Perka BPKM No.5 Tahun 2013 adalah peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyediaan kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank umum dan unit usaha syariah.
Apa itu KUR?
KUR adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang fleksibel. KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Pengertian Perka BPKM No.5 Tahun 2013
Perka BPKM No.5 Tahun 2013 memuat ketentuan-ketentuan baru yang perlu dipatuhi oleh bank umum dan unit usaha syariah dalam melakukan penyediaan KUR. Beberapa perubahan penting dalam Perka BPKM No.5 Tahun 2013 adalah:
- Peningkatan plafon KUR dari Rp 25 miliar menjadi Rp 50 miliar untuk satu debitur dalam satu bank atau unit usaha syariah.
- Peningkatan tata cara pengajuan KUR oleh debitur, termasuk persyaratan dokumen dan proses penilaian kelayakan usaha.
- Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi bagi bank atau unit usaha syariah yang melanggar ketentuan Perka BPKM No.5 Tahun 2013.
Manfaat Perka BPKM No.5 Tahun 2013
Perka BPKM No.5 Tahun 2013 memberikan beberapa manfaat bagi para pelaku usaha, yaitu:
- Peningkatan akses pelaku usaha terhadap KUR dengan plafon yang lebih besar.
- Peningkatan kualitas pengajuan KUR melalui proses penilaian yang lebih ketat dan jelas.
- Penurunan risiko bagi bank atau unit usaha syariah dalam memberikan KUR.
Cara Memperoleh KUR Sesuai Perka BPKM No.5 Tahun 2013
Untuk memperoleh KUR sesuai dengan ketentuan Perka BPKM No.5 Tahun 2013, debitur perlu melakukan beberapa langkah, yaitu:
- Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, seperti proposal usaha, rencana usaha, dan dokumen pendukung lainnya.
- Memilih bank atau unit usaha syariah yang memberikan KUR dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Mengajukan permohonan KUR secara online atau offline dengan menyertakan dokumen yang telah dipersiapkan.
- Menunggu proses penilaian kelayakan usaha dan keputusan pemberian KUR dari bank atau unit usaha syariah.
Sanksi bagi Bank atau Unit Usaha Syariah yang Melanggar Perka BPKM No.5 Tahun 2013
Bank atau unit usaha syariah yang melanggar ketentuan Perka BPKM No.5 Tahun 2013 akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain:
- Pencabutan izin usaha.
- Pengenaan denda.
- Pengurangan plafon KUR.
Sementara itu, sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain penjara dan/atau denda.
Kesimpulan
Perka BPKM No.5 Tahun 2013 adalah peraturan perbankan yang mengatur tata cara penyediaan KUR oleh bank umum dan unit usaha syariah. Peraturan ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha dengan meningkatkan akses dan kualitas pengajuan KUR. Untuk memperoleh KUR sesuai dengan Perka BPKM No.5 Tahun 2013, debitur perlu memenuhi persyaratan dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, bank atau unit usaha syariah yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
