Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Banyak produk-produk unggulan yang dapat diekspor ke luar negeri untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun, dalam proses ekspor, ada pajak yang harus dibayarkan oleh para eksportir. Pajak tersebut disebut Tarif Pph Ekspor. Pada artikel ini, kami akan membahas secara lengkap mengenai Tarif Pph Ekspor di Indonesia.
Apa Itu Tarif Pph Ekspor?
Tarif Pph Ekspor adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Tarif Pph Ekspor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Pada dasarnya, Tarif Pph Ekspor ini merupakan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan dari kegiatan ekspor. Tarif Pph Ekspor ini dikenakan pada saat terjadinya peristiwa penghasilan atau penjualan ekspor.
Siapa yang Harus Membayar Tarif Pph Ekspor?
Tarif Pph Ekspor harus dibayar oleh para eksportir yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor atau jasa yang berhubungan dengan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tidak hanya eksportir, namun juga lembaga pengekspor barang dan jasa (LPBJ) yang diberi kuasa oleh eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor.
Berapa Besar Tarif Pph Ekspor?
Besarnya Tarif Pph Ekspor tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor dan besarnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor tersebut.
Pada umumnya, Tarif Pph Ekspor dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan bruto yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Persentase Tarif Pph Ekspor ini bervariasi, tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor. Tarif Pph Ekspor juga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku.
Bagaimana Cara Menghitung Tarif Pph Ekspor?
Untuk menghitung Tarif Pph Ekspor, terlebih dahulu perlu diketahui besarnya penghasilan bruto dari kegiatan ekspor. Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa ekspor sebelum dipotong biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan penghasilan tersebut.
Setelah diketahui penghasilan bruto, selanjutnya dapat dihitung Tarif Pph Ekspor dengan menggunakan persentase yang berlaku pada jenis barang atau jasa yang diekspor. Persentase Tarif Pph Ekspor bisa dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Tarif Pph Pasal 22 atas Impor Barang dan Pph Ekspor.
Apa Saja Jenis Barang atau Jasa yang Tergolong dalam Tarif Pph Ekspor?
Jenis barang atau jasa yang tergolong dalam Tarif Pph Ekspor adalah barang atau jasa yang dibuat, diolah, atau diproduksi di dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Barang atau jasa tersebut meliputi:
- Barang dan jasa pertanian
- Barang dan jasa perikanan
- Barang dan jasa perkebunan
- Barang dan jasa tambang
- Barang dan jasa industri manufaktur
- Barang dan jasa industri pengolahan
- Barang dan jasa konstruksi
- Barang dan jasa transportasi
- Barang dan jasa pariwisata
- Barang dan jasa pendidikan
- Barang dan jasa kebudayaan
Bagaimana Cara Membayar Tarif Pph Ekspor?
Pembayaran Tarif Pph Ekspor dapat dilakukan secara mandiri oleh para eksportir atau melalui jasa perbankan. Jika pembayaran dilakukan secara mandiri, para eksportir harus membayar Tarif Pph Ekspor melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
Sedangkan jika pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan, para eksportir harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Ekspor (SPPE) ke bank yang dipilih sebagai perantara pembayaran pajak. Setelah itu, bank akan menyetor pajak tersebut ke Kas Negara melalui sistem perbankan.
Apa Saja Dokumen yang Diperlukan untuk Pelaporan Tarif Pph Ekspor?
Para eksportir harus melaporkan Tarif Pph Ekspor melalui Surat Pemberitahuan Pajak Ekspor (SPPE) yang disampaikan ke KPP setempat atau melalui jasa perbankan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaporan Tarif Pph Ekspor:
- Surat Pemberitahuan Pajak Ekspor (SPPE)
- Kontrak ekspor
- Kwitansi pembayaran ekspor
- Faktur penjualan ekspor
- Laporan realisasi ekspor
Apa Saja Sanksi yang Diberikan Jika Tidak Membayar Tarif Pph Ekspor?
Jika para eksportir tidak membayar Tarif Pph Ekspor, maka akan dikenakan sanksi administratif dan pidana. Berikut adalah sanksi yang akan diberikan jika para eksportir tidak membayar Tarif Pph Ekspor:
- Denda administratif sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar
- Denda pidana sebesar 200% dari jumlah pajak yang tidak dibayar
- Penjara paling lama 4 tahun bagi pelaku yang sengaja tidak membayar pajak
Bagaimana Cara Menghindari Sanksi dari Tidak Membayar Tarif Pph Ekspor?
Untuk menghindari sanksi dari tidak membayar Tarif Pph Ekspor, para eksportir harus mematuhi peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sanksi dari tidak membayar Tarif Pph Ekspor:
- Melakukan pelaporan secara tepat waktu
- Melakukan pelaporan dengan benar dan lengkap
- Membayar Tarif Pph Ekspor sesuai dengan yang ditentukan
- Menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
Kesimpulan
Demikianlah penjelasan lengkap mengenai Tarif Pph Ekspor di Indonesia. Tarif Pph Ekspor merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Besarnya Tarif Pph Ekspor tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor dan besarnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor tersebut. Para eksportir harus membayar Tarif Pph Ekspor dan melaporkannya secara tepat waktu dan benar. Jika tidak membayar Tarif Pph Ekspor, maka akan dikenakan sanksi administratif dan pidana.
