Pelaporan Pph 22 Impor adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang melakukan impor barang ke Indonesia. Pph 22 sendiri adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas barang dan jasa yang berasal dari luar negeri.
Apa itu Pelaporan Pph 22 Impor?
Pelaporan Pph 22 Impor adalah proses pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pajak Pph 22 yang terutang oleh pengusaha yang melakukan impor barang. Pelaporan Pph 22 Impor dilakukan melalui formulir SPT 1111, yang harus diisi dan diserahkan oleh pengusaha yang melakukan impor barang.
Formulir SPT 1111 berisi informasi tentang identitas pengusaha, informasi barang yang diimpor, nilai barang, besarnya Pph 22 yang terutang, dan lain-lain. Pengusaha yang melakukan impor barang harus melengkapi semua informasi yang diminta dalam formulir SPT 1111, serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, surat jalan, dan lain-lain.
Siapa yang Wajib Melakukan Pelaporan Pph 22 Impor?
Menurut peraturan perundang-undangan, pengusaha yang melakukan impor barang ke Indonesia wajib membayar pajak Pph 22. Oleh karena itu, pengusaha yang melakukan impor barang juga wajib melaporkan Pph 22 yang terutang kepada DJP melalui formulir SPT 1111.
Pelaporan Pph 22 Impor tidak hanya berlaku untuk pengusaha yang melakukan impor barang secara reguler, tetapi juga untuk pengusaha yang melakukan impor barang secara tidak reguler, misalnya untuk keperluan pameran atau acara tertentu.
Kapan Pelaporan Pph 22 Impor Dilakukan?
Pelaporan Pph 22 Impor harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal penerimaan barang impor. Jika pelaporan dilakukan terlambat, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.
Selain itu, pengusaha yang melakukan impor barang harus membayar Pph 22 paling lambat pada saat barang impor diterima atau dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara. Jika pembayaran Pph 22 terlambat, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.
Bagaimana Cara Melakukan Pelaporan Pph 22 Impor?
Untuk melakukan pelaporan Pph 22 Impor, pengusaha harus mengisi formulir SPT 1111 secara lengkap dan benar. Setelah formulir diisi, pengusaha harus menyerahkan formulir beserta dokumen-dokumen pendukung ke kantor pajak terdekat.
Setelah formulir diserahkan, DJP akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam formulir dan dokumen pendukung. Jika informasi yang disampaikan benar dan lengkap, maka DJP akan menerbitkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran Pph 22 yang telah dilakukan.
Apa Sanksi Jika Tidak Melakukan Pelaporan Pph 22 Impor?
Jika pengusaha tidak melakukan pelaporan Pph 22 Impor, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.
Sanksi administratif tersebut akan dijatuhkan meskipun pengusaha sudah membayar Pph 22 yang terutang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengusaha yang melakukan impor barang untuk memenuhi kewajiban pelaporan Pph 22 Impor dengan benar dan tepat waktu.
Apa Keuntungan Melakukan Pelaporan Pph 22 Impor?
Melakukan pelaporan Pph 22 Impor memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
- Menjaga kredibilitas pengusaha di mata DJP dan masyarakat
- Mencegah terjadinya sanksi administratif karena terlambat membayar Pph 22
- Mencegah terjadinya sanksi administratif karena tidak melakukan pelaporan Pph 22 Impor
- Memudahkan pengusaha dalam mengakses layanan pajak lainnya seperti pengurangan pajak dan restitusi pajak
Conclusion
Pelaporan Pph 22 Impor merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang melakukan impor barang ke Indonesia. Pelaporan Pph 22 Impor dilakukan melalui formulir SPT 1111, dan harus diserahkan paling lambat 10 hari setelah tanggal penerimaan barang impor.
Jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengusaha yang melakukan impor barang untuk memenuhi kewajiban pelaporan Pph 22 Impor dengan benar dan tepat waktu.
