Badan Pengawas Keuangan dan Pasar Modal (BPKM) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pasar modal di Indonesia. Salah satu tugas utama BPKM adalah memberikan izin prinsip kepada perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham perdana (IPO). Namun, pada tahun 2021 ini, BPKM melakukan perubahan pada izin prinsip yang diberikan kepada perusahaan. Apa saja perubahan tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.
Apa itu Izin Prinsip BPKM?
Izin Prinsip BPKM adalah izin yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pasar Modal kepada perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum saham perdana (IPO). Izin prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan melaksanakan IPO telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPKM. Persyaratan tersebut antara lain adalah laporan keuangan yang telah diaudit, prospektus IPO yang lengkap dan akurat, serta struktur perusahaan yang jelas dan memenuhi ketentuan hukum.
Apa saja Perubahan pada Izin Prinsip BPKM?
Perubahan pada Izin Prinsip BPKM terdiri dari tiga poin utama, yaitu:
1. Perubahan pada Persyaratan Laporan Keuangan
Pada perubahan izin prinsip BPKM terbaru, persyaratan laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melaksanakan IPO menjadi lebih ketat. Sebagai contoh, perusahaan yang akan melaksanakan IPO harus menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit selama dua tahun terakhir. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga harus disertai dengan pendapat auditor yang tidak memiliki pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut benar dan tidak menyesatkan.
2. Perubahan pada Prospektus IPO
Perubahan izin prinsip BPKM terbaru juga mengatur tentang persyaratan prospektus IPO yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu perubahan penting adalah bahwa perusahaan harus menyajikan proyeksi keuangan yang lebih detail dan realistis. Proyeksi keuangan ini harus disajikan selama lima tahun ke depan dan memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
3. Perubahan pada Struktur Perusahaan
Selain itu, perubahan terbaru pada izin prinsip BPKM juga mengatur tentang persyaratan struktur perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan lain harus menjelaskan secara rinci mengenai hubungan afiliasi tersebut. Selain itu, perusahaan yang akan melaksanakan IPO juga harus memiliki komite audit yang independen dan memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut benar dan tepat waktu.
Apa Dampak dari Perubahan Izin Prinsip BPKM?
Perubahan pada izin prinsip BPKM ini memiliki dampak positif bagi pasar modal di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, investor akan lebih percaya terhadap perusahaan yang melakukan IPO. Hal ini karena persyaratan yang lebih ketat membuat perusahaan harus memperlihatkan kinerja keuangannya yang sebenarnya dan terbuka. Selain itu, perubahan pada izin prinsip BPKM juga dapat meminimalisasi terjadinya penipuan dalam pelaksanaan IPO.
Bagaimana Proses Peninjauan Permohonan Izin Prinsip BPKM?
Proses peninjauan permohonan izin prinsip BPKM dilakukan oleh Direktorat Registrasi dan Perizinan Pasar Modal (DRPPM) dan harus memenuhi tenggat waktu selama 10 hari kerja. Proses peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh BPKM telah dipenuhi oleh perusahaan yang akan melaksanakan IPO. Jika persyaratan telah dipenuhi, maka DRPPM akan merekomendasikan untuk diberikan izin prinsip BPKM kepada perusahaan.
Kesimpulan
Dengan perubahan izin prinsip BPKM terbaru, persyaratan untuk melakukan IPO di Indonesia menjadi lebih ketat. Perubahan ini memastikan bahwa perusahaan yang akan melaksanakan IPO memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPKM. Selain itu, perubahan pada izin prinsip BPKM juga memberikan kepercayaan kepada investor bahwa perusahaan yang melakukan IPO telah memenuhi persyaratan yang ketat dan terbuka. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia.
