Pengertian OSS Perizinan OSS atau Online Single Submission adalah sistem perizinan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha. Sistem ini mempercepat waktu proses perizinan yang semula membutuhkan waktu yang lama menjadi lebih cepat dan efisien.OSS Perizinan merupakan bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan …
Pendahuluan Peraturan BPKM 4 2021 Hukumonline menjadi sorotan di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penghitungan bunga kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Peraturan ini sendiri diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator di sektor perbankan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai Peraturan BPKM 4 2021 Hukumonline, …
Formulir Api-U BPKM merupakan salah satu jenis formulir yang digunakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memonitoring dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah di daerah. Api-U sendiri merupakan singkatan dari Analisis Pengelolaan Keuangan Unit Organisasi. Formulir Api-U BPKM sering kali digunakan oleh para pegawai di instansi pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. …
Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKM) 6 Tahun 2016 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Apa itu Perka BPKM 6 Tahun 2016? Perka BPKM 6 Tahun …
Pendahuluan Perka BPKM 5 2021 Hukumonline adalah peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2021. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para auditor keuangan dalam melakukan audit pada pemerintah daerah. Pada artikel ini, kita akan membahas secara detail tentang Perka BPKM 5 2021 Hukumonline, termasuk tujuan dan …
Pengenalan Pada tahun 2016, Indonesia memiliki seorang kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bernama Kepala BPKM. Kepala BPKM yang menjabat pada periode tersebut ialah Bapak Harry Azhar Azis. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala BPKM pada tahun 2016. Profil Kepala BPKM 2016 Bapak Harry Azhar …
Pada tahun 2015, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis Peraturan BPKM 14 2015. Peraturan ini berisi tentang pengelolaan keuangan negara dan juga memberikan panduan bagi pengawas keuangan negara. Apa itu Peraturan BPKM 14 2015? Peraturan BPKM 14 2015 adalah aturan yang ditetapkan oleh BPKP untuk mengatur pengelolaan keuangan negara. Aturan ini mengatur hal-hal seperti …
Jika Anda ingin mengimpor suatu barang dari luar negeri, maka Anda harus mengetahui tentang cara lapor realisasi impor. Mengapa demikian? Karena lapor realisasi impor merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh para importir jika ingin mengimpor barang ke Indonesia. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara detail tentang cara lapor realisasi impor. Apa Itu …
Pada tanggal 28 Mei 2021, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Perka BPKM 4 2021 Hukumonline. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran …
Peraturan BPKM 4 2021 merupakan peraturan terbaru dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKM) yang memiliki peran penting dalam mengatur dan memonitor kegiatan pembangunan di Indonesia. Peraturan ini memiliki tujuan untuk menjamin keberhasilan pembangunan di Indonesia dan memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien. Apa Itu Peraturan BPKM 4 2021? Peraturan BPKM 4 2021 …