Perubahan UU Penanaman Modal – Penanaman modal merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kerap kali memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini, salah satunya melalui penyesuaian undang-undang yang mengatur penanaman modal.
Perubahan UU Penanaman Modal
Maka, pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang baru yang mengatur penanaman modal, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga, Undang-undang ini menggantikan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Maka, UU Penanaman Modal ini sendiri terdiri dari beberapa hal, antara lain:
1. Satu pintu layanan dalam Perubahan UU Penanaman Modal
Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penerapan sistem satu pintu layanan. Dalam sistem ini, seluruh proses perizinan dan pengawasan penanaman modal akan di lakukan melalui satu lembaga, yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Dengan adanya sistem satu pintu layanan ini, di harapkan proses perizinan dan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, serta mengurangi biaya dan waktu yang di butuhkan oleh investor.
2. Penyederhanaan perizinan
Maka, perubahan UU Penanaman Modal juga menyingkat jumlah perizinan yang di perlukan bagi investor. Sebelumnya, investor harus mengurus hingga 47 perizinan untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Namun, dengan adanya perubahan ini, hanya ada 5 jenis perizinan yang harus di urus oleh investor.
Sehingga, penyederhanaan perizinan ini di harapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, khususnya bagi investor asing.
3. Kemudahan berusaha dalam Perubahan UU Penanaman Modal
Sehingga, UU Penanaman Modal juga menekankan pada kemudahan berusaha. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa ketentuan yang memudahkan investor dalam menjalankan bisnis di Indonesia, misalnya:
- Penghapusan persyaratan modal minimal
- Penghapusan persyaratan izin lokasi
- Penghapusan persyaratan perpanjangan izin usaha
Kemudahan berusaha ini di harapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global serta menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Pandangan Terhadap Perubahan UU Penanaman Modal
Perubahan UU Modal ini tentu saja menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menyambut positif perubahan ini, sementara yang lain mengkritiknya. Berikut adalah beberapa pandangan yang berkembang di masyarakat terkait perubahan ini:
1. Pro Terhadap Perubahan UU Penanaman Modal
Pihak yang menyambut positif UU Penanaman Modal ini, mengemukakan beberapa alasan, antara lain:
- Penyederhanaan perizinan akan memudahkan investor dalam berinvestasi di Indonesia
- Sistem satu pintu layanan akan mempercepat proses perizinan dan pengawasan
- Kemudahan berusaha akan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia
2. Kontra Terhadap Perubahan UU Penanaman Modal
Sementara itu, pihak yang mengkritik UU Penanaman Modal ini, mengemukakan beberapa alasan, seperti:
- Maka, perubahan ini di nilai mengabaikan hak-hak buruh dan pekerja Indonesia
- Perubahan ini di nilai mengabaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar
- Kemudian, perubahan ini di nilai menguntungkan investor asing daripada lokal
Pandangan ini tentu saja bervariasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak.
Dampak Perubahan UU Penanaman Modal
Perubahan UU Modal ini tentu saja berdampak pada sektor ekonomi di Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi, antara lain:
1. Meningkatnya investasi | UU Penanaman Modal
Dengan adanya perubahan yang menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha, di harapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatnya persaingan | UU Penanaman Modal
Dengan adanya kemudahan berusaha, di harapkan akan muncul lebih banyak pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan persaingan di antara pelaku bisnis, baik lokal maupun asing.
3. Dampak negatif pada buruh dan pekerja
Perubahan UU Penanaman Modal ini di nilai dapat berdampak negatif pada buruh dan pekerja di Indonesia. Beberapa pasal dalam undang-undang ini di nilai mengabaikan hak-hak buruh dan pekerja, seperti kemudahan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
4. Dampak pada lingkungan dan masyarakat | UU Penanaman Modal
Perubahan UU Modal ini juga di nilai dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa pasal dalam undang-undang ini di nilai tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya dalam hal penggunaan lahan dan pengelolaan limbah.
Kesimpulan
Perubahan UU Modal merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Namun, perubahan ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif yang harus di perhatikan dengan cermat.
Dalam menjalankan perubahan ini, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak-hak buruh dan pekerja serta lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tetap di perhatikan. Dengan demikian, perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
PT. Jangkar Global Groups akan memberi solusi terbaik.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
Selanjutnya, Perusahaan di dirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Email : [email protected]
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
