berupa sanksi perdata, seperti pembatalan perjanjian atau kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sangat bergantung pada isi perjanjian dan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan.
Pembatalan Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah dapat dibatalkan, namun memerlukan alasan yang kuat dan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Syarat-syarat pembatalan umumnya meliputi adanya cacat dalam perjanjian, seperti paksaan, tekanan, atau ketidakjelasan isi perjanjian. Proses pembatalan dilakukan melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pranikah. Bukti-bukti yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung gugatan tersebut.
Biaya Pembuatan Perjanjian Pranikah
Biaya pembuatan perjanjian pranikah bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kompleksitas perjanjian, keterlibatan notaris, dan lokasi. Secara umum, biaya berkisar antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000 atau bahkan lebih. Sebaiknya berkonsultasi langsung dengan notaris untuk mendapatkan estimasi biaya yang lebih akurat.
Sumber Referensi Contoh Perjanjian Pranikah
Untuk mendapatkan contoh perjanjian pranikah, Anda dapat berkonsultasi dengan notaris atau pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga. Selain itu, beberapa situs web resmi pemerintah atau lembaga hukum mungkin menyediakan contoh-contoh perjanjian pranikah, namun perlu diingat bahwa setiap perjanjian harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Menggunakan contoh sebagai acuan umum sangat dianjurkan, namun konsultasi profesional tetap sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian perjanjian dengan hukum yang berlaku.
Format Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah merupakan dokumen penting yang mengatur harta bersama dan harta pribadi pasangan sebelum menikah. Format perjanjian pranikah dapat bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat komprehensif, tergantung kebutuhan dan kesepakatan kedua calon pasangan. Pemilihan format yang tepat akan memastikan perlindungan aset dan menghindari potensi konflik di masa depan.
Contoh Format Perjanjian Pranikah Sederhana
Perjanjian pranikah sederhana biasanya berfokus pada poin-poin utama yang disepakati kedua belah pihak. Dokumen ini cenderung singkat dan mudah dipahami. Contohnya, perjanjian dapat hanya mencakup kesepakatan mengenai harta bawaan masing-masing pihak yang tetap menjadi milik pribadi setelah menikah.
Contoh sederhana:
(Nama Pihak Pertama) dan (Nama Pihak Kedua) sepakat bahwa harta yang dimiliki masing-masing sebelum tanggal pernikahan, tanggal (tanggal pernikahan), tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Harta tersebut tidak termasuk dalam harta bersama selama pernikahan.
Contoh Format Perjanjian Pranikah Komprehensif
Perjanjian pranikah komprehensif mencakup detail yang lebih luas dan rinci. Dokumen ini akan mencakup pengaturan mengenai harta bersama, harta pribadi, pembagian aset jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta klausul-klausul lainnya yang dianggap perlu. Perjanjian ini membutuhkan konsultasi dengan notaris atau pengacara untuk memastikan keabsahan dan keakuratannya.
Contoh komprehensif (bagian):
Pasal 1: Harta Bawaan. Semua harta yang dimiliki oleh (Nama Pihak Pertama) sebelum tanggal pernikahan, termasuk (daftar harta secara detail), tetap menjadi milik pribadi (Nama Pihak Pertama). Hal yang sama berlaku untuk (Nama Pihak Kedua) dengan daftar harta (daftar harta secara detail).
Pasal 2: Harta Bersama. Harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi harta bersama dan akan dibagi secara (cara pembagian, misal: adil dan merata) jika terjadi perceraian.
Pasal 3: Kewajiban Keuangan. (Penjelasan rinci mengenai tanggung jawab keuangan masing-masing pihak selama pernikahan, misalnya pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak, dll).
Perbedaan Format Perjanjian Pranikah Sederhana dan Komprehensif
Perbedaan utama terletak pada tingkat detail dan cakupan klausul yang diatur. Perjanjian sederhana hanya mencakup poin-poin penting dan bersifat umum, sedangkan perjanjian komprehensif mencakup detail yang lebih spesifik dan menyeluruh, mencakup berbagai kemungkinan skenario. Perjanjian komprehensif memerlukan lebih banyak pertimbangan dan konsultasi hukum.
Bagian-Bagian Penting dalam Format Perjanjian Pranikah
Beberapa bagian penting yang harus ada dalam perjanjian pranikah, baik sederhana maupun komprehensif, adalah identitas kedua pihak, tanggal pembuatan perjanjian, deskripsi harta masing-masing pihak, pengaturan harta bersama dan harta pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Elemen Penting dalam Format Perjanjian Pranikah
| Elemen | Penjelasan |
|---|---|
| Identitas Pihak | Nama lengkap, alamat, dan data identitas lainnya dari kedua calon mempelai. |
| Tanggal Perjanjian | Tanggal pembuatan dan penandatanganan perjanjian. |
| Harta Bawaan | Daftar detail harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan. |
| Harta Bersama | Definisi dan pengaturan mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan. |
| Pembagian Harta (jika terjadi perceraian) | Mekanisme pembagian harta jika pernikahan berakhir dengan perceraian. |
| Klausul Penyelesaian Sengketa | Mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan yang mungkin timbul. |
| Tanda Tangan dan Saksi | Tanda tangan kedua pihak dan saksi yang sah. |
