Bagi kaum milenial dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mungkin terdengar asing ketika mendengar istilah BPKM RI. Namun, sebenarnya BPKM RI atau Badan Pengembangan Keuangan Mikro (BPKM) adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengawasan terhadap sektor keuangan mikro di Indonesia.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat Indonesia, khususnya dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai struktur organisasi BPKM RI 2018, serta peran dan fungsinya masing-masing. Yuk, simak ulasan berikut!
1. Pengertian BPKM RI
BPKM RI merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKM RI bertugas untuk melakukan pengembangan dan pengawasan terhadap sektor keuangan mikro di Indonesia.
Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kondisi ekonomi, BPKM RI terus melakukan inovasi dan perubahan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah dengan menyesuaikan struktur organisasinya agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.
2. Struktur Organisasi BPKM RI 2018
Struktur organisasi BPKM RI 2018 terdiri dari 3 unsur utama, yaitu:
a. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas merupakan unsur tertinggi dalam struktur organisasi BPKM RI. Dewan ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKM RI, serta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk peningkatan kinerja BPKM RI.
Dalam Dewan Pengawas, terdapat 3 komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Strategi dan Kebijakan.
b. Direksi
Direksi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKM RI. Ada 4 direktur yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi bidang-bidang tertentu di BPKM RI, yaitu:
- Direktur Utama
- Direktur Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
- Direktur Pengembangan UMKM
- Direktur Pengawasan dan Penjaminan Keuangan Mikro
c. Sekretariat
Sekretariat BPKM RI bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKM RI.
3. Peran dan Fungsi BPKM RI
Peran dan fungsi BPKM RI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat Indonesia, khususnya dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa peran dan fungsi BPKM RI yang perlu diketahui:
a. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
BPKM RI bertugas untuk melakukan pengembangan terhadap lembaga keuangan mikro, seperti bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya agar lebih efektif dalam memberikan dukungan kepada UMKM.
b. Pengembangan UMKM
BPKM RI memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM melalui program-program yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM, seperti pelatihan, pemberian akses keuangan, dan pengembangan pasar.
c. Pengawasan dan Penjaminan Keuangan Mikro
BPKM RI bertugas untuk melakukan pengawasan dan penjaminan terhadap keuangan mikro yang diberikan kepada UMKM. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko kredit yang dapat merugikan pihak UMKM maupun lembaga keuangan mikro.
4. Kesimpulan
Melalui artikel ini, kita telah memahami secara lengkap mengenai struktur organisasi BPKM RI 2018, serta peran dan fungsinya masing-masing dalam pengembangan dan pengawasan terhadap sektor keuangan mikro di Indonesia. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih memahami pentingnya sektor keuangan mikro bagi kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
