Memahami Arti Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH)

Pengertian Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH): The Certificate Of No Impediment Meaning

The Certificate Of No Impediment Meaning – Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH), atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Certificate of No Impediment (CNI), merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, umumnya di Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau pejabat berwenang lainnya, untuk menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki halangan hukum atau administrasi untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

SKTH berfungsi sebagai bukti bahwa individu tersebut bebas untuk melangsungkan rencana yang memerlukan persetujuan resmi, tanpa hambatan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah penerbit. Dokumen ini penting untuk berbagai keperluan, terutama yang berkaitan dengan urusan administrasi negara, baik di dalam maupun luar negeri.

Ingatlah untuk klik Certificate Of No Impediment Morocco untuk memahami detail topik Certificate Of No Impediment Morocco yang lebih lengkap.

Tujuan Penerbitan SKTH

SKTH diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan administratif bagi individu yang memerlukannya. Tujuan utama penerbitan SKTH adalah untuk memverifikasi status sipil seseorang dan memastikan tidak adanya halangan hukum yang dapat menghambat rencana mereka. Hal ini sangat krusial dalam berbagai proses, terutama yang berkaitan dengan pernikahan di luar negeri atau pengurusan dokumen legalitas internasional lainnya.

Pelajari secara detail tentang keunggulan Certificate Of No Impediment To Marriage Pakistan yang bisa memberikan keuntungan penting.

Contoh Kasus Penggunaan SKTH

Salah satu contoh paling umum adalah penggunaan SKTH untuk keperluan pernikahan di luar negeri. Warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan warga negara asing di negara tertentu biasanya diharuskan untuk melampirkan SKTH sebagai bukti bahwa mereka tidak terikat pernikahan di Indonesia. Contoh lain, SKTH dapat dibutuhkan untuk mengurus adopsi anak, mengurus visa tertentu, atau proses legal lainnya yang memerlukan verifikasi status sipil dan legalitas di Indonesia.

Perbandingan SKTH dengan Dokumen Serupa

SKTH seringkali dikacaukan dengan dokumen lain yang memiliki fungsi serupa, meskipun cakupannya mungkin berbeda. Berikut perbandingan singkatnya:

Nama Dokumen	Tujuan	Syarat	Negara Penerbit
Surat Keterangan Tidak Halangan Menikah (SKTM)	Memastikan calon pengantin tidak terikat perkawinan	Identitas diri, status kependudukan	Indonesia
Surat Keterangan Belum Menikah	Memastikan seseorang belum menikah	Identitas diri, status kependudukan	Indonesia
Certificate of No Impediment (CNI)	Memastikan tidak ada halangan hukum untuk menikah di luar negeri	Identitas diri, status kependudukan	Beragam, tergantung negara penerbit

Contoh SKTH

Format SKTH dapat bervariasi tergantung instansi penerbit, namun umumnya berisi informasi seperti:

Nama dan alamat pemohon, nomor identitas, status perkawinan, pernyataan tidak adanya halangan hukum, tanggal penerbitan, dan stempel/tanda tangan pejabat berwenang.

Berikut contoh ilustrasi isi SKTH (bukan dokumen resmi):

“Surat Keterangan Tidak Halangan ini diberikan kepada [Nama Lengkap], beralamat di [Alamat Lengkap], Nomor KTP [Nomor KTP], menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki halangan hukum untuk menikah di luar negeri. Surat keterangan ini berlaku selama [masa berlaku]. Diberikan di [Kota], pada tanggal [Tanggal]. (Tanda tangan dan stempel pejabat berwenang)”

Syarat dan Cara Mendapatkan SKTH

Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH) merupakan dokumen penting yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia yang akan menikah dengan warga negara asing atau menikah di luar negeri. Dokumen ini menjadi bukti bahwa tidak ada halangan hukum bagi pemohon untuk menikah. Proses pengurusan SKTH relatif mudah, namun tetap perlu pemahaman yang baik terkait persyaratan dan langkah-langkahnya.

Persyaratan Mendapatkan SKTH

Persyaratan untuk mendapatkan SKTH bervariasi tergantung instansi penerbit dan lokasi. Namun, secara umum, dokumen-dokumen berikut biasanya dibutuhkan. Ketelitian dalam melengkapi persyaratan akan mempercepat proses penerbitan SKTH.

• Fotocopy KTP
• Fotocopy Kartu Keluarga
• Surat Keterangan Belum Menikah (dari kelurahan/desa setempat)
• Pas foto terbaru ukuran 4×6 cm (biasanya 2-4 lembar)
• Akta Kelahiran
• Formulir permohonan SKTH (bisa didapatkan di instansi penerbit)
• Dokumen pendukung lainnya (misalnya, jika ada perubahan data kependudukan, perlu menyertakan dokumen pendukung perubahan tersebut)

Langkah-Langkah Memperoleh SKTH di Indonesia, The Certificate Of No Impediment Meaning

Proses pengurusan SKTH umumnya terdiri dari beberapa tahap. Penting untuk memastikan setiap langkah dijalankan dengan benar dan dokumen lengkap agar proses berjalan lancar.

Tingkatkan wawasan Kamu dengan teknik dan metode dari How To Obtain A Certificate Of No Impediment Uk.

1. Mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan yang telah disebutkan di atas.
2. Mengisi formulir permohonan SKTH dengan lengkap dan benar. Pastikan semua data sesuai dengan identitas diri.
3. Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan dan formulir permohonan ke instansi yang berwenang menerbitkan SKTH.
4. Membayar biaya administrasi (biaya ini bervariasi tergantung instansi).
5. Menunggu proses penerbitan SKTH. Lama waktu proses penerbitan bervariasi, umumnya beberapa hari kerja.
6. Mengambil SKTH setelah selesai diproses.

Instansi Penerbit SKTH di Indonesia

SKTH diterbitkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal kependudukan dan catatan sipil. Berikut beberapa contoh instansi yang berwenang:

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota
• Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (tergantung kebijakan daerah)
• Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (untuk WNI yang berada di luar negeri)

Sebaiknya, untuk memastikan instansi yang tepat, pemohon dapat menghubungi langsung kantor pemerintahan setempat atau mengunjungi website resmi pemerintah daerah untuk informasi yang lebih detail.

Alur Diagram Proses Pengurusan SKTH

Berikut gambaran alur diagram proses pengurusan SKTH. Alur ini dapat bervariasi sedikit tergantung instansi penerbit.

Jelajahi macam keuntungan dari Certificate Of No Impediment To Marriage India yang dapat mengubah cara Anda meninjau topik ini.

1. Persiapan Dokumen: Mengumpulkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pengisian Formulir: Mengisi formulir permohonan SKTH dengan teliti dan lengkap.
3. Penyerahan Berkas: Menyerahkan berkas lengkap ke instansi yang berwenang.
4. Pembayaran Biaya: Melakukan pembayaran biaya administrasi.
5. Proses Verifikasi: Instansi akan memverifikasi kebenaran data dan kelengkapan dokumen.
6. Penerbitan SKTH: SKTH diterbitkan setelah verifikasi selesai.
7. Pengambilan SKTH: Pemohon mengambil SKTH yang telah selesai diproses.

Contoh Pengisian Formulir Permohonan SKTH

Formulir permohonan SKTH umumnya memuat data diri pemohon seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor KTP, dan data lain yang relevan. Setiap kolom harus diisi dengan lengkap dan akurat. Contoh pengisian formulir akan bervariasi tergantung desain formulir yang digunakan oleh instansi penerbit. Pastikan untuk membaca petunjuk pengisian yang tertera pada formulir tersebut.

Sebagai contoh ilustrasi, bayangkan sebuah formulir dengan kolom Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, Nomor KTP, dan tanda tangan. Setiap kolom harus diisi dengan data yang sesuai dengan identitas pemohon. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan penolakan permohonan.

Perbedaan SKTH Antar Negara

Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH) atau Certificate of No Impediment (CNI) merupakan dokumen penting bagi warga negara Indonesia yang akan menikah dengan warga negara asing. Namun, persyaratan dan prosedur penerbitan SKTH berbeda-beda di setiap negara. Memahami perbedaan ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses pernikahan dan pengakuan legalitas pernikahan tersebut di kemudian hari.

Perbedaan tersebut mencakup persyaratan dokumen, prosedur pengajuan, format surat, dan masa berlaku. Ketidakpahaman akan perbedaan ini dapat mengakibatkan penundaan, bahkan penolakan permohonan pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari persyaratan SKTH di negara terkait sebelum memulai proses pernikahan.

Persyaratan dan Prosedur Penerbitan SKTH di Berbagai Negara

Berikut ini perbandingan persyaratan dan prosedur penerbitan SKTH di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru dari instansi terkait di masing-masing negara.

Negara	Persyaratan	Prosedur	Masa Berlaku
Indonesia	KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan/Desa, dan mungkin dokumen pendukung lainnya tergantung pada instansi yang mengeluarkan.	Pengurusan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Prosesnya umumnya melibatkan verifikasi data dan pemeriksaan administrasi.	Biasanya 3-6 bulan, namun sebaiknya dikonfirmasi ke KUA setempat.
Amerika Serikat	Paspor, bukti identitas, bukti tempat tinggal, mungkin memerlukan dokumen tambahan yang diverifikasi oleh otoritas setempat (bervariasi antar negara bagian).	Prosedurnya bervariasi antar negara bagian, umumnya melibatkan aplikasi online atau kunjungan langsung ke kantor pemerintahan setempat yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.	Beragam tergantung pada negara bagian dan otoritas yang mengeluarkan, umumnya beberapa bulan.
Inggris	Paspor, bukti identitas, bukti tempat tinggal, dan mungkin dokumen pendukung lainnya tergantung pada otoritas setempat.	Prosedur umumnya melibatkan aplikasi online atau kunjungan langsung ke kantor pemerintahan setempat yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.	Beragam tergantung pada otoritas yang mengeluarkan, umumnya beberapa bulan.

Implikasi Perbedaan SKTH bagi Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing

Perbedaan persyaratan dan prosedur penerbitan SKTH antar negara memiliki implikasi signifikan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Ketidaksesuaian dokumen atau prosedur dapat menyebabkan penundaan atau penolakan permohonan pernikahan di negara tujuan. Selain itu, perbedaan masa berlaku SKTH juga perlu diperhatikan untuk memastikan dokumen tersebut masih valid pada saat pernikahan berlangsung.

Sebagai contoh, jika seorang WNI menikah dengan WNA di Amerika Serikat, ia harus memastikan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas setempat di Amerika Serikat, termasuk persyaratan untuk mendapatkan SKTH dari Indonesia yang sesuai dengan persyaratan di Amerika Serikat. Ketidaktahuan akan hal ini dapat mengakibatkan proses pernikahan menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama.

Perbedaan Legalitas dan Pengakuan SKTH di Berbagai Negara

Pengakuan legalitas SKTH juga bervariasi antar negara. Beberapa negara mungkin memerlukan legalisasi atau apostille pada SKTH yang diterbitkan di negara asal. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen tersebut. Proses legalisasi atau apostille dapat menambah waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pernikahan.

Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan untuk memahami persyaratan legalitas dan pengakuan SKTH di negara tempat mereka akan menikah. Konsultasi dengan kedutaan besar atau konsulat negara tujuan sangat disarankan untuk memastikan kelancaran proses pernikahan.

Format dan Isi SKTH

Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH) merupakan dokumen penting yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan administrasi, terutama yang berkaitan dengan pernikahan di luar negeri. Pemahaman yang baik tentang format dan isi SKTH sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses tersebut. Berikut penjelasan detail mengenai format dan isi SKTH yang benar dan ideal.

Contoh Format SKTH yang Lengkap dan Benar

Format SKTH umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh instansi penerbit, biasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Meskipun terdapat sedikit variasi antar daerah, elemen-elemen penting umumnya tetap sama. Secara umum, SKTH terdiri dari kop surat instansi penerbit, bagian identitas pemohon, pernyataan tidak adanya halangan, tanggal penerbitan, stempel dan tanda tangan pejabat berwenang. Berikut contoh gambaran umum formatnya:

• Kop Surat: Nama dan logo instansi penerbit (Dukcapil), alamat, nomor telepon, dan fax.
• Identitas Pemohon: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor KTP, dan status perkawinan.
• Pernyataan: Pernyataan resmi dari instansi yang menyatakan bahwa pemohon tidak terikat perkawinan atau tidak ada halangan hukum untuk menikah.
• Tanggal Penerbitan: Tanggal pembuatan SKTH.
• Stempel dan Tanda Tangan: Stempel resmi instansi dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat umum dan dapat berbeda sedikit tergantung kebijakan instansi penerbit.

Perhatikan Certificate Of No Impediment In Singapore untuk rekomendasi dan saran yang luas lainnya.

Penjelasan Setiap Bagian Penting dalam SKTH

Setiap bagian dalam SKTH memiliki peran penting dalam keabsahan dan penerimaan dokumen tersebut. Kesalahan dalam salah satu bagian dapat menyebabkan penolakan dokumen.

• Kop Surat: Menunjukkan otoritas dan keabsahan dokumen.
• Identitas Pemohon: Memastikan kejelasan identitas pemohon dan mencegah penipuan.
• Pernyataan Tidak Halangan: Inti dari SKTH, menyatakan status sipil pemohon dan ketiadaan halangan hukum untuk menikah.
• Tanggal Penerbitan: Menunjukkan validitas dokumen, SKTH umumnya memiliki masa berlaku.
• Stempel dan Tanda Tangan: Memberikan legalitas dan otentikasi pada dokumen.

Contoh Isi SKTH yang Ideal

Berikut contoh isi SKTH yang ideal, perlu diingat ini hanya contoh dan perlu disesuaikan dengan data pemohon dan kebijakan instansi penerbit:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Nama Kabupaten/Kota], menerangkan bahwa:

Nama : [Nama Lengkap Pemohon]

Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat Lahir], [Tanggal Lahir]

Jenis Kelamin : [Laki-laki/Perempuan]

Alamat : [Alamat Lengkap]

Nomor KTP : [Nomor KTP]

adalah benar-benar Warga Negara Indonesia dan berdasarkan data kependudukan yang ada, yang bersangkutan tidak terikat perkawinan dan tidak ada halangan hukum untuk menikah.

Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan pernikahan di [Negara Tujuan].

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

[Tempat], [Tanggal]

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Nama Kabupaten/Kota],

[Nama dan Tanda Tangan]

[Stempel]

Panduan Penulisan SKTH yang Baik dan Benar

Penulisan SKTH harus resmi, jelas, dan akurat. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau informal. Pastikan semua informasi tercantum lengkap dan benar. Periksa kembali sebelum diserahkan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau kekeliruan data.

Contoh SKTH yang Telah Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris

Terjemahan SKTH ke dalam bahasa Inggris harus akurat dan menggunakan bahasa formal. Berikut contoh terjemahan umum, namun perlu disesuaikan dengan isi SKTH aslinya:

This is to certify that [Nama Lengkap Pemohon], born on [Tanggal Lahir] in [Tempat Lahir], Indonesian citizen with KTP number [Nomor KTP], residing at [Alamat Lengkap], is single and has no legal impediment to marry. This certificate is issued for the purpose of marriage in [Negara Tujuan].

Issued in [Tempat], on [Tanggal]

[Nama dan Tanda Tangan Pejabat]

Head of the Civil Registration Office [Nama Kabupaten/Kota]

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH)

Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH), atau sering juga disebut Certificate of No Impediment (CNI), merupakan dokumen penting yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan administrasi, terutama yang berkaitan dengan pernikahan di luar negeri atau legalisasi dokumen di instansi tertentu. Pemahaman yang baik tentang SKTH sangat krusial untuk mempermudah proses pengurusan dan menghindari kendala yang tidak diinginkan. Berikut beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait SKTH.

Definisi Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH)

SKTH adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, biasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki halangan hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Halangan hukum ini bisa beragam, misalnya, sudah menikah atau memiliki kewajiban hukum yang belum terselesaikan. Dalam konteks pernikahan di luar negeri, SKTH menyatakan bahwa pemohon tidak terikat pernikahan secara hukum di Indonesia.

Lokasi Pengurusan SKTH

SKTH umumnya dapat diperoleh di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Lokasi tepatnya bergantung pada domisili pemohon. Sebaiknya, sebelum datang, pemohon menghubungi kantor Dukcapil terdekat untuk memastikan persyaratan dan prosedur yang berlaku, karena mungkin terdapat perbedaan sedikit antar daerah.

Durasi Proses Pengurusan SKTH

Lama proses pengurusan SKTH bervariasi tergantung dari efisiensi pelayanan di kantor Dukcapil dan kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan. Secara umum, prosesnya bisa berlangsung dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Untuk memastikan kepastian waktu, sebaiknya menghubungi langsung kantor Dukcapil setempat.

Persyaratan Pengurusan SKTH

Persyaratan pengurusan SKTH dapat bervariasi tergantung pada instansi yang mengeluarkan dan tujuan penggunaan SKTH. Namun, umumnya meliputi dokumen identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan tujuan pengurusan SKTH. Contohnya, jika untuk keperluan pernikahan, mungkin dibutuhkan akta kelahiran. Penting untuk memastikan persyaratan yang dibutuhkan dengan menghubungi kantor Dukcapil setempat sebelum mengajukan permohonan.

Biaya Pengurusan SKTH

Biaya pengurusan SKTH bervariasi tergantung kebijakan daerah masing-masing. Sebaiknya, menghubungi langsung kantor Dukcapil setempat untuk mengetahui besaran biaya yang berlaku. Informasi biaya ini biasanya tersedia di website resmi kantor Dukcapil atau dapat ditanyakan langsung kepada petugas di kantor tersebut. Adanya perbedaan biaya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis layanan, tingkat kesulitan pengurusan, dan kebijakan daerah setempat.

Contoh Kasus dan Studi Kasus SKTH

Surat Keterangan Tidak Halangan (SKTH) merupakan dokumen penting bagi warga negara Indonesia yang akan menikah dengan warga negara asing. Dokumen ini menjadi bukti bahwa tidak ada halangan hukum bagi calon mempelai untuk menikah di negara tempat pernikahan akan dilangsungkan. Pemahaman yang baik mengenai proses pengurusan dan potensi masalah yang mungkin timbul sangat krusial untuk kelancaran proses pernikahan internasional.

Contoh Kasus Penggunaan SKTH dalam Pernikahan Antar Negara

Bayangkan seorang wanita Indonesia, sebut saja Ani, akan menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Inggris di London. Ani memerlukan SKTH dari instansi berwenang di Indonesia untuk menunjukkan kepada pihak berwenang Inggris bahwa ia bebas menikah menurut hukum Indonesia. SKTH ini akan menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses legalisasi pernikahannya di Inggris. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, verifikasi data kependudukan, dan penerbitan SKTH yang kemudian dilegalisasi untuk pengakuan di Inggris.

Masalah Umum dalam Pengurusan SKTH

Beberapa masalah umum yang sering dihadapi dalam pengurusan SKTH antara lain keterlambatan administrasi, persyaratan dokumen yang kurang lengkap atau tidak sesuai, dan kurangnya pemahaman prosedur oleh pemohon. Kesalahan dalam pengisian formulir atau kurangnya ketelitian dalam melengkapi persyaratan juga dapat menyebabkan penundaan proses. Jarak geografis antara pemohon dan instansi penerbit SKTH juga dapat menjadi kendala, terutama bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Studi Kasus Permasalahan dan Solusi SKTH

Misalnya, Budi, seorang WNI yang tinggal di Amerika Serikat, mengalami kesulitan dalam mendapatkan SKTH karena keterlambatan pengiriman dokumen pendukung dari Indonesia. Setelah berkomunikasi dengan instansi terkait dan memberikan penjelasan yang memadai, Budi berhasil mendapatkan SKTH tepat waktu dengan mengirimkan dokumen secara digital dan melakukan verifikasi data secara online. Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pengurusan SKTH.

Solusi Permasalahan dalam Pengurusan SKTH

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, meningkatkan efisiensi administrasi dan digitalisasi proses pengurusan SKTH. Kedua, memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan SKTH. Ketiga, mempermudah akses informasi dan layanan melalui platform online yang terintegrasi. Keempat, meningkatkan kerjasama antar instansi terkait untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan SKTH. Kelima, menyediakan layanan konsultasi untuk membantu pemohon yang mengalami kesulitan.

Kutipan Peraturan Perundang-undangan Terkait SKTH

Sayangnya, tidak ada satu pasal spesifik dalam undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang SKTH. SKTH merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai persyaratan pernikahan, khususnya pernikahan antar negara. Regulasi terkait lebih tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan internal instansi yang berwenang menerbitkan SKTH, yang dapat bervariasi antar daerah atau instansi. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengecek persyaratan dan prosedur terbaru pada instansi yang berwenang di wilayah masing-masing.