Impor barang komplementer menjadi salah satu opsi yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi. Pada dasarnya, barang komplementer adalah barang yang digunakan sebagai bahan baku dalam pengolahan barang jadi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan dalam proses impor barang komplementer yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha.
Apa yang dimaksud dengan barang komplementer?
Barang komplementer merupakan barang yang dibutuhkan sebagai bahan baku atau input dalam proses produksi. Contohnya, bahan baku dalam pembuatan obat-obatan, mesin produksi, dan bahan kimia. Impor barang komplementer bisa dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk keperluan produksinya.
Regulasi Impor Barang Komplementer di Indonesia
Pemerintah Indonesia secara sukarela menerapkan kebijakan untuk mengatur impor barang komplementer yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan impor, serta memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Pihak yang berwenang dalam penerapan regulasi impor barang komplementer adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Dokumen yang diperlukan dalam proses impor barang komplementer
Terdapat beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam proses impor barang komplementer. Beberapa dokumen tersebut antara lain:
- Surat Permohonan Impor Barang
- Invoice atau Pernyataan Nilai
- Dokumen Pengangkutan
- Izin Impor
- Surat Keterangan Asal Barang
- Sertifikat Kesehatan atau Fitosanitasi (jika diperlukan)
Proses impor barang komplementer
Proses impor barang komplementer harus mengikuti beberapa tahap, di antaranya:
- Surat Permohonan Impor Barang diserahkan oleh perusahaan yang ingin melakukan impor ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).
- Setelah itu, KPBC melakukan pemeriksaan dan analisis dokumen yang telah diserahkan oleh perusahaan.
- Jika dokumen sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka KPBC akan memberikan izin impor.
- Barang yang diimpor harus dideklarasikan di Kantor Pabean dan dikenakan bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku.
- Setelah itu, barang bisa diambil oleh perusahaan yang melakukan impor.
Bea Masuk untuk Impor Barang Komplementer
Bea masuk untuk impor barang komplementer diatur oleh pemerintah dan tarifnya bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor. Pemerintah menetapkan tarif bea masuk yang berbeda-beda untuk setiap jenis barang komplementer untuk melindungi industri dalam negeri dan mengontrol impor. Selain itu, pemerintah juga bisa menetapkan tarif bea masuk yang lebih rendah untuk barang impor dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia.
Kewajiban Perusahaan dalam Impor Barang Komplementer
Perusahaan yang ingin melakukan impor barang komplementer harus memenuhi beberapa kewajiban, di antaranya:
- Memiliki izin impor dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
- Memenuhi ketentuan impor barang komplementer yang berlaku.
- Melakukan pembayaran bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku.
- Mempertanggungjawabkan barang yang diimpor apabila terjadi pelanggaran hukum, misalnya terjadinya penggelapan atau penyelundupan.
Keuntungan Impor Barang Komplementer
Terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan dalam melakukan impor barang komplementer, antara lain:
- Memenuhi kebutuhan produksi dengan bahan baku yang berkualitas.
- Membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia yang terlibat dalam proses pengolahan barang impor.
- Mendapatkan keuntungan dari harga bahan baku impor yang lebih murah dibandingkan harga bahan baku lokal.
- Menambah variasi produk yang ditawarkan pada pasar dalam negeri.
Kesimpulan
Impor barang komplementer menjadi solusi bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produksi dengan bahan baku yang berkualitas. Namun, untuk melakukan impor barang komplementer, perusahaan harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan semua prosedur dan dokumen yang dibutuhkan agar proses impor bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
