Legalisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di luar negeri adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara legalisasi dokumen yang dilakukan Kemenkumham di luar negeri. Legalisasi dokumen ini umumnya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri. Legalisasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen yang telah diterbitkan di Indonesia dan diakui di negara tujuan.
Apa itu Legalisasi Dokumen?
Legalisasi dokumen adalah proses pengesahan dokumen oleh pihak yang berwenang. Dokumen yang perlu dilakukan legalisasi antara lain adalah akta kelahiran, akta nikah, ijazah, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan surat keterangan bebas narkoba.
Legalisasi dokumen ini dilakukan agar dokumen-dokumen tersebut dapat diakui keabsahannya di luar negeri. Hal ini terutama penting bagi WNI yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri.
Proses Legalisasi Kemenkumham di Luar Negeri
Proses legalisasi dokumen oleh Kemenkumham di luar negeri terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:
Tahap 1: Legalisasi di Kantor Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Notaris (PPAT)
Tahap pertama untuk melakukan legalisasi dokumen adalah dengan mengunjungi kantor notaris atau PPAT. Di kantor notaris atau PPAT inilah dokumen akan ditandatangani dan dibubuhi stempel.
Setelah dokumen ditandatangani dan dibubuhi stempel, dokumen tersebut harus dilegalisasi ke Kemenkumham di Jakarta. Namun, jika dokumen tersebut akan digunakan di luar negeri, maka dokumen tersebut harus dilegalisasi di Kemenkumham yang berada di luar negeri.
Tahap 2: Legalisasi di Kemenkumham
Setelah dokumen dilegalisasi di kantor notaris atau PPAT, dokumen tersebut harus dilegalisasi di Kemenkumham. Dokumen-dokumen yang perlu dilegalisasi di Kemenkumham antara lain akta kelahiran, akta nikah, ijazah, sertifikat, SKCK, dan surat keterangan bebas narkoba.
Untuk melakukan legalisasi di Kemenkumham, WNI harus mengajukan permohonan di Kemenkumham yang berada di daerah tempat tinggalnya. WNI harus membawa dokumen yang telah dilegalisasi di kantor notaris atau PPAT, serta membawa fotokopi KTP dan paspor.
Tahap 3: Legalisasi di Kedutaan Besar atau Konsulat
Jika dokumen tersebut akan digunakan di luar negeri, maka dokumen tersebut harus dilegalisasi di kedutaan besar atau konsulat negara tujuan. Dokumen yang perlu dilegalisasi di kedutaan besar atau konsulat antara lain akta kelahiran, akta nikah, dan surat keterangan bebas narkoba.
Setelah dokumen dilegalisasi di kedutaan besar atau konsulat, dokumen tersebut dianggap sah dan dapat digunakan di negara tujuan.
Keuntungan Legalisasi Kemenkumham di Luar Negeri
Legalisasi Kemenkumham di luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi WNI yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:
Legalitas Dokumen Terjamin
Legalitas dokumen yang telah dilegalisasi oleh Kemenkumham di luar negeri dijamin keabsahannya di negara tujuan. Hal ini akan memudahkan WNI untuk bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri.
Mempercepat Proses Pembuatan Visa
Visa adalah izin masuk dan izin tinggal di negara tujuan. Dokumen yang telah dilegalisasi oleh Kemenkumham di luar negeri akan mempercepat proses pembuatan visa. Hal ini akan memudahkan WNI untuk bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri.
Meningkatkan Peluang Mendapat Pekerjaan
Legalisasi dokumen oleh Kemenkumham di luar negeri dapat meningkatkan peluang WNI untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Dokumen yang legal dan diakui keabsahannya akan memberikan kepercayaan bagi pihak perusahaan atau pemerintah asing untuk mempekerjakan WNI.
Kesimpulan
Legalisasi dokumen oleh Kemenkumham di luar negeri adalah proses pengesahan dokumen yang dilakukan oleh WNI yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri. Legalisasi dokumen ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen yang telah diterbitkan di Indonesia dan diakui di negara tujuan.
Proses legalisasi dokumen terdiri dari beberapa tahapan, antara lain legalisasi di kantor notaris atau PPAT, legalisasi di Kemenkumham, dan legalisasi di kedutaan besar atau konsulat. Legalisasi dokumen oleh Kemenkumham di luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi WNI yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, antara lain legalitas dokumen terjamin, mempercepat proses pembuatan visa, dan meningkatkan peluang mendapat pekerjaan.
