Undang-Undang Cerai Panduan Lengkap

Pengantar Undang-Undang Perceraian di Indonesia

Undang Undang Cerai – Undang-Undang Perceraian di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu, mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan pemahaman hukum di masyarakat. Perjalanan panjang ini menghasilkan regulasi yang kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari prosedur perceraian hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemahaman yang komprehensif terhadap Undang-Undang Perceraian sangat penting, baik bagi para pelaku hukum maupun masyarakat umum. Perkawinan Campuran Dan Pengalaman Hidup

Sejarah Singkat Perkembangan Undang-Undang Perceraian di Indonesia

Sejarah Undang-Undang Perceraian di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda, dimana regulasi perkawinan dan perceraian diatur berdasarkan hukum adat dan hukum agama masing-masing. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai merumuskan sistem hukum perkawinan dan perceraian sendiri. Proses ini melibatkan berbagai revisi dan penyesuaian untuk mengakomodasi dinamika sosial dan perkembangan pemahaman hak asasi manusia. Beberapa Undang-Undang yang berperan penting dalam perkembangan ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi-revisi selanjutnya terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak dalam proses perceraian.

Pasal-Pasal Penting yang Sering Menjadi Perdebatan

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perceraian seringkali menjadi titik perdebatan dan interpretasi yang beragam di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Perbedaan pandangan ini seringkali muncul terkait dengan hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan batasan alasan perceraian. Contohnya, perdebatan mengenai hak asuh anak seringkali berpusat pada kesejahteraan terbaik anak dan pertimbangan faktor-faktor seperti usia anak dan kemampuan orang tua dalam mengasuhnya. Begitu pula dengan pembagian harta gono-gini, perselisihan seringkali muncul terkait dengan penilaian aset dan pembagian yang adil bagi kedua belah pihak.

Perbandingan Undang-Undang Perceraian Lama dan Baru

Meskipun tidak terdapat Undang-Undang Perceraian yang secara spesifik berdiri sendiri, perubahan signifikan dalam regulasi perceraian terlihat dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan interpretasi hukum yang berkembang. Berikut tabel perbandingan (contoh ilustrasi, data perlu diverifikasi dengan sumber hukum resmi):

Aspek	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
Hak Asuh Anak	Lebih sering diberikan kepada pihak suami	Lebih memperhatikan kesejahteraan anak dan mempertimbangkan berbagai faktor
Pembagian Harta Gono-Gini	Mungkin kurang detail dan spesifik	Lebih rinci dan memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak
Alasan Perceraian	Lebih terbatas	Lebih fleksibel dan mengakomodasi berbagai alasan

Perbedaan Perceraian Menurut Agama dan Hukum Perdata

Di Indonesia, perceraian dapat dilakukan melalui jalur agama dan hukum perdata. Perbedaan utama terletak pada prosedur dan pengaturan hukum yang berlaku. Perceraian agama mengikuti hukum masing-masing agama, sedangkan perceraian perdata mengikuti KUHPerdata. Proses perceraian agama biasanya melibatkan lembaga keagamaan terkait, sedangkan perceraian perdata melalui pengadilan negeri. Perbedaan ini juga berdampak pada tata cara pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak.

Poin-Poin Penting Mengenai Undang-Undang Perceraian bagi Masyarakat Awam

Memahami Undang-Undang Perceraian sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Berikut beberapa poin penting yang perlu diketahui:

• Konsultasikan dengan pihak yang berwenang sebelum mengambil keputusan terkait perceraian.
• Pahami hak dan kewajiban Anda sebagai suami atau istri dalam proses perceraian.
• Ketahui prosedur perceraian yang berlaku baik melalui jalur agama maupun perdata.
• Prioritaskan kesejahteraan anak dalam proses perceraian.
• Carilah solusi damai dan kekeluargaan sebisa mungkin.

Syarat dan Prosedur Perceraian

Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Memahami syarat dan prosedur perceraian sangat penting bagi pasangan yang memutuskan untuk berpisah, agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai hukum.

Syarat Perceraian

Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum perceraian dapat diajukan. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan tidak sembarangan.

• Adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara suami dan istri.
• Perselisihan tersebut telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga.
• Upaya mediasi atau konseling telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.
• Terpenuhinya persyaratan administratif, seperti dokumen kependudukan dan surat nikah.

Perlu diingat bahwa syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada alasan perceraian dan jenis pengadilan yang menangani kasus tersebut.

Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki perbedaan, terutama dalam hal kewenangan dan jenis perkawinan yang ditangani. Pengadilan Agama berwenang menangani perceraian bagi pasangan yang menikah menurut hukum agama Islam, sementara Pengadilan Negeri menangani perceraian bagi pasangan yang menikah secara negara (perkawinan sipil).

Secara umum, prosedur perceraian meliputi beberapa tahapan, yaitu pengajuan gugatan, proses persidangan, putusan hakim, dan penetapan putusan. Setiap tahapan memiliki persyaratan dan tenggat waktu tertentu yang harus dipenuhi.

Dapatkan seluruh yang diperlukan Anda ketahui mengenai Perkawinan Campuran Dan Pengaruh Media di halaman ini.

Alur Proses Perceraian di Pengadilan Agama (Flowchart)

Berikut gambaran alur proses perceraian di Pengadilan Agama, yang dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus:

1. Pengajuan Gugatan: Pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) menyiapkan dokumen persyaratan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang.
2. Pemanggilan Tergugat: Pengadilan Agama memanggil pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan.
3. Mediasi: Pengadilan Agama berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi.
4. Persidangan: Jika mediasi gagal, maka akan dilakukan persidangan untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan saksi.
5. Putusan Hakim: Setelah persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan.
6. Penetapan Putusan: Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kemudian ditetapkan.

Contoh Kasus Perceraian dan Proses Hukumnya

Contoh: Seorang istri (A) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (B) di Pengadilan Agama karena adanya perselisihan yang tak dapat didamaikan dan KDRT. Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan, kemudian pemanggilan B, upaya mediasi, dan akhirnya persidangan. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan bukti, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan A dengan memberikan hak asuh anak kepada A dan pembagian harta gono-gini.

Hambatan dalam Proses Perceraian

Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam proses perceraian antara lain:

• Ketidakhadiran salah satu pihak: Hal ini dapat memperlambat proses persidangan.
• Perselisihan mengenai harta gono-gini: Pembagian harta bersama seringkali menjadi sumber konflik yang panjang.
• Perselisihan mengenai hak asuh anak: Perselisihan ini dapat berdampak emosional bagi semua pihak, terutama anak.
• Biaya perkara yang tinggi: Biaya pengacara dan biaya persidangan dapat menjadi beban bagi salah satu atau kedua belah pihak.
• Proses hukum yang panjang dan berbelit: Proses hukum yang memakan waktu lama dapat menimbulkan stres dan ketegangan emosional.

Hak dan Kewajiban Pasangan Setelah Perceraian: Undang Undang Cerai

Perceraian, meskipun menyakitkan, mengakibatkan perubahan signifikan dalam hak dan kewajiban mantan pasangan. Pemahaman yang jelas mengenai aspek hukum ini sangat penting untuk transisi yang lebih lancar dan menghindari konflik di masa depan. Berikut penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban tersebut, khususnya terkait harta bersama, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini.

Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama adalah semua aset yang diperoleh selama pernikahan, kecuali harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah atau harta yang diperoleh secara warisan atau hibah selama pernikahan. Pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan akan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan. Prosesnya dapat melibatkan negosiasi langsung antara kedua belah pihak atau melalui mediasi, dan jika tidak mencapai kesepakatan, pengadilan akan memutuskannya.

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Setelah Perceraian

Penentuan hak asuh anak didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia anak, kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak biasanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak secara berkala, jumlahnya ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban dan kebutuhan anak.

Tabel Ringkasan Hak dan Kewajiban

Pihak	Hak	Kewajiban
Suami (atau Istri) yang mendapatkan hak asuh	Hak asuh anak, hak untuk mengurus dan mendidik anak	Memberikan perawatan dan pendidikan yang layak bagi anak, memperhatikan hak pihak lain untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak
Suami (atau Istri) yang tidak mendapatkan hak asuh	Hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak (dengan pengawasan atau tanpa pengawasan, tergantung keputusan pengadilan), hak atas bagian harta bersama	Memberikan nafkah untuk anak sesuai putusan pengadilan, menghormati hak asuh pihak lain

Pembagian Harta Gono-Gini dan Proses Hukumnya

Pembagian harta gono-gini merupakan proses hukum yang bertujuan untuk membagi harta bersama secara adil setelah perceraian. Proses ini dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui jalur pengadilan. Jika kedua belah pihak sepakat, mereka dapat membuat perjanjian tertulis yang kemudian dilegalisir oleh notaris. Namun, jika tidak mencapai kesepakatan, maka pengadilan akan memutuskannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Dalam topik ini, Anda akan menyadari bahwa Perkawinan Campuran Dan Pekerjaan sangat informatif.

Contoh Kasus Hak Asuh Anak

Misalnya, pasangan A dan B bercerai. Mereka memiliki seorang anak berusia 5 tahun. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kestabilan ekonomi dan lingkungan tempat tinggal, pengadilan memutuskan B mendapatkan hak asuh anak. A tetap memiliki hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya secara berkala, dan berkewajiban membayar nafkah anak setiap bulan sesuai jumlah yang ditentukan pengadilan.

Tidak boleh terlewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih tentang konteks Perkawinan Campuran Dan Bahasa Komunikasi.

Dampak Perceraian terhadap Anak

Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak. Proses ini seringkali memicu berbagai emosi kompleks pada anak, mulai dari rasa takut dan kehilangan hingga kebingungan dan kemarahan. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak perceraian ini sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang efektif dan melindungi hak-hak terbaik anak.

Dampak perceraian terhadap anak bersifat multifaset dan bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia anak, kepribadian anak, kualitas hubungan orang tua sebelum dan sesudah perceraian, serta dukungan sistem pendukung yang ada. Anak-anak yang lebih muda mungkin mengalami kesulitan memahami konsep perpisahan orang tua dan cenderung mengekspresikan kesedihan mereka melalui perilaku regresif, seperti mengompol atau kembali menggunakan botol susu. Sementara itu, anak-anak yang lebih tua mungkin menunjukkan perilaku memberontak, menarik diri dari lingkungan sosial, atau mengalami penurunan prestasi akademik.

Dampak Psikologis Perceraian terhadap Anak

Perceraian dapat memicu berbagai gangguan psikologis pada anak, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan rutinitas, serta kehilangan rasa keamanan dan stabilitas emosional. Mereka juga bisa mengalami perasaan bersalah, merasa bertanggung jawab atas perpisahan orang tua, atau mengalami penurunan harga diri. Beberapa anak mungkin menunjukkan gejala stres pasca trauma, terutama jika perceraian disertai konflik yang intens atau kekerasan dalam rumah tangga.

Pelajari secara detail tentang keunggulan Perkawinan Campuran Dan Perayaan Tradisional yang bisa memberikan keuntungan penting.

Melindungi Kesejahteraan Anak Setelah Perceraian

Menjaga kesejahteraan anak setelah perceraian membutuhkan komitmen dan kerjasama dari kedua orang tua, serta dukungan dari sistem pendukung seperti keluarga, teman, dan profesional. Prioritas utama adalah menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan kondusif bagi perkembangan anak. Hal ini mencakup menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, serta memastikan akses anak pada pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangannya.

• Membangun komunikasi yang efektif antara orang tua, meskipun telah bercerai.
• Menghindari konflik yang terbuka di depan anak.
• Menciptakan jadwal kunjungan yang konsisten dan teratur bagi anak untuk bertemu dengan kedua orang tua.
• Memberikan dukungan emosional dan pemahaman kepada anak.
• Mencari bantuan profesional, seperti konseling atau terapi keluarga, jika diperlukan.

Kutipan Ahli Psikologi Anak Mengenai Dampak Perceraian

“Perceraian orang tua dapat menimbulkan stres yang signifikan pada anak-anak, mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan akademis mereka. Penting bagi orang tua untuk memprioritaskan kesejahteraan anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung selama dan setelah proses perceraian.” – Dr. Sarah Jones, Psikolog Anak

Strategi Efektif Membantu Anak Melewati Masa Sulit Pasca Perceraian

Terapi keluarga dapat menjadi strategi yang efektif untuk membantu anak dan keluarga beradaptasi dengan perubahan yang terjadi setelah perceraian. Terapi ini membantu anggota keluarga untuk berkomunikasi secara efektif, mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Selain itu, kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga, bermain, atau berpartisipasi dalam aktivitas hobi, dapat membantu anak untuk mengatasi stres dan membangun kembali rasa percaya diri.

Dapatkan dokumen lengkap tentang penggunaan Proses Perceraian Perkawinan Campuran yang efektif.

1. Memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan emosi mereka tanpa rasa takut atau dihakimi.
2. Mengajarkan anak keterampilan koping yang sehat, seperti teknik relaksasi dan manajemen stres.
3. Membangun jaringan dukungan sosial yang kuat untuk anak dan keluarga.
4. Menjaga konsistensi dalam rutinitas dan aturan keluarga.
5. Memastikan anak tetap terlibat dalam kegiatan sosial dan akademik.

Peran Orang Tua dan Pihak Terkait dalam Memberikan Dukungan kepada Anak

Kedua orang tua memiliki peran yang sama pentingnya dalam memberikan dukungan kepada anak setelah perceraian. Mereka perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak, serta memastikan bahwa kebutuhan emosional dan fisik anak terpenuhi. Keluarga, teman, dan guru juga dapat memberikan dukungan penting kepada anak dan keluarga selama masa transisi ini. Jika diperlukan, bantuan profesional dari psikolog anak atau konselor keluarga dapat sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang muncul.

Perkembangan Hukum Perceraian Terkini

Undang-Undang Perceraian di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan seiring perubahan sosial dan dinamika masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian, khususnya bagi perempuan dan anak. Berikut ini beberapa perkembangan terkini yang patut diperhatikan.

Perubahan Terbaru dalam Undang-Undang Perceraian

Beberapa perubahan signifikan telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tidak selalu berupa revisi total UU Perkawinan. Perubahan ini lebih sering berupa penafsiran dan penerapan hukum yang lebih progresif oleh pengadilan, serta peraturan perundang-undangan pendukung yang memperkuat aspek-aspek tertentu dalam proses perceraian. Misalnya, peningkatan perhatian terhadap hak asuh anak dan pembagian harta bersama telah menjadi fokus utama. Pengadilan cenderung lebih mempertimbangkan kesejahteraan anak dan keadilan dalam pembagian harta gono-gini, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan.

Isu-Isu Terkini yang Berkaitan dengan Undang-Undang Perceraian

Isu-isu terkini yang mengemuka terkait Undang-Undang Perceraian antara lain adalah perceraian secara online atau virtual, perceraian lintas negara, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar perceraian. Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum perceraian, sementara perceraian lintas negara membutuhkan kerjasama antar negara untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak terpenuhi. KDRT, sebagai salah satu alasan perceraian yang paling sering diajukan, juga memerlukan perhatian khusus dalam hal pembuktian dan perlindungan korban.

Ringkasan Berita Terkini Terkait Perkembangan Hukum Perceraian

Belum lama ini, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman baru terkait penetapan hak asuh anak dalam perceraian. Pedoman ini menekankan pentingnya memperhatikan psikologis anak dan memberikan prioritas pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, berbagai pemberitaan media juga menyoroti peningkatan jumlah kasus perceraian yang diajukan dengan alasan KDRT, menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Tantangan dalam Penerapan Undang-Undang Perceraian di Lapangan

Penerapan Undang-Undang Perceraian di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang mampu. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi kendala. Selain itu, proses perceraian yang panjang dan rumit seringkali menimbulkan biaya yang tinggi, membuat akses keadilan semakin terbatas bagi sebagian orang. Ketimpangan gender juga masih menjadi isu yang perlu diatasi dalam penerapan hukum perceraian.

Rekomendasi untuk Perbaikan Undang-Undang Perceraian agar Lebih Berkeadilan

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan Undang-Undang Perceraian antara lain adalah penyederhanaan prosedur perceraian, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui bantuan hukum gratis, serta peningkatan kualitas pelatihan bagi hakim dan petugas pengadilan dalam menangani kasus perceraian. Penting juga untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perceraian kepada masyarakat luas agar meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi kesalahpahaman. Terakhir, perlu adanya evaluasi berkala terhadap Undang-Undang Perceraian untuk memastikan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

FAQ Seputar Undang-Undang Perceraian

Proses perceraian merupakan hal yang kompleks dan seringkali menimbulkan kebingungan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, berikut ini kami sajikan beberapa pertanyaan umum seputar Undang-Undang Perceraian beserta jawabannya. Informasi ini bersifat umum dan sebaiknya dikonsultasikan dengan profesional hukum untuk kasus spesifik.

Cara Mengajukan Gugatan Cerai

Proses pengajuan gugatan cerai diawali dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti akta nikah, KTP, dan Kartu Keluarga. Selanjutnya, gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama (jika perkawinan dilakukan secara agama Islam) atau Pengadilan Negeri (jika perkawinan dilakukan secara hukum sipil). Proses selanjutnya meliputi mediasi, persidangan, dan putusan hakim. Setiap tahapan memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat Perceraian Secara Agama, Undang Undang Cerai

Syarat perceraian secara agama bervariasi tergantung agama yang dianut. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi bukti pernikahan yang sah, adanya alasan perceraian yang diakui, dan kesediaan salah satu pihak atau kedua pihak untuk bercerai. Proses ini biasanya melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan terkait untuk memastikan proses perceraian sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Proses Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Proses pembagiannya dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui putusan pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama, kebutuhan anak, dan kesejahteraan kedua pihak.

Hak Asuh Anak

Penentuan hak asuh anak setelah perceraian didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia anak, kesehatan anak, dan kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang layak. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menetapkan hak asuh bersama atau hak asuh tunggal kepada salah satu orang tua.

Besaran Nafkah yang Harus Diberikan

Besaran nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri/suami dan anak ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mantan suami/istri. Pertimbangannya meliputi penghasilan, biaya hidup, dan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Besaran nafkah dapat diatur dalam perjanjian perceraian atau putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menetapkan besaran nafkah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pihak dan kebutuhan anak.