Peraturan Keuangan dan Aset Daerah (Perka) 6 2018 BPKM merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan ini menjadi penting karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mencegah terjadinya penyelewengan.
Apa itu Perka 6 2018 BPKM?
Perka 6 2018 BPKM adalah peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan ini dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berlaku untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tujuan Perka 6 2018 BPKM
Perka 6 2018 BPKM memiliki beberapa tujuan, di antaranya:
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah
Isi Perka 6 2018 BPKM
Perka 6 2018 BPKM memiliki beberapa isi yang harus dipahami oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Beberapa isi tersebut antara lain:
- Pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah
- Pengaturan tentang pengelolaan aset daerah
- Pengaturan tentang perencanaan keuangan daerah
- Pengaturan tentang penyusunan laporan keuangan daerah
- Pengaturan tentang pelaporan keuangan daerah
- Pengaturan tentang evaluasi dan pengawasan keuangan daerah
Keuntungan Menggunakan Perka 6 2018 BPKM
Penggunaan Perka 6 2018 BPKM memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
Cara Implementasi Perka 6 2018 BPKM
Untuk dapat mengimplementasikan Perka 6 2018 BPKM dengan baik, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, di antaranya:
- Melakukan sosialisasi tentang Perka 6 2018 BPKM kepada seluruh pegawai di pemerintah daerah
- Melakukan pelatihan kepada pegawai pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan dengan baik
- Menggunakan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kesimpulan
Perka 6 2018 BPKM merupakan peraturan yang penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mencegah terjadinya penyelewengan. Pemerintah daerah di Indonesia perlu mengimplementasikan Perka 6 2018 BPKM dengan baik untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
