Rumus Pph 22 Impor

Rumus Pph 22 Impor adalah rumus perhitungan pajak yang dikenakan pada barang impor yang diperoleh dari luar negeri. Pajak ini dikenakan pada pihak yang melakukan impor, yaitu importir. Perhitungan pajak ini didasarkan pada nilai barang impor yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Apa itu Pph 22?

Pph 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pengalihan hak atas barang dan jasa. Pajak ini dikenakan pada penjual atau penyerah barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri.

Adapun besarnya tarif Pph 22 adalah sebesar 0,5% dari nilai transaksi yang harus dibayar oleh penjual atau penyerah barang atau jasa.

  Peraturan Tentang Impor Beras

Bagaimana Cara Menghitung Pph 22 Impor?

Perhitungan Pph 22 impor dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Pabean x Tarif Pph 22 = Pph 22 Impor

Di mana, nilai pabean adalah nilai barang impor yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan, tarif Pph 22 impor adalah sebesar 0,5% dari nilai pabean.

Contoh Perhitungan Pph 22 Impor

Sebagai contoh, bila nilai pabean dari suatu barang impor adalah Rp 1.000.000, maka Pph 22 impor yang harus dibayar adalah:

1.000.000 x 0,5% = Rp 5.000

Jadi, Pph 22 impor yang harus dibayar sebesar Rp 5.000.

Siapa yang Membayar Pph 22 Impor?

Pihak yang melakukan impor atau importir yang harus membayar Pph 22 impor. Importir adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan impor, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dijual kembali.

Bagaimana Cara Membayar Pph 22 Impor?

Untuk membayar Pph 22 impor, importir harus mengajukan Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Setelah itu, importir harus membayar pajak tersebut ke bank yang ditunjuk oleh KPP.

Apa Saja Jenis Barang yang Dikenakan Pph 22 Impor?

Beberapa jenis barang yang dikenakan Pph 22 impor antara lain:

  • Mobil
  • Motor
  • Elektronik
  • Pakaian
  • Makanan dan minuman

Apakah Ada Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pph 22 Impor?

Ada beberapa jenis barang yang tidak dikenakan Pph 22 impor, antara lain:

  • Barang yang diimpor oleh pemerintah
  • Barang yang diimpor untuk kepentingan diplomatik
  • Barang yang diimpor untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan
  • Barang yang diimpor untuk kepentingan riset dan pengembangan
  • Barang yang diimpor untuk kepentingan pendidikan

Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan untuk Melakukan Impor?

Beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan impor antara lain:

  • Invoice
  • Bukti pengiriman
  • Bill of Lading atau Airway Bill
  • Surat Keterangan Asal Barang atau Certificate of Origin (COO)
  • Surat Keterangan Tarif dan Kepabeanan atau Customs Tariff and Declaration Letter (PIB)

Bagaimana Cara Mengajukan Penangguhan Pph 22 Impor?

Importir dapat mengajukan penangguhan Pph 22 impor jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki status sebagai badan usaha
  • Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Telah memiliki Izin Kepabeanan dan Cukai (IKC)
  • Mempunyai kredit perbankan atau jaminan lainnya
  • Telah memperoleh Surat Keterangan Membayar (SKM) dari bank yang ditunjuk
  Nilai Impor Indonesia: Mengenal Lebih Dekat dengan Perdagangan Internasional

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, importir dapat mengajukan penangguhan Pph 22 impor ke KPP setempat dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Apa Saja Keuntungan Mengajukan Penangguhan Pph 22 Impor?

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengajukan penangguhan Pph 22 impor antara lain:

  • Tidak perlu membayar Pph 22 impor saat melakukan impor
  • Memperoleh fasilitas kredit dari bank
  • Meningkatkan cash flow perusahaan
  • Memperoleh keuntungan lainnya dari tidak membayar Pph 22 impor secara tunai

Bagaimana Cara Membatalkan Penangguhan Pph 22 Impor?

Penangguhan Pph 22 impor dapat dibatalkan jika importir tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pembatalan dapat dilakukan oleh KPP setempat dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pembatalan Penangguhan (SPPP) kepada importir.

Bagaimana Cara Mengajukan Perubahan Jangka Waktu Penangguhan Pph 22 Impor?

Importir dapat mengajukan perubahan jangka waktu penangguhan Pph 22 impor jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki status sebagai badan usaha
  • Telah memiliki NPWP
  • Telah memiliki IKC
  • Mempunyai kredit perbankan atau jaminan lainnya
  • Telah memperoleh SKM dari bank yang ditunjuk

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, importir dapat mengajukan perubahan jangka waktu penangguhan Pph 22 impor ke KPP setempat dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Apa Saja Risiko yang Dapat Terjadi Jika Tidak Membayar Pph 22 Impor?

Jika importir tidak membayar Pph 22 impor, maka dapat terjadi beberapa risiko, antara lain:

  • Adanya sanksi administratif berupa denda
  • Adanya sanksi pidana berupa penjara atau denda
  • Barang impor dapat ditahan oleh Bea Cukai
  • Barang impor dapat direbut oleh negara

Apa Saja Keuntungan dari Membayar Pph 22 Impor?

Membayar Pph 22 impor memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

  • Menguatkan legalitas impor barang
  • Menghindari risiko sanksi administratif dan pidana
  • Memperoleh surat bukti pembayaran Pph 22 impor atau SSP
  • Meningkatkan kepercayaan dari pihak lain
  Larangan Impor 2017: Apa yang Perlu Diketahui?

Bagaimana Cara Menghitung Besarnya Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Perhitungan Pph 22 impor pada barang bekas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Lelang x Tarif Pph 22 = Pph 22 Impor

Di mana, nilai lelang adalah harga yang dibayar untuk membeli barang bekas pada saat lelang. Sedangkan, tarif Pph 22 impor pada barang bekas adalah sebesar 2,5% dari nilai lelang.

Apa Saja Jenis Barang Bekas yang Dikenakan Pph 22 Impor?

Beberapa jenis barang bekas yang dikenakan Pph 22 impor antara lain:

  • Mobil bekas
  • Motor bekas
  • Barang-barang antik
  • Peralatan elektronik bekas
  • Peralatan rumah tangga bekas

Apakah Ada Jenis Barang Bekas yang Tidak Dikenakan Pph 22 Impor?

Ada beberapa jenis barang bekas yang tidak dikenakan Pph 22 impor, antara lain:

  • Barang bekas yang dimiliki oleh perorangan dan tidak untuk diperjualbelikan
  • Barang bekas yang diimpor oleh pejabat diplomatik
  • Barang bekas yang diimpor untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan
  • Barang bekas yang diimpor untuk kepentingan riset dan pengembangan
  • Barang bekas yang diimpor untuk kepentingan pendidikan

Bagaimana Cara Mengajukan Penangguhan Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Importir dapat mengajukan penangguhan Pph 22 impor pada barang bekas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki status sebagai badan usaha
  • Telah memiliki NPWP
  • Telah memiliki IKC
  • Mempunyai kredit perbankan atau jaminan lainnya
  • Telah memperoleh SKM dari bank yang ditunjuk

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, importir dapat mengajukan penangguhan Pph 22 impor pada barang bekas ke KPP setempat dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Apa Saja Keuntungan Mengajukan Penangguhan Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengajukan penangguhan Pph 22 impor pada barang bekas antara lain:

  • Tidak perlu membayar Pph 22 impor pada saat melakukan impor
  • Memperoleh fasilitas kredit dari bank
  • Meningkatkan cash flow perusahaan
  • Memperoleh keuntungan lainnya dari tidak membayar Pph 22 impor pada saat impor

Bagaimana Cara Membatalkan Penangguhan Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Penangguhan Pph 22 impor pada barang bekas dapat dibatalkan jika importir tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pembatalan dapat dilakukan oleh KPP setempat dengan memberikan SPPP kepada importir.

Bagaimana Cara Mengajukan Perubahan Jangka Waktu Penangguhan Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Importir dapat mengajukan perubahan jangka waktu penangguhan Pph 22 impor pada barang bekas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki status sebagai badan usaha
  • Telah memiliki NPWP
  • Telah memiliki IKC
  • Mempunyai kredit perbankan atau jaminan lainnya
  • Telah memperoleh SKM dari bank yang ditunjuk

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, importir dapat mengajukan perubahan jangka waktu penangguhan Pph 22 impor pada barang bekas ke KPP setempat dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Apa Saja Risiko yang Dapat Terjadi Jika Tidak Membayar Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Jika importir tidak membayar Pph 22 impor pada barang bekas, maka dapat terjadi beberapa risiko, antara lain:

  • Adanya sanksi administratif berupa denda
  • Adanya sanksi pidana berupa penjara atau denda
  • Barang bekas dapat ditahan oleh Bea Cukai
  • Barang bekas dapat direbut oleh negara

Apa Saja Keuntungan dari Membayar Pph 22 Impor pada Barang Bekas?

Membayar Pph 22 impor pada barang bekas memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

  • Menguatkan legalitas impor barang bekas
  • Menghindari risiko sanksi administratif dan pidana
  • Memperoleh surat bukti pembayaran Pph 22 impor atau SSP
  • Meningkatkan kepercayaan dari pihak lain
admin