Pengajuan Buku Pelaut Dan Manajemen Krisis Maritim

Regulasi Pengajuan Buku Pelaut

Pengajuan Buku Pelaut Dan Manajemen Krisis Maritim – Buku pelaut merupakan dokumen penting bagi setiap pelaut profesional di Indonesia. Dokumen ini menjadi bukti kualifikasi dan legalitas seseorang untuk bekerja di kapal. Proses pengajuan dan persyaratannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memahami regulasi ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses penerbitan buku pelaut.

Peraturan Terbaru Terkait Pengajuan Buku Pelaut di Indonesia

Peraturan terkait pengajuan buku pelaut di Indonesia secara berkala diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional. Peraturan ini umumnya mengatur persyaratan dokumen, prosedur pengajuan, hingga biaya yang harus dibayarkan. Informasi terbaru dan terlengkap sebaiknya selalu diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perubahan regulasi seringkali meliputi penambahan persyaratan digital, sistem online yang lebih terintegrasi, dan peningkatan transparansi proses pengajuan.

Prosedur Pengajuan Buku Pelaut

Secara umum, prosedur pengajuan buku pelaut meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen persyaratan hingga penerbitan buku pelaut. Tahapan ini umumnya melibatkan verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan ujian keahlian. Ketepatan dan kelengkapan dokumen yang diajukan akan sangat mempengaruhi kecepatan proses penerbitan.

1. Pengumpulan Dokumen Persyaratan: Pastikan semua dokumen persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengajuan Permohonan: Ajukan permohonan buku pelaut melalui jalur yang telah ditentukan, baik secara online maupun offline.
3. Verifikasi Dokumen: Pihak berwenang akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.
4. Pemeriksaan Kesehatan: Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan untuk memastikan pelamar memenuhi persyaratan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Ujian Keahlian (jika diperlukan): Tergantung jenis buku pelaut yang diajukan, ujian keahlian mungkin diperlukan.
6. Penerbitan Buku Pelaut: Setelah semua tahapan selesai, buku pelaut akan diterbitkan dan diserahkan kepada pelamar.

Perbandingan Pengajuan Buku Pelaut di Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Proses pengajuan buku pelaut di Indonesia, Singapura, dan Malaysia memiliki kemiripan dalam hal persyaratan dasar, namun terdapat perbedaan dalam hal prosedur dan teknologi yang digunakan. Singapura dan Malaysia umumnya telah mengadopsi sistem online yang lebih terintegrasi dan efisien dibandingkan Indonesia. Waktu proses penerbitan buku pelaut di kedua negara tersebut cenderung lebih cepat. Namun, detail persyaratan dan prosedurnya tetap harus dikonfirmasi melalui sumber resmi masing-masing negara.

Pengajuan Buku Pelaut dan Manajemen Krisis Maritim merupakan hal krusial dalam dunia pelayaran. Perencanaan yang matang, termasuk mempertimbangkan biaya perjalanan, sangat penting. Misalnya, jika awak kapal perlu melakukan perjalanan ke India untuk pelatihan atau pertemuan, memahami Fees For Entry Visa India menjadi salah satu faktor penting dalam penganggaran. Informasi biaya visa ini membantu dalam perencanaan anggaran keseluruhan perjalanan, sehingga tidak mengganggu proses pengajuan Buku Pelaut dan persiapan manajemen krisis maritim lainnya.

Dengan perencanaan yang baik, operasional pelayaran dapat berjalan lancar dan efisien.

Perbandingan Persyaratan Pengajuan Buku Pelaut di Tiga Kota Besar di Indonesia

Meskipun regulasi nasional berlaku seragam, waktu proses dan biaya pengajuan buku pelaut dapat bervariasi antar kota karena faktor efisiensi administrasi di masing-masing kantor pelabuhan. Berikut perbandingan gambaran umum (data perlu diverifikasi dari sumber resmi):

Kota	Jenis Dokumen	Biaya (estimasi)	Waktu Proses (estimasi)
Jakarta	Paspor, KTP, ijazah, surat keterangan sehat, dll.	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	2-4 minggu
Surabaya	Paspor, KTP, ijazah, surat keterangan sehat, dll.	Rp 400.000 – Rp 900.000	3-5 minggu
Makassar	Paspor, KTP, ijazah, surat keterangan sehat, dll.	Rp 450.000 – Rp 800.000	2-6 minggu

Catatan: Estimasi biaya dan waktu proses dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi ini bersifat umum dan perlu dikonfirmasi langsung ke instansi terkait.

Contoh Kasus Penolakan Pengajuan Buku Pelaut dan Solusinya

Salah satu contoh kasus penolakan pengajuan buku pelaut adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan. Misalnya, pelamar tidak menyertakan surat keterangan sehat yang masih berlaku atau ijazah yang dibutuhkan. Solusi yang dapat dilakukan adalah melengkapi dokumen yang kurang tersebut dan mengajukan permohonan kembali. Kasus lain bisa disebabkan oleh kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data. Dalam hal ini, pelamar perlu mengklarifikasi dan memperbaiki data yang salah.

Pengajuan Buku Pelaut dan Manajemen Krisis Maritim merupakan hal krusial dalam dunia pelayaran. Keahlian dalam mengelola situasi darurat di laut sangat dibutuhkan, sebagaimana pentingnya memiliki dokumen yang lengkap. Berbicara soal dokumen, proses pengurusan visa kerja juga tak kalah penting, misalnya seperti yang dijelaskan di situs Visa Untuk Kerja Di Bosnia Herzegovina Pekerja Paruh Waktu untuk mereka yang berencana bekerja di luar negeri.

Kembali ke topik utama, pemahaman mendalam tentang prosedur pengajuan Buku Pelaut dan strategi manajemen krisis maritim akan menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan laut.

Manajemen Krisis Maritim

Industri maritim Indonesia, dengan luas wilayah perairannya yang begitu besar dan aktivitas pelayaran yang padat, rentan terhadap berbagai krisis. Manajemen krisis maritim yang efektif menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dari berbagai insiden, mulai dari kecelakaan kapal hingga ancaman keamanan maritim. Pencegahan merupakan langkah krusial dalam strategi manajemen krisis yang komprehensif. Dengan mengidentifikasi risiko, merancang rencana pencegahan, dan melatih awak kapal, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis.

Pengajuan Buku Pelaut dan Manajemen Krisis Maritim merupakan hal krusial dalam industri pelayaran. Efisiensi manajemen krisis, misalnya, bisa ditingkatkan dengan kolaborasi internasional. Membangun jejaring bisnis global, seperti melalui pembentukan konsorsium, sangat membantu. Untuk itu, memperoleh visa bisnis ke negara mitra sangat penting, misalnya dengan memanfaatkan informasi mengenai Visa Bisnis Korea Untuk Pembentukan Konsorsium Bisnis yang dapat mempermudah akses ke pasar Korea Selatan.

Dengan demikian, pengetahuan tentang Pengajuan Buku Pelaut dan Manajemen Krisis Maritim dapat diintegrasikan dengan strategi bisnis internasional yang lebih luas.

Lima Risiko Utama Manajemen Krisis Maritim di Indonesia, Pengajuan Buku Pelaut Dan Manajemen Krisis Maritim

Indonesia menghadapi berbagai risiko maritim yang kompleks. Berikut lima risiko utama beserta contoh kasusnya:

1. Kecelakaan Kapal: Tabrakan, kandas, dan kebakaran kapal merupakan ancaman konstan. Contohnya, tabrakan antara kapal tanker dan kapal barang di Selat Malaka yang menyebabkan tumpahan minyak dan kerusakan lingkungan.
2. Pencurian dan Pembajakan: Aktivitas kriminal di laut, seperti pencurian kargo dan pembajakan, masih menjadi masalah serius. Contohnya, insiden pembajakan kapal di perairan perbatasan yang mengakibatkan kerugian finansial dan ancaman bagi awak kapal.
3. Bencana Alam: Indonesia terletak di kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan badai tropis. Contohnya, dampak tsunami Aceh tahun 2004 terhadap kapal-kapal yang berada di pelabuhan dan di laut lepas.
4. Terorisme dan Ancaman Keamanan: Ancaman terorisme dan sabotase terhadap fasilitas pelabuhan dan kapal merupakan risiko yang perlu diwaspadai. Contohnya, ancaman bom di pelabuhan besar yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan korban jiwa.
5. Pencemaran Lingkungan: Tumpahan minyak, limbah industri, dan sampah plastik merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut. Contohnya, kebocoran tangki minyak di sebuah kapal yang mengakibatkan pencemaran laut dalam skala besar.

Rencana Pencegahan Krisis Maritim yang Komprehensif

Pencegahan krisis maritim membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi langkah-langkah proaktif dan responsif. Langkah proaktif meliputi peningkatan standar keselamatan pelayaran, penguatan patroli keamanan maritim, dan investasi dalam teknologi pemantauan. Langkah responsif mencakup rencana evakuasi, prosedur penanganan darurat, dan sistem komunikasi yang handal.

Pengajuan Buku Pelaut dan Manajemen Krisis Maritim merupakan hal krusial dalam industri maritim. Ketepatan dan kelengkapan dokumen sangat penting, mengingat potensi risiko yang tinggi. Analogi yang menarik, proses ini mirip dengan persiapan yang matang sebelum perjalanan bisnis internasional, misalnya seperti mendapatkan Visa Bisnis Kanada Untuk Pertemuan Dengan Perusahaan Logam Dan Mineral Kanada untuk menjamin kelancaran negosiasi dengan perusahaan logam dan mineral di sana.

Begitu juga dengan pengajuan Buku Pelaut, persiapan yang teliti akan meminimalisir hambatan dan memastikan perjalanan laut yang aman dan lancar.

• Proaktif: Peningkatan standar keselamatan kapal, pelatihan awak kapal yang berkelanjutan, penggunaan teknologi AIS (Automatic Identification System) untuk memantau pergerakan kapal, kerjasama internasional dalam pengawasan maritim.
• Responsif: Prosedur penanganan darurat yang jelas dan terlatih, sistem komunikasi darurat yang efektif, tim tanggap darurat yang terlatih dan siap siaga, kerjasama dengan instansi terkait seperti Basarnas dan TNI AL.

Panduan Pelatihan Kesiagaan Krisis Maritim bagi Awak Kapal

Pelatihan kesiapsiagaan krisis sangat penting untuk meningkatkan kemampuan awak kapal dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Berikut panduan langkah demi langkah:

1. Pengenalan Risiko: Memberikan pemahaman kepada awak kapal tentang berbagai risiko maritim yang mungkin dihadapi.
2. Prosedur Darurat: Melatih awak kapal dalam menjalankan prosedur darurat, seperti prosedur pemadaman kebakaran, penyelamatan di laut, dan penanganan tumpahan minyak.
3. Penggunaan Peralatan Keamanan: Melatih awak kapal dalam penggunaan peralatan keselamatan, seperti life raft, life jacket, dan alat komunikasi darurat.
4. Simulasi: Melakukan simulasi berbagai skenario krisis untuk menguji kesiapan dan kemampuan awak kapal dalam merespon situasi darurat.
5. Evaluasi dan Perbaikan: Mengevaluasi pelatihan dan melakukan perbaikan agar pelatihan lebih efektif dan relevan.

Proses Pengambilan Keputusan dalam Situasi Krisis Maritim

Diagram alur berikut menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis maritim:

[Diagram alur dapat digambarkan sebagai berikut: Mulai -> Identifikasi situasi krisis -> Pengumpulan informasi -> Penilaian risiko -> Pemilihan strategi respon -> Implementasi strategi -> Evaluasi dan monitoring -> Selesai. Setiap tahap dapat diuraikan lebih detail dengan sub-tahapannya.]

Peran Teknologi dalam Pencegahan dan Mitigasi Krisis Maritim

Teknologi memainkan peran penting dalam pencegahan dan mitigasi krisis maritim. Sistem pemantauan berbasis satelit, sistem peringatan dini, dan teknologi komunikasi canggih dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mendeteksi dan merespon ancaman.

• Sistem Monitoring Satelit: Memungkinkan pemantauan pergerakan kapal dan aktivitas di laut secara real-time.
• Sistem Peringatan Dini: Memberikan peringatan dini akan ancaman seperti badai tropis dan tsunami.
• Sistem Komunikasi: Memungkinkan komunikasi yang efektif antara kapal, pusat kendali, dan instansi terkait.
• Drone dan Sistem Underwater: Membantu dalam pencarian dan penyelamatan, serta inspeksi infrastruktur bawah laut.

Manajemen Krisis Maritim

Manajemen krisis maritim merupakan aspek krusial dalam industri pelayaran dan keselamatan maritim. Kemampuan untuk merespon dan mengatasi berbagai situasi darurat di laut secara efektif dapat menentukan keberhasilan penyelamatan jiwa, perlindungan lingkungan, dan pemulihan aset. Artikel ini akan membahas strategi efektif dalam menangani berbagai jenis krisis maritim, peran berbagai pihak yang terlibat, serta prosedur komunikasi dan koordinasi yang perlu diterapkan.

Strategi Penanganan Berbagai Jenis Krisis Maritim

Penanganan krisis maritim memerlukan pendekatan terstruktur dan terkoordinasi. Berbagai jenis krisis, seperti kecelakaan kapal, pembajakan, dan pencemaran laut, membutuhkan strategi yang berbeda namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar keselamatan dan mitigasi risiko. Kecepatan respon, koordinasi antar pihak, dan akses informasi yang cepat menjadi kunci keberhasilan.

• Kecelakaan Kapal: Prosedur penyelamatan awak kapal dan penumpang menjadi prioritas utama. Ini meliputi penggunaan alat keselamatan seperti sekoci dan rakit penyelamat, serta koordinasi dengan badan SAR terdekat. Penggunaan teknologi komunikasi satelit juga sangat penting untuk melaporkan posisi dan kondisi kapal.
• Pembajakan: Strategi penanganan pembajakan menekankan pada pencegahan, deteksi dini, dan koordinasi dengan otoritas maritim dan militer. Pelatihan awak kapal dalam menghadapi situasi ini sangat penting, termasuk protokol keamanan dan prosedur negosiasi. Kolaborasi internasional juga berperan penting dalam mengatasi pembajakan di perairan internasional.
• Pencemaran Laut: Penanganan pencemaran laut fokus pada pencegahan penyebaran polutan dan mitigasi dampak lingkungan. Ini melibatkan pembersihan tumpahan minyak atau zat berbahaya, serta identifikasi sumber pencemaran dan penegakan hukum. Perencanaan tanggap darurat dan kerjasama antar negara sangat penting dalam menghadapi pencemaran laut yang meluas.

Contoh Skenario Krisis Maritim dan Langkah Penanganannya

Berikut beberapa contoh skenario krisis maritim dan langkah-langkah penanganannya:

• Skenario 1: Kebakaran di Kapal Kargo di Perairan Selat Malaka. Langkah penanganan meliputi: aktivasi sistem pemadam kebakaran di kapal, evakuasi awak kapal menggunakan sekoci dan rakit penyelamat, pemberitahuan kepada otoritas maritim dan badan SAR terdekat, dan koordinasi dengan kapal lain di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan bantuan.
• Skenario 2: Pembajakan Kapal Tanker di Teluk Aden. Langkah penanganan meliputi: aktivasi sistem keamanan kapal, pemberitahuan kepada otoritas maritim dan militer, koordinasi dengan tim anti-terorisme, negosiasi dengan para pembajak (jika memungkinkan), dan persiapan untuk operasi pembebasan sandera.
• Skenario 3: Tumpahan Minyak Akibat Tabrakan Kapal di Laut Jawa. Langkah penanganan meliputi: pemberitahuan kepada otoritas maritim dan lingkungan, pengembangan strategi untuk membendung penyebaran minyak, penggunaan peralatan pembersihan tumpahan minyak, penilaian dampak lingkungan, dan investigasi penyebab kecelakaan.

Peran Berbagai Pihak dalam Penanganan Krisis Maritim

Penanganan krisis maritim memerlukan kolaborasi yang erat antar berbagai pihak. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan.

Pihak	Tanggung Jawab
Pemerintah	Perumusan kebijakan, penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, penyediaan sumber daya, dan bantuan SAR.
Perusahaan Pelayaran	Pencegahan kecelakaan, pelatihan awak kapal, pemeliharaan alat keselamatan, penyusunan rencana tanggap darurat, dan kerjasama dengan otoritas maritim.
Masyarakat	Pelaporan kejadian, partisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan maritim.

Prosedur Komunikasi dan Koordinasi Selama Krisis Maritim

Komunikasi dan koordinasi yang efektif sangat penting dalam penanganan krisis maritim. Sistem komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta protokol komunikasi yang jelas, akan memastikan respon yang cepat dan tepat.

Pihak	Alat Komunikasi	Tanggung Jawab
Kapal	VHF radio, satelit komunikasi, sistem pelacakan kapal (AIS)	Pelaporan kejadian, permintaan bantuan, koordinasi dengan pihak lain.
Otoritas Maritim	Sistem komunikasi darat, satelit komunikasi	Koordinasi dengan kapal, badan SAR, dan pihak terkait lainnya.
Badan SAR	Radio, satelit komunikasi, sistem pelacakan udara	Penyelamatan awak kapal dan penumpang, koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Ilustrasi Evakuasi Awak Kapal dalam Situasi Darurat

Bayangkan sebuah kapal kargo yang mengalami kebakaran hebat di dek utama. Angin kencang dan gelombang tinggi memperparah situasi. Awak kapal, dengan menggunakan alat pelindung diri, melakukan evakuasi terorganisir melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Mereka menggunakan sekoci dan rakit penyelamat yang dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi darurat. Proses evakuasi diawasi oleh petugas keselamatan kapal, yang memastikan setiap awak kapal dapat mencapai sekoci dan rakit penyelamat dengan aman. Helikopter SAR tiba di lokasi dan membantu evakuasi awak kapal yang mengalami luka-luka. Kondisi lingkungan yang ekstrem menuntut kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan evakuasi. Semua tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasi yang telah ditetapkan dan dengan prioritas utama keselamatan jiwa.

Format dan Jenis Dokumen Terkait: Pengajuan Buku Pelaut Dan Manajemen Krisis Maritim

Pengajuan buku pelaut dan penanganan krisis maritim memerlukan berbagai dokumen dengan format dan isi spesifik. Pemahaman yang komprehensif tentang persyaratan dokumen ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut ini uraian detail mengenai format dan jenis dokumen yang dibutuhkan.

Daftar Dokumen Pengajuan Buku Pelaut

Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan buku pelaut bervariasi tergantung pada jenis buku pelaut yang diajukan dan instansi yang berwenang. Namun, secara umum, dokumen-dokumen berikut biasanya diperlukan:

• Surat Permohonan Buku Pelaut: Surat resmi yang berisi identitas pemohon, jenis buku pelaut yang diajukan, dan alasan pengajuan.
• Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga: Sebagai bukti identitas dan status kependudukan pemohon.
• Ijazah/Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan: Bukti kualifikasi dan kompetensi pelaut, sesuai dengan jenis buku pelaut yang diajukan.
• Surat Keterangan Kesehatan: Bukti bahwa pemohon dalam kondisi kesehatan yang baik untuk berlayar.
• Pas Foto: Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh instansi terkait.
• Bukti Pembayaran Biaya: Bukti telah melunasi biaya pembuatan buku pelaut.

Contoh isi Surat Permohonan Buku Pelaut:

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan [Nama Pelabuhan]
di Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemohon]
NIK : [NIK Pemohon]
Dengan ini mengajukan permohonan pembuatan Buku Pelaut [Jenis Buku Pelaut]. Berkas persyaratan terlampir.
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal]
Hormat Saya,
[Tanda Tangan Pemohon]
[Nama Pemohon]

Daftar Dokumen Penanganan Krisis Maritim

Dalam penanganan krisis maritim, dokumentasi yang akurat dan lengkap sangat krusial untuk investigasi, analisis, dan pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Dokumen-dokumen penting yang perlu disiapkan meliputi:

• Laporan Insiden Maritim: Dokumen yang mencatat secara detail kronologi kejadian, kerusakan, korban jiwa, dan penyebab insiden.
• Foto dan Video Dokumentasi: Bukti visual yang mendukung laporan insiden maritim.
• Data Navigasi dan Komunikasi: Data yang relevan seperti logbook, data AIS, dan rekaman komunikasi.
• Laporan Investigasi: Hasil investigasi yang dilakukan untuk menentukan penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap insiden.
• Laporan SAR (Search and Rescue): Jika terjadi kecelakaan yang melibatkan korban jiwa, laporan SAR yang rinci diperlukan.

Perbandingan Format Dokumen Antar Instansi

Meskipun terdapat standar umum, format dokumen yang digunakan antar instansi terkait (seperti Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan Kepolisian) mungkin sedikit berbeda dalam hal tata letak dan detail informasi yang dibutuhkan. Namun, secara umum, semua dokumen harus berisi informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami.

Contoh Isi Laporan Insiden Maritim

Laporan insiden maritim harus mencakup detail kronologi kejadian, tindakan yang diambil, dan analisis penyebab insiden. Informasi penting seperti nama kapal, lokasi kejadian, waktu kejadian, jenis insiden, kerusakan yang terjadi, dan korban jiwa harus dicantumkan secara rinci.

Regulasi Format Penulisan Laporan Insiden Maritim

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor [Nomor Peraturan] Tahun [Tahun] tentang [Judul Peraturan] menyebutkan bahwa laporan insiden maritim harus disusun secara sistematis dan lengkap, mencakup kronologi kejadian, penyebab, dan tindakan yang telah diambil. Laporan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan ukuran standar internasional. Detail lebih lanjut mengenai format dan isi laporan dapat dilihat dalam peraturan tersebut.

PT Jangkar  Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Email : Jangkargroups@gmail.com
Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups