Pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 210/PMK.010/2020 tentang Kenaikan PPh Pasal 22 atas Impor Barang Mewah. PMK ini menjadi sorotan publik karena dampaknya yang signifikan terhadap kegiatan impor barang mewah di Indonesia.
Apa itu Pmk Kenaikan Pph 22 Impor?
Pmk Kenaikan Pph 22 Impor adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang mewah dari sebelumnya sebesar 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperkuat penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran.
Impor barang mewah yang terkena PMK ini meliputi sejumlah produk seperti mobil, kapal, pesawat terbang, mesin berat, perhiasan, dan barang seni. Dengan kenaikan tarif PPh 22, harga barang impor mewah diperkirakan akan naik sekitar 2,5%.
Apa Dampak Pmk Kenaikan Pph 22 Impor?
Kebijakan Pmk Kenaikan Pph 22 Impor ini berdampak pada sejumlah pihak, baik dari sisi penerimaan negara maupun pelaku usaha. Berikut adalah beberapa dampak dari PMK ini:
Dampak Positif
1. Peningkatan penerimaan negara: Dengan kenaikan tarif PPh 22 atas impor barang mewah, penerimaan negara diharapkan dapat meningkat sebesar Rp1,7 triliun.
Dampak Negatif
1. Kenaikan harga barang impor: Dampak yang paling dirasakan oleh konsumen adalah kenaikan harga barang impor mewah yang terkena PMK ini. Harga barang impor diperkirakan akan naik sekitar 2,5%.
2. Penurunan volume impor: Kenaikan tarif PPh 22 juga membuat pelaku usaha mengurangi volume impor barang mewah, sehingga dapat berdampak pada penurunan kinerja sektor impor dalam perekonomian nasional.
3. Menurunnya daya saing pelaku usaha: Kenaikan tarif PPh 22 dapat memberikan beban lebih pada pelaku usaha, terlebih saat ini sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Hal ini dapat menurunkan daya saing pelaku usaha di tingkat nasional maupun global.
Apa Solusi untuk Mengatasi Dampak Pmk Kenaikan Pph 22 Impor?
Untuk mengatasi dampak dari Pmk Kenaikan Pph 22 Impor, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan:
1. Diversifikasi sumber impor: Pelaku usaha dapat mencari sumber impor alternatif dari negara-negara lain yang tidak terkena kenaikan tarif PPh 22 atau mencari pengganti produk impor dengan produk lokal.
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas: Pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk lokal.
3. Meningkatkan kualitas produk dan layanan: Pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat menarik konsumen untuk memilih produk lokal daripada produk impor.
Kesimpulan
Pmk Kenaikan Pph 22 Impor adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang mewah dari sebelumnya sebesar 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini berdampak pada sejumlah pihak, baik dari sisi penerimaan negara maupun pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mencari solusi untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini, antara lain dengan diversifikasi sumber impor, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan.
